DAERAH
5 Perkara di Proses Akibat Karhutla di Jambi Selama 2023
Jambi – Sepanjang tahun 2023, ada 5 kasus pembakaran lahan yang diproses di Provinsi Jambi. Kasus pembakaran lahan yang diproses selama ini ialah perorangan yang tertangkap tangan saat membakar lahan.
Ditreskrimsus Polda Jambi mencatat 5 perkara yang sudah diproses dan terjadi di beberapa wilayah di Jambi. Dalam setiap kasus, ditetapkan satu orang tersangka.
“Ada lima kasus. Dua di Polres Tebo, satu Polres Muaro Jambi, satu Polres Batanghari, dan satu Polres Tanjab Barat yang merupakan tunggakan LP tahun lalu,” ujar Dirreskrimsus Polda Jambi Kombes Christian Tory, Selasa, 5 September 2023.
Dari 5 kasus tersebut, baru satu yang sudah naik ke tahap 2, yakni satu kasus bakar lahan di wilayah konsesi PT Alam Bukit Tiga puluh yang ditangani Polres Tebo.
“Satu kasus Polres Tebo yang sudah tahap 2. Satu kasus di Tebo dan yang di Polres Muaro Jambi sama Batanghari masih proses sidik,” ujarnya.
Salah satu kasus yang menonjol dari 5 kasus itu ialah kasus bakar lahan oleh kelompok Pak Janggut. Pak Janggut (81) dan kelompok taninya di Sungai Baung, Kecamatan Pangabuan, Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Jambi ditangkap polisi usai membakar lahan miliknya.
Kelompok mereka ini sempat viral karena mengancam petugas Satgas Karhutla Jambi saat memberi imbauan larangan pembakaran lahan.
Kapolres Tanjabbar AKBP Padli pada Rabu, 9 Agustus 2023 saat itu, mengatakan Pak Janggut telah beberapa kali melakukan pembakaran lahan bersama dengan kelompoknya. Hasil pemeriksaan Pak Janggut dan kelompoknya melakukan pembakaran lahan mulai dari 1-5 Agustus 2023. Total 8 hektare lahan yang dibakar oleh kelompok ini.
Sementara itu, Plh Dansatgas Karhutla Jambi Brigjen TNI Supriono mengatakan bahwa dalam setiap ada kasus pelaku pembakar lahan yang diproses, pihaknya akan mengevaluasi terkait permasalahan tersebut.
“Tim Satgas Kahutla ini ada tim penegakan hukum juga, ya. Kita sama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat, kita akan amankan bagi pelaku. Kita juga melakukan evaluasi dari akar permasalahan yang muncul sehingga kita tindak lanjuti. Tentu bagi pembakar lahan kita proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Supriono.
Sementara itu, dari data tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi jumlah lahan yang terbakar ditemukan sebanyak 335 hektare lebih yang terbakar sampai saat ini tersebar pada beberapa titik di Jambi.
“Titik api kita yang sudah terbakar selama 2023, ini ada sekitar 340 hektare. Titiknya secara sporadis tidak hanya satu wilayah hamparan, tapi beberapa wilayah hamparan,” ujarnya.
Danrem 042/Gapu itu mengatakan, berdasarkan pantauan lewat aplikasi karhutla di Jambi, yang paling banyak terjadi titik hotspot pada Minggu, 3 September 2023. Terdapat 27 titik pada beberapa kabupaten seperti di Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan di Kabupaten Sarolangun.
“Untuk itu saya sudah minta tim Satgas Karhutla dapat langsung turun ke lokasi untuk mengecek apakah ada sumber apinya sehingga harus langsung dipadamkan. Karena hotspot ini bisa asap asap pabrik atau industri,” tuturnya.
Supriono menyebut bahwa penanganan karhutla masih dapat dikendalikan oleh petugas di lapangan. Personel yang terlibat dari TNI, Polri, BPBD, dan Manggala Agni masih berada di lokasi-lokasi titik rawan karhutla. Selain itu, upaya pencegahan dan preventif terus digalakkan untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar.
“Sejauh ini kita masih bisa mengendalikan, walaupun ada kebakaran di gambut, ada asap kita bisa mengendalikan. Contohnya, di Desa Ramin (Muaro Jambi), 4 hari kita mampu menghentikan,” jelasnya.
“Kesekian kalinya kita sampaikan kepada masyarakat, mari bersama kita bersatu padu untuk tidak membakar lahan. Karena dampaknya sangat buruk, kita punya pengalaman. Ini tentu berdampak terhadap ekonomi, kesehatan, dan sebagainya,” ujarnya.
DETAIL.ID, Merangin – Kejaksaan Negeri Merangin akhirnya menerima pelimpahan tahap dua berkas tersangka AS, Ketua RT cabul yang selama ini kasusnya menyita perhatian publik beberapa waktu lalu.
Tersangka Ketua RT cabul dibawa ke Kejaksaan bersama dengan barang bukti kejahatannya. Selain itu pada tahap dua yang dilakukan penyidik juga turut serta membawa korban ke Kejaksaan.
Kajari Merangin, Yusmanely melalui Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Merangin, Hakim mengatakan bahwa pihaknya sudah menerima pelimpahan kasus dari Polres Merangin.
“Hari ini kita sudah menerima tahap dua atas nama tersangka AS, dengan barang bukti kejahatannya. Selain itu penyidik juga menghadirkan korban,” ucap Hakim pada Senin, 20 Juli 2026.
Hakim juga mengatakan bahwa setelah tahap dua pihaknya akan menyiapkan tuntutan terhadap kasus pencabulan yang diserahkan Polres Merangin ke tahap persidangan.
“Untuk melengkapi berkas sampai ke persidangan, kita segera menyusun tuntutan, tentu dengan sejumlah barang bukti dan juga BAP yang diterima, kita akan tuntut tersangka dengan tuntutan yang maksimal, sebab korbannya masih anak-anak dan menyita perhatian publik,” katanya.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, kasus pencabulan yang menimpa korban terjadi sejak korban masih duduk di kelas IV sekolah dasar.
Selama ini tersangka diketahui memiliki kelakuan bejad dan sangat keji, sebab pelaku melakukannya secara berulang kali, selain melakukan pelecehan terhadap korban di dapur rumahnya, pelaku juga sering mendatangi kamar korban saat korban tengah tertidur pulas, pelaku sering menggerayangi tubuh korban dan menciumi alat vital korban hingga pelaku puas.
Terpisah, Ahmad Robi, S.H., M.H, selaku pengacara negara yang mendampingi korban berharap jaksa penuntut umum bisa menegakkan keadilan seadil-adilnya bagi korban.
“Saya berharap jaksa bisa memberikan tuntutan yang maksimal dan hakim juga agar bisa memutuskan keadilan bagi korban yang masih anak-anak dan perbuatan tersangka sangat biadab sebab dilakukan sejak korban masih kelas 4 SD sampai kelas 6 SD dan kasus ini jadi perhatian publik,” ucapnya.
Reporter: Daryanto
DETAIL.ID, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Opini tersebut diserahkan oleh Anggota III BPK RI, Akhsanul Haq, kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, di Kantor BPK RI, Jakarta, Kamis, 16 Juli 2026.
“Alhamdulillah, Kementerian ATR/BPN kembali berhasil memperoleh opini WTP. Pimpinan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran, baik di Kementerian ATR/BPN Pusat, Kantor Wilayah, maupun Kantor Pertanahan yang telah bekerja keras sehingga capaian ini dapat kita raih,” ujar Dalu Agung Darmawan usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI.
Predikat WTP tahun ini menjadi opini WTP ke-14 secara berturut-turut yang diraih Kementerian ATR/BPN. Raihan tersebut berhasil dipertahankan setelah BPK RI memeriksa Laporan Keuangan Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2025.
“Opini WTP ini harus menjadi momentum bagi kita untuk segera menindaklanjuti seluruh temuan BPK yang masih perlu diselesaikan. Ini juga menjadi bagian dari evaluasi dalam mengelola keuangan dan pelaksanaan program di lingkungan Kementerian ATR/BPN,” kata Dalu Agung Darmawan.
Memasuki semester kedua Tahun Anggaran 2026, Dalu Agung Darmawan juga mengingatkan seluruh jajaran agar mempercepat pelaksanaan program dan penyerapan anggaran sesuai target yang telah ditetapkan. Ia optimistis seluruh target kinerja tahun ini dapat dicapai melalui penguatan koordinasi dan pelaksanaan program secara konsisten.
Pada kesempatan ini, turut menerima predikat yang sama, sejumlah Menteri dan Kepala Badan Kabinet Indonesia Bersatu. Hadir mendampingi Sekjen ATR/BPN, Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Kartika Sari. (*)
DAERAH
Menteri Nusron Laporkan Realisasi Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 kepada Komisi II DPR RI
Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melaporkan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2025 dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Rabu, 15 Juli 2026. Laporan disampaikan sebagai tindak lanjut dari pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 yang tengah diajukan oleh Kementerian Keuangan ke Badan Anggaran DPR RI.
“Realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2025 mencapai 95,73% atau sekitar Rp6.128.365.417.558 dari total pagu Rp6.401.913.357.000,” ujar Menteri Nusron di Gedung DPR RI, Jakarta.
Di hadapan Ketua, Wakil Ketua, beserta Anggota Komisi II DPR RI dan disimak oleh perwakilan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang turut mengikuti rapat, Menteri Nusron memaparkan rincian pengelolaan anggaran Kementerian ATR/BPN. Dalam perjalanan tahun anggaran 2025, Kementerian ATR/BPN memperoleh tambahan anggaran Rp490,2 miliar, hibah dalam negeri Rp12,79 miliar, serta hibah luar negeri Rp22,60 miliar.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah di 2025, Kementerian ATR/BPN memperoleh relaksasi blokir anggaran dalam dua tahapan. Anggaran tersebut kemudian dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai dan mendukung pelaksanaan program prioritas nasional di bidang layanan pertanahan dan tata ruang.
“Tahap pertama Rp766,4 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai non-ASN yang beralih status jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tahap dua Rp666,9 miliar untuk belanja pegawai calon ASN, program prioritas nasional, layanan pertahanan dan ruang, sarana prasarana, dan dukungan manajemen PNBP,” ujar Menteri Nusron.
Setelah menerima laporan dari Menteri Nusron, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin sebagai pimpinan rapat meminta agar Kementerian ATR/BPN menguatkan pengelolaan keuangan negara. Ia ingin pengelolaannya berbasis kinerja yang berorientasi pada keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact) yang terukur.
“Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN menerapkan mekanisme check and balance guna mencegah terjadinya penyimpangan, temuan berulang, dan kerugian negara. Terutama pada program prioritas nasional maupun program yang berdampak langsung kepada masyarakat,” ujar Zulfikar Arse Sadikin.
Pada rapat tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN hadir dengan didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Jajaran Kementerian ATR/BPN di daerah juga ikut mengikuti jalannya rapat secara daring. (*)
Homecare Segera Hadir, Pemkab Jember Siapkan 50 Mobil dan 1.200 Nakes ke Pelosok
Kasus RT Cabul Masuk Tahap Dua, Jaksa Siapkan Tuntutan Maksimal
Telemedicine Jadi Andalan Homecare Jember, Dokter Spesialis Bisa Diakses dari Rumah
Vonis Kasus Korupsi Dana BOK dan TPP Puskesmas Kebun IX: Dewi Lestari dan Lina Budiharti Dihukum 1 Tahun 3 Bulan Penjara
Usai Final Piala Dunia, Fortuner Hilang Kendali Tabrak Motor di Telanaipura, Seorang Ibu Meninggal di Tempat
Bupati Fadhil Arief Hadiri Pembukaan Turnamen Tenis Kajari Cup 2026, Bangkitkan Semangat Olahraga di Batanghari
Semarak Pesta Bola Piala Dunia 2026 di RRI Jambi, Al Haris: Momentum Dongkrak Ekonomi Rakyat
Resmi Buka Festival Jambi Elok Nian 2026, Gubernur Al Haris Dorong Sungai Penuh Jadi Destinasi Wisata Budaya Unggulan
Data Tambang Legal Akan Dibuka, Gus Fawait Minta Masyarakat Ikut Mengawasi
Gus Fawait Luncurkan Homecare 24 Juli, Layanan Kesehatan Jemput Bola Siap Dimulai
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
Demi Mempersiapkan Pemimpin Pelayan Masa Depan, SMA Kolese De Britto Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Siswa Baru
Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025
Tutorial Perampasan Aset Ditutorialkan Rakyat di Rumah Uya Kuya
Panca Wijaya Akbar Lantik 8 Eselon II Pemkab Ogan Ilir
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032
Pembangunan Stockpile Batu Bara dan Penolakan Warga: Ujian Serius Bagi Pemerintah
