ADVERTORIAL
Wakil Gubernur Abdullah Sani Menerima Audiensi KPID Provinsi Jambi
Jambi – Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani menerima audiensi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jambi, bertempat di Ruang Rapat Wakil Gubernur Jambi, Kamis, 31 Agustus 2023.
Dengan didampingi oleh Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi, Drs. Ariansyah,M.E dan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Ali Zaini, Wagub Sani menerima audensi Ketua KPID Provinsi Jambi Asriyadi, S.Sos.I yang datang bersama rombongan, diantaranya Tenaga Ahli Fiza Fradesa, M.E, Ramaini, M.I.P., Safril Munandar, S.Sos, Dedi Susanto, M.Pd, Anggota KPID, Nur Ihsan, SE.Sy, Andi Wahyu Aditya Mai Putra, Ganda Bagus Ulul Albab.
Setelah menerima audiensi, dihadapan awak media Wagub Sani menuturkan bahwa kedatangan rombongan KPID Provinsi Jambi ada menyampaikan beberapa hal tentang program kerja.
“Pagi hari ini kita menerima kunjungan Ketua KPID Provinsi Jambi bersama rekan-rekannya menyampaikan beberapa hal dan program kerja mereka kedepannya, sesuai dengan tugas mereka, yaitu, mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan Masyarakat,” ucap Wagub Sani.
“Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya memberikan pelayanan dan kerja sama dengan siapa pun, baik yang disampaikan tadi, bukan pemerintah tidak memperhatikan, tentu akan dicarikan solusi terbaik agar kerja sama kedepannya lebih baik lagi,” kata Wagub Sani.
“Terima kasih teman-teman, jangan lupa apapun kita siapapun kita adalah pelaksana pekerja sesuai dengan tugas masing-masing, setuju kan. Terima kasih, assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,” kata Wagub Sani.
Selanjutnya, Ketua KPID Provinsi Jambi Asriyadi, S.Sos.I, mengatakan bahwa dalam audiensi dengan Wakil Gubernur Jambi ada beberapa program kerja yang dilaporkan, selain itu juga ada beberapa permintaan kepada Pemerintah Provinsi Jambi diantaranya adalah mengenai perpindahan kantor KPID Provinsi Jambi.
Asriyadi menuturkan, sesuai ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka KPID ditetapkan untuk memliki tugas, kewajiban dan wewenang yang dalam pemahaman lebih lanjut dapat dikelompokkan kedalam kegiatan-kegiatan, yakni 1) regulasi atau pengaturan, 2) pengawasan dan pengembangan.
“Lebih rinci mengenai tupoksi dan kewenangan KPID diantaranya adalah Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak azasi manusia, Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran, Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antara lembaga penyiaran dan industri terkait, Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang, Menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran, serta Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran,” Kata Asriyadi.
“Selain itu KPID Provinsi Jambi juga akan berkerja sama dengan KPU Provinsi Jambi, dimana kita ketahui tahun depan sudah masuk tahun politik, selain itu juga ada beberapa permasalahan dan permintaan kepada Pemerintah Provinsi Jambi,” katanya.
ADVERTORIAL
Buka Resmi Jambore Literasi Numerasi #1 Tingkat Kabupaten Batanghari Tahun 2025, Bupati Fadhil Arief: Literasi Itu Penting

Batanghari – Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief, S.E hadiri dan membuka secara resmi acara Jambore Literasi Numerasi #1 tingkat Kabupaten Batanghari tahun 2025 pada Kamis, 8 Mei 2025. Acara ini bertempat di Objek Wisata Aek Meliuk, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari.
Kegiatan tersebut merupakan jambore literasi numerasi pertama yang digelar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PDK) Kabupaten Batanghari.
Jambore literasi tersebut diikuti oleh 48 sekolah, yaitu tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-kabupaten Batanghari dan menghadiri 26 cabang perlombaan.
Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief mengatakan, literasi merujuk pada kemampuan individu untuk membaca, menulis, memahami, menginterpretasikan, dan menggunakan informasi secara efektif. Ini mencakup pemahaman teks, keterampilan komunikasi, dan kemampuan berpikir kritis. Literasi melibatkan penggunaan bahasa dan simbol untuk memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi
Bupati menegaskan, bahwa literasi itu penting. Tanpa literasi, sulit untuk menjalani kehidupan yang Anda inginkan. Di sekolah, memiliki keterampilan literasi untuk membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan sangat penting untuk meraih kesuksesan.
“Jika kita merasa hal-hal ini sulit, berarti kita kesulitan belajar. Hal ini memengaruhi kepercayaan diri dan harga diri kita,” ucapnya.
Sementara Pemerintah Kabupaten Batanghari pada tahun 2025 ini menargetkan peningkatan literasi dan numerik di Kabupaten Batanghari.
“Literasi yang baik dapat membantu seseorang memahami dan mengolah informasi dengan efektif. Hal ini dapat membantu seseorang dalam menghadapi tantangan dunia kerja dan kehidupan sehari-hari,” katanya.
Dalam era globalisasi yang semakin kompetitif, literasi menjadi faktor kunci dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM).
“Orang yang cerdas dia akan bisa mengenali inti dari masalah tersebut, nah kata ibaratkan seorang dokternya, dan kita analogikan seorang dokter harus bisa mengenali penyakit pasiennya. Inti dari penyakit pasiennya dia tiakan membikin obat yang tepat,” katanya.
“Orang yang memiliki SDM yang baik, mereka juga memiliki literasi yang baik,” tuturnya.
ADVERTORIAL
Bupati Cen Sui Lan Lantik Ketua dan Pengurus TP. PKK Kabupaten Natuna Masa Bhakti 2025-2030

DETAIL.ID, Natuna – Bupati Natuna, Cen Sui Lan secara resmi mengukuhkan dan melantik Ketua dan Pengurus TP. PKK Kabupaten Natuna masa bhakti 2025-2030.
Kegiatan ini diselenggarakan di Gedung Serindit Ranai, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna pada Jumat, 9 Mei 2025.
Dalam sambutannya, Bupati Natuna Cen Sui Lan menegaskan kehadiran PKK sangat penting dalam mensosialisasikan program pemerintah daerah.
“Kita harus menyadari peran PKK ini adalah sangat penting, di mana dengan ada PKK ini turut membantu mensosialisasikan program pemerintah kepada masyarakat,” ucapnya.
Beliau menekankan salah satu program pemerintah yang harus disosialisasikan, yaitu program stunting yang menjadi kewajiban.
“Di mana salah satunya adalah mensosialisasikan program pemerintah tentang penurut angka stunting, Natuna untuk saat ini angka stunting masih tergolong tinggi, oleh sebab itu PKK sebagai mitra pemerintah akan lebih mudah lagi dengan kewenangannya yang di miliki dapat lebih leluasa dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Ketua TP. PKK Kabupaten Natuna masa bhakti 2025-2030 Syafartidah Jarmin meminta dukungan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan peluang PKK untuk ikut berkontribusi terhadap membantu mensosialisasikan program pemerintah sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
“Mohon dukungan kepada pemangku kepentingan dengan kebijakan strategis, untuk memberikan peluang kepada kami melakukan kontribusi membantu pembangunan pembangunan pemerintah sesuai fungsi dan kewenangan,” ucapnya.
Reporter: Saipul Bahari
ADVERTORIAL
Bupati Natuna Hadiri Rakor Percepatan Realisasi APBD 2025 Secara Virtual

DETAIL.ID, Natuna – Bupati Natuna, Cen Sui Lan didampingi Sekretaris Daerah Boy Wijanarko dan sejumlah pimpinan OPD terkait, mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD tahun 2025 secara virtual melalui zoom meeting pada Kamis, 8 Mei 2025.
Rapat ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Daerah untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan efektif dan tepat sasaran di tengah tantangan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Pemerintah Pusat.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian pada pembukaan rakor ini menjelaskan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada percepatan realisasi APBD berorientasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendukung program strategis nasional.
Rapat ini juga membahas strategi percepatan realisasi anggaran, termasuk identifikasi hambatan yang mungkin muncul dan langkah-langkah mitigasinya. Dengan adanya koordinasi yang baik, diharapkan pelaksanaan APBD tahun 2025 dapat mencapai target yang telah ditetapkan, meskipun dalam situasi yang penuh tantangan.
Partisipasi aktif Bupati Natuna dan jajaran OPD dalam rapat ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah untuk terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta menjaga stabilitas pembangunan di Kabupaten Natuna.
Reporter: Saipul Bahari