Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap terdapat 65 persen dana pensiun BUMN yang bermasalah. Hal itu diketahui dari temuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Kita tunggu KPK, sama seperti ketika kita waktu memberikan pada Kejaksaan. Ternyata setelah Kejaksaaan memproses, yang kami pun habis itu tidak tahu, agak suprise-surprise juga akibatnya,” kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dikutip dari Detik Finance, Sabtu , 3 Februari 2023.

Ia menjelaskan Kementerian BUMN akan memperketat pengelolaan dana pensiun BUMN ke depan. Selama ini, BUMN tak ikut serta dalam mengambil keputusan investasi. Ke depan, direksi BUMN akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan investasi dana pensiun.

“Ini kita melibatkan Direktur Keuangan dan Direktur HC yang ada di masing-masing BUMN untuk ke depannya dalam penentuan apakah OK, nggak OK terhadap investasi. Ini yang kita lagi godok,” tuturnya.

Menurutnya, yang selama ini mengelola uang pensiunan pegawai BUMN bukanlah ahli investasi.

“Kita tahu juga, maaf gitu ya, dapen (dana pensiun) ini kan itu banyak diisi sama pensiunan yang memang bukan ahli juga dalam investasi. Dulu itu, dulu kita tahu pensiun nggak punya kerjaan, (jadinya) di dapen,” ujarnya.

(pta/pta)

Ia merespons pernyataan Menteri PANRB Azwar Anas yang menyebut anggaran penanggulangan kemiskinan lebih banyak digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas.

“Jadi mungkin maksudnya itu jangan sampai, imbauan Menteri PAN dan RB itu, terlalu besar kepada anggaran yang sifatnya [untuk] biaya perjalanan studi banding, sehingga menyedot, jangan terlalu besar,” kata Ma’ruf di kanal YouTube Wakil Presiden RI, Sabtu , 4 Februari 2023.

Ia menjelaskan anggaran penanggulangan kemiskinan digunakan untuk dua program, yaitu perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

“Dua (anggaran) itu memang besar dan tersebar di berbagai kementerian lembaga,” ucapnya.

Ma’ruf berpendapat anggaran kemiskinan wajar apabila jumlahnya besar. Yang terpenting, bagaimana menggunakan anggaran itu agar tepat sasaran, koordinasi program dan konvergensi anggaran pada tiap kementerian/lembaga.

“Anggaran ini jangan sampai masing-masing (kementerian/lembaga) menjalankan sendiri-sendiri, tapi ada konvergensi sehingga anggaran itu efektif,” pintanya.

Di sisi lain, Ma’ruf mengatakan pemerintah memiliki target yang berat yaitu menurunkan angka kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2024. Karena itu, penggunaan anggaran harus lebih efisien.

“Masalah penanggulangan kemiskinan itu bukan masalah anggaran, karena anggarannya sudah besar. Tapi pada kinerja yang lebih efektif, ini yang harus dibenahi betul,” pesannya.

Menteri PANRB Azwar Anas sempat mengungkapkan anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian/lembaga hingga Rp500 triliun habis hanya untuk kegiatan rapat hingga studi banding. Artinya, anggaran yang harusnya dipergunakan untuk menekan kemiskinan, tidak dilakukan sebagaimana mestinya.

“Hampir Rp500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (KL), tapi tidak in line dengan target Pak Presiden karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing,” kata Anas, Minggu , 29 Januari 2023.

“Programnya kemiskinan, tapi banyak terserap ke studi banding kemiskinan. Banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi, menirukan Bapak Presiden, dan banyak program studi dan dokumentasi kemiskinan sehingga dampaknya kurang,” tuturnya.