ADVERTORIAL
Wagub Sani: Pemprov Targetkan Angka Stunting Turun Sebesar 12 persen di Tahun 2024
Jambi – Wakil Gubernur (Wagub) Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.pdi, mengatakan, penurunan angka stunting menjadi salah satu indikator keberhasilan Pemerintah Daerah dalam pembangunan, untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi terus berupaya dan menargetkan penurunan stunting pada tahun 2024 sebesar 12 persen.
Untuk mencapai target tersebut diperlukan upaya lebih keras lagi dalam pencegahan dan penanggulangan stunting di kabupaten/kota dan diperlukan kerja sama yang akurat dan satu data.
Hal tersebut dikatakan Wagub saat Pembukaan Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Jambi, Dalam Rangka Operasional Sekretariat Stunting Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2024, bertempat di Aula Kantor Bapedda Provinsi Jambi, Senin 19 Februari 2024.
“Kegiatan percepatan penurunan stunting terus diupayakan dan berjalan selama 2 tahun, dimana pada tahun ini akan ditentukan jumlah prevalensi stunting melalui SKI 2023 yang dirilis akhir bulan ini yang mengindikasikan hasil upaya yang sudah kita lakukan. Dan pada tahun ini juga akan menentukan sudah sejauh mana kegiatan yang dilakukan oleh TPPS Provinsi Jambi,” ujar Wagub Sani.
Wagub Sani mengatakan, Untuk menentukan arah kegiatan percepatan penurunan stunting, maka diperlukan kegiatan yang menunjang pelaksanaan percepatan penurunan stunting.
“Kita sangat memerlukan rapat antar bidang intervensi yang dilakukan oleh Bidang Intervensi Spesifik dan Sensitif, Bidang Koordinasi dan Konvergensi, Bidang Pendampingan dan Kampanye Perubahan Perilaku, serta Bidang Monev dan Knowledge Management, dengan pencapaian dan indikator yang mengarah pada pencapaian tujuan yang jelas,” kata Wagub Sani.
“Masing-masing bidang sebaiknya menginventarisir kegiatan yang telah dan akan dilakukan serta apa yang akan dilanjutkan pencapaiannya pada tahun 2024 ini. Dalam rapat ini akan dibahas masukan dari semua tim, juga petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan terkait stunting belum ditetapkan dan SOP metode pengumpulan data stunting yang belum memadai,” kata Wagub Sani.
Wagub Sani juga berharap untuk membahas format laporan yang akan digunakan TPPS kecamatan dan desa, sehingga laporan bisa seragam bagi semua kecamatan dan desa yang ada di Provinsi Jambi.
“Dalam pertemuan ini, saya juga sebagai Ketua TPPS Provinsi Jambi berharap bahwa TPPS dapat memanfaatkan data center (pusat data) yang ada pada Diskominfo, sehingga dapat menyajikan data stunting yang valid dan akurat,” katanya.
Selain itu Wagub Sani juga menyampaikan pembahasan tentang tagging anggaran pendanaan stunting bagi OPD terkait. “Percepatan penurunan stunting dapat tercapai dan target yang telah ditentukan, khususnya Provinsi Jambi 12 % pada tahun 2024 dapat terwujud,” ujarnya.
Sebelumnya Wagub Sani menyerahakan penghargaan Pemenang Apresiasi TPPS Terbaik kecamatan dan desa se-Provinsi Jambi yang diterima langsung perwakilan dari masing-masing kecamatan dan desa.
Adapun untuk Pemenang Apresiasi TPPS Terbaik kecamatan se-Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:
- Juara 1 TPPS Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjungjabung Timur.
-
Juara II TPPS Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi.
-
Juara III TPPS Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun.
Untuk Pemenang Apresiasi TPPS Desa Terbaik se-Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:
- Juara I TPPS Desa Muaro Sebapo Kecamatan Mestong Kabupaten Muarojambi.
-
Juara II TPPS Desa Tanjung Mudo Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh.
-
Juara III Desa Teluk Kulbi Kecamatan Betara Kabupaten Tanjungjabung Barat.
Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi Drs. Putut Riyatno, M.Kes mengatakan di wilayah Indonesia untuk mencapai target penurunan stunting diperlukan upaya kecepatan lintas program dan tugas sektor berdasarkan pertemuan rapat organisasi, serta diperlukan untuk melakukan evaluasi capaian kegiatan tahun 2023 dan penentuan strategi percepatan penurunan stunting pada tahun 2024, maka dilaksanakan rapat kerja TPPS Provinsi Jambi dengan kegiatan yang penuh manfaat.
“Tujuan dari kegiatan Rakor TPPS Provinsi Jambi untuk capaian anggaran atau TPPS pada tahun 2024, yang kedua melaksanakan pedoman pelaporan TPPS kecamatan dan desa ataupun kelurahan di satu data stunting bersama Dinas Kominfo,” kata Putut Riyatno.
ADVERTORIAL
Bunga Desaku Dongkrak Layanan Adminduk, Hampir 2.000 Dokumen Terbit di Jember
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) mencatat capaian signifikan dalam pelayanan administrasi kependudukan sepanjang 2025.
Melalui rangkaian program Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan (Bunga Desaku), sebanyak 1.976 dokumen berhasil diterbitkan dari 12 kegiatan yang tersebar di delapan kecamatan.
Kegiatan tersebut berlangsung di Kecamatan Tanggul, Silo, Ambulu, Panti, Arjasa, Kencong, Sumberbaru, hingga Tempurejo.
Program ini menjadi salah satu upaya mendekatkan layanan publik langsung ke masyarakat desa.
Kepala Dispendukcapil Jember, Bambang Saputro, menjelaskan bahwa pelayanan dimulai secara intensif sejak Mei 2025, dengan lokasi awal di Desa Kramatsukoharjo, Kecamatan Tanggul.
Dalam empat kali kunjungan selama bulan tersebut, pihaknya mampu menerbitkan 719 dokumen.
Permohonan KTP menjadi layanan paling banyak, dengan puncak pada 13 Mei mencapai 107 pemohon.
Memasuki Juni, layanan berlanjut di Kecamatan Arjasa melalui kegiatan Pasar Murah dengan 68 layanan.
Pada akhir bulan, kegiatan di Kecamatan Silo mencatat 215 layanan di Desa Sempolan dan 99 layanan di Desa Sidomulyo.
“Pada paruh kedua tahun 2025, volume pelayanan menunjukkan angka yang fluktuatif namun signifikan. Pada Juli & September di Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu (27 Juli), tercatat ada sebanyak 256 layanan dengan dominasi KTP sejumlah 179 dokumen,” kata Bambang, Kamis, 26 Maret 2026.
Capaian tertinggi dalam satu kali kunjungan terjadi di Desa Yosorati, Kecamatan Sumberbaru pada 27 September, dengan total 349 layanan.
Lonjakan terlihat pada pengurusan Kartu Keluarga sebanyak 99 dokumen dan Akta Kelahiran 65 dokumen.
Sementara itu, kegiatan di Kecamatan Panti dan Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo, masing-masing mencatat 28 dan 34 layanan.
Namun, antusiasme warga kembali meningkat saat peringatan Hari Kependudukan di Kecamatan Kencong dengan total 208 layanan.
“Secara keseluruhan, akumulasi layanan selama tahun 2025 didominasi oleh penerbitan KTP sebanyak 1.090 lembar. Disusul kemudian oleh pengurusan Kartu Keluarga (KK) sebanyak 398 dokumen dan Akte Kelahiran sebanyak 268 dokumen,” ucapnya.
Selain itu, Dispendukcapil juga mencatat layanan lain seperti 192 perekaman data, 8 akta kematian, 8 surat pindah, 6 biometrik, 4 Kartu Identitas Anak (KIA), serta 2 aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Untuk Surat Keterangan (SUKET), tidak terdapat permohonan selama periode tersebut.
ADVERTORIAL
Komisi C DPRD Jember Ulas Dampak Nyata Program Bunga Desaku di Desa
DETAIL.ID, Jember – Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jember, Ardi Pujo Prabowo, menilai program Bunga Desaku menghadirkan dampak langsung bagi masyarakat desa, Kamis, 26 Maret 2026.
Program Bunga Desaku (Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan) yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Jember menghadirkan pelayanan publik dengan pola turun langsung ke wilayah desa.
Skema ini membuat pemerintah daerah dapat menjangkau persoalan warga secara lebih cepat.
Ardi menyebut langkah tersebut sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang mengarahkan pemimpin untuk hadir dekat dengan masyarakat.
“Kami dari legislatif, khususnya Fraksi Gerindra, sangat mendorong dan mendukung program ini. Apa yang dilakukan Bupati sudah searah dengan pesan Bapak Presiden Prabowo untuk selalu mendekatkan diri kepada masyarakat, mengayomi rakyat, serta mendengar langsung keluh kesah mereka,” ujar Ardi.
Ia memaparkan bahwa pembiayaan program telah melalui tahapan pembahasan resmi antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sehingga berjalan sesuai ketentuan.
“Secara teknis, anggaran ini sudah melalui tahapan yang benar dalam pembahasan di legislatif. Jadi, menurut kami tidak ada masalah yang perlu dibesar-besarkan. Justru sudah sepatutnya pemerintah daerah hadir lebih dekat dengan rakyat,” katanya.
Menurut Ardi, kehadiran bupati di desa memberi ruang bagi warga untuk menyampaikan persoalan secara langsung, termasuk perbaikan jalan, fasilitas umum, serta kendala yang dihadapi petani di lapangan.
“Ini adalah bentuk pelayanan publik yang sesungguhnya. Dengan berada di pelosok, pemerintah bisa lebih cepat menerima masukan untuk kepentingan daerah kita tercinta,” tutur Ardi.
ADVERTORIAL
Dirut BPJS Kesehatan Tinjau Layanan JKN di RS Bina Sehat Jember, Pastikan Mutu dan Efisiensi Layanan
DETAIL.ID, Jember – Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, melakukan kunjungan kerja sekaligus supervisi layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di RS Bina Sehat Jember pada Senin, 23 Maret 2026.
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh owner Bina Sehat Group bersama jajaran manajemen.
Dalam kesempatan itu, kunjungan difokuskan untuk memastikan layanan kesehatan bagi peserta JKN berjalan bermutu, efisien, serta memberikan kepastian prosedur di seluruh lini pelayanan.
Dalam peninjauan tersebut, ia menegaskan bahwa BPJS Kesehatan terus memperkuat kolaborasi dengan fasilitas kesehatan guna memastikan setiap peserta memperoleh layanan yang mudah, cepat, dan setara, sekaligus mencegah masyarakat jatuh miskin akibat biaya berobat.
Ia menambahkan, BPJS Kesehatan saat ini telah menjangkau hampir 99% penduduk Indonesia dan menjadi salah satu program asuransi sosial terbesar di dunia, dengan dukungan lebih dari 3.150 rumah sakit, 23 ribu fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), serta jejaring mitra lainnya.
“Kami ingin memastikan fasilitas kesehatan tidak hanya memberikan pelayanan yang cepat dan efektif, tetapi juga mampu menghadirkan rasa aman bagi peserta JKN. Tidak boleh ada masyarakat yang terbebani biaya kesehatan hingga mengorbankan kondisi ekonominya,” ujar Pujo.
Kunjungan supervisi tersebut mencakup peninjauan langsung terhadap alur pelayanan peserta JKN, mulai dari pendaftaran, rawat jalan, rawat inap, hingga sistem antrean dan administrasi klaim.
Ia juga berdialog dengan tenaga kesehatan dan manajemen rumah sakit untuk memastikan implementasi standar mutu serta efisiensi layanan berjalan optimal.
“Pada kesempatan ini, kami melihat lebih dari 90% pasien di RS Bina Sehat merupakan peserta JKN. Ke depan, fokus kami tidak lagi hanya pada perluasan cakupan, tetapi juga pada penguatan kualitas layanan, keberlanjutan pembiayaan, serta tata kelola program. Pelayanan kepada peserta harus menjadi prioritas dan tidak boleh ada perlakuan yang berbeda. Berbagai aspirasi yang kami terima akan kami tindak lanjuti agar Program JKN terus berjalan optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” kata Pujo.
Dalam kesempatan yang sama, Owner Bina Sehat Group, dr. Faida, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan Direktur Utama BPJS Kesehatan ke RS Bina Sehat.
Ia juga memaparkan perjalanan awal RS Bina Sehat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk sebagai salah satu rumah sakit pertama di Jember yang melayani peserta JKN sejak 2014.
”Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Bapak Prihati Pujowaskito. Kehadiran beliau memberikan energi positif sekaligus memotivasi kami untuk terus meningkatkan mutu layanan. Kunjungan ini juga semakin memperkuat kerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat,” ucap dr. Faida.
Faida menjelaskan bahwa RS Bina Sehat berkomitmen mendukung transformasi pelayanan kesehatan, khususnya dalam peningkatan mutu, efisiensi, dan kemudahan akses bagi peserta JKN.
Ia juga menegaskan bahwa kesehatan masyarakat tidak boleh terabaikan.
“Dari tren pembiayaan di IGD, pada 2021 peserta JKN masih sekitar 70%, dan saat ini telah mendekati 90%. Sementara itu, pada layanan rawat inap, dari 74% pada 2021 kini meningkat menjadi hampir 93%. Kondisi ini menunjukkan peran BPJS Kesehatan yang sangat besar dalam pelayanan di RS Bina Sehat. Kami berkomitmen untuk tidak mempersulit peserta dan memastikan pelayanan diberikan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. Harapannya, semakin banyak masyarakat yang dapat memanfaatkan Program JKN untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sehat,” tutur dr. Faida.
Reporter: Zainul Hasan



