Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

DPRD Tanjungjabung Timur Ikuti Pidato Presiden RI Dalam Rangka Penyampaian Pengantar Keterangan Pemerintah Tentang RUU APBN Tahun 2024

Published

on

Tanjungjabung Timur – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjungjabung Timur Provinsi Jambi mengikuti pidato Presiden RI dalam rangka penyampaian pengantar keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun 2024 beserta nota keuangan dan Dokumen pendukungnya.

Rapat Paripurna dipimpin oleh ketua DPRD Tanjungjabung Timur, Mahrup, SE serta Wakil Ketua I DPRD, Saidina Hamzah, SE , Sekretaris DPRD, Drs. Berilyan dan seluruh Anggota DPRD Tanjungjabung Timur, Rabu, 16 Agustus 2023 siang.

Dihadiri oleh Bupati Tanjungjabung Timur, Romi Hariyanto, SE, Sekretaris Daerah Tanjungjabung Timur, Sapril. S.I.P , Forkompinda, Staf Ahli Bupati, Para Asisten Setda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah beserta tamu undangan lainnya.

Presiden menuturkan untuk mewujudkan SDM unggul, berintegritas, dan berdaya saing disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp 660,8 triliun atau 20% dari APBN tercermin dari alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 237,3 triliun, transfer ke daerah sebesar Rp 346,6 triliun dan pembiayaan investasi Rp 77 triliun, kita harus mampu memanfaatkan bonus demokrasi dan siap menghadapi disrupsi tekhnologi tidak boleh kita kendor agar sumber daya manusia kita produktif, inovatif, berdaya saing global, berintegritas, berakhlak mulia, dengan tentang menjaga jati diri budaya bangsa.

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditekankan pada peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, pemerataan kualitas pendidikan melalui peningkatan distribusi guru dan sarana pemasaran pendidikan, peningkatan kualitas PAUD, peningkatan akses pendidikan di semua jenjang pendidikan, meningkatkan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan, terutama di daerah tertinggal, terluar dan terdepan, penguatan konektivitas pendidikan vokasi dengan pasar kerja, serta perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan penguatan perguruan tinggi kelas dunia dan pengembangan riset dan inovasi.

Presiden menuturkan penyampaian Rancangan Undang-undang (RUU) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 dan Nota keuangan pada rapat paripurna DPR RI Tahun Sidang 2023-2024.

Joko Widodo menyebut RAPBN 2024 mengusulkan kenaikan gaji sebesar delapan persen untuk aparatur sipil negara pusat dan daerah/TNI/Polri dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12 persen kata presiden.

Kepala Negara pun berharap kenaikan gaji bagi ASN/TNI/Polri dan juga pensiunan tersebut dapat meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional.

Oleh karena itu, Jokowi berharap dapat mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efesien, kompeten, profesional dan berintegritas.

Selain itu, reformasi birokrasi dijalankan secara konsisten dan berhasil guna, kenaikan gaji, pesannya harus diikuti dengan peningkatan kinerja dan produktifitas.

Advertisement

ADVERTORIAL

Bupati Batanghari Fadhil Arief Sambut Kunjungan Pangkogabwilhan I, Perkuat Sinergi Penanganan Karhutla di Tahura

DETAIL.ID

Published

on

Batanghari – Bupati Batanghari Fadhil Arief menerima kunjungan dari Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I), Letjen TNI Kunto Arief Wibowo didampingi Danrem 042/Garuda Putih Brigjen TNI Nyamin, pada Selasa, 22 September 2026.

Pertemuan yang berlangsung hangat itu berlangsung di rumah dinas Bupati Batanghari.

Pertemuan tersebut digelar setelah Letjen Kunto mengecek penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Thaha Saifuddin, Kabupaten Batanghari.

Di mana, kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi lapangan sekaligus memastikan langkah penanganan karhutla berjalan secara terpadu, cepat dan terukur.

Pada pertemuan di rumah dinas Bupati Batanghari, Pangkogabwilhan I melanjutkan pembahasan bersama Bupati Batanghari dan seluruh unsur terkait mengenai perkembangan Karhutla di kawasan Tahura Batanghari.

Pertemuan tersebut menjadi forum koordinasi untuk mengevaluasi langkah yang telah dilakukan sekaligus menyatukan strategi penanganan berikutnya, baik melalui operasi darat maupun dukungan unsur lainnya.

Dalam pembahasan tersebut, sinergi antara TNI, Polri, Pemerintah Kabupaten Batanghari, BPBD Kabupaten Batanghari, Manggala Agni dan Damkar Kabupaten Batanghari menjadi bagian penting dalam memastikan penanganan Karhutla berlangsung efektif.

Sebelumnya, Pangkogabwilhan I menekankan, penanganan karhutla harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari deteksi dini, pencegahan, patroli, pemadaman, pendinginan hingga pemulihan, dengan memperkuat koordinasi seluruh stakeholder.

“Jangan hanya berpikir bagaimana memadamkan api, tetapi bagaimana persoalan ini dikerjakan, diselesaikan dan dicegah sejak awal. Semua unsur harus bergerak bersama dan memahami kondisi lapangan,” katanya.

Letjen Kunto bilang, karakteristik kawasan yang terbakar harus menjadi perhatian dalam menentukan metode penanganan.

Sementara, Bupati Batanghari Fadhil Arief mengatakan, Pemerintah Kabupaten Batanghari terus memperkuat koordinasi bersama TNI, Polri dan seluruh unsur terkait dalam menangani karhutla, khususnya di kawasan Tahura Sultan Thaha Saifuddin.

Menurutnya, penanganan tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga pencegahan dan pengawasan agar kebakaran tidak kembali meluas.

Fadhil Arief menegaskan, sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadapi karhutla, terutama dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik wilayah di lapangan. (*)

Continue Reading

ADVERTORIAL

Pemkab Jember Siapkan Langkah Strategis Tata Penataan Pasar Tanjung

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember, Muhammad Fawait, diwawancarai media. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember — Pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan sejumlah langkah konkret guna membenahi Pasar Tanjung sebagai pusat perekonomian rakyat.

Kebijakan ini dirumuskan usai Bupati Jember, Gus Fawait, menemui ratusan pedagang yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Pasar Tanjung serta elemen mahasiswa di Pendopo Wahyawibawagraha, Selasa, 22 September 2026.

Massa aksi yang semula berada di luar gedung diarahkan masuk ke aula pendopo untuk menggelar dialog terbuka secara lesehan.

Dalam forum tersebut, perwakilan pedagang menyampaikan keluhan terkait kondisi penataan lapak di area bawah yang dinilai semrawut hingga berdampak pada kelangsungan usaha pedagang lama.

Bupati Jember menyatakan pembenahan dan pengembalian fungsi pasar tradisional menjadi agenda prioritas pemerintah daerah.

Langkah ini diambil usai dirinya meninjau langsung kondisi lapangan setelah menerima masukan dari para mahasiswa.

“Pasar tradisional adalah benteng ekonomi warga dan tempat wong cilik mengadu nasib. Apa yang menjadi harapan para pedagang dan mahasiswa, itu pula yang menjadi komitmen kami di Pemkab Jember,” kata Gus Fawait.

Dari dialog terbuka tersebut, Pemkab Jember menawarkan solusi yang disepakati bersama oleh seluruh peserta forum.

Rencana aksi tersebut mencakup uji coba rekayasa lalu lintas di Jalan Samanhudi, pembentukan Satgas Gabungan Penataan Pasar, serta pengaturan jadwal waktu berjualan bagi para pedagang.

Skema hasil kesepakatan ini dijadwalkan mulai berlaku pada Rabu, 23 September 2026, dengan membuka peluang evaluasi jika dalam pelaksanaannya masih membutuhkan penyesuaian.

Pertemuan ini sekaligus merealisasikan kesanggupan pemkab kepada pedagang sepekan sebelumnya untuk merumuskan pembenahan jangka panjang.

“Saya bangga dengan pemikiran kritis teman-teman mahasiswa. Semua gagasannya, mulai dari rekayasa lalu lintas, Satgas, sampai penataan trotoar kami akomodasi. Mari kawal bersama prosesnya di lapangan,” ujar Gus Fawait.

Selain di Pasar Tanjung, program penataan dan penyerapan aspirasi pedagang secara bertahap juga akan diterapkan pada pasar-pasar tradisional lain yang tersebar di wilayah Jember. (*)

Continue Reading

ADVERTORIAL

Gus Fawait Tegaskan Tidak Ada PHK Nakes di Jember

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember gowes bareng warga di Kecamatan Puger, Senin (21/9/2026) menjelang petang. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember — Bupati Jember Gus Fawait menegaskan Pemerintah Kabupaten Jember tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau merumahkan tenaga kesehatan (nakes), meskipun terdapat surplus tenaga medis di berbagai puskesmas.

Penegasan ini disampaikan di sela penyerahan bantuan armada kendaraan operasional dari PT Semen Imasco Asiatic di Kantor Kecamatan Puger, Senin, 21 September 2026 malam.

Penyerahan armada melalui program CSR tersebut dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan gowes jajaran Pemkab Jember rute Yosowilangun – JLS – Puger, pembagian bantuan sosial, serta bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis.

Bantuan armada operasional ini disiagakan untuk mengoptimalkan jangkauan program layanan kesehatan Homecare bagi masyarakat kurang mampu.

Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, memberikan apresiasi langsung atas keterlibatan sektor swasta dalam memperkuat infrastruktur pelayanan medis di daerah.

“Kolaborasi ini memperkuat kesiapan armada puskesmas dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan langsung di rumah,” ujar Gus Fawait.

Mengenai penataan sumber daya manusia di sektor kesehatan, Pemkab Jember memanfaatkan program Homecare dan gerakan penataan nakes untuk menyerap tenaga medis yang ada.

Kebijakan ini juga disiapkan sebagai jembatan penataan formasi aparatur negara.

“Langkah ini sekaligus menjadi skema penataan formasi agar para nakes dapat diakomodasi dalam pengangkatan PPPK hingga PNS secara bertahap. Selain itu, kebijakan penyesuaian hari kerja dari enam hari menjadi lima hari kerja juga telah diberlakukan untuk menjaga kesejahteraan para nakes,” kata Gus Fawait.

Selain meluruskan isu nakes, Gus Fawait merincikan batas fungsi operasional antara layanan Homecare dengan ambulans penanganan darurat agar pelayanan berjalan tepat sasaran.

“Homecare bertujuan menghadirkan layanan medis berkala dan penanganan dokter bagi warga kurang mampu yang mengidap penyakit kronis atau berjangka panjang,” ucap Gus Fawait.

Sementara fungsi ambulans desa atau rumah sakit ditujukan khusus untuk penanganan kasus gawat darurat yang memerlukan tindakan cepat di fasilitas kesehatan.

“Dengan bertambahnya dukungan armada operasional ini, diharapkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Jember dapat semakin meningkat dan merata,” tutur Gus Fawait. (*)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs