ADVERTORIAL
Wagub Sani Berikan Motivasi Saat Kedatangan Rombongan KPK di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah
Jambi – Kedatangan rombongan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah dalam rangka Roadshow Bus KPK tahun 2023 di Provinsi Jambi disambut oleh Wakil Gubernur (Wagub) Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pdi dengan didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi H. Sudirman, SH, MH serta para OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.
Penyambutan yang meriah dengan diiringi kompangan serta ratusan pelajar di Kota Jambi ini berlangsung di Peranginan Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu, 6 September 2023.
Sebelum tiba di Peranginan Rumah Dinas Gubernur Jambi, kedatangan rombongan KPK RI dari Kabupaten Sarolangun ini juga disambut oleh Sekretaris Daerah Muarojambi Budhi Hartono S, Sos,. MT bersama OPD terkait Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi didepan SMA Titian Teras secara meriah dengan diiringi oleh Drum Band para pelajar SMA Titian Teras Abdurrahman Sayoeti dan pelajar MAN Insan Cendekia Jambi, Pijoan.
Setelah itu rombongan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melanjutkan perjalanan menuju kantor Walikota Jambi dan disambut oleh Walikota Jambi Sy Fasha, Sekda Kota Jambi A.Ridwan dan para OPD serta pelajar sekolah, kemudian setelah itu rombongan menuju Peranginan Rumah Dinas Gubernur Jambi.
Dalam kata sambutannya, Wagub Sani mengatakan, Pemerintah Provinsi Jambi sangat mengapresisi kedatangan Roadshow Bus Antikorupsi KPK di Provinsi Jambi, yang merupakan bagian dari upaya KPK untuk memberantas korupsi, dengan pendekatan persuasif.
“Kami juga mengapresiasi berbagai cara kreatif dan inovatif yang dilakukan oleh KPK sebagai imbauan dan seruan untuk tidak melakukan korupsi. Kehadiran Roadshow Bus KPK, kehadiran KPK bukan hanya sebagai lembaga penegak hukum, melainkan sebagai mitra dalam membangun kesadaran dan kepedulian akan pentingnya integritas dan transparansi dalam pemerintahan,” ujar Wagub Sani.
“Pemerintah Provinsi Jambi sangat mendukung upaya-upaya KPK dalam pemberantasan korupsi, terutama pada aspek pencegahan/preventif untuk menunjang terwujudnya tata kelola pemerintahan yang kian hari kian bersih dari tindakan korupsi, semakin transparan, akuntabel, kredibel, sehingga pembangunan yang dilaksanakan secara signifikan bisa meningkat,” katanya.
Wagub Sani mengatakan, berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas Tahun 2022, khusus untuk Pemerintah Provinsi Jambi ada beberapa saran perbaikan yang harus ditindaklanjuti.
“Hasil Survei Penilaian Integritas Tahun 2022, khusus untuk Pemerintah Provinsi Jambi ada beberapa saran perbaikan yang harus kami tindak lanjuti, yaitu pertama, Pembangunan Budaya Anti Korupsi, kedua, Penguatan peran APIP, ketiga, Penguatan antikorupsi pada PBJ, dan keempat, Penguatan Sistem Pengelolaan Sumber Daya Manusia,” kata Wagub Sani.
Harapan Wagub Sani dalam acara itu agar seluruh rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh KPK dalam Roadshow Bus KPK di Provinsi Jambi terhitung mulai tanggal 5 September sampai dengan tanggal 17 September 2023 berlangsung lancar dan bisa memenuhi harapan KPK dalam memberantas korupsi dengan penekanan pada pencegahan/preventif serta membangun budaya antikorupsi secara berkesinambungan.
“Kami sambut pihak KPK untuk dapat memberi pengarahan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap nilai-nilai antikorupsi dan mendukung segala upaya untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Pemberantasan korupsi juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya meningkatkan kualitas pembangunan daerah dan nasional, demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, daerah, bangsa dan negara,” tutur Wagub Sani.
Selanjutnya, Kasatgas I Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK RI, Adi Setiyo Tantomo dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan yang luar biasa dari masyarakat Jambi dengan kehadiran Roadshow Bus KPK di Provinsi Jambi sembari berpantun dengan diiringi kata cakep dan tepuk tangan oleh semua yang hadir.
“Batu yang indah namanya rubi, rubi dihias bersama dasi. Saat ini kita sudah sampai di Provinsi Jambi, Bersama Jambi kita berantas korupsi. Pertama-tama mewakili pimpinan KPK dan Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat kami ucapkan terima kasih atas sambutannya yang luar biasa. Luar biasa sekali masyarakat Jambi menyambut Roadashow Bus KPK. Jelajah negeri, bangun antikorupsi,” ujar Adi Setiyo Tantomo.
“Tadi sudah disebut selintas oleh Pak Wagub bahwa salah satu upaya dalam pemberantasan korupsi yang kita lakukan adalah adalah pencegahan dan pendidikan salah satunya. Oleh karena itu kami hadir ditengah masyarakat Jambi untuk melakukan proses-proses pendidikan antikorupsi, sosialisasi kampanye antikorupsi. Jadi strategi pemberantasan korupsi itu tidak hanya menangkap, tapi kita juga perlu pendidikan dan pencegahan,” kata Adi Setiyo Tantomo.
Adi Setiyo Tantomo juga berharap kepada para pelajar serta semua yang hadir nantinya bisa datang dan mengunjungi Bus KPK di Lapangan Kantor Gubernur Jambi pada tanggal 14 dan 15 September 2023 untuk belajar antikorupsi.
“Oleh karena itu, beberapa hari kedepan, kami harapkan adik-adik pelajar dan semua yang hadir disini bisa datang dan berpartisipasi untuk ikut hadir di Lapangan Kantor Gubernur. Adik-adik bisa berkunjung kedalam bus, didalam bus nanti kita bisa belajar bersama, disana ada pendidikan antikorupsi, ada permainan dan lain sebagainya. Jadi mari kita ramaikan, undang teman-teman kita semua untuk hadir. Jadi, mari, seperti yang saya katakan tadi dipantun, Bersama dari Jambi, kita berantas korupsi Bersama,” kata Adi Setiyo Tantomo.
ADVERTORIAL
Komisi VII DPR RI Apresiasi JFC, Gus Fawait Perjuangkan Bandara Jember Demi Wisata Internasional
DETAIL.ID, Jember – Dukungan terhadap pengembangan Jember Fashion Carnaval (JFC) datang dari Komisi VII DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Jember.
Momentum tersebut dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Jember untuk mendorong percepatan pembangunan sektor penunjang pariwisata, termasuk peningkatan kapasitas Bandara Jember.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati, menyebut JFC sebagai salah satu contoh nyata keberhasilan kolaborasi antara sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Menurutnya, ajang berskala internasional itu mampu menciptakan dampak ekonomi yang luas, mulai dari industri fesyen, UMKM, kuliner, hingga sektor perhotelan.
“Kami hadir untuk memberikan dukungan penuh sekaligus mendorong agar atensi terhadap JFC semakin meluas. Kami ingin memastikan mitra kerja kami, baik Kementerian Pariwisata maupun Kementerian Ekonomi Kreatif, dapat terus mengawal acara ini agar menjadi patokan kalender pariwisata, tidak hanya bagi wisatawan domestik tetapi juga mancanegara,” kata Rahayu Saraswati, Sabtu, 25 Juli 2026.
Ia menambahkan, JFC juga menjadi wadah bagi para desainer dan pelaku industri kreatif untuk menunjukkan kualitas karya mereka kepada dunia.
Kehadiran ribuan pengunjung dinilai menjadi peluang besar untuk memperkenalkan produk unggulan Jember, seperti edamame dan cerutu, yang telah memiliki pasar internasional.
Sara juga berharap penyelenggaraan JFC terus berkembang menjadi festival yang semakin inklusif dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak dan penyandang disabilitas.
Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawait atau Gus Fawait menilai besarnya potensi JFC harus dibarengi dengan peningkatan akses transportasi menuju Jember.
Menurutnya, kemudahan konektivitas menjadi salah satu kunci untuk menarik lebih banyak wisatawan, khususnya dari luar negeri.
Karena itu, Pemkab Jember mengusulkan peningkatan kapasitas Bandara Jember kepada Komisi VII DPR RI sebagai salah satu prioritas pembangunan yang diharapkan mendapat dukungan pemerintah pusat.
“Artinya ke depan mudah-mudahan nanti bandara kita bisa besar, sehingga nanti banyak pengunjung yang gampang datang ke Jember, tidak harus turun di Surabaya atau di tempat yang lainnya. Itu salah satu permohonan kami ke depan,” ujar Gus Fawait.
ADVERTORIAL
Home Care Jember Resmi Meluncur, Warga Miskin Kini Bisa Periksa Kesehatan Tanpa Harus ke Puskesmas
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember resmi meluncurkan Program Home Care sebagai upaya memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.
Peluncuran program tersebut dipusatkan di Puskesmas Sumberbaru pada Jumat, 24 Juli 2026, dengan menghadirkan layanan kesehatan yang langsung mendatangi rumah pasien.
Peresmian program dihadiri Bupati Jember, Muhammad Fawait; Wakil Menteri Kesehatan RI, dr. Benjamin Paulus Oktavianus; Wakil Kepala BP Taskin, Iwan Sumule; Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian; jajaran DPRD Jawa Timur, kepala OPD, camat, kepala puskesmas, hingga tenaga kesehatan.
Melalui program ini, sekitar 1.200 tenaga kesehatan diterjunkan untuk memberikan pemeriksaan kesehatan dasar secara gratis kepada warga yang memenuhi kriteria penerima manfaat.
Apabila dibutuhkan penanganan lebih lanjut, pasien juga dapat berkonsultasi dengan dokter melalui layanan telemedicine yang telah terintegrasi.
Untuk mendukung operasional, Pemkab Jember menyiapkan 10 armada khusus Home Care.
Selain itu, sebanyak 40 kendaraan dinas milik organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan turut difungsikan sebagai kendaraan layanan kesehatan keliling sekaligus antar-jemput pasien yang membutuhkan penanganan medis.
Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan program tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan kesehatan yang setara bagi seluruh masyarakat, khususnya warga kurang mampu yang selama ini kesulitan mengakses fasilitas kesehatan.
“Kalau orang kaya punya dokter keluarga, maka di Jember kami sedang berikhtiar agar warga tidak mampu juga memiliki dokter keluarga,” ujar Fawait.
Selain memperoleh pemeriksaan kesehatan, keluarga penerima manfaat juga akan mendapatkan bantuan sembako untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar selama proses pemulihan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menilai inovasi yang dilakukan Pemkab Jember layak dijadikan contoh bagi daerah lain karena menghadirkan pelayanan kesehatan yang langsung menyasar masyarakat yang membutuhkan.
“Ini bisa menjadi percontohan bagi daerah-daerah lain di Indonesia,” kata Kawendra.
Senada dengan itu, Wakil Kepala BP Taskin Iwan Sumule menyatakan dukungannya terhadap Program Home Care karena dinilai mampu mempercepat upaya pengentasan kemiskinan melalui peningkatan akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
“Program ini akan menjadi pilot project bagi daerah lain di Indonesia,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Muhammad Zamroni menjelaskan bahwa layanan Home Care tidak diberikan kepada seluruh masyarakat, melainkan diprioritaskan bagi kelompok rentan seperti ibu hamil berisiko tinggi, balita stunting, lansia dengan penyakit kronis berkepanjangan, penyandang disabilitas, serta tokoh agama.
“Jadi tidak semua warga berhak menerima layanan homecare (selain kriteria diatas, red),” tutur Zamroni.
ADVERTORIAL
Terobosan Baru! Pemkab Jember Hadirkan Layanan “Dokter Pribadi” untuk Warga Miskin, Pertama di Indonesia
DETAIL.ID, Jember — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember kembali mencatatkan terobosan baru dalam upaya mengikis ketimpangan akses kesehatan.
Melalui program homecare, warga dari kalangan kurang mampu kini bisa menikmati fasilitas pemeriksaan kesehatan langsung di rumah layaknya memiliki dokter pribadi.
Rangkaian program ini diawali dengan prosesi soft launching di Kantor Dinas Kesehatan Jember pada Kamis, 23 Juli 2026, yang kemudian dilanjutkan dengan peresmian penuh di Puskesmas Sumberbaru pada Jumat, 24 Juli 2026.
Wujudkan Keadilan Akses Kesehatan
Bupati Jember, Muhammad Fawait, menegaskan bahwa program homecare dirancang khusus untuk memotong jurang pemisah antara kelompok masyarakat mampu dan warga yang selama ini kesulitan menjangkau fasilitas kesehatan formal.
“Kalau mereka yang mampu punya dokter keluarga, Jember mewujudkan keluarga yang tidak mampu mempunyai dokter pribadi atau dokter keluarga lewat pelayanan homecare,” ujar Bupati yang akrab disapa Gus Fawait tersebut.
Gus Fawait juga mengklaim bahwa skema pelayanan kesehatan warga miskin berbasis kunjungan rumah yang digagas pemerintah daerah ini merupakan yang pertama kalinya di Indonesia.
“Ini pertama kali di Indonesia dan kita boleh berbangga,” katanya.
Optimalisasi Kendaraan OPD
Demi memastikan eksekusi program berjalan optimal, Pemkab Jember tidak tanggung-tanggung dalam menyiapkan infrastruktur pendukung di lapangan.
Sebanyak 1.200 tenaga kesehatan (nakes) dikerahkan dan dibekali Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus untuk menjaga standar layanan tetap profesional.
Sementara itu, untuk mobilitas petugas, pemerintah daerah menyiagakan 10 unit armada operasional baru.
Guna menjaga efisiensi anggaran, pengoperasian di lapangan juga memanfaatkan kendaraan dinas dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang selama ini kurang dimaksimalkan.
“Ada Grand Livina, Innova dan macam-macam, karena memang masing-masing OPD ya,” tutur Gus Fawait.
Di penghujung keterangannya, Gus Fawait terbuka terhadap potensi kendala teknis yang lazim terjadi pada tahap awal program skala besar.
Ia memastikan evaluasi berkala akan terus dilakukan demi perbaikan layanan ke depan.
“Tentu di awal-awal pasti ada kekurangan dan lain sebagainya. Pasti ada sesuatu yang miss_. Kita akan terus berbenah,” ucapnya.



