ADVERTORIAL
Gubernur Al Haris Pertimbangkan Liburkan Sekolah Disatuan Pendidikan Karena Kabut Asap
Jambi – Gubernur Jambi Al Haris akan mempertimbangkan kebijakan untuk meliburkan aktivitas sekolah disatuan pendidikan.
Pada saat ini Pemprov Jambi baru mengeluarkan Surat Edaran terkait pemakaian masker saat masyarakat berada di luar ruangan.
Mengingat, kualitas udara di Provinsi Jambi belakangan ini mulai kurang sehat, lantaran kabut asap akibat karhutla.
Al Haris mengatakan, pihaknya sudah menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk memantau kualitas udara di Provinsi Jambi.
Jika kualitas udara terus menerus tidak sehat, maka akan dikeluarkan surat edaran untuk meliburkan sekolah untuk sementara waktu.
“Saya sudah instruksikan Dinas Pendidikan, untuk pantau. Kalau memang harus diliburkan, ketika kualitas udara sudah tidak sehat,” ujarnya.
Al Haris mengatakan, saat ini belum ada keputusan meliburkan sekolah. Karena kualitas udara masih bisa diterima tubuh.
Namun, jika di daerah kualitas udara sangat tidak sehat dan dikhawatirkan membahayakan kesehatan siswa, bisa dipertimbangkan untuk meliburkan sekolah.
“Saat ini sekolah belum libur. Tapi diimbau memakai masker, sudah disampaikan. Tapi jika disatu daerah kualitas udaranya sudah tidak sehat, silahkan sekolah diliburkan. Kalau masih bisa diterima tubuh, sekolah bisa tetap dibuka,” tuturnya.
Selain itu, untuk penanganan penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), Al Haris juga meminta seluruh Puskesmas untuk siaga penuh. Baik itu untuk perlatan medis, tenaga medis, maupun pengobatan.
Pasien harus cepat ditangani, mengingat penyakit ini sangat rentan ketika kondisi udara sedang tidak sehat.
“Saya minta seluruh Puskesmas siaga. Baik itu tenaga medis, peralatan, dan obat obatan,” ujarnya.
Sebelumnya, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sudah mengeluarkan surat edaran kepada Kepala SMA/SMK/SLB Negeri dan swasta di Provinsi Jambi.
Surat tersebut perihal pemberitahuan pemakaian masker untuk seluruh guru dan peserta didik di satuan pendidikan.
Surat edaran tersebut berisi lima poin yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Syamsurizal pada Selasa, 5 September 2023.
Pemberitahuan pemakaian masker ini menyusul kondisi cuaca beberapa hari ini tidak baik, karena adanya kabut asap.
Oleh sebab itu Dinas Pendidikan meminta kepada satuan pendidikan untuk dapat melaksanakan sesuai edaran ini.
“Mewajibkan siswa beserta guru untuk dapat memakai masker dalam beraktivitas baik disekolah mau pun di luar lingkungan sekolah dan mengurangi kegiatan kesiswaan di luar ruangan,” tutur di poin pertama dalam surat edaran itu, Rabu, 6 September 2023.
Poin berikutnya Dinas Pendidikan meminta untuk mengaktifkan unit kesehatan sekolah dengan melengkapi obat-obatan untuk pertolongan pertama serta membudayakan cuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas.
“Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan apabila terjadi sesuatu hal disatuan pendidikan untuk mengambil suatu kebijakan,” tutur di poin terakhir.
Sementara itu Gubernur Jambi Al Haris juga mengimbau kepada masyarakat selalu memakai masker saat berada di luar ruangan.
“Sementara baru itu yang bisa kita lakukan. Untuk peserta didik Masih tetap sekolah seperti biasa, kita minta pakai masker, untuk antisipasi,” ujarnya.
ADVERTORIAL
Gebrakan Gus Fawait Lindungi PMI: Jember Kini Punya Layanan Administrasi Mandiri dan Cek Kesehatan Termurah se-Jatim
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember resmi memutus rantai birokrasi panjang bagi warganya yang ingin bekerja ke luar negeri.
Melalui instruksi langsung Bupati Gus Fawait, Jember kini menghadirkan Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) di Mall Pelayanan Publik serta layanan pemeriksaan kesehatan (medical check up) mandiri di rumah sakit daerah guna mencegah pemberangkatan pekerja secara non-prosedural.
Dalam peresmian klinik CPMI di RSD Balung pada Senin, 27 April 2026, Gus Fawait menyoroti bahwa selama ini warga Jember terpaksa mengambil risiko melalui jalur ilegal akibat jauhnya lokasi pengurusan dokumen.
Beliau menegaskan bahwa kehadiran layanan ini adalah jawaban atas absennya fasilitas negara di daerah penyumbang PMI terbesar.
“Jember sebagai salah satu daerah penyumbang PMI justru belum memiliki fasilitas tersebut,” ucapnya dengan nada tegas.
Kini, seluruh pengurusan administrasi bisa diselesaikan tanpa harus keluar kota menuju Malang atau Surabaya
Lebih dari sekadar memangkas jarak, Gus Fawait juga membuat kebijakan radikal dengan menekan biaya pemeriksaan kesehatan menjadi Rp450.000 dari tarif normal Rp750.000.
“Ini menjadi biaya atau harga paling murah yang kita lihat bahkan se-Jawa Timur,” kata Gus Fawait saat menjelaskan skema efisiensi biaya tersebut.
Melalui kemudahan akses dan tarif yang sangat terjangkau ini, Pemkab Jember optimis para calon pekerja akan lebih memilih jalur resmi yang menjamin keamanan mereka di luar negeri kelak.
Langkah ini dipandang sebagai bukti nyata kehadiran pemerintah daerah bagi rakyatnya.
“Ini bentuk keberpihakan kami kepada calon PMI dan kami berharap CPMI di Kabupaten Jember,” tutur Gus Fawait.
[post-view]
ADVERTORIAL
Pemkab Jember Percepat Akses Layanan Publik, Siapkan Empat Titik MPP Mini
DETAIL.ID, Jember — Pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan empat titik Mall Pelayanan Publik (MPP) Mini di sejumlah kecamatan untuk mempercepat akses layanan publik bagi masyarakat di wilayah dengan jarak tempuh jauh dari pusat kota.
Program ini digagas untuk menjawab kebutuhan warga yang selama ini harus menempuh perjalanan hingga satu sampai dua jam hanya untuk mengurus administrasi di pusat pemerintahan.
“Kita tahu bahwa jarak seperti di kecamatan Jombang dan tengah kota ini bisa waktu sejam sampai dua jam,” kata Bupati Jember, Muhammad Fawait.
Empat lokasi yang disiapkan sebagai MPP Mini meliputi:
- Kecamatan Jombang
- Kecamatan Tanggul
- Kecamatan Mayang
- Wilayah utara (dalam proses, direncanakan di sekitar Kalisat)
Pemkab Jember menempatkan fasilitas tersebut di titik yang mewakili wilayah barat selatan, barat utara, dan timur selatan, serta memperluas jangkauan ke wilayah utara.
Melalui MPP Mini atau Pemkab Jember Mini, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik tanpa harus datang ke Kota Jember.
Layanan yang disediakan meliputi perizinan, administrasi kependudukan, hingga layanan sosial.
“Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan akses pelayanan yang biasanya harus ke kota, hari ini bisa diurus di MPP Mini,” ujarnya.
Gus Fawait menyebut, pengembangan layanan di tingkat kecamatan terus dilakukan agar semakin lengkap dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Kalau dulu mencetaknya di kecamatan, hari ini akan ditambahi lagi fungsi yang ada di MPP Mini,” katanya.
Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerataan layanan publik di Kabupaten Jember yang memiliki karakter wilayah beragam, mulai dari pegunungan, perkebunan, hingga kawasan pesisir.
“Masyarakat Jember tidak perlu mencari sampai ke Kota Jember, cukup ada di wilayah-wilayah yang sudah kita siapkan,” ucapnya.
Saat ini, Pemkab Jember masih mempercepat proses penyelesaian dan kesiapan operasional MPP Mini, termasuk di wilayah utara yang masih dalam tahap pengembangan.
Gus Fawait menyampaikan, peresmian fasilitas tersebut akan dilakukan secara bertahap setelah seluruh kesiapan terpenuhi.
“Saya akan mengajak kawan-kawan langsung ke Jombang, Tanggul, dan Mayang di kemudian hari,” ujarnya.
ADVERTORIAL
Gus Fawait Raih Penghargaan Tokoh Pengentasan Kemiskinan dari Beritajatim
DETAIL.ID, Jember – Momentum peringatan HUT ke-20 Beritajatim.com menjadi catatan manis bagi Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Bertempat di Grand City Surabaya, pada Selasa, 21 April 2026, Bupati Jember Gus Fawait menerima penghargaan sebagai Tokoh Pengentasan Kemiskinan Berbasis Akselerasi Pembangunan.
Penghargaan ini menjadi bukti nyata atas keberhasilan validasi data dan aksi nyata di lapangan yang dilakukan jajaran pemerintah daerah untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut.
Gus Fawait memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para ASN yang telah bersinergi lintas sektor hingga mengantarkannya pada puncak kesuksesan ini.
“Saya persembahkan award ini kepada seluruh jajaran Pemerintahan Kabupaten Jember, para ASN yang hari ini turun ke bawah untuk bahu-membahu. Tidak melihat asal mereka, apakah guru, nakes, atau yang lain, semua bersatu untuk memastikan data kemiskinan ekstrem di Jember benar-benar valid,” katanya.
Gus Fawait menekankan bahwa intervensi pembangunan tidak akan berjalan efektif tanpa pondasi data yang akurat.
Ia percaya bahwa dengan menekan angka kemiskinan, maka masalah sosial turunan lainnya akan ikut terurai.
“Kita tahu bahwa kemiskinan ini mengakibatkan banyak masalah lain, mulai dari angka stunting, angka kematian ibu dan bayi, hingga tindak kriminalitas. Ujung dari semua masalah itu adalah faktor kemiskinan,” tuturnya.


