ADVERTORIAL
Wagub Sani: Pemprov Targetkan Angka Stunting Turun Sebesar 12 persen di Tahun 2024
Jambi – Wakil Gubernur (Wagub) Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.pdi, mengatakan, penurunan angka stunting menjadi salah satu indikator keberhasilan Pemerintah Daerah dalam pembangunan, untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi terus berupaya dan menargetkan penurunan stunting pada tahun 2024 sebesar 12 persen.
Untuk mencapai target tersebut diperlukan upaya lebih keras lagi dalam pencegahan dan penanggulangan stunting di kabupaten/kota dan diperlukan kerja sama yang akurat dan satu data.
Hal tersebut dikatakan Wagub saat Pembukaan Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Jambi, Dalam Rangka Operasional Sekretariat Stunting Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2024, bertempat di Aula Kantor Bapedda Provinsi Jambi, Senin 19 Februari 2024.
“Kegiatan percepatan penurunan stunting terus diupayakan dan berjalan selama 2 tahun, dimana pada tahun ini akan ditentukan jumlah prevalensi stunting melalui SKI 2023 yang dirilis akhir bulan ini yang mengindikasikan hasil upaya yang sudah kita lakukan. Dan pada tahun ini juga akan menentukan sudah sejauh mana kegiatan yang dilakukan oleh TPPS Provinsi Jambi,” ujar Wagub Sani.
Wagub Sani mengatakan, Untuk menentukan arah kegiatan percepatan penurunan stunting, maka diperlukan kegiatan yang menunjang pelaksanaan percepatan penurunan stunting.
“Kita sangat memerlukan rapat antar bidang intervensi yang dilakukan oleh Bidang Intervensi Spesifik dan Sensitif, Bidang Koordinasi dan Konvergensi, Bidang Pendampingan dan Kampanye Perubahan Perilaku, serta Bidang Monev dan Knowledge Management, dengan pencapaian dan indikator yang mengarah pada pencapaian tujuan yang jelas,” kata Wagub Sani.
“Masing-masing bidang sebaiknya menginventarisir kegiatan yang telah dan akan dilakukan serta apa yang akan dilanjutkan pencapaiannya pada tahun 2024 ini. Dalam rapat ini akan dibahas masukan dari semua tim, juga petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan terkait stunting belum ditetapkan dan SOP metode pengumpulan data stunting yang belum memadai,” kata Wagub Sani.
Wagub Sani juga berharap untuk membahas format laporan yang akan digunakan TPPS kecamatan dan desa, sehingga laporan bisa seragam bagi semua kecamatan dan desa yang ada di Provinsi Jambi.
“Dalam pertemuan ini, saya juga sebagai Ketua TPPS Provinsi Jambi berharap bahwa TPPS dapat memanfaatkan data center (pusat data) yang ada pada Diskominfo, sehingga dapat menyajikan data stunting yang valid dan akurat,” katanya.
Selain itu Wagub Sani juga menyampaikan pembahasan tentang tagging anggaran pendanaan stunting bagi OPD terkait. “Percepatan penurunan stunting dapat tercapai dan target yang telah ditentukan, khususnya Provinsi Jambi 12 % pada tahun 2024 dapat terwujud,” ujarnya.
Sebelumnya Wagub Sani menyerahakan penghargaan Pemenang Apresiasi TPPS Terbaik kecamatan dan desa se-Provinsi Jambi yang diterima langsung perwakilan dari masing-masing kecamatan dan desa.
Adapun untuk Pemenang Apresiasi TPPS Terbaik kecamatan se-Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:
- Juara 1 TPPS Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjungjabung Timur.
-
Juara II TPPS Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi.
-
Juara III TPPS Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun.
Untuk Pemenang Apresiasi TPPS Desa Terbaik se-Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:
- Juara I TPPS Desa Muaro Sebapo Kecamatan Mestong Kabupaten Muarojambi.
-
Juara II TPPS Desa Tanjung Mudo Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh.
-
Juara III Desa Teluk Kulbi Kecamatan Betara Kabupaten Tanjungjabung Barat.
Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi Drs. Putut Riyatno, M.Kes mengatakan di wilayah Indonesia untuk mencapai target penurunan stunting diperlukan upaya kecepatan lintas program dan tugas sektor berdasarkan pertemuan rapat organisasi, serta diperlukan untuk melakukan evaluasi capaian kegiatan tahun 2023 dan penentuan strategi percepatan penurunan stunting pada tahun 2024, maka dilaksanakan rapat kerja TPPS Provinsi Jambi dengan kegiatan yang penuh manfaat.
“Tujuan dari kegiatan Rakor TPPS Provinsi Jambi untuk capaian anggaran atau TPPS pada tahun 2024, yang kedua melaksanakan pedoman pelaporan TPPS kecamatan dan desa ataupun kelurahan di satu data stunting bersama Dinas Kominfo,” kata Putut Riyatno.
ADVERTORIAL
Gubernur Al Haris Bagikan Sembako dan Masker ke 200 Ojek Terdampak Kabut Asap di Bungo
Jambi – Gubernur Jambi, Al Haris menunjukkan kepeduliannya terhadap warga yang terdampak kabut asap di Kabupaten Bungo. Didampingi Bupati Bungo Dedi Putra dan Wakil Bupati Tri Wahyu Hidayat, Al Haris membagikan bantuan sembako dan masker kepada 200 pengemudi ojek online dan ojek pangkalan pada Senin, 19 Oktober 2026.
Bantuan tersebut diberikan untuk membantu meringankan beban para pengemudi ojek yang penghasilannya ikut terdampak akibat kabut asap. Kondisi udara yang memburuk membuat aktivitas masyarakat di luar rumah berkurang, sehingga jumlah penumpang ojek turut menurun.
Paket bantuan yang dibagikan berisi beras 10 kilogram, sarden, minyak goreng, gula, mi instan, teh, serta satu kotak masker untuk setiap penerima.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Johansyah dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Lutfiah.
Al Haris mengatakan, bantuan itu merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang merasakan langsung dampak kabut asap, terutama para pekerja sektor informal yang mengandalkan penghasilan harian.
“Kita membagikan bantuan ala kadarnya kepada teman-teman yang terdampak asap ini. Saya tahu banyak tukang ojek yang terganggu aktivitasnya. Banyak warga yang enggan keluar rumah, sehingga penumpang juga berkurang,” kata Al Haris.
Menurutnya, kabut asap tidak hanya mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada perekonomian warga. Para pengemudi ojek menjadi salah satu kelompok yang merasakan dampak tersebut karena pendapatan mereka bergantung pada jumlah penumpang setiap hari.
Karena itu, pemerintah memberikan bantuan sembako untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarga sekaligus membagikan masker sebagai upaya perlindungan saat masyarakat harus beraktivitas di luar rumah.
“Kalau pun naik ojek, mungkin penumpangnya tidak memakai masker. Nah, ini kita berikan masker, ada bantuan beras dan sembako. Paling tidak, pemerintah hadir karena ini musibah,” ujarnya.
Al Haris berharap bantuan tersebut dapat sedikit meringankan beban para pengemudi ojek yang mengalami penurunan pendapatan selama kabut asap melanda wilayah Jambi, termasuk Kabupaten Bungo.
“Nilainya mungkin tidak seberapa, tetapi yang penting niat dan kepedulian kami untuk masyarakat yang terdampak asap. Kami ingin berbagi dengan para pelaku usaha yang selama ini ikut merasakan dampaknya,” ucapnya.
Sementara itu, Nofri, pengemudi ojek pangkalan di Pasar Atas Bungo, menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi Jambi. Menurutnya, bantuan tersebut sangat berarti bagi para pengemudi ojek yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Jambi Al Haris yang telah memberikan bantuan bahan pangan. Tentu ini sangat membantu kami di tengah kondisi kabut asap seperti sekarang,” kata Nofri.
Nofri mengungkapkan, kabut asap membuat aktivitas mencari penumpang menjadi terganggu. Kondisi tersebut berdampak langsung pada penghasilan para pengemudi ojek yang harus memenuhi kebutuhan keluarga setiap hari.
“Mudah-mudahan kondisi udara segera membaik sehingga bisa kembali beraktivitas dengan nyaman kami ojek dapat bekerja seperti biasa,” tuturnya. (*)
ADVERTORIAL
Gus Fawait Target Layanan Gratis 10.000 Pasien Jember di HUT ke-75 Presiden Prabowo
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember menetapkan target besar untuk melayani sebanyak 10.000 peserta melalui rangkaian program bakti sosial hingga penghujung Desember 2026.
Sasaran utama dari inisiatif ini difokuskan bagi masyarakat yang memerlukan tindakan medis khusus, di mana pelaksanaannya dikemas lewat program Jember Cinta Kesehatan serta pengembangan layanan bertajuk Salam Cinta dari Jember yang dipusatkan di RSD dr Soebandi Jember pada Sabtu, 17 Oktober 2026.
Bupati Jember, Muhammad Fawait, menyatakan bahwa pelayanan kesehatan wajib menyentuh warga yang selama ini mengalami kesulitan dalam memperoleh penanganan dari tenaga medis.
Pihak pemerintah daerah juga berupaya semaksimal mungkin agar manfaat program tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat di luar batas wilayah kabupaten.
“Salam Cinta dari Jember untuk Jawa Timur jangan dimaknai yang lain-lain. Ini murni ungkapan cinta dari Kabupaten Jember untuk masyarakat Jawa Timur,” tutur sosok yang akrab disapa Gus Fawait tersebut selepas acara berlangsung.
Lebih lanjut, bupati menjelaskan bahwa program itu dirancang sebagai wujud kepedulian nyata bagi warga yang memerlukan tindakan medis khusus dan akan terus dilanjutkan secara bertahap.
Meskipun jangkauan saat ini masih berfokus di lingkup Jawa Timur, pemerintah daerah tetap menyimpan harapan agar pelayanan tersebut dapat membantu lebih banyak masyarakat luas yang membutuhkan pertolongan.
“Kami ingin bisa menjangkau seluruh Indonesia, tetapi saat ini kemampuan kami masih untuk wilayah Jawa Timur,” katanya.
Pada pelaksanaan bakti sosial yang memasuki tahun kedua ini, tim medis fokus menangani pasien dengan kelainan bawaan atau kongenital.
Berdasarkan hasil skrining, tercatat ada enam pasien yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan penanganan medis khusus berupa bibir sumbing dan celah langit-langit, di mana lima pasien merupakan warga asli Kabupaten Jember dan satu pasien lainnya datang dari Kabupaten Probolinggo.
Selain itu, tim kesehatan turut mengidentifikasi tiga pasien yang mengalami kelainan pada alat genitalia, serta tiga pasien lain yang menderita kelainan anggota gerak baik bagian atas maupun bawah yang seluruhnya tercatat berasal dari Kabupaten Jember.
Langkah penanganan medis tersebut diharapkan mampu mendongkrak kualitas hidup para pasien sekaligus menekan dampak sosial yang harus mereka hadapi.
Ketua panitia Bakti Sosial, dr Ulfa, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pengembangan pelayanan kesehatan yang digagas Pemkab Jember dalam melengkapi jaminan kesehatan Universal Health Coverage (UHC) yang sudah berjalan karena keberadaan UHC saja belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan warga tanpa didukung oleh program penunjang lainnya.
“Dengan adanya UHC, masyarakat tidak cukup hanya mendapatkan layanan. Perlu didukung program-program kesehatan lainnya sehingga UHC benar-benar menjadi program yang komprehensif,” ucap dr Ulfa.
Pemkab Jember sendiri telah mengembangkan sejumlah program pendukung lain, seperti pengerahan 1.200 tenaga kesehatan, layanan Home Care, hingga berbagai kegiatan bakti sosial medis demi memperluas akses bagi masyarakat.
Ulfa menambahkan bahwa penanganan kelainan bawaan memerlukan perhatian yang berkelanjutan, sehingga tim ahli bersama Dinas Kesehatan terus aktif mendata pasien agar kasus yang membutuhkan tindakan medis dapat segera tertangani dengan baik.
“Kami berharap melalui bakti sosial ini, anak-anak bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, diterima masyarakat, dan memiliki masa depan yang lebih cerah,” katanya.
Rangkaian kegiatan bakti sosial ini juga diisi dengan doa bersama sebagai bentuk rasa syukur atas hari ulang tahun Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di mana Pemerintah Kabupaten Jember memilih merayakannya lewat aksi sosial kemasyarakatan.
“Ini bentuk syukur kami atas ulang tahun Pak Prabowo. Tidak ada perintah dari beliau, ini inisiatif kami sebagai bentuk syukur agar beliau diberi kesehatan. Mudah-mudahan Indonesia semakin maju,” ucap Gus Fawait melanjutkan keterangan Ulfa.
Bupati juga memastikan bahwa pembiayaan untuk pasien yang berasal dari luar daerah sama sekali tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jember, setelah segala aspek yang berkaitan dengan regulasi serta mekanisme pembiayaan dibahas secara matang bersama pihak-pihak terkait sebelumnya.
Memasuki tahap lanjutan, jenis pelayanan medis yang diberikan akan semakin diperluas ke berbagai tindakan lain, mulai dari operasi katarak, penanganan kasus kebidanan dan kandungan, hingga ragam layanan kesehatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien.
Gus Fawait menilai bahwa jaminan kesehatan yang ada belum secara otomatis membuat seluruh warga dapat mengakses tindakan medis dengan mudah, sebab sebagian masyarakat masih terkendala oleh faktor informasi, akses pelayanan, hingga kondisi sosial ekonomi mereka.
“Selain UHC, pengobatan gratis juga perlu dilengkapi dengan kegiatan seperti bakti sosial. Ada masyarakat yang mungkin belum mengetahui atau belum bisa mengikuti pelayanan secara normal, sehingga kami berupaya menjangkau mereka,” ujar Gus Fawait.
Oleh karena itu, Pemkab Jember juga mengandalkan layanan pendukung seperti Home Care dan Mobil Cinta untuk membantu warga yang memerlukan pendampingan serta akses langsung ke fasilitas kesehatan.
Tidak hanya berfokus pada sektor kesehatan, pemerintah daerah juga tetap menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu, sektor pendidikan lewat revitalisasi sekolah, serta program beasiswa sebagai prioritas utama.
Pada tahun berikutnya, Pemkab Jember bahkan merencanakan pemberian dukungan berupa seragam sekolah, dan setelah fondasi kebutuhan dasar tersebut diperkuat secara menyeluruh, pembenahan infrastruktur daerah juga dipastikan akan terus berlanjut. (*)
ADVERTORIAL
Aturan WFH bagi ASN Diterapkan Gus Fawait Akibat Antrean BBM
DETAIL.ID, Jember – Langkah cepat dan strategis kembali diambil oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Jember dengan memberlakukan sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi para Aparatur Sipil Negara.
Kebijakan ini resmi dikeluarkan menyusul masuknya berbagai laporan mengenai fenomena antrean panjang kendaraan yang memenuhi sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah setempat.
Permasalahan antrean panjang bahan bakar minyak tersebut terpantau tidak hanya terjadi di dalam batas teritorial Kabupaten Jember saja.
Berdasarkan laporan yang diterima, kendala serupa turut meluas dan melanda berbagai daerah lain di luar wilayah Provinsi Jawa Timur, bahkan hingga mencakup kawasan Pulau Pulau Bali.
Menanggapi situasi tersebut, Bupati Jember Muhammad Fawait memberikan tanggapan bahwa proses distribusi energi secara prinsip memang merupakan kewenangan serta tanggung jawab utama dari pihak Pertamina.
Meskipun demikian, pemerintah kabupaten tetap terpanggil untuk ikut serta mengambil peran aktif dalam mencarikan solusi terbaik agar aktivitas pelayanan serta proses pembelian bahan bakar di masyarakat bisa segera kembali normal.
Atas dasar pertimbangan tersebut, pimpinan daerah yang akrab disapa Gus Fawait ini mengumumkan secara langsung pemberlakuan aturan bekerja jarak jauh bagi seluruh pegawai di lingkungan pemerintahan daerah guna menekan tingkat mobilitas harian.
“Kami Pemerintah Kabupaten Jember memutuskan hari Jum’at ini, kemudian hari Senin minggu depan untuk para ASN Kabupaten Jember, kami putuskan untuk work from home. Untuk bekerja dari rumah,” ujar Gus Fawait, Jumat, 16 Oktober 2026 malam.
Penerapan kebijakan bekerja dari rumah ini secara khusus difokuskan untuk membantu mengurai tingkat kepadatannya serta memangkas antrean panjang kendaraan yang mengular di berbagai titik SPBU wilayah Kabupaten Jember.
Gus Fawait berharap langkah pembatasan sementara ini mampu memberikan ruang dan kelonggaran bagi arus lalu lintas maupun proses distribusi di lapangan.
“Mudah-mudahan bisa membantu Pertamina untuk memulihkan kembali distribusi BBM dan penjualan BBM di SPBU-SPBU Kabupaten Jember,” katanya.
Sebagai tahap tindak lanjut ke depan, pihak Pemkab Jember menyatakan masih akan terus mengamati perkembangan situasi riil yang terjadi di lapangan serta mengagendakan pembahasan bersama pihak manajemen Pertamina.
Sementara itu, klarifikasi resmi terkait faktor penyebab munculnya antrean panjang kendaraan di SPBU disampaikan langsung oleh Area Manager Communication, Relations dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi.
Ia memaparkan bahwa kendala tersebut timbul sebagai dampak dari adanya dinamika geopolitik internasional yang mengganggu kestabilan rantai pasok energi global serta berdampak pada ketepatan jadwal kedatangan kapal tanker minyak.
Kendati demikian, pihak Pertamina memberikan penegasan kuat bahwa situasi pelik tersebut sama sekali tidak memicu adanya pengurangan jumlah pasokan bahan bakar minyak yang dialokasikan untuk pengiriman khusus ke wilayah Kabupaten Jember.
“Kami garis bawahi bahwa tidak ada pengurangan pengiriman, namun memang ada penyesuaian pola distribusinya,” tutur Ahad Rahedi. (*)



