Connect with us

TEMUAN

Habiskan Anggaran Belasan Miliar Namun Tak Kunjung Difungsikan, Rusunawa RSUD Mattaher Menyimpan Segudang Tanda Tanya

DETAIL.ID

Published

on

Rusunawa RSUD Mattaher. (DETAIL/Juan).

DETAIL.ID, Jambi – Sampai kini, proyek gede belasan miliar Rumah Susun Sewa (Rusunawa) RSUD Raden Mattaher senilai Rp 14,7 miliar yang digarap oleh Balai Pelaksana Penyedia Perumahan (BP2P) Sumatera IV lewat kontraktor Jakarta yakni PT Sihyong Jaya Persada belum jelas statusnya.

Padahal jauh sebelumnya, proyek yang bersumber dari penyelenggaraan bantuan pembangunan rumah susun bagi RSUD Raden Mattaher Jambi itu telah dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan di Auditorium Kementerian PUPR pada awal Desember 2022 lalu.

Di awal Januari 2023 lalu, pemberitaan di sejumlah media menyebutkan Rusunawa RSUD Raden Mattaher yang dibangun 3 lantai dengan 44 unit itu nantinya akan bisa menampung hampir sekitar 200 orang. Dan, saat itu dikabarkan akan siap beroperasi pada Agustus 2023.

Direktur RSUD Raden Mattaher Jambi, dr Herlambang melalui Wakil Direktur Pelayanan Dr. Anton Trihartanto, SpB., FINACS mengatakan, Rusunawa ini nantinya akan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Jambi yang berobat di RSUD Raden Mattaher.

“Umumnya kan pasien RSUD Raden Mattaher ini berasal dari daerah. Nah, permasalahan ketika rawat inapkan mereka tidak punya tempat, maka itu Rusunawa ini kita siapkan untuk keluarga pasien yang berobat, dari pada mereka nginap di tempat lain hotel misalnya kan kasian, kita sediakan tempat yang harganya terjangkau,” katanya kepada DETAIL.ID pada Kamis, 26 Oktober 2023.

Kapan beroperasi? dr Anton mengatakan pada Juli-Agustus mendatang. “Insya Allah pada akhir Juli sudah selesai, dan Agustus sudah bisa kita gunakan, semoga saja tidak ada hambatan sehingga pelayanan di RS ini bisa maksimal,” ujar Anton saat itu, dalam rekam jejak digital yang tampak pada laman suarajambi.com.

Saat ini gedung rusunawa tampak sudah berdiri tegak di samping gedung Farmasi RSUD Raden Mattaher, namun masih sepi dari aktivitas. Terkait hal ini Direktur RSUD Raden Mattaher Jambi Herlambang, saat dikonfirmasi tak mau merespons. Ditelepon seluler berkali-kali, Herlambang tampak cuek saja seakan tak peduli pada pentingnya keterbukaan informasi publik.

Bawahannya yakni Wadir Pelayanan, Anton Trihartono saat dikonfirmasi pun tak bisa menjawab konkret, terkait apakah Rusunawa tersebut sudah serah terima dari pelaksana pekerjaan dan kapan rusunawa tersebut akan difungsikan.

Begini jawaban Anton saat dikonfirmasi. “Itu bukan di bawah wadiryan kayaknya ini, Pak,” kata Anton pada Kamis, 26 Oktober 2023.

Anton lantas mengarahkan ke Humas RSUD Raden Mattaher, Jhoni. Namun tak beda dengan Anton, Joni pun tak bisa kasih jawaban konkret soal pertanyaan awak media. “Maaf kalau masalah Rusunawa, kompirnya ke PU. Coba kompir ke PU dekat Perindak Telanai,” ujar Jhoni.

Begitulah respons pihak RSUD Raden Mattaher saat dikonfirmasi soal kejelasan proyek gede yang bersumber dari dana APBN. Tak ada kejelasan, dan seolah menutup akses bagi keterbukaan informasi publik.

Upaya konfirmasi ke BP2P Sumatera IV pun sempat buntu, berkali-kali Kepala BP2P Sumatera IV, Ir. Tambat Yulius dikonfirmasi namun tak ada respons. Sikapnya tak jauh beda dengan Herlambang, soal proyek Rusunawa RSUD Raden Mattaher, mereka kompak bungkam.

Beruntung sumber lain mau bicara, Reza salah seorang PPK di BP2P Sumatera IV saat dikonfirmasi pun akhirnya bicara. Menurut dia soal Rusunawa RSUD Raden Mattaher itu sudah dilakukan serah terima.

“Pada saat ini sudah dilakukan serah terima pengelolaan,” kata Reza pada Jumat, 27 Oktober 2023.

Menurut Reza, karena sudah dilakukan proses serah terima. Maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan Rusunawa itu kini sudah jadi kewenangan pengelola. Dia pun lagi-lagi mengarahkan untuk konfirmasi ke pihak RSUD Raden Mattaher terkait rencana pengelolaannya.

Reza juga menyampaikan bahwa setelah serah terima pengelolaan, pihak BP2P Sumatera IV juga sudah melakukan serah terima aset ke Kementerian PU. Hal itu diakuinya masih berproses dengan urutan di pusat.

“Tapi kalau sudah serah terima pengelolaan, sudah kewenangan pihak pengelola itu, Mas,” katanya.

Begitulah cerita Rusunawa RSUD Mattaher, namun masih jadi pertanyaan kenapa Rusunawa RSUD Mattaher tak kunjung difungsikan? Sayang para pihak di RSUD Mattaher tak mau bicara soal ini. Padahal di awal sudah gembar-gembor di sejumlah media akan difungsikan pada Agustus 2023.

Reporter: Juan Ambarita

TEMUAN

Temuan Kuatkan Dugaan RSP Rantau Rasau Tak Sesuai Spek, Beberapa Konsultan Diduga Digeser PT Belimbing Sriwijaya

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Tanjungjabung Timur – Berbagai temuan serta indikasi yang mencuat, kian menguatkan dugaan bahwa proyek pembangunan RS Pratama Rantau Rasau di Tanjungjabung Timur yang menelan duit Rp 43.8 miliar dari dana DAK, dikerjakan asal jadi.

Lihat saja kondisi fisiknya yang sudah banyak mengalami keretakan pada beberapa sisi gedung yang kemudian diperparah lagi dengan buruknya sanitasi di gedung pelayanan kesehatan tersebut, yang hanya berselang beberapa bulan pasca diresmikan.

Seakan minim perencanaan sebelum pekerjaan, gedung rumah sakit yang digarap oleh kontraktor pelaksana PT Belimbing Sriwijaya bersama KSO PT Bukit Telaga Hasta Mandiri dengan pengawasan PT Kalimanya Exspert Konsultan pun tak henti-henti menuai sorotan.

Informasi juga dihimpun bahwa dalam prosesnya, pelaksana disinyalir mengganti beberapa personel dari konsultan pengawas, dengan dalih menghalangi proses pekerjaan. Hal itu pun semakin menguatkan dugaan bahwa banyak item pekerjaan bangunan gedung RSP Rantau Rasau yang tidak sesuai spesifikasi.

Soal ini, Binanga selaku PPTK proyek RSP Rantau Rasau dikonfirmasi via WhatsApp tidak merespons hingga berita ini tayang. Begitupula dengan pihak pengawas Joel Lubis — bos PT PT Kalimanya Exspert Konsultan. Kadinkes Tanjungjabung Timur, Ernawati juga nampak memilih tak merespons. Mereka tak mau ambil pusing.

Dengan respons minimnya keterbukaan informasi dari para pihak bertanggungjawab, angan-angan Rumah Sakit Pramata senilai Rp 43,4 miliar dari dana DAK tersebut menjadi pusat layanan kesehatan yang memadai dan nyaman bagi warga 4 kecamatan sekitar yakni Sadu, Nipah Panjang, Rantau Rasau, dan Berbak pun seolah kian jauh dari realita.

Pihak terkait didesak tanggung jawab atas proyeknya. Serta lembaga berwenang atau aparat penegak hukum untuk melakukan audit menyeluruh atas proyek gede tersebut. Mengingat tujuan pembangunan RSP Pratama yang tak lain untuk menghadirkan pelayanan kesehatan prima bagi warga sekitar.

Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading

TEMUAN

Diduga Asal Jadi, Proyek DAK Garapan PT Belimbing Sriwijaya RS Pratama Rantau Rasau Terus Jadi Sorotan

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Tanjungjabung Timur – Baru beberapa bulan beroperasi tepatnya November 2024, kondisi fisik gedung Rumah Sakit Pratama Rantau Rasau Tanjungjabung Timur sudah mengalami sejumlah kerusakan, hal ini pun menuai sorotan tajam dari publik luas.

Berbagai temuan lapangan pun kian menguatkan dugaan bahwa proyek garapan PT Belimbing Sriwiaya bersama KSO PT Bukit Telaga Hasta Mandiri tersebut dikerjakan asal, material tak sesuai spek, serta tanpa perencanaan matang.

Angan-angan untuk rumah sakit pramata senilai Rp 43,4 miliar dari dana DAK tersebut dapat menjadi pusat layanan kesehatan yang memadai dan nyaman bagi warga 4 kecamatan sekitar yakni Sadu, Nipah Panjang, Rantau Rasau, dan Berbak pun kian jauh dari realita.

Bayangkan saja informasi dihimpun bahwa terdapat banyak keretakan pada beberapa sisi dinding rumah sakit, sanitasi pun juga tak luput dari masalah. Alih-alih jadi tempat pelayanan kesehatan, gedung tersebut pun malah terkesan memprihatinkan.

Binanga Solih, selaku PPK proyek tersebut nampak tak mau ambil pusing. Dikonfirmasi via WhatsApp, dia tak merespons. Dalam pemberitaan pada beberapa media massa, dia malah lempar tangan dengan dalih tugasnya sudah selesai lantaran proyek tersebut sudah serah terima dengan PA atau pengelola.

Sementara itu Kadis Kesehatan Tanjungjabung Timur Ernawati dikonfirmasi lewat WhatsApp sama sekali tak merespons hingga berita ini terbit.

Kondisi tersebut pun semakin menguatkan dugaan adanya ketidakberesan dalam proyek milik Dinkes Tanjabtim yang digarap oleh PT Belimbing Sriwiaya bersama KSO PT Bukit Telaga Hasta Mandiri tersebut.

Menanggapi kondisi RS Pratama Rantau Rasau tersebut, sosok aktivis yang selama ini vokal terhadap berbagai perkembangan isu di Tanjabtim menilai Pemda atau Dinkes Tanjabtim harus bertanggungjawab.

“Harus tanggung jawab. Kalau perbaikan ga cukup itu cuman dicat-cat gitu aja. Kalau saya bilang itu dibongkar, baru bangun lagi. Karena kondisinya udah retak dimana-mana, sanitasi juga,” kata Arie Suryanto pada Jumat, 14 Februari 2025.

Arie juga menilai bahwa kondisi proyek tersebut kini menunjukkan bahwa tidak adanya landasaan perencanaan yang matang. Sehingga terkesan dipaksakan agar Pemda beroleh dana DAK.

“Harapannya ya diperbaiki betul. Jangan sampai masyarakat kesitu berobat mau sehat malah tambah sakit nantinya. Ini tanggung jawab Pemkab,” katanya.

Proyek RSP Rantau Rasau pun kini jadi sorotan publik, pihak terkait didesak betul-betul bertanggungjawab serta adanya audit menyeluruh atas gedung pelayanan kesehatan yang bersumber dari dana DAK Pusat tersebut.

Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading

TEMUAN

Pelaksana Disinyalir Tak Becus Laksanakan Pengadaan Sapi, Namun Disbunak Muarojambi Malah Bungkam

DETAIL.ID

Published

on

Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Muarojambi. (ist)

DETAIL.ID, Muarojambi – Dugaan permainan antara Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Muarojambi dengan CV Fathan Utama Jaya selaku penyedia atau pelaksana proyek Pengadaan Sapi Jantan dan Sapi Betina yang bersumber dari APBD Muarojambi TA 2024, semakin mencuat.

Sebagaimana pemberitaan tersebar, setidaknya terdapat 10 ekor bantuan sapi dari Disbunak Muarojambi yang bermatian, tak lama berselang pasca diserahkan pada sejumlah kelompok tani.

Padahal, informasi dihimpun bahwa setidaknya program pengadaan sapi tersebut telah menelan APBD sebanyak Rp Rp 1,5 miliar. CV Fathan Utama Jaya selaku pelaksana proyek pengadaan pun jadi sorotan.

Tak berhenti disitu, Disbunak Muarojambi malah terkesan tak acuh akan persoalan ini. Plt Kadisbunak Muarojambi, Ridwan dikonfirmasi lewat pesan dan telepon WhatsApp sama sekali tak merespons hingga berita ini tayang.

Upaya konfirmasi terhadap Sekretaris Disbunak Muarojambi, Suharyanto juga berujung jalan buntu. Dia berdalih bahwa akan mencoba meneruskan konfirmasi awak media kepada Plt Kadis.

“Semalam sudah saya teruskan ke beliau Bang, terkait hal tersebut. Nanti saya coba konfirmasi lagi, Bang,” ujarnya pada Kamis, 13 Februari 2025.

Sikap yang ditunjukkan oleh Disbunak Muarojambi pun semakin menguatkan dugaan adanya kongkalingkong dengan CV Fathan Utama Jaya. Bayangkan sapi-sapi dari APBD tersebut bermatian tak lama pasca diserahkan pada para kelompok tani.

Mirisnya tak ada penegasan dari Disbunak Muarojambi selaku empunya proyek terhadap pelaksana yang disinyalir becus dalam pengadaan proyek ini.

Sampai berita ini terbit, awak media masih berupaya menghimpun informasi lebih lanjut dari berbagai pihak terkait.

Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading
Advertisement