PERISTIWA
Gerebek UMKM Ramadan 1445 H Merangin, Ini Respons Warga
DETAIL.ID, Merangin – Kegiatan Gerebek UMKM Ramadan 1445 H Merangin mendapat respons luar biasa dari masyarakat. Kegiatan yang berlangsung selama tujuh hari dari 18 – 24 Maret 2024 tersebut dirasakan benar-benar sangat membantu masyarakat.
Kegiatan yang dilaksanakan pada Senin,18 Maret 2024 Launching Kegiatan Grebek UMKM Ramadhan 1445 H dibuka Pj Bupati Merangin H Multi, dihadiri Asisten I Setda Merangin, Ketua TP PKK Merangin Dr Hj Indria Mayesti Mukti dan diikuti Organisasi Wanita/Komunitas yang tergabung dalam tim Grebek UMKM Ramadan 1445 H.
Hampir setiap hari, selalu mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat Kabupaten Merangin. Apalagi kegiatan itu tidak hanya dilakukan di satu titik, tapi menyebar ke berbagai penjuru Kota Bangko.
“Dalam kondisi ekonomi yang serba sulit ini, terlebih bulan puasa kegiatan Gerebek UMKM Ramadan itu sangat membantu kami,” ujar Jaenab, ibu beranak satu yang sudah dua tahun ditinggal meninggal suaminya.
Pembagian Takjil dan Sembako ke Panti Asuhan Muhammadiyah di Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan, penanggung jawab kegiatan PKK Kabupaten Merangin, Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Merangin, Gerakan Cinta Sedekah, IBI dan AISIYAH.
Sedangkan pada Rabu, 20 Maret 2024 dilakukan pembagian nasi kotak dan takjil ke keluarga pasien di Rumah Sakit Umum Kolonel Abundjani Bangko. Turut membagi takjil itu, Pj Bupati Merangin, Kapolres Merangin, Dandim 0420 Sarko, Ketua TP PKK Kabupaten Merangin serta Organisasi Wanita dan Komunitas yang ada di Tim Grebek UMKM Ramadan 1445 H/2024 M.
Selanjutnya dilakukan Pembagian Nasi Kotak ke Penghafal Al-Qur’an dan Jompo di Pondok Pesantren Syeikh Maulana Qori Desa Titian Teras Kecamatan Batang Masumai, penanggung jawab TP PKK Kabupaten Merangin, HARPI Melati Merangin, ABM dan Ikatan Keluarga Minang Merangin.
Tidak hanya itu saja, kegiatan yang sama di Panti Asuhan Raju Sungai Ulak, penanggung jawab Muslimat NU, Fatayyat NU, PPA, IPHI , MAP. Kegiatan ini mendapat respons luar biasa dari anak-anak panti asuhan.
Rencananya pada Sabtu, 23 Maret 2024 juga akan dilakukan pembagian Sembako kepada petugas kebersihan dan cleaning servis sebanyak 238 orang, penanggung jawab KPPI, BKMM, Bhayangkari dan Persit.
Pada hari terakhir kegiatan Minggu (24/3), rencananya juga akan dilakukan pembagian takjil di depan Kantor Lurah Pasar Atas, penanggungjawab IID, Aliansi Perempuan Merangin dan Badan Kontak Majelis Taklim.
“Kegiatan yang diharapkan menjadi agenda Tahunan Kabupaten Merangin tersebut, melibatkan sebanyak 26 organisasi wanita dan komunitas yang berada di Kabupaten Merangin. Bhayangkari Cabang Merangin, Persit Kck Cabang Xxvii Dim 0420/Sarko,” ucap Pj Bupati Merangin, Mukti Said.
Selain itu, ada Perisdew Merangin, Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Wilayah Merangin, Dharmayukti Karini Cabang Merangin, Dekranasda Kabupaten Merangin, Aisyiyah Merangin, Harpi Melati Merangin, Ppa Lc Bangko dan Akhwat Bergerak Merangin.
Tidak hanya itu juga ada, DWP Dinas Kominfo Merangin, Ikatan Keluarga Minang Merangin, Majlis Ta’lim Perempuan Iphi Merangin, Gerakan Cinta Sedekah Merangin, Paguyuban Keluarga Jawa Merangin, Aliansi Perempuan Merangin, Lidi Merangin, DWP Dinas Parpora Merangin.
Juga terlibat pada kegiatan Gebek UMKM Ramadan 1445 H itu, Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Merangin, Bundo Kanduang Mm, Ikatan Bidan Indonesia, HPMJ Merangin, Muslimat NU, Herbal Mayopo, BKMT Merangin, DWP Dinas PUPR Merangin.
Dan tujuan kegiatan Grebek UMKM Ramadan 1445 H/2024 M, pertama mengisi kegiatan Ramadan dengan berbagi rezeki kepada sesama umat yang menjalankan puasa.
“Berbagai rezeki itu terutama untuk para pelaku UMKM, Santri Penghafal Al Qur’an, Jompo, Anak Yatim, Dhuafa dan Masyarakat Merangin yang menjalankan ibadah,” ujar Pj Bupati Merangin.
Ketua TP PKK Merangin Dr Hj Indria Mayesti Mukti menambahkan, kegiatan Grebek UMKM Ramadhan itu juga untuk menjalin silaturahmi TP PKK Kabupaten Merangin bersama istri Forkopimda, Organisasi Wanita dan Komunitas di Kabupaten Merangin.
“Sumber dana/donasi yang diperoleh dalam kegiatan Grebek UMKM Ramadan 1445 H / 2024 M, berasal dari donatur, baik dari TP PKK dan Organisasi Wanita serta Komunitas yang tergabung dalam kegiatan, maupun diluar kegiatan yang sifatnya tidak mengikat,” kata Dr Hj Indria Mayesti Mukti.
Reporter: Daryanto
DETAIL.ID, Tebo – Aktivitas pengalihan alur sungai di lahan milik Setiardi alias Bagong di Desa Sido Rukun, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, terus menuai sorotan. Kali ini, giliran DPP Lembaga Pemantau Penyelamat Lingkungan Hidup (LP2LH), Hary Irawan yang angkat bicara.
Ketua DPP LP2LH, Hary Irawan menegaskan, pihaknya telah melakukan investigasi terkait dugaan pengalihan alur sungai tersebut. Hasilnya ditemukan indikasi kuat adanya perubahan fisik aliran sungai di lokasi dimaksud.
”Kami melakukan penelusuran melalui aplikasi digital berbasis geospasial. Dari situ kami mendapatkan titik koordinat yang menguatkan bahwa aktivitas pengalihan alur sungai memang terjadi di lokasi tersebut,” ujar pria yang akrab disapa Wawan tersebut, Kamis 9 April 2026.
Berdasarkan data yang dihimpun, LP2LH menyimpulkan telah terjadi perubahan signifikan pada alur sungai. Sebelum aktivitas berlangsung, aliran sungai disebut mengarah ke kanan, namun kini telah dialihkan ke sisi kiri.
”Perubahan ini menunjukkan adanya modifikasi fisik yang cukup signifikan, baik sebelum maupun setelah aktivitas dilakukan,” kata Wawan.
Atas temuan tersebut, LP2LH menilai aktivitas itu berpotensi melanggar sejumlah regulasi. Di antaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, khususnya Pasal 25 dan Pasal 36, dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 71.
Selain itu, dugaan pelanggaran juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terutama Pasal 67 dan 68 serta Pasal 69, dengan ancaman pidana pada Pasal 98 ayat (1).
Sebagai langkah lanjutan, LP2LH berencana melayangkan surat somasi kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tebo. Somasi tersebut ditujukan untuk mempertanyakan tindak lanjut pemerintah daerah yang dinilai belum jelas.
”Dalam waktu dekat kami akan menyurati DLH Tebo. Ini sebagai bentuk pertanyaan atas penanganan yang terkesan mandek terhadap kasus ini,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran aktif seluruh pihak, terutama pemerintah, dalam merespons persoalan lingkungan. Menurutnya, jika dibiarkan, kondisi ini dapat menurunkan kepercayaan publik.
”Kita harus mengingatkan pemerintah agar tidak membiarkan persoalan ini menjadi liar di tengah masyarakat. Jika tidak ditangani serius, kepercayaan publik bisa menurun,” katanya.
Reporter: Juan Ambarita
PERISTIWA
Guru di SMP 7 Kota Jambi Diduga Keracunan Usai Makan MBG, Pihak BGN Hingga SPPG Enggan Berkomentar
DETAIL.ID, Jambi – Pelaksanaan program MBG kembali mengalami insiden di Jambi. Kali ini 3 orang guru SMP Negeri 7 Kota Jambi diduga mengalami keracunan usai menyantap menu MBG yang bakal dibagikan pada para siswa pada Kamis pagi, 9 April 2026.
Hal ini menambah panjang daftar insiden usai mencicipi MBG. Ketiga guru tersebut kemudian langsung dilarikan ke RSUD Raden Mattaher usai mengalami berbagai gejala usai menyantap menu MBG.
Terkait hal ini, Wadir Pelayanan Anton Tri Hartanto menyampaikan bahwa ketiga pasien mengalami gejala serupa. Setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan di IGD, satu per satu diperbolehkan pulang untuk rawat jalan.
”Terdapat gangguan saluran pencernaan. Ada gejala mual muntah. Kita periksa pasien, kondisi tensi, nadi, pernafasan suhu lain-lain normal. Kita observasi di IGD, kondisi stabil sekarang pasien diperbolehkan pulang, ke depan berobat jalan,” ujar Anton pada Kamis malam, 9 April 2026.
Sementara itu, sosok pria yang mengaku sebagai Kepala SPPG terkesan menghalangi ketika keluarga pasien hendak dikonfirmasi. “Enggak usah, Enggak usah. Saya Kepala SPPG,” ujarnya.
Kepala SPPG tersebut pun terkesan enggan buat dikonfirmasi. Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Kanreg BGN Provinsi Jambi, Adityo Wirapranata. Dikonfirmasi lewat WhatsApp perihal insiden di SMP 7 Kota Jambi pasca menyantap MBG, Adityo memilih untuk tidak merespons.
Di sisi lain, Kepala Sekolah SMP 7 Kota Jambi, Erdalina belum dapat memastikan bahwa 3 guru tersebut keracunan karena mengonsumsi MBG. Karena menurutnya, dari siswa-siswa yang mengonsumsi MBG, orang tuanya tidak ada melapor jika anaknya mengalami gejala.
”Mereka tester, ada 10 orang guru itu. Setelah sekian jam baru mereka mual muntah, yang 2 orang. Yang lainnya enggak,” katanya.
Selanjutnya, MBG dibagikan untuk dikonsumsi pada 26 orang siswa usai ujian TKA sesi 1. Kata Erdalina, hanya mereka berdua yang mengalami gejala. Sementara 1 orang guru lainnya disebut pusing lantaran kelelahan mengurus kedua rekannya.
Namun karena kejadian tersebut, MBG tidak dibagikan secara menyeluruh pada siswa-siswa lain. Namun Kepsek SMP 7 tersebut kembali menekankan bahwa hingga sore hari tadi, tidak ada laporan keracunan dari orangtua siswa.
”Takutnya kalau memang keracunan. Keracunan yang lain, jadi yang sesi 1 keluar ujian itu yang dapat. Jam 8 mereka makan, jam 10-an mereka ini (mual muntah),” katanya.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Jambi – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jambi dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Senin, 6 April 2026. Kritik itu disampaikan dalam agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jambi Tahun Anggaran 2025.
Dalam rapat tersebut, Fraksi PPP menyoroti dua persoalan utama yang dinilai belum tuntas, yakni polemik perizinan stockpile batu bara serta lemahnya pengawasan terhadap perusahaan tambang.
Ketua Fraksi PPP, M Mahdan menyampaikan, konflik terkait rencana pembangunan stockpile dan jalan khusus batu bara oleh PT Anugrah Sukses (SAS) masih menuai penolakan masyarakat. Proyek tersebut bahkan mendapat sorotan dari anggota DPRD Kota Jambi karena diduga bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
”Lokasi yang direncanakan seharusnya diperuntukkan bagi sektor pertanian, namun justru dialihkan menjadi kawasan stockpile. Kami meminta penjelasan konkret terkait penyelesaian persoalan ini,” ujar Mahdan, saat membacakan pandangan Fraksi.
Selain itu, Fraksi PPP juga menyinggung sanksi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) terhadap 11 perusahaan tambang batu bara di Jambi.
Sanksi diberikan karena perusahaan-perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban jaminan reklamasi dan pascatambang hingga tahun 2025.
PPP menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap kepatuhan perizinan, khususnya di sektor lingkungan.
”Ini menjadi bukti bahwa fungsi pengawasan di daerah belum berjalan optimal. Dampaknya bukan hanya pada aspek administrasi, tetapi juga berpotensi merusak lingkungan dalam jangka panjang,” katanya.
Fraksi PPP pun mendesak Pemerintah Provinsi Jambi untuk segera mengambil langkah tegas dan transparan terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar, sekaligus memastikan perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat tetap menjadi prioritas.
Rapat Paripurna ini diharapkan menjadi momentum evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki kinerja, khususnya dalam menyeimbangkan kepentingan investasi sektor pertambangan dengan keberlanjutan lingkungan serta kepatuhan terhadap tata ruang.
Reporter: Juan Ambarita
Bupati M. Syukur Jadi Saksi, Ahli Waris M. Yani Terima Santunan BPJS Rp 311,5 Juta
LKPJ Bupati T.A 2025 Diwarnai Catatan, Bupati M. Syukur: Ini Bahan Evaluasi Pembangunan
Gus Fawait Berharap Estafet Kepemimpinan Fatmawati Bawa Perubahan Positif di DPRD Jember
Pelangsiran Solar Subsidi di SPBU Bungo Terbongkar, Petugas dan Pelangsir Ditangkap Polisi
Sekda Zulhifni Pimpin Rapat Pembentukan Satgas Angkutan Batu Bara
Diduga Ada Praktik Pungli Dalam Pengurusan Paspor di Kerinci, Kader HMI Desak Evaluasi Hingga Copot Pimpinan
Dorong Kemandirian Ekonomi Jember, PTPN I Regional 5 Kucurkan Bantuan Rp 30,43 Miliar
Penerima Bantuan Pangan Jember Terendah di Jatim, Indikasi Kemiskinan Menurun
Efisiensi Energi, Ditjen Imigrasi Mulai Berlakukan WFH Tiap Jumat Tanpa Ganggu Layanan Publik
Pengalihan Alur Sungai di Tebo Terus Jadi Sorotan, LP2LH Segera Somasi Dinas LH
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
Demi Mempersiapkan Pemimpin Pelayan Masa Depan, SMA Kolese De Britto Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Siswa Baru
Panca Wijaya Akbar Lantik 8 Eselon II Pemkab Ogan Ilir
Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032
Pembangunan Stockpile Batu Bara dan Penolakan Warga: Ujian Serius Bagi Pemerintah
Tutorial Perampasan Aset Ditutorialkan Rakyat di Rumah Uya Kuya
