Connect with us
Advertisement

PERISTIWA

Gerebek UMKM Ramadan 1445 H Merangin, Ini Respons Warga

Published

on

Dr Hj Indria Mayesti Mukti, saat bagi-bagi takjil buka puasa. (DETAIL/ist)

DETAIL.ID, Merangin – Kegiatan Gerebek UMKM Ramadan 1445 H Merangin mendapat respons luar biasa dari masyarakat. Kegiatan yang berlangsung selama tujuh hari dari 18 – 24 Maret 2024 tersebut dirasakan benar-benar sangat membantu masyarakat.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Senin,18 Maret 2024 Launching Kegiatan Grebek UMKM Ramadhan 1445 H dibuka Pj Bupati Merangin H Multi, dihadiri Asisten I Setda Merangin, Ketua TP PKK Merangin Dr Hj Indria Mayesti Mukti dan diikuti Organisasi Wanita/Komunitas yang tergabung dalam tim Grebek UMKM Ramadan 1445 H.

Hampir setiap hari, selalu mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat Kabupaten Merangin. Apalagi kegiatan itu tidak hanya dilakukan di satu titik, tapi menyebar ke berbagai penjuru Kota Bangko.

“Dalam kondisi ekonomi yang serba sulit ini, terlebih bulan puasa kegiatan Gerebek UMKM Ramadan itu sangat membantu kami,” ujar Jaenab, ibu beranak satu yang sudah dua tahun ditinggal meninggal suaminya.

Pembagian Takjil dan Sembako ke Panti Asuhan Muhammadiyah di Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan, penanggung jawab kegiatan PKK Kabupaten Merangin, Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Merangin, Gerakan Cinta Sedekah, IBI dan AISIYAH.

Sedangkan pada Rabu, 20 Maret 2024 dilakukan pembagian nasi kotak dan takjil ke keluarga pasien di Rumah Sakit Umum Kolonel Abundjani Bangko. Turut membagi takjil itu, Pj Bupati Merangin, Kapolres Merangin, Dandim 0420 Sarko, Ketua TP PKK Kabupaten Merangin serta Organisasi Wanita dan Komunitas yang ada di Tim Grebek UMKM Ramadan 1445 H/2024 M.

Selanjutnya dilakukan Pembagian Nasi Kotak ke Penghafal Al-Qur’an dan Jompo di Pondok Pesantren Syeikh Maulana Qori Desa Titian Teras Kecamatan Batang Masumai, penanggung jawab TP PKK Kabupaten Merangin, HARPI Melati Merangin, ABM dan Ikatan Keluarga Minang Merangin.

Tidak hanya itu saja, kegiatan yang sama di Panti Asuhan Raju Sungai Ulak, penanggung jawab Muslimat NU, Fatayyat NU, PPA, IPHI , MAP. Kegiatan ini mendapat respons luar biasa dari anak-anak panti asuhan.

Rencananya pada Sabtu, 23 Maret 2024 juga akan dilakukan pembagian Sembako kepada petugas kebersihan dan cleaning servis sebanyak 238 orang, penanggung jawab KPPI, BKMM, Bhayangkari dan Persit.

Pada hari terakhir kegiatan Minggu (24/3), rencananya juga akan dilakukan pembagian takjil di depan Kantor Lurah Pasar Atas, penanggungjawab IID, Aliansi Perempuan Merangin dan Badan Kontak Majelis Taklim.

“Kegiatan yang diharapkan menjadi agenda Tahunan Kabupaten Merangin tersebut, melibatkan sebanyak 26 organisasi wanita dan komunitas yang berada di Kabupaten Merangin. Bhayangkari Cabang Merangin, Persit Kck Cabang Xxvii Dim 0420/Sarko,” ucap Pj Bupati Merangin, Mukti Said.

Selain itu, ada Perisdew Merangin, Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Wilayah Merangin, Dharmayukti Karini Cabang Merangin, Dekranasda Kabupaten Merangin, Aisyiyah Merangin, Harpi Melati Merangin, Ppa Lc Bangko dan Akhwat Bergerak Merangin.

Tidak hanya itu juga ada, DWP Dinas Kominfo Merangin, Ikatan Keluarga Minang Merangin, Majlis Ta’lim Perempuan Iphi Merangin, Gerakan Cinta Sedekah Merangin, Paguyuban Keluarga Jawa Merangin, Aliansi Perempuan Merangin, Lidi Merangin, DWP Dinas Parpora Merangin.

Juga terlibat pada kegiatan Gebek UMKM Ramadan 1445 H itu, Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Merangin, Bundo Kanduang Mm, Ikatan Bidan Indonesia, HPMJ Merangin, Muslimat NU, Herbal Mayopo, BKMT Merangin, DWP Dinas PUPR Merangin.

Dan tujuan kegiatan Grebek UMKM Ramadan 1445 H/2024 M, pertama mengisi kegiatan Ramadan dengan berbagi rezeki kepada sesama umat yang menjalankan puasa.

“Berbagai rezeki itu terutama untuk para pelaku UMKM, Santri Penghafal Al Qur’an, Jompo, Anak Yatim, Dhuafa dan Masyarakat Merangin yang menjalankan ibadah,” ujar Pj Bupati Merangin.

Ketua TP PKK Merangin Dr Hj Indria Mayesti Mukti menambahkan, kegiatan Grebek UMKM Ramadhan itu juga untuk menjalin silaturahmi TP PKK Kabupaten Merangin bersama istri Forkopimda, Organisasi Wanita dan Komunitas di Kabupaten Merangin.

“Sumber dana/donasi yang diperoleh dalam kegiatan Grebek UMKM Ramadan 1445 H / 2024 M, berasal dari donatur, baik dari TP PKK dan Organisasi Wanita serta Komunitas yang tergabung dalam kegiatan, maupun diluar kegiatan yang sifatnya tidak mengikat,” kata Dr Hj Indria Mayesti Mukti.

Reporter: Daryanto

Advertisement

PERISTIWA

‎KSBSI Jambi Dorong Revisi Aturan Pengupahan, Pesangon, Outsourcing Hingga Jaminan Hari Tua

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Provinsi Jambi menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) di Wiltop Hotel, Jambi, pada 29–30 September 2026. Dalam kegiatan tersebut, KSBSI mengevaluasi program kerja setahun terakhir sekaligus merumuskan sejumlah agenda perjuangan buruh untuk tahun mendatang.
‎
‎Korwil KSBSI Provinsi Jambi, Roida Pane mengatakan salah satu pembahasan utama dalam Rakerwil tersebut adalah penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang saat ini tengah digodok di DPR RI.
‎
‎Roida menyebut KSBSI Jambi telah menyampaikan sejumlah aspirasi lewat Dewan Eksekutif Nasional (DEN KSBSI). Dimana draf usulan dari pucuk organisasi tersebut juga telah disampaikan pada Komisi IX DPR RI.
‎
‎”Kita percayakan rancangan undang-undang ini ke pusat, sesuai dengan apa yang kita usulkan. Kita dari Jambi juga sudah ada usulan ke Komisi IX terkait itu,” ujar Roida.
‎
‎Ia menjelaskan, terdapat sejumlah isu lainnya soal ketenagakerjaan yang menjadi perhatian KSBSI, di antaranya sistem pengupahan, pesangon, outsourcing, dan pekerja kontrak.
‎
‎Terkait pengupahan, KSBSI berharap penetapan upah minimum kembali mengacu pada kebutuhan hidup layak (KHL), inflasi, dan pertumbuhan ekonomi sesuai formula yang diusulkan organisasi buruh tersebut.
‎
‎Sementara mengenai pesangon, KSBSI menginginkan ketentuan pembayaran pesangon bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dikembalikan seperti pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
‎
‎”Untuk pesangon, harapan kita dikembalikan ke UU Nomor 13 Tahun 2003,” katanya.
‎
‎Selain itu, KSBSI juga meminta pengaturan outsourcing diperjelas, terutama mengenai jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan dan pekerjaan yang harus tetap dikerjakan oleh pekerja perusahaan.
‎
‎Menurut Roida, outsourcing tidak perlu dihapuskan sepenuhnya karena terdapat pekerjaan tertentu yang memang tidak menunjang langsung proses produksi. Namun, pelaksanaannya harus memiliki batasan yang tegas.
‎
‎Hal serupa juga disampaikan terkait sistem kerja kontrak. KSBSI meminta agar pekerja kontrak hanya diterapkan pada pekerjaan yang bersifat sementara, bukan pekerjaan yang berlangsung terus-menerus.
‎
‎Dalam Rakerwil tersebut, KSBSI Jambi turut mendorong penguatan penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan melalui pembentukan atau pelibatan desk ketenagakerjaan di lingkup Polri.
‎
‎Roida menilai pengawasan ketenagakerjaan selama ini masih menghadapi kendala karena keterbatasan kemampuan pengawas Dinas Ketenagakerjaan dalam menjangkau seluruh perusahaan.
‎
‎”Kita melihat pengawasan selama ini dilakukan oleh dinas tenaga kerja, tetapi menurut kami belum berjalan efektif karena keterbatasan dalam mengawasi semua perusahaan,” ujarnya.
‎
‎Isu lainnya yang turut diperjuangkan adalah pemotongan pajak atas pencairan dana jaminan hari tua dan uang pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan. KSBSI menilai pemotongan tersebut perlu dievaluasi karena pekerja telah memenuhi kewajiban perpajakan dari penghasilan mereka selama masa kerja.
‎
‎Roida berharap pemerintah mengkaji kembali ketentuan perpajakan tersebut agar pencairan manfaat jaminan hari tua dan pensiun tidak semakin mengurangi hak pekerja.
‎
‎Rakerwil KSBSI Provinsi Jambi ini turut dihadiri sejumlah narasumber, di antaranya Sekretaris Jenderal KSBSI sekaligus Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Dedi Hardianto, jajaran BPJS Ketenagakerjaan Jambi, serta unsur Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi.
‎
‎Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading

PERISTIWA

Asap Pekat! Batik Air Gagal Landing di Bandara Jambi, Penerbangan Lain Delay

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Jarak pandang yang berada di bawah batas normal bikin pesawat Batik Air ID 6804 asal Jakarta, gagal mendarat di Bandara Sultan Thaha Saifuddin, Jambi pada Rabu pagi, 30 September 2026.
‎
‎”Pesawat Batik Air ID 6804 sebelumnya terbang dari Jakarta menuju Jambi gagal landing akibat pekatnya kabut asap sehingga tidak memungkinkan buat landing,” kata Executive General Manager (EGM) Bandara Sultan Thaha Jambi, Ardon Marbun, Rabu, 30 September 2026.
‎
‎Ardon bipang pesawat Batik Air ID 6804 rute Jakarta-Jambi itu tidak dapat melanjutkan proses pendaratan karena jarak pandang (visibility) berada di bawah ambang batas. Kondisi tersebut, kata Ardon, menjadi perhatian penting oleh pihak maskapai untuk keselamatan penumpang.
‎
‎”Jadi kondisi visibility di sekitar Bandara Sultan Thaha tidak memungkinkan pesawat melakukan pendaratan. Kabut asap pagi ini cukup pekat. Jarak pandang di sekitar bandara berada di bawah 1.000 meter,” ujarnya.
‎
‎Bahkan, sebelum kembali terbang ke Bandara Jakarat, pesawat Batik Air itu juga sempat berputar di langit Jambi hingga kemudian ke Jakarta.
‎
‎Ardon mengatakan pihak bandara masih memantau perkembangan kondisi udara dan jarak pandang. Hingga sore hari kondisi visibility belum menunjukkan perbaikan yang signifikan.
‎
‎”Untuk sementara kondisi udara masih kurang bagus. Kita masih melihat perkembangan visibility-nya,” katanya.
‎
‎Tak hanya Batik Air, kabut asap juga berdampak terhadap penerbangan maskapai lainnya. Garuda Indonesia dan Citilink masih mengalami delay dari Jakarta menuju Jambi.
‎
‎Kedua maskapai tersebut masih menunggu kondisi jarak pandang di Bandara Sultan Thaha memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan sebelum diberangkatkan menuju Jambi.
‎
‎Adapun sejauh ini, Karhutla Jambi Tembus 4123 Hektare, kabut asap yang kembali pekat ini terjadi di tengah masih berlangsungnya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi.

‎Berdasarkan laporan situasi Karhutla Provinsi Jambi per 29 September 2026 pukul 19.00 WIB, luas lahan terbakar sejak 1 Januari mencapai 4.123,84 hektare. Pada periode tersebut juga tercatat 177 hotspot, dengan total hotspot sepanjang 2026 mencapai 10.742 titik.

Reporter: Juan Ambarita 

Continue Reading

LINGKUNGAN

Karhutla Jambi Capai 4.123 Hektare, Sekolah Kembali Diliburkan dan OMC Dimulai 1 Oktober

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi masih terus meluas. Satgas Karhutla Provinsi Jambi mencatat hingga 29 September 2026, total luas lahan yang terbakar mencapai 4.123,84 hektare. Kondisi tersebut turut berdampak pada kualitas udara yang bergerak pada kategori tidak sehat.
‎
‎Gubernur Jambi Al Haris mengatakan, saat ini titik api aktif terbanyak berada di wilayah Kabupaten Tanjungjabung Timur, wilayah Taman Nasional Berbak Sembilang (TNBS). Dimana tercatat 7 titik api masih dalam proses pemadaman.

‎”Untuk udara hari ini memang agak tinggi, termasuk tidak sehat. Tadi ada 200-an (kualitas udara),” kata Al Haris usai rapat Satgas Karhutla pada Rabu, 30 September 2026.
‎
‎Sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap, pemerintah meliburkan sementara seluruh sekolah sambil menunggu kondisi cuaca membaik. Al Haris menyebut, hujan yang turun di wilayah Tanjungjabung Timur diharapkan dapat membantu mengurangi dampak asap yang bergerak ke arah barat, termasuk Kota Jambi.
‎
‎”Kita lihat hujan di Tanjungjabung Timur dan itu luar biasa dampaknya, karena asapnya bergerak ke arah barat, Kota Jambi,” ujarnya.
‎
‎Selain mengandalkan hujan, Pemerintah Provinsi Jambi juga merencanakan operasi modifikasi cuaca (OMC) mulai 1 hingga 4 Oktober 2026. Upaya pemadaman melalui udara menggunakan helikopter water bombing juga akan dilakukan apabila visibility atau jarak pandang sudah memungkinkan.
‎
‎Terkait sumber kabut asap, Al Haris menyebut terdapat sejumlah titik kebakaran yang teridentifikasi di beberapa wilayah, di antaranya Rasau dan kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang di Tanjungjabung Timur, serta Muarojambi.
‎
‎”Yang jelas ada kabut yang sumbernya dari karhutla,” katanya.
‎
‎Sementara itu, berdasarkan rekapitulasi luas lahan terbakar sejak 1 Januari hingga 29 September 2026, Kabupaten Batanghari mencatat luasan terbesar dengan 1240,79 hektare.
‎
‎Disusul Tanjungjabung Timur seluas 659,18 hektare, Muarojambi 577,71 hektare, Sarolangun 508,55 hektare, Tebo 403,76 hektare, Tanjungjabung Barat 639,55 hektare, Bungo 67 hektare, Merangin 17,30 hektare, dan Kota Jambi 10 hektare.
‎
‎Sementara itu, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh tercatat belum memiliki luasan lahan terbakar dalam rekapitulasi tersebut.
‎
‎Di sisi lain, Komandan Korem Brigjen TNI M Yamin menyampaikan bahwa personel gabungan terus disiagakan untuk menangani kebakaran. Sebanyak 20 personel beserta peralatan telah ditambahkan pada hari sebelumnya untuk mendukung operasi di lapangan.
‎
‎Al Haris memastikan seluruh unsur Satgas Karhutla tetap bersiaga dan personel telah dikerahkan ke titik-titik kebakaran untuk melakukan penanganan.
‎
‎Pemerintah berharap langkah pemadaman darat, dukungan operasi udara, serta modifikasi cuaca dapat membantu mengendalikan kebakaran dan mengurangi dampak kabut asap di wilayah Jambi.

Reporter: Juan Ambarita 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs