ADVERTORIAL
Hadiri Paripurna DPRD Batanghari, Fadhil Arief Paparkan Nota Pengantar RAPBDP T.A 2023 dan RAPBD T.A 2024
Batanghari – Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief, SE menghadiri dan secara langsung menyampaikan Nota Pengantar RAPBD-P tahun anggaran 2023 dan Penyampaian Nota Pengantar RAPBD tahun anggaran 2024 pada Rapat Paripurna DPRD Batanghari pada Senin, 25 September 2023.
Dalam penyampaiannya, Bupati Fadhil Arief mengatakan bahwa Rapat Paripurna pada hari ini merupakan lanjutan dari Rapat Paripurna sebelumnya yaitu Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan terhadap Perubahan Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2023 dan Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 setelah ditandatanganinya kesepakatan KUA-PPAS Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
“Berkenaan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Batanghari, yang telah mengagendakan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batanghari dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Rancangan APBD Perubahan Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan APBD Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2024. Hal ini merupakan bentuk dukungan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Batanghari sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah yang telah bekerja keras dalam melaksanakan tugas bersama Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Batanghari ‘TANGGUH’,” ujar Bupati Fadhil Arief.
Secara umum, Rancangan Perda tentang APBD Perubahan Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Perubahan Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2023 serta Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2024 yang kami sampaikan merupakan hasil kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023 dan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 Rapat Paripurna beberapa waktu yang lalu, namun Rancangan Perda ini juga beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dapat kami sampaikan bahwa Anggaran Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2023 adalah yang semula sebesar Rp. 1.549.878.539.145,- (Satu triliun lima ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu seratus empat puluh lima rupiah) berubah menjadi Rp.1.460.505.267.073,- (Satu triliun empat ratus enam puluh miliar lima ratus lima juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri dari :
Pendapatan Asli Daerah, sebesar Rp. 180.659.423.840,- (Seratus delapan puluh miliar enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
Pendapatan Transfer, sebesar Rp. 1.276.845.843.233,- (Satu triliun dua ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah); dan
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sebesar Rp.3.000.000.000,-
Kemudian pada kesempatan ini Bupati juga menyampaikan, bahwa Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2024.
Adapun Rencana Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 1.662.195.412.758,- (Satu triliun enam ratus enam puluh dua miliar seratus sembilan puluh lima juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri dari :
Pendapatan Asli Daerah, sebesar Rp. 176.888.580.000,- (Seratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah),;
Pendapatan Transfer, sebesar Rp. 1.482.306.832.758,- (Satu triliun empat ratus delapan puluh dua miliar tiga ratus enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah); dan
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga miliar rupiah).
Bupati berpesan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batanghari untuk terus menjalin komunikasi dan bersinergi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari terutama dalam rangka Pelaksanaan Rapat Banggar dan Rapat Dengar Pendapat Pembahasan Rancangan Peraturan tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 maupun Rancangan Peraturan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang telah disampaikan. Semoga APBD yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan dapat kita wujudkan.
“Kami berharap kiranya dapat dibahas, disepakati dan segera disetujui dalam bentuk Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2023 dan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2024 dengan tepat waktu sebagaimana yang diamanahkan Peraturan Perundang-Undangan,” kata Bupati.
Rapat paripurna yang bertempat di ruang aula utama kantor DPRD Batanghari tersebut, dipimpin oleh Ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin, SE didampingi Wakil Ketua I DPRD Batanghari Muhammad Ja’afar, SH dan Wakil Ketua II DPRD Batanghari Ilhamudin beserta Sekwan, Muhammad Ali, SE.
Tampak hadir para Anggota DPRD Batanghari, Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief, SE beserta Sekda Batanghari Muhamad Azan SH, para Asisten, Forkopimda, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah, para Kabag, Camat, Lurah dan Kades serta undangan lainnya.
ADVERTORIAL
Warga Jember Rasakan Manfaat Nyata Layanan JKN, Berobat Jadi Lebih Tenang
DETAIL.ID, Jember – Kehadiran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dirasakan langsung oleh masyarakat dari berbagai kalangan sebagai bentuk perlindungan saat membutuhkan layanan medis.
Hal tersebut dialami Fatimah (45), seorang ibu rumah tangga yang berasal dari Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, yang telah lama terdaftar sebagai peserta JKN.
Bagi dirinya, program ini menghadirkan rasa tenang bagi keluarga manakala harus menjalani proses pengobatan di fasilitas kesehatan.
Sebagai bagian dari peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Daerah, Fatimah menceritakan pengalamannya ketika menghadapi gangguan kesehatan pada saluran kemih atau urologi.
Kondisi tersebut memaruskannya memperoleh penanganan medis secara komprehensif hingga harus dirujuk ke rumah sakit.
Situasi itu membuatnya menyadari bahwa ketersediaan jaminan pembiayaan kesehatan sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya untuk mengantisipasi besarnya biaya pemeriksaan lanjutan maupun tindakan medis di rumah sakit.
“Bagi saya, Program JKN ini sangat membantu. Kita tidak pernah tahu kapan akan sakit dan membutuhkan pengobatan. Dengan adanya JKN yang iurannya ditanggung pemerintah, saya merasa lebih tenang karena ketika saya atau keluarga membutuhkan pelayanan kesehatan, tidak perlu terlalu khawatir memikirkan biaya pengobatannya,” ujar Fatimah, Jumat, 30 Oktober 2026.
Selain aspek pembiayaan, kemudahan akses serta mutu pelayanan di fasilitas kesehatan turut mendatangkan kesan positif baginya selama menjalani rangkaian perawatan.
Ia menilai pihak fasilitas kesehatan terus berbenah memberikan pelayanan terbaik demi kenyamanan pasien.
“Selama menggunakan JKN, saya merasa sangat terbantu dengan pelayanan yang diberikan. Ketika membutuhkan pengobatan, kami bisa mendapatkan penanganan sesuai prosedur. Saya juga melihat rumah sakit terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya agar pasien merasa lebih nyaman,” tuturnya.
Di akhir pengalamannya, Fatimah menyampaikan harapan agar Program JKN dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak warga.
Menurutnya, program ini merefleksikan semangat gotong royong dalam memenuhi hak dasar kesehatan bagi masyarakat luas.
“Menurut saya, JKN sangat bermanfaat bagi masyarakat. Jangan sampai kita baru menyadari pentingnya jaminan kesehatan ketika sudah sakit. Saya berharap program ini terus ada dan semakin baik pelayanannya, karena manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat seperti kami,” ucapnya. (*)
ADVERTORIAL
Dokter Puskesmas Semboro Jember Rasakan Dampak Nyata JKN Lewat Semangat Gotong Royong
DETAIL.ID, Jember – Setiap hari, Puskesmas Semboro di Kabupaten Jember kedatangan warga yang ingin berobat dengan memanfaatkan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Salah satu dokter umum di puskesmas tersebut, dr. Ignatius Yuli Sugiarto (50), menyaksikan langsung bagaimana program ini membantu masyarakat memperoleh layanan medis tanpa beban biaya pengobatan yang besar.
Bagi dr. Sugiarto, kemudahan akses tersebut memberikan rasa aman bagi peserta ketika membutuhkan pemeriksaan maupun penanganan medis.
Situasi ini membuat pasien bisa lebih fokus menjalani proses pengobatan dan pemulihan tanpa dihantui kecemasan finansial.
“Setiap hari saya melayani peserta JKN di Puskesmas Semboro. Banyak masyarakat yang menyampaikan rasa syukur karena dengan adanya BPJS Kesehatan, mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus khawatir dengan biaya pengobatan yang cukup besar. Sebagai dokter, saya merasa senang melihat program ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata dr. Sugiarto, Jumat, 30 Oktober 2026.
Komitmen untuk memberikan layanan terbaik terus dipegang teguh oleh jajaran tenaga kesehatan di puskesmas tersebut.
Melihat warga terbantu menjadi kepuasan tersendiri sekaligus dorongan untuk menjaga kualitas pelayanan tetap prima.
“Kami di Puskesmas Semboro berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh peserta JKN. Bagi kami, melihat masyarakat terbantu dan mendapatkan layanan kesehatan yang mereka butuhkan merupakan kepuasan tersendiri sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan,” ujar dr. Ignatius.
Di luar aspek pembiayaan medis, ia menilai Program JKN menyimpan nilai sosial mendalam yang sejalan dengan karakter bangsa, yakni gotong royong.
Sistem iuran rutin yang dibayarkan peserta menjadi wadah kolektif untuk saling menolong tatkala ada yang jatuh sakit.
Melalui mekanisme tersebut, peserta yang berada dalam kondisi sehat turut menopang mereka yang membutuhkan pertolongan medis.
“Menurut saya, Program JKN mengajarkan nilai gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Saat ini kita sehat dan rutin membayar iuran, berarti kita ikut membantu saudara-saudara kita yang sedang sakit dan membutuhkan pelayanan kesehatan. Suatu saat ketika kita membutuhkan, sistem ini juga akan memberikan manfaat bagi kita,” katanya.
Menjelang akhir keterangannya, dr. Ignatius mengajak masyarakat untuk bersama-sama merawat keberlangsungan program ini dengan menjaga keaktifan kepesertaan serta memenuhi kewajiban iuran.
Kolaborasi antara kepatuhan peserta dan peningkatan mutu fasilitas kesehatan diyakini mampu menghadirkan perlindungan kesehatan yang merata.
“JKN ini merupakan program yang sangat baik karena mengedepankan kepedulian dan kebersamaan. Mari kita jaga bersama, karena melalui semangat gotong royong, kita bisa saling membantu agar semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” tuturnya. (*)
ADVERTORIAL
Pengawasan BPJS Kesehatan Sasar Pelayanan Kesehatan Primer di Puskesmas Kutakulon Bondowoso
DETAIL.ID, Bondowoso – Tim Dewan Pengawas BPJS Kesehatan melakukan pengawasan lapangan ke Puskesmas Kutakulon, Kabupaten Bondowoso, Rabu, 28 Oktober 2026.
Langkah ini berfokus pada pemantauan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional serta memastikan program promotif dan preventif berjalan sesuai aturan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
Hadir dalam kegiatan tersebut Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Dr. dr. Sunarto, M.Kes., bersama rombongan.
Kepala Puskesmas Kutakulon, drg. Ahmad Mansur, menerima langsung kedatangan rombongan sebelum mereka bergerak meninjau loket pendaftaran, ruang pemeriksaan, layanan rawat jalan, serta unit kefarmasian.
Rombongan juga mengamati alur Program Pengelolaan Penyakit Kronis dan Program Rujuk Balik.
“Puskesmas memiliki peran strategis sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Melalui kunjungan ini, kami ingin memastikan upaya promotif dan preventif berjalan optimal di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), termasuk pelayanan bagi peserta Program Rujuk Balik (PRB). Hal ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan agar peserta JKN dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan,” ujar Sunarto.
Sunarto memaparkan bahwa pencegahan penyakit sejak dini memberi dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat dan stabilitas finansial program.
Penerapan pola hidup sehat memperbesar peluang masyarakat untuk menjaga kebugaran tubuh secara jangka panjang.
“Kami ingin memastikan bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga mengedepankan upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat. Upaya promotif dan preventif ini menjadi salah satu langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan, sehingga manfaat Program JKN dapat terus dirasakan oleh seluruh masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip gotong royong yang menjadi landasan penyelenggaraan Program JKN, yaitu peserta yang sehat membantu peserta yang sakit dan peserta yang mampu membantu peserta yang kurang mampu,” tutur Sunarto.
Menanggapi hal itu, Kepala Puskesmas Kutakulon, drg. Ahmad Mansur, mengapresiasi kehadiran jajaran pengawas.
Ia memandang langkah ini memberi dorongan moral bagi para tenaga medis di lapangan.
“Kunjungan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus berinovasi dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Dukungan serta perhatian dari BPJS Kesehatan semakin memotivasi seluruh tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, khususnya peserta JKN,” kata Mansur.
Mansur menyebut pihak puskesmas menjalankan pencegahan penyakit lewat edukasi rutin, pemantauan kondisi warga, skrining kesehatan, dan pengelolaan pasien penyakit kronis.
“Melalui berbagai program tersebut, kami berharap faktor risiko penyakit dapat dideteksi sejak dini sehingga risiko komplikasi dapat ditekan. Dengan begitu, masyarakat dapat menjaga kondisi kesehatannya agar tetap sehat dan produktif,” ujar Mansur. (*)



