ADVERTORIAL
Dibawah Kepemimpinan Fadhil dan Bakhtiar Kini Batanghari Mengalami Kemajuan Pesat
Batanghari – Era kepemimpinan Fadhil – Bakhtiar yang baru menjabat sekitar dua tahun sembilan bulan, banyak mengalami perubahan menuju Batanghari Tangguh.
Dibawah tangan dinginnya Kabupaten ini berubah pesat, Pembangunan merata di segala bidang, seperti contohnya dalam dua tahun terakhir Kabupaten ini mengeliat membangun jalan yang menghubungi antar Desa/ Kelurahan dan antar Kecamatan -+ 120,75 KM jalan dibangun dengan menyerap anggaran Rp 271 miliar selain itu juga juga pembangunan jalan lingkungan di setiap wilayah Kabupaten Batanghari.
Selain Pembangunan infrastruktur di Desa/ Kelurahan dan Kecamatan, dibawah nahkoda Fadhil ini berhasil mengubah wajah Kota Muara Bulian, perubahan yang sangat signifikan dapat dirasakan oleh Masyarakat Batanghari, seperti pedestrian Tapa Malengang yang di depan rumah dinas Bupati Batanghari, setiap hari ramai dikunjungi, tidak hanya orang Kabupaten Batanghari saja, bahkan dari luar daerah pun mengejar bersantai di Kawasan tapa malenggang.
Tidak hanya Pembangunan fisik, perubahan signifikan, di sisi pengembangan ekonomi dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Batanghari tahun 2022 sebesar 12,27% naik tahun sebelumnya 7,42 %. Selain itu, geliat pembangunan yang merata tersebut selain berdampak terdampak pertumbuhan ekonomi, hal tersebut juga berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Batanghari, atas keberhasilan menurunkan angka kemiskinan tersebut Bupati Batanghari mendapat penghargaan langsung dari Wakil Presiden RI Bapak Makruf Amin dan Kabupaten Batanghari berhak mendapatkan Dana Insentif fiscal sebesar 11,8 miliar
Selain itu, beberapa program unggulan seperti Dokter Tangguh juga terus berjalan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Batanghari untuk memberikan pelayaan Kesehatan yang merata kepada seluruh masyarakat Kabupaten Btanghari hingga ke pelosok desa. Hal tersebut dibuktikan dengan capaian Pemerintah Kabuaten Batanghari pada tahun 2022 yang berhasil mencapai kepesertaan BPJS Kesehatan (UHC) sebesar 97,53 persen.
Tidak hanya itu, Penyuluh Tangguh yang merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Batanghari untuk memberikan penyuluhan dan pendampingan bagi para petani juga dihadirkan pada masa kepemipinan Fadhil – Bakhtiar.
Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Batanghari. Bupati Fadhil juga men-support pemberdayan milenial dan santri dengan terbentuknya tiga unit Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) yang berlokasi di Pondok Pesantren Darul Aufa Sungai Buluh, Pondok Pesantren Nurul Ihsan Ampelu dan Pondok Pesatren Darul Quran Al Islami Sridadi. Tidak hanya itu, program Pelatih Olahraga Tangguh dan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa di Kabupaetan Batanghari juga diberikan sebagai bentuk kehadiran Pemeritah untuk memfasilitasi para siswa berprestasi mendapatkan bantuan Pendidikan.
Kemudian peningkatan kapasitas tenaga pendidik melalui Merdeka Belajar pada masa kepemimpinan Fadhil – Bahtiar juga terus didukung dan telah mencapai 100 persen, hingga terbentuk 54 komunitas belajar dengan 97 pengegrak komunitas belajar di Kabupaten Batanghari.
Kemudian di masa kepemimpinan Fadil Bakhtiar, beberapa proyek pembangunan juga mulai dilaksanakan di mana salah satunya yaitu pembangunan Islamic Center yang saat ini telah dilakukan pembebasan lahan dan akan dilaksanakan pembangunan pada tahun 2024. Kemudian pembangunan dan revitalisasi pasar modern di mana pada Tahun 2022 Kabupaten Batanghari telah melaksanakan revitalisasi pasar modern yaitu Pasar PU Muara Tembesi melalui dana tugas pembantuan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
Selanjutnya itu pembangunan dan pengembangan potensi pariwisata desa dan kelurahan di mana Pemerintah Kabupaten Batanghari terus melakukan dukungan dan pendampingan kepada kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dalam pengembangan objek wisata buatan terutama di lokasi milik pemerintah Kabupaten Batanghari.
Tidak hanya itu kemajuan pembangunan juga terlihat dari ibukota kabupaten Batanghari yaitu Kecamatan Muara Bulian di mana dilakukan Banyak perbaikan dan pembangunan seperti Taman tanpa melenggang dan pedestrian di pusat kota. Kemudian di kecamatan-kecamatan juga Pemerintah Kabupaten Batanghari telah membangun ruang terbuka hijau (RTH) antara lain di seperti di Kecamatan Mersam Taman Simpang Mersam, di Kecamatan Muara Bulian Taman PKK, Taman ojek dan taman Simpang Empat. Kemudian juga pembangunan alun-alun ibukota yang berlokasi di lapangan Garuda Muara Bulian.
Dan untuk menjamin sertifikasi tanah masyarakat Kabupaten Batanghari pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Batanghari bersama dengan BPN Kabupaten Batanghari telah melaksanakan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL dengan terealisasi 9.490 persil pada tahun 2022.
DETAIL.ID, Jember – Tim Satgas Saber Pangan gabungan menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Tanjung dan ritel modern di Kabupaten Jember untuk mengecek harga serta ketersediaan pasokan komoditas pangan, Senin, 28 September 2026.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan para pedagang menjual beras sesuai ketentuan pemerintah sekaligus mengantisipasi gejolak harga di pasaran.
Sidak ini menerjunkan personel gabungan dari Polres Jember, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Dinas Perdagangan, Dinas Pasar, hingga Perum Bulog.
Kanit Tipidter Satreskrim Polres Jember, Iptu Harry Sasono, mengatakan pemeriksaan di Pasar Tanjung berfokus pada dua toko besar, yakni UD Utama Sari dan UD Sumber Pangan Barokah.
Di lokasi tersebut, beras premium merek Gokar tercatat dijual Rp14.900 per kilogram dan beras SPHP seharga Rp11.800 per kilogram.
Tim Satgas Pangan selanjutnya melakukan peninjauan ke ritel modern di Lippo Mall Jember.
Di pusat perbelanjaan ini, beras premium merek Punokawan, Be Food Setra Ramos, dan Santap dipatok Rp14.900 per kilogram, sedangkan beras SPHP dijual Rp12.500 per kilogram.
“Berdasarkan hasil pengecekan di sejumlah lokasi, harga beras yang ditemukan masih berada dalam batas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Tidak ditemukan adanya penjualan beras yang melampaui batas harga tersebut,” kata Harry.
Meskipun tingkat harga terpantau stabil, petugas menemukan ganjalan pada ketersediaan stok.
Pasokan beras medium di ritel modern mulai mengalami keterbatasan, sementara stok beras premium di sejumlah pedagang pasar tradisional menyusut akibat lonjakan harga gabah di tingkat petani yang memicu kenaikan biaya produksi penggilingan.
“Kondisi harga dan pasokan beras perlu terus dipantau untuk mencegah terjadinya gejolak. Pengawasan dilakukan tidak hanya terhadap harga jual, tetapi juga ketersediaan stok,” ujarnya.
Demi menjaga kelancaran distribusi, Polres Jember mengintensifkan koordinasi bersama Pemkab Jember, Bulog, serta pengelola pasar, sembari rutin memberikan sosialisasi kepada pedagang agar tetap patuh terhadap aturan HET.
“Melalui pengawasan ini, kami berupaya memastikan kebutuhan beras masyarakat Jember tetap aman dengan harga sesuai ketentuan. Pemantauan berkelanjutan ini juga untuk mendeteksi lebih awal jika ada gangguan pasokan di pasaran,” tutur Harry. (*)
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) mendatangi Kementerian Sosial RI pada Rabu, 23 September 2026.
Kedatangan rombongan Pemkab Jember ini bertujuan membereskan persoalan kuota bantuan sosial yang belum terpenuhi sekaligus memperjuangkan bantuan alat kesehatan bagi penyandang disabilitas.
Kepala Dinsos PPPA Jember, Lingga Diputra, memimpin langsung koordinasi tersebut mendampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jember, Akhmad Helmi Luqman.
Tim Pemkab Jember menggelar pertemuan khusus bersama Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) serta Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kemensos.
Data evaluasi Pusdatin Kemensos per Agustus 2026 mengungkapkan adanya under kuota sebanyak 9.815 data penerima manfaat di Kabupaten Jember.
Menyikapi selisih angka tersebut, Pemkab Jember mengajukan penyesuaian data agar keterisian kuota bansos di wilayahnya dapat digenjot hingga di atas 80 persen.
“Kami mendorong agar penambahan kuota ini tidak dilakukan secara bertahap, melainkan bisa diselesaikan sekaligus. Namun, pelaksanaannya tentu tetap menyesuaikan dengan kebijakan dan kondisi pembagian kuota bersama kabupaten lain,” kata Lingga.
Di samping pembenahan data bansos, Lingga memaparkan kebutuhan 49 unit alat bantu berupa tangan dan kaki palsu bagi warga kurang mampu.
Dari total usulan tersebut, Kemensos telah memasukkan 20 permohonan ke dalam prioritas desil penerima.
Adapun 29 permohonan alat bantu lainnya masih perlu melewati tahapan pemutakhiran data administratif.
Langkah ini wajib dilakukan agar alokasi bantuan fisik dari kementerian tidak salah sasaran.
“Namun sejumlah 29 usulan sisanya memerlukan perbaikan dan pemutakhiran data administratif agar tepat sasaran, mengingat penerima manfaat berasal dari kalangan masyarakat kurang mampu,” ucapnya.
Dalam dialog itu, Pemkab Jember juga menyampaikan kebutuhan kaki palsu berbahan carbon bagi atlet sepak bola disabilitas asal Jember yang bertanding di tingkat internasional.
Lantaran pengadaan alat bantu olahraga tersebut memerlukan biaya tinggi dan spesifikasi khusus, Kemensos menyarankan Pemkab Jember untuk turut menggandeng Kementerian Pemuda dan Olahraga. (*)
Telanaipura — Universitas Jambi (UNJA) bersama Dewan Energi Nasional (DEN) menggelar Sosialisasi Kebijakan Energi Nasional (KEN) bertema “Akselerasi Kapasitas Publik dalam Pemahaman KEN dan Isu Strategis serta Cadangan Energi Nasional” di Aula Pascasarjana Gedung Singadekane UNJA, Kampus Telanaipura, Rabu, 23 September 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Rektor Bidang Akademik UNJA, Prof. Dr. Hafrida, S.H., M.H., Ketua senat UNJA, Prof. Dr. H. Syamsurijal Tan, S.E., M.A., Direktur Pascasarjana UNJA, Prof. Dr. Dra. Muazza, M.Si., Kepala Pusat Unggulan Iptek Bio-Geo Material dan Energi (PUI BIGME) LPPM UNJA, Nazarudin, S.Si., M.Si., Ph.D., Kepala LPPM UNJA, Prof. Amirul Mukminin, S.Pd., M.Sc. Ed., Ph.D., sebagai moderator.
Turut hadir sejumlah pemangku kepentingan di bidang energi, di antaranya Anggota Dewan Energi Nasional, Dr. Muhammad Khalid Syeirazi, M.Si., Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, Dr. Ir. Dadan Kusdiana, M.Sc., Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi, Tandry Adi Negara, S.STP., M.Si., Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Hulu Rokan Eviyanti Rofraida, S.IP., M.M.
Wakil Rektor Bidang Akademik UNJA, Prof. Dr. Hafrida, S.H., M.H., mengapresiasi kolaborasi antara UNJA dengan Dewan Energi Nasional dalam penyelanggaraan kegiatan tersebut.
Menurut Prof. Hafrida, kegiatan ini diharapkan tidak berhenti pada penyampaian informasi mengenai kebijakan energi nasional, tetapi dapat menghasilkan tindak lanjut yang konkret.
“Mudah-mudahan hari ini tidak berhenti sebatas sosialisasi kebijakan energi saja, tetapi ada tindak lanjut-tindak lanjut konkret yang bisa kita lakukan ke depannya dalam rangka pemenuhan kebijakan energi nasional,” ujarnya.
Ia menilai isu energi berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat secara luas dan masa depan Indonesia. Oleh karena itu, kolaborasi antara UNJA, Dewan Energi Nasional, pemerintah, dan berbagai lembaga terkait dinilai penting untuk meningkatkan pemahaman mengenai kebijakan dan kebutuhan energi nasional.
Sementara itu, Anggota Dewan Energi Nasional, Dr. Muhammad Khalid Syeirazi, M.Si. dalam keynote speech-nya menyampaikan pentingnya energi bagi kehidupan masyarakat dan pembangunan negara.
Ia menekankan bahwa energi merupakan kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat maupun perkembangan suatu negara.
“Energi adalah hajat hidup orang banyak, semua orang butuh energi. Karena itu tidak mungkin ada negara, ada bangsa yang bisa maju tanpa bahan bakaran energi,” tuturnya.
Menurut Dr. Khalid, pemahaman publik terhadap Kebijakan Energi Nasional menjadi penting karena energi tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari, tetapi juga berhubungan dengan keberlanjutan pembangunan dan masa depan Indonesia.
Oleh karena itu, pemahaman publik terhadap arah kebijakan energi perlu terus diperkuat. Sosialisasi tersebut menjadi salah satu ruang untuk mempertemukan UNJA, Dewan Energi Nasional, pemerintah daerah, dan pihak terkait dalam membahas kebijakan serta isu strategis dan cadangan energi nasional.
Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai kebijakan energi nasional, tantangan pemenuhan kebutuhan energi di masa mendatang, serta isu strategis dan cadangan energi nasional. (www.unja.ac.id)
Satgas Pangan Jember Pastikan Harga Beras Pasar Tradisional dan Ritel Tak Lampaui HET
Ramah Tamah HANTARU 2026, Wamen Ossy: Momentum Transformasi Layanan yang Memberi Kepastian
Lampaui Target, LP2B Capai 87,63% di Momen Peringatan 66 Tahun UUPA
Tepat di Momen HANTARU 2026, Implementasi PERINTIS 10 Hari Diperluas hingga ke 95 Kantah
Kantah Merangin Ikuti Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Tahun 2026
Perkuat Sinergi Lintas Sektor, Kantah Merangin Gelar Rakor Awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Merangin Tahun 2026
Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin Sambut Peserta Program Pemagangan Nasional MagangHub Batch 2 Angkatan II Tahun 2026
Pemkab Jember Lobi Kemensos Soal Bansos dan Disabilitas
UNJA dan DEN Dorong Kolaborasi untuk Perkuat Ketahanan Energi Nasional
Dua Eks Pejabat BPN Tanjungjabung Timur Jalani Sidang Perdana, Didakwa Rugikan Negara Rp 11,9 Milliar di Kasus Pelabuhan Ujung Jabung
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Tutorial Perampasan Aset Ditutorialkan Rakyat di Rumah Uya Kuya
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
Demi Mempersiapkan Pemimpin Pelayan Masa Depan, SMA Kolese De Britto Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Siswa Baru
Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025
Panca Wijaya Akbar Lantik 8 Eselon II Pemkab Ogan Ilir
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032
Pembangunan Stockpile Batu Bara dan Penolakan Warga: Ujian Serius Bagi Pemerintah
