DAERAH
Inilah Manfaat Berinvestasi di ORI dan SUKRI
Medan – Pernah mendengar istilah ORI dan SUKRI? ORI adalah akronim dari Obligasi Ritel Indonesia, sementara SUKRI adalah Sukuk Ritel Indonesia.
“ORI dan SUKRI adalah bagian dari Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan Pemerintah untuk membiayai anggaran negara,” kata Kepala PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Perwakilan Sumut, Muhamad Pintor Nasution.
Hal itu ia katakan kepada para wartawan di Kota Medan, Jumat 18 Agustus 2023, terkait manfaat dan perkembangan ORI dan SUKRI yang telah beberapa kali diluncurkan Pemerintah.
Ia menjelaskan, SBN menjadi instrumen investasi bagi pemegangnya atau investor, dengan memberikan keuntungan atau imbal hasil.
SBN, kata Pintor, terdiri atas berbagai jenis yang dibedakan berdasarkan mata uang dan target investornya, serta cara penawarannya.
Ia mengingatkan kalau belum lama ini sejumlah bank menawarkan ORI seri ORI 023 yang masa penawarannya sudah ditutup beberapa waktu yang lalu.
Sebelumnya, kata Pintor, pemerintah juga melalui para agen penjual yaitu sejumlah bank dan perusahaan sekuritas juga menawarkan ORI seri sebelumnya dan Sukuk Ritel (SUKRI) atau ORI yang berbasis syariah.
ORI dan SUKRI, kata Pintor, dibuat untuk investor ritel atau individu dalam mata uang rupiah.
Sementara itu, ucapnya, jenis lainnya diterbitkan pula SBN untuk investor institusi baik di dalam negeri maupun luar negeri, dengan dua jenis mata uang, SBN rupiah dan SBN valuta asing (valas).
“ORI pertama kali diterbitkan tahun 2006. Setiap tahun pemerintah bisa beberapa kali menerbitkan ORI. Itu sebabnya, sejak tahun 2006 hingga akhir Juli 2023, terdapat 23 seri ORI yang diterbitkan,” katanya.
Ia meyakinkan masyarakat kalau peluncuran ORI bertujuan untuk memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk bisa membeli langsung obligasi negara (surat utang).
“Dan ORI dapat dijual kembali di pasar sekunder,” ucap Pintor.
Oleh karena itu, ujarnya, ketika investor menjual kepemilikan ORI, maka sang investor bisa mendapatkan potensi capital gain atau loss.
Akan tetapi, tambah Pintor, capital gain atau loss tidak akan terjadi kalau investor tidak menjual kepemilikan ORI, atau dengan kata lain terus memegang sampai jatuh tempo yang telah ditentukan.
Karena dibuat khusus untuk investor individu, investor dapat membeli ORI dengan minimal denominasi yang relatif kecil, mulai dari Rp 1 juta hingga maksimal Rp 2 miliar.
“Sementara SBN untuk investor institusi umumnya ditawarkan dengan minimal pembelian Rp 1 miliar,” ujarnya.
Ia bilang kupon ORI bersifat tetap dan dibayar tiap bulan. Dan, ujarnya, sebagai instrumen investasi, ORI dapat diperjualbelikan di pasar sekunder.
“Artinya, investor yang membeli ORI tidak harus memegangnya hingga jatuh tempo, tetapi bisa menjualnya di pasar,” kata dia.
Lalu mengenai SUKRI, Pintor katakan kalau secara umum memiliki kemiripan dengan ORI, akan tetapi berbasis syariah.
SUKRI dijual kepada investor individu melalui agen penjual dengan pembelian minimal Rp 5 juta dan imbalannya bersifat tetap yang dibayar tiap bulan.
Sebagai instrumen investasi, SUKRI juga dapat diperjualbelikan di pasar sekunder. SUKRI pertama kali diterbitkan tahun 2009 dan saat ini sudah terbit sebanyak 18 seri.
Di sisa tahun 2023 ini, kata Pintor, Pemerintah berencana menerbitkan satu ORI dan satu SUKRI lagi, yakni Sukuk Ritel seri SR019 yang akan ditawarkan pada pertengahan Agustus hingga pertengahan September 2023.
“Kemudian, ORI 024 pada awal Oktober sampai awal November 2023,” ujarnya.
Selain berpotensi meraih keuntungan dalam bentuk capital gain dan bagi hasil atau kupon bunga, ORI dan SUKRI tentu memiliki risiko investasi, seperti produk investasi lainnya.
“Salah satu risiko berinvestasi ORI dan SUKRI adalah risiko gagal bayar. Namun risiko ini hampir tidak ada karena pembayaran pokok dan imbalan dijamin oleh negara dan undang-undang,” tutur Pintor.
“Yang mungkin terjadi adalah risiko kerugian atau capital loss yang dapat terjadi apabila Investor menjual ORI atau SUKRI di pasar sekunder sebelum jatuh tempo pada harga jual yang lebih rendah dari harga belinya,” ujar Pintor.
Nah, cara untuk memitigasi risiko ini adalah dengan tidak menjual ORI sampai dengan jatuh tempo dan hanya menjualnya jika harga jual (pasar) lebih tinggi daripada harga beli setelah dikurangi biaya transaksi.
Ketika harga pasar ORI dan SUKRI turun, Pintor menyarankan agar investor tetap mendapat kupon setiap bulan sampai kedua jenis surat utang negara ini jatuh tempo.
“Investor juga tetap menerima pelunasan pokok 100 persen ketika ORI dan SUKRI jatuh tempo,” kata dia.
Selain itu, ia menyebutkan para investor bisa menjaminkan ORI dan SUKRI dalam pengajuan pinjaman ke bank umum, lembaga keuangan lainnya, sebagai jaminan dalam transaksi efek di pasar modal.
Reporter: Heno
DAERAH
Menteri Nusron Apresiasi Sinergi Kepolisian dan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Pertanahan
DETAIL.ID, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan piagam penghargaan dan menyematkan pin kepada perwakilan kepolisian daerah, kejaksaan tinggi, serta Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi atas kontribusi dan sinergi mendukung upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan. Penghargaan tersebut ia berikan langsung dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026, Kamis, 12 November 2026.
“Terima kasih sekali dan apresiasi kepada Bapak/Ibu, wabil khusus dari kepolisian dan dari kejaksaan tinggi, maupun Pak Kapolda yang selama ini sudah bahu-membahu sehingga target operasi kita bisa sama-sama tercapai. Tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu polisi, tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu dari kejaksaan, saya yakin operasi ini tidak akan berhasil karena tidak bisa sendirian,” ucap Menteri Nusron dalam Rakor yang digelar di Jakarta.
Pada kesempatan tersebut, pin atas dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan diberikan kepada Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono; Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang; Inspektur Jenderal (Purn.), Nasri; serta Kapolres Banggai, Kombes Pol Henry Yulianto.
Di samping itu, pin juga diberikan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi dalam penyelesaian Target Operasi Utama dan Target Operasi Tambahan Tindak Pidana Pertanahan kepada 75 penerima penghargaan. Para penerima terdiri atas Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN dari 25 provinsi.
Ke-25 penerima tersebut meliputi Kakanwil dari Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Maluku Utara.
Ke depan, Menteri Nusron menilai upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan memerlukan keterlibatan aktif seluruh unsur terkait. Penguatan koordinasi antarlembaga diharapkan dapat mendukung deteksi dini terhadap potensi tindak pidana pertanahan sekaligus memastikan penanganannya berjalan lebih optimal.
“Sekali lagi, kami pesankan supaya kegiatan intensitas ini lebih ditingkatkan dan karena itu kami mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi, tapi level tingkat bawah ditingkatkan supaya bahu-membahu sehingga kita melakukan pencegahan sejak dini,” tutur Menteri Nusron.
Pada Rakor tahun 2026 ini, hadir mewakili Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Leonard Eben Ezer; dan hadir mewakili Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Analis Kebijakan Utama Bidang Pidana Umum, Brigjen Pol. Suhirman. Hadir pula sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (*)
DAERAH
Terima Delegasi Timor-Leste, Wamen ATR/Waka BPN Buka Peluang Kerja Sama dalam Pengelolaan Pertanahan
DETAIL.ID, Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (Wamen ATR)/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Waka BPN), Ossy Dermawan, menerima kunjungan Vice-Minister for Institutional Strengthening, Ministry of Justice Timor-Leste, Paulo Remedios, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Kamis. 12 November 2026. Melalui pertemuan ini, Kementerian ATR/BPN berbagi pengetahuan mengenai sistem pengelolaan dan administrasi pertanahan di Indonesia, sekaligus menjajaki peluang kerja sama dalam penguatan kapasitas kelembagaan kedua negara.
“Pertemuan ini sebagai kesempatan yang sangat berharga. Kami meyakini bahwa kerja sama yang bermakna tidak selalu harus dimulai dengan memiliki sistem yang sama, melainkan dengan adanya kemauan untuk saling memahami, berbagi pengalaman, dan belajar satu sama lain,” ujar Wamen Ossy.
Dalam pertemuan tersebut, Wamen Ossy memaparkan tugas Kementerian ATR/BPN dalam penyelenggaraan urusan agraria, administrasi pertanahan, dan penataan ruang. Salah satu hal yang menjadi fokus Kementerian ATR/BPN adalah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria.
Wamen Ossy menjelaskan kepada delegasi Timor-Leste, sistem pendaftaran tanah di Indonesia secara umum mencakup dua kegiatan utama, yakni pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pengadministrasian pertanahan ini jadi fondasi penting untuk memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat.
Menurut Wamen Ossy, pengalaman Indonesia dalam membangun sistem administrasi pertanahan bisa menjadi bahan pembelajaran bagi negara lain, termasuk Timor-Leste. “Kami terbuka untuk melanjutkan diskusi dan pertukaran praktik-praktik terbaik, khususnya dalam bidang penguatan kelembagaan, regulasi pertanahan, sistem pendaftaran tanah, pengelolaan data pertanahan, serta transformasi pelayanan publik berbasis teknologi,” ucapnya.
Dalam pertemuan ini, perihal teknis turut menjadi perhatian delegasi Timor-Leste, khususnya terkait penyertipikatan dan pendataan sertipikat tanah. Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi, langsung memberikan penjelasan mengenai pendataan sertipikat yang diterbitkan sebelum tahun 1997 serta berbagai jenis hak atas tanah di Indonesia, seperti Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).
Paulo Remedios yang hadir didampingi Duta Besar Timor-Leste untuk Indonesia, Roberto Sarmento de Oliveira Soares, menyampaikan apresiasi atas kesempatan berdiskusi dan penjelasan yang diberikan oleh jajaran Kementerian ATR/BPN. Meskipun memiliki sistem dan kerangka regulasi yang berbeda, pengalaman Indonesia ia harapkan dapat menjadi referensi bagi Timor-Leste dalam mengembangkan tata kelola pertanahannya.
Paulo Remedios juga berharap, komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dapat terus berlanjut. Menurutnya, pertukaran pengalaman ini memberikan wawasan yang bermanfaat bagi Timor-Leste sehingga ia merasa diskusi dan kerja sama antarkedua negara dapat dikembangkan lebih lanjut, terutama dalam penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan administrasi pertanahan. (*)
DAERAH
Disporabudpar Jember Beri Akses Gratis Jogging Track dan Fitnes di JSG
DETAIL.ID, Jember – Stadion Jember Sport Garden (JSG) kini resmi membuka fasilitas olahraga secara cuma-cuma bagi masyarakat luas.
Kebijakan ini dihadirkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Kebudayaan, Olahraga, Kepemudaan, dan Pariwisata (Disporabudpar) untuk memperluas pilihan destinasi olahraga bagi warga selain di kawasan Alun-alun Jember.
Kepala Disporabudpar Jember, Regar Jeane Dealen Nangka, menyampaikan bahwa pembukaan fasilitas ini disesuaikan dengan tingginya antusiasme warga terhadap tren olahraga lari yang tengah digemari saat ini.
“Untuk memfasilitasi hobi yang lagi hype sekarang Run supaya ada tempat yang representatif untuk berlatih lari, untuk para runners,” kata Regar.
Masyarakat dapat menggunakan fasilitas lintasan lari di dalam lapangan JSG setiap hari Kamis sore.
Selain lintasan lari, pihak dinas juga mengoptimalkan fasilitas pusat kebugaran gratis yang telah beroperasi selama hampir dua bulan terakhir.
“Ini kita kebetulan punya alat gym, sehingga untuk mengoptimalkan dan daripada hanya digunakan untuk internal, jadi kami juga buka untuk umum,” kata Regar.
Fasilitas pusat kebugaran ini melayani pengunjung setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 08.00 hingga 22.00 WIB.
Mengingat keterbatasan ruangan serta peralatan yang tersedia, calon pengunjung diimbau untuk mendaftar terlebih dahulu melalui tautan resmi yang telah disediakan.
Langkah menggratiskan fasilitas olahraga ini didasari oleh tekad untuk menghidupkan kembali gairah dan atmosfer keolahragaan di Kabupaten Jember yang sejak lama dikenal memiliki potensi kuat di bidang olahraga.
“Nanti rencana juga ada beberapa hal lain di tahun 2027,” ucap Regar.
Inisiatif pemerintah daerah tersebut mendapat apresiasi positif dari warga.
Wina Nuraliya, salah seorang warga Desa Ajung, menilai keberadaan fasilitas tanpa biaya ini sangat membantu kebutuhan berolahraga, khususnya bagi generasi muda dan para pekerja kantoran.
“Menurut saya dengan adanya fasilitas ini sangat membantu sekali, apalagi di era sekarang ini ya, Gen Z apalagi itu sangat mensupport. Terutama orang kantoran begitu,” tutur Wina. (*)



