Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Hadiri Rapat Paripurna DPRD Batanghari, Fadhil Arief Tandatangani Nota Kesepakatan RAPBD Kabupaten Batanghari T.A 2024

Published

on

Batanghari – Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Batanghari yang beragendakan penyampaian keputusan DPRD tentang Propemperda Kabupaten Batanghari tahun 2024 dan penandatanganan nota kesepakatan RAPBD Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2024 pada Selasa, 14 November 2023.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin SE didampingi Sekwan DPRD Batanghari, Muhammad Ali, SE.

Pada rapat paripurna tersebut, DPRD menyepakati RAPBD Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2024. Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan RAPBD tahun anggaran 2024, dalam hal ini ditandatangani oleh Ketua DPRD Batanghari, Anita Yasmin, SE bersama Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief, SE.

Ketua DPRD Batanghari, Anita Yasmin, SE dalam pidatonya mengucapkan terima kasih kepada Bupati dan para anggota DPRD Batanghari serta undangan yang telah dapat hadir pada rapat paripurna DPRD Batanghari kali ini.

Sementara itu, Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief, SE dalam sambutannya mengatakan, Pertama-tama atas nama Pemerintah Kabupaten Batanghari perkenankan kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Batanghari, atas pelaksanaan sidang paripurna pada pagi hari ini. Yang mana pada kesempatan ini kita sudah sama-sama mendengarkan Keputusan DPRD tentang Propemperda yang telah diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Batanghari untuk dibahas, disepakati dan insyaallah ditetapkan pada tahun 2024. Terima kasih juga kami ucapkan atas saran, tanggapan dan masukan terhadap Rancangan APBD Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2024, sehingga hasil kerja secara marathon tanpa kenal lelah, secara kompak dan bahu membahu antara komisi-komisi DPRD dengan Perangkat Daerah dan antara Badan Anggaran bersama TAPD menghasilkan komitmen bersama, berupa kesepakatan untuk meneruskan Rancangan APBD Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah.

Kemudian terima kasih dan apresiasi juga kami sampaikan kepada seluruh Perangkat Daerah, terutama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang telah bekerja ekstra, siang dan malam, serta ikut melakukan pembahasan dengan rekan-rekan legislatif, mudah-mudahan, apa yang sudah kita rencanakan dapat tercapai dengan baik, tepat sasaran dan akuntabel demi tercapainya visi Kabupaten Batanghari yaitu mewujudkan perubahan menuju arah baru Batanghari TANGGUH (Terdepan, Agamis, Nyaman, Gotong Royong, Bermutu dan Harmonis).

Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa APBD Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2024 yang juga telah disepakati, telah mencakup penyelenggaraan pembangunan dalam semua urusan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, Urusan Penunjang, Urusan Pendukung, Urusan Kewilayahan dan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang tersebar ke dalam semua perangkat daerah.

Dengan telah disepakatinya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2024 pada hari ini, kami menginstruksikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batanghari, untuk segera mempersiapkan seluruh administrasi, prosedur, teknis dan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dan kegiatan. Apa yang telah dianggarkan menjadi kewajiban yang melekat pada masing-masing urusan yang akan dipertanggungjawabkan oleh Perangkat Daerah baik progres, manfaat maupun dampaknya bagi pembangunan Kabupaten Batanghari.

Selain itu, kami juga mengajak Pimpinan dan Anggota DPRD beserta seluruh komponen masyarakat dan seluruh stakeholders di Kabupaten Batanghari, untuk terus bersama-sama bersinergi dan mendukung pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan, mari kita kawal dan kita evaluasi demi tercapainya Batang Hari yang Terdepan, Agamis, Nyaman, Gotong Royong, Bermutu dan Harmonis yang muaranya adalah kesejahteraan bagi masyarakat di Bumi Serentak Bak Regam yang kita cintai ini.

Advertisement

ADVERTORIAL

Pemkab Jember Evaluasi SOP BBM Subsidi untuk Permudah Petani dan Nelayan

DETAIL.ID

Published

on

Pro Gus'e Update di Kantor DTPHP Jember, Sabtu (6/6/2026). (Foto: DETAIL/Dyah Kusuma)

DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember memastikan akan membenahi mekanisme penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi bagi kalangan petani dan nelayan.

Langkah taktis ini diambil sebagai respons cepat setelah munculnya sejumlah kendala teknis dalam proses pembelian di lapangan.

Komitmen pembenahan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Jember, Muhammad Fawait, saat menghadiri agenda Pro Gus’e Update di Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Jember, Sabtu, 6 Juni 2026.

Gus Fawait memaparkan bahwa kebutuhan pasokan BBM subsidi sangat vital untuk menyokong operasional alat mesin pertanian (alsintan) serta aktivitas melaut para nelayan.

Oleh sebab itu, regulasi yang dinilai menghambat produktivitas warga akan segera dievaluasi total.

“Insyaallah akan ada perbaikan SOP terkait pembelian BBM subsidi untuk alsintan dan para petani kita. Pada prinsipnya, Pemerintah Kabupaten Jember akan terus melakukan perbaikan-perbaikan untuk mempermudah petani dan juga nelayan,” ujar Gus Fawait.

Ia tidak menampik adanya persoalan dalam pelaksanaan kebijakan distribusi di tingkat bawah.

Namun, pihak pemkab menegaskan tidak akan menutup mata terhadap seluruh keluhan yang dialami masyarakat.

“Beberapa waktu lalu memang ada kejadian yang berkaitan dengan BBM subsidi. Jika ada kendala yang membuat proses tersendat, saya mohon maaf sebesar-besarnya atas nama Pemerintah Kabupaten Jember,” tuturnya.

Lebih lanjut, Gus Fawait menerangkan bahwa hambatan tersebut murni berada pada ranah tata kelola birokrasi daerah dan bukan dipicu oleh keterbatasan kuota.

Ia memastikan alokasi BBM maupun pupuk bersubsidi dari pusat sebenarnya masih sangat mencukupi kebutuhan riil di daerah.

“Yang salah bukan pemerintah pusat, tetapi Pemerintah Kabupaten Jember, karena kuota BBM ada dan kuota pupuk juga tersedia,” katanya.

Selain merombak SOP, Pemkab Jember kini bergerak cepat guna memastikan sistem pelayanan publik berjalan lebih cepat, efektif, dan responsif agar hambatan serupa tidak kembali terulang di kemudian hari.

Gus Fawait juga memaparkan bahwa atensi pemerintah terhadap penguatan sektor agraria terus merangkak naik.

Hal tersebut terefleksi nyata dari masifnya dukungan anggaran serta berbagai program strategis yang digelontorkan melalui instrumen APBN dari tahun ke tahun.

“Perhatian pemerintah pusat kepada sektor pertanian bisa dilihat dari data dan angka. Dari tahun ke tahun sektor pertanian mendapatkan perhatian yang besar melalui APBN,” ujarnya.

Continue Reading

ADVERTORIAL

Anggaran Pertanian Tembus Rp312 Miliar, Terbesar Sepanjang Sejarah Jember

DETAIL.ID

Published

on

Pro Gus'e Update di Kantor DTPHP Jember, Sabtu (6/6/2026). (Foto: DETAIL/Dyah Kusuma)

DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait, mengungkapkan bahwa komitmen ketahanan pangan di wilayahnya dibuktikan lewat alokasi anggaran sektor pertanian yang fantastis.

Sinergitas Pemkab Jember dan pemerintah pusat sukses mengucurkan bantuan hingga Rp312 miliar sepanjang 2025 dan 2026.

Gus Fawait mendesak seluruh pihak untuk menguji data secara objektif sebelum melempar kritik mengenai kepedulian pemerintah terhadap nasib petani lokal.

“Ini adalah yang terbesar dalam sejarah Kabupaten Jember, sehingga kalau ada yang mengatakan Pemkab Jember dan pemerintah pusat tidak perhatian kepada sektor pertanian, saya pikir harus dicek dulu data yang dimiliki,” ucap Gus Fawait dalam acara Pro Gus’e Update di Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Jember, Sabtu, 6 Juni 2026.

Ia menjelaskan, salah satu pilar utama dari besarnya anggaran tersebut dimanifestasikan melalui program Optimalisasi Lahan (Oplah).

Program ini dirancang sebagai instrumen taktis untuk mendongkrak frekuensi dan volume panen secara masif.

“Tadi jelas yang biasanya panen sekali, bisa panen dua kali. Yang biasanya panen dua kali, bisa panen tiga kali. Yang produktivitasnya awalnya berapa, hari ini meningkat,” ucapnya.

Berdasarkan data teknis dinas, total cakupan program Oplah di Jember selama periode 2025–2026 mencapai hampir 12.000 hektare, dengan target intervensi khusus pada 2026 seluas 7.070 hektare.

Langkah ini, menurut Gus Fawait, menjadi strategi jitu yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi problem penyusutan serta keterbatasan lahan pertanian di Pulau Jawa.

“Di Pulau Jawa agak susah karena memang terbatas lahan kita. Tetapi yang bisa kita lakukan strateginya adalah meningkatkan luas panen dan salah satu tools-nya adalah optimalisasi lahan,” katanya.

Menutup keterangannya, Bupati Jember memerintahkan masyarakat yang masih meragukan efektivitas program ini untuk meninjau langsung fakta di lapangan, sekaligus berpesan agar bantuan ini dikelola dengan penuh tanggung jawab.

“Optimalisasi lahan ini adalah membantu luas panen. Mudah-mudahan bisa amanah dan saya titip kepada seluruh penerima program optimalisasi lahan untuk dikerjakan sebaik mungkin,” tuturnya.

Continue Reading

ADVERTORIAL

Peringatan HLUN 2026, Pemkab Jember Komitmen Muliakan Lansia Lewat Program Nyata

DETAIL.ID

Published

on

Ratusan Lansia senam bersama di Alun-alun Jember, Sabtu (6/6/2026). (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Suasana penuh khidmat dan penghormatan mewarnai Alun-Alun Nusantara Jember pada Sabtu, 6 Juni 2026.

Ratusan warga lanjut usia (lansia) dari seluruh penjuru Kabupaten Jember berkumpul untuk merayakan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2026 dengan mengusung tema “Lansia Tangguh, Indonesia Tumbuh”.

Momentum ini menjadi bentuk apresiasi konkret atas dedikasi dan kontribusi besar para lansia dalam perjalanan pembangunan bangsa.

Agenda strategis tersebut dihadiri oleh berbagai elemen, mulai dari organisasi sosial, komunitas pemerhati lansia, unsur Forkopimda, hingga jajaran pemerintah daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Jember, Indra Tri Purnomo, hadir mewakili Bupati Jember untuk menyampaikan sambutan resmi.

Dalam pidatonya, Indra menegaskan bahwa HLUN tidak boleh hanya dipandang sebagai agenda tahunan biasa, melainkan momentum sakral untuk menghargai rekam jejak, perjuangan, dan pengabdian para orang tua serta sesepuh.

“Para lansia harus dipandang sebagai sumber kebijaksanaan, teladan, inspirasi, sekaligus penguat nilai-nilai kehidupan bagi generasi muda. Dari merekalah kita belajar tentang perjuangan, kesabaran, kerja keras, dan semangat untuk terus berkarya,” ujar Indra Tri Purnomo.

Lebih lanjut, Indra menjelaskan bahwa tema Lansia Tangguh, Indonesia Tumbuh mengandung pesan mendalam tentang pentingnya peran lansia dalam mendukung kemajuan bangsa.

Kemajuan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh produktivitas generasi muda, tetapi juga oleh kontribusi para lanjut usia yang selama puluhan tahun telah mengabdikan tenaga, pikiran, dan pengalamannya.

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan kesejahteraan lansia.

Komitmen tersebut sejalan dengan semangat yang terus digaungkan oleh Bupati Jember melalui jargon “Gus Bupati Cinta Lansia”.

“Ini bukan sekadar slogan, melainkan komitmen moral dan komitmen pembangunan. Kami ingin menghadirkan Kabupaten Jember yang menghormati, melindungi, dan memuliakan para orang tua serta lanjut usia. Sebab ukuran kemajuan suatu daerah tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan fisik, tetapi juga dari bagaimana daerah tersebut memperlakukan para lansianya dengan hormat, kasih sayang, dan bermartabat,” tuturnya.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs