Connect with us

DAERAH

Pimpin Apel Kedisiplinan, Pj Bupati dan Ribuan ASN Merangin Berikrar Netralitas pada Pemilu 2024

DETAIL.ID

Published

on

Merangin – Ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Pemkab Merangin berikrar ‘ASN Pilih Netral’, pada pemilihan umum 2024. Ikrar netralitas ASN tersebut dipimpin langsung oleh Pj Bupati Merangin, H. Mukti pada apel kedisiplinan pada Rabu, 17 Januari 2024.

Selain itu para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemkab Merangin, pada apel yang berlangsung di halaman depan kantor baru bupati Merangin itu, juga diwajibkan menandatangani fakta integritas.

“Berkenan akan diselenggarakannya pesta demokrasi pemilihan umum tahun 2024 mendatang, setiap ASN dilarang berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak boleh memihak kepada kepentingan siapapun,” ujar Pj Bupati.

Selain itu lanjut H. Mukti, ASN dilarang menjadi anggota dan atau mengurus partai politik. ASN dilarang menggugah, menanggapi (seperti like, komentar) dan sejenisnya atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon melalui media online maupun media sosial.

Tidak hanya itu, ASN juga dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik, tidak boleh ikut kampanye, tidak boleh menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS.

Disamping itu, ASN juga tidak boleh sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lainnya, ASN tidak boleh berperan sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.

Lebih dari itu, ASN dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.

ASN juga dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.

Larangan lainnya, ASN tidak diperbolehkan memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk. “Hati-hati semua gerak-gerik ASN akan terus di pantau,” kata H. Mukti tegas.

Pada kesempatan itu, Pj bupati mewajibkan ASN untuk wajib netral dengan logo ‘ASN piih Netral’ dan seluruh ASN wajib mengucapkan ikrar bersama dan menandatangani fakta integritas.

Tampak hadir pada pengucapan ikrar dan penandatanganan integritas tersebut, Sekda Merangin Fajarman, para asisten, para staf ahli bupati, Ketua Bawaslu Merangin Humun Zuhri dan para kepada OPD di jajaran Pemkab Merangin.

Terpisah, Ketua Bawaslu Kabupaten Merangin Himun Zuhri, mengapresiasi deklarasi ikrar dan penandatangan netralitas ASN pada Pemilu tahun 2024 yang digagas Pemerintah Kabupaten Merangin.

Himun berharap, ikrar yang telah diucapkan ribuan ASN yang dipimpin Pj Bupati Merangin H. Mukti tersebut, benar-benar diaktualisasikan dan bukan sebatas ucapan serta kegiatan seremonial saja.

“Kita sangat mengapresiasi kegiatan Ikrar netralitas ASN pada Pemilu tahun 2024 ini. Semoga semua ASN di Pemkab Merangin benar-benar dapat menjaga netralitasnya pada Pemilu ini dan Pilkada nanti,” ujar Himun Zuhri penuh harap. (*)

ADVERTORIAL

Bupati Syukur Resmikan Gelora Bina Tama

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Bupati Merangin H M Syukur didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Merangin Hj Lavita Syukur, meresmikan Gelora Bina Tama Desa Sungai Kapas, Kecamatan Bangko, pada Minggu, 15 Juni 2025.

Gelora Bina Tama dibangun Desa Sungai Kapas berdasarkan RPJMDes 2023, sebagai sarana multifungsi yang merangkum semangat olahraga, ruang terbuka hijau desa dan juga panggung geliat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) lokal.

‘Terima kasih, saya bangga punya Kades Sungai Kapas. Kalau seperti ini semua Kades nya, saya juga bersemangat untuk membantu. Terpenting Kades nya kreatif dan inovatif,” ujar Bupati.

Bupati teringat waktu menjadi Ketua Panitia Panca Undang-undang di DPD RI, termasuk Undang-undang desa, sebenarnya seperti ini yang diharapkan Pemerintah. Anggaran disesuaikan dengan kebutuhan desa.

Desa harus bisa mandiri, kreatif dan inovatif serta harus mampu mengembangkan desa untuk membantu kemajuan ekonomi masyarakat desa. Gelora Bina Tama Desa Sungai Kapas jaga dan rawat dengan baik.

“Nanti saya yang akan lengkapi tong-tong sampahnya dan bola-bola lampu penerangan kawasan Gelora Bina Tama Desa Sungai Kapas. Untuk kios-kios UMKM nanti bisa ditata menarik sehingga bisa menjadi Central Kuliner Desa,” kata Bupati Syukur.

Saliman, Kades Sungai Kapas berterima kasih kepada Bupati dan istri yang bersedia meluangkan waktu meresmikan Gelora Bina Tama Desa Sungai Kapas. Aset desa itu dibangun dengan semangat gotong royong dan kebersamaan.

“Gelora Bina Tama ini merupakan hadiah istimewa untuk masyarakat Desa Sungai Kapas pada ulang tahunnya ke-42. Tolong rawat dengan baik aset desa ini untuk kemakmuran masyarakat,” ujar Saliman.

Tampak hadir pada acara itu, Ahmad Kausari anggota DPRD Provinsi Jambi, Nasihin anggota DPRD Merangin Dapil I, Kadis PMD Andrei Fransusman, Kadis Parpora Sukoso, Camat Bangko Anggie Yuwana dan undangan lainnya.

Acara peresmian Gelora Bina Tama dan peringatan Hari Ulang Tahun Desa Sungai Kapas ke-42 itu, ditutup dengan senam massal Geopark dan jalan santai di Gelora Bina Tama serta pemotongan tumpeng di Aula Kantor Desa Sungai Kapas. (*)

Continue Reading

ADVERTORIAL

Wabup Khafidh Minta Para Orang Tua Awasi Anaknya

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Wabup Merangin H A Khafidh minta para orang tua untuk mengawasi anak-anaknya dalam menggunakan handphone android, mengingat pengaruh negatif dari perkembangan teknologi informasi tersebut cukup tinggi, terlebih judi online.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan Wabup ketika menghadiri Haflah Khotmil
Quran di Pondok Pesantren Bustanu Usysyaqil Quran (BUQ) Desa Pinang Merah, Kecamatan Pamenang Barat, pada Sabtu malam, 14 Juni 2025.

“Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat pesat, ada manfaat positif dan banyak pula pengaruh negatifnya. Untuk itu anak-anak harus terus diawasi dalam menggunakan handphone androidnya,” ujar Wabup.

Pengawasan terhadap anak tersebut lanjut Wabup sangat penting dilakukan, mengingat Jambi menjadi provinsi terbesar pengaruh judi online. Selain itu Merangin juga termasuk kabupaten cukup besar peredaran Narkoba.

Pada kesempatan itu Wabup menyampaikan salam Bupati Merangin H M Syukur kepada seluruh yang hadir. Bupati mendukung dan mendorong sepenuhnya kegiatan-kegiatan di Pondok Pesantren (Ponpes).

“Di Merangin ada sebanyak 89 Ponpes yang sudah terdaftar di Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Merangin, sedangkan yang belum terdaftar masih banyak. Ini sangat baik, karena akan semakin banyak anak Merangin yang jadi santri,” kata Wabup.

Untuk itu jelas Wabup, Pemkab Merangin secara bergulir telah meluncurkan program
bantuan untuk Ponpes yang sudah terdaftar masing-masing Rp 100 juta. Pemkab Merangin juga ada program beasiswa bagi santri dan siswa berprestasi.

Terpisah, Pimpinan Ponpes BUQ Kyai Haris Mutohar Al Hafiz berterima kasih kepada
Wabup yang bersedia hadir di Ponpesnya dan berkenan meresmikan pendidikan formal lanjutan SMP BUQ.

“Santri kami terpilih mewakili Kabupaten Merangin pada O2SN tingkat Provinsi Jambi
pada lomba Seni Kriya. Santri kami atas nama Aulia Rohmat sudah hafal Al Quran 30 Juz, ini akan disusul santri-santri lainnya,” ujar Kyai Haris Mutohar Al Hafiz.

Selanjutnya Wabup didampingi Kyai Haris Mutohar Al Hafiz dan tamu undangan
lainnya meresmikan pendidikan formal lanjutan SMP Bustanu Usysyaqil Quran, sebagai wadah pendidikan formal bagi santri yang sudah diwisuda.

Tampak hadir mendampingi wabup, Camat Pamenang Barat Bambang, Direktur
PDAM diwakili Imam, Kabag Kesra Ny Linda dan sejumlah pejabat lainnya di jajaran Pemkab Merangin. (*)

Continue Reading

DAERAH

Tak Cuma Islamic Center, 5 Proyek Multiyears Dinilai Bermasalah, Dewan Ini Berencana Lapor Temuannya ke KPK

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Kritik tajam terus bergulir atas proyek-proyek multiyears di Provinsi Jambi. Belum lama ini, kritikan tajam dikontarkan oleh Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi Gerindra dan Fraksi NasDem.

Ketua Fraksi Gerindra, Putra Absor Hasibuan mengungkap bahwa setidaknya terdapat 5 proyek multiyears yang sudah mulai berlangsung dari 2023 hingga kini di bawah pengawasan Dinas PUPR Provinsi Jambi. Namun hasilnya menuai banyak respons negatif dari berbagai kalangan masyarakat.

“Kita minta memang seluruh proyek multi years itu harus benar-benar turun ke lapangan, kita cek benar, baru kita nyatakan bahwa itu memang benar-benar sesuai peruntukannya atau tidak. Kalau memang belum (sesuai) kita minta kepada kontraktornya apapun yang terjadi masih ada waktu untuk diperbaiki,” ujar Putra Absor pada Jumat kemarin, 13 Juni 2025.

Anggota Fraksi Gerindra Hambali, juga merespons terutama terkait multiyears Rp 150 miliar yang digarap oleh PT Karya Bangun Mandiri Persada (KBMP). Menurut dia, sedari awal proyek multiyears dirancang untuk tidak terpisah-pisah nilai anggarannya.

“Karena multiyears itu kan satu kesatuan, tidak boleh tercecer-cecer. Karena itu perencanaan harus matang dari awal. Umpamanya Islamic Center, lebih kurang Rp 150 miliar. Itu seharusnya sudah terukur, untuk ini itu. Tidak ada lagi selesai habis anggaran nambah lagi, nambah lagi,” ujar Hambali.

Selain kesatuan penganggaran, dia juga menyoroti nihilnya pemerataan pembangunan dari total Rp 1,2 triliun anggaran untuk mendanai 5 proyek multiyears di Provinsi Jambi.

“Kita kan harus pemerataan (pembangunan). Multiyears ini tidak ada pemerataan. Sedangkan program ini harus menyentuh 11 kabupaten/kota,” katanya.

Berbeda dengan Putra Absor dan Hambali, anggota Fraksi NasDem Izhar Majid dengan tegas mengatakan bahwa kelima proyek multiyears di Provinsi Jambi harus segera diperiksa oleh aparat penegak hukum. Berkaca dari konsisi saat ini, dia juga meminta agar proyek multiyeas ditiadakan ke depannya.

Dia pun mengajak untuk kedepan Anggota DPRD Provinsi Jambi turun ke titik 5 proyek multiyears untuk melakukan pengecekan langsung.

“Dan berapa pun temuan di bawah nanti, kapan kita ke Dinas kita bawa laporan ini ke KPK. Itu harapan kami, mudah-mudahan ke depan untuk lebih hati-hati lagilah,” ujar Izhar Majid.

Legislator NasDem tersebut berpandangan bahwa dengan segala gonjang-ganjing yang terus bergulir atas proyek multiyears terutama Islamic Center. Sudah sepatutnya APH masuk dan memeriksanya demi meyakinkan masyarakat Jambi.

“Kalau bagi saya bawa ke ranah hukum, 5 titik multiyears ini harus diperiksa semuanya. Apalagi multiyears yang ada di daerah-daerah terpencilkan.” katanya.

Continue Reading
Advertisement ads ads
Advertisement ads

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs