PERISTIWA
PT FPIL Mau Bikin Pos Jaga di Lahan Konflik, Masyarakat Sumber Jaya Menolak
DETAIL.ID, Jambi – Alur cerita konflik agraria tak berujung antara masyarakat Desa Sumber Jaya, Kumpeh Ulu, dengan perusahaan perkebunan sawit PT Fajar Pematang Indah Lestari (FPIL) memasuki halaman baru.
Kemarin, giliran perusahaan didampingi personel kepolisian dari Polres Muarojambi mendatangi areal lahan yang sedang berkonflik itu.
Informasi yang dihimpun, kurang lebih 50 personel kepolisian itu melakukan pengamanan pada lokasi dimana PT FPIL hendak membuat pos jaga. Masyarakat Sumber Jaya yang tergabung dalam Serikat Tani Kumpeh (STK) pun jelas menolak.
“Karna bikinnya di lokasi Sumber Jaya yang sedang berkonflik dengan perusahaan FPIL,” kata Wakil Ketua STK Misdar, Kamis 18 April 2024.
Respon penolakan masyarakat pun membuat pembangunan pos jaga milik perusahaan itu batal. Sebagian personel menarik diri, namun sebagiannya lagi disebut-sebut masih tetap memantau perkembangan di lokasi. Masyarakat pun bersikap sama, kedua belah pihak kini saling berjaga.
“Mereka menarik pasukan nya kembali. Tapi kalau untuk sekarang mobil Sabara kepolisian masih depan kantor perusahaan dan beberapa mobil kecil dari pihak Polres. Dan untuk masyarakat masih berjaga di lokasi yang berkonflik,” ujar Misdar.
Masyarakat Sumber Jaya pun kini hanya bisa berharap, pemerintah berpihak pada masyarakat sehingga konflik agraria yang sudah bertahun-tahun ini dapat segera diselesaikan.
“Kembalikan pada kami tanah adat Desa Sumber Jaya, harapan kami pemerintah itu berpihak kepada kami masyarakat, bukan berpihak kepada perusahaan,” ujarnya.
Sementara itu beredar informasi bahwa hingga saat ini PT FPIL sebenarnya tidak memiliki HGU di wilayah desa Sumber Jaya padahal setiap perusahaan perkebunan wajib memiliki sertifikat HGU sebagai bukti legalitas bagi perusahaan untuk menguasai tanah.
Namun hal ini dibantah oleh PT FPIL lewat humasnya Endriko Siregar. Menurut dia pernyataan itu tak benar. Klaim Endriko pun menyebutkan bahwa FPIL punya HGU.
“Ada HGU. Yang pasti di pengadilan sudah inkrah, berdasarkan Undang Undang Perkebunan. Makanya Bausni masuk penjara,” katanya.
Lalu sampai kapan eskalasi konflik antara masyarakat Desa Sumber Jaya khususnya Serikat Tani Kumpeh dan PT Fajar Pematang Indah Lestari (FPIL) berlarut-larut? Tak ada yang bisa memastikannya.
Reporter: Juan Ambarita
PERISTIWA
Al Haris: Bank Jambi Bertanggung Jawab Sepenuhnya, Kami Sebagai Pemegang Saham Juga Bertanggung Jawab
DETAIL.ID, Jambi – Gubernur Jambi, Al Haris mengatakan gangguan sistem yang terjadi di Bank Jambi disebabkan oleh insiden siber. Hal itu disampaikannya usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Jambi bersama para pemegang saham pada Rabu malam, 25 Februari 2026.
Menurut Al Haris, insiden tersebut langsung ditangani oleh lembaga keuangan macam Bank Indonesia, OJK, serta melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kepolisian.
”Karena ini insiden siber, Bank Indonesia langsung mengambil alih penanganan bersama PPATK dan kepolisian. Tentu ini sedikit banyak mengganggu layanan ATM kita,” ujar Al Haris.
Ia menjelaskan, untuk sementara waktu layanan ATM dan mobile banking Bank Jambi masih diblokir atas arahan Bank Indonesia. Langkah itu dilakukan guna mendukung proses audit forensik yang tengah berjalan.
”Audit forensik sedang dilakukan untuk melihat apakah ada keterlibatan pihak luar dan ke mana arah aliran keuangan tersebut. Karena itu sementara dibekukan dulu. Kalau dibuka, dikhawatirkan bisa memudahkan pihak-pihak tertentu,” katanya.
Meski demikian, Al Haris memastikan transaksi perbankan di kantor cabang tetap berjalan normal. Nasabah masih dapat melakukan penarikan dana secara langsung di kantor Bank Jambi.
”Alhamdulillah, untuk transaksi berikutnya tidak ada masalah. Gaji ASN juga tidak ada kendala. Hanya saja sementara belum bisa menarik melalui ATM,” katanya.
Ia menyebutkan, Pemerintah Provinsi Jambi selaku pemegang saham terus berkomunikasi dengan Bank Indonesia agar pemblokiran layanan elektronik dapat segera dibuka, setelah proses audit forensik dinyatakan tuntas.
Terkait kemungkinan kegagalan sistem atau keterlibatan orang dalam, Al Haris mengatakan pihaknya masih menunggu hasil audit forensik.
”Kita belum bisa menyimpulkan. Semua masih menunggu hasil audit. Yang jelas, ini kejahatan siber yang sifatnya extraordinary crime dan bisa terjadi di bank mana pun,” ujarnya.
Soal jumlah dan total kerugian, Al Haris menegaskan pihak bank yang akan menyampaikan secara resmi. Namun ia memastikan Bank Jambi bertanggung jawab penuh terhadap dana nasabah.
”Intinya Bank Jambi bertanggung jawab sepenuhnya. Kami sebagai pemegang saham juga akan bertanggung jawab terhadap nasabah,” katanya.
Reporter: Juan Ambarita
PERISTIWA
Konsisten Berdayakan SAD, PT SAL Tunjukkan Peran Dunia Usaha Dukung Pembangunan Berkelanjutan di Jambi
DETAIL.ID, Jambi – Anak usaha PT Astra Agro Lestari Tbk, yakni PT Sari Aditya Loka (SAL), menegaskan komitmennya dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan pemerintah daerah melalui berbagai program sosial, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan di Provinsi Jambi.
Asisten Sustainability PT SAL, Slamet Riyadi mengatakan, sepanjang 2025 perusahaan secara konsisten menjalankan program kesehatan berbasis masyarakat yang berkontribusi langsung terhadap pencegahan dan penurunan stunting.
“Upaya kami itu mendapat apresiasi pemerintah daerah, termasuk penghargaan dari Kabupaten Merangin serta piagam Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) dari BKKBN Provinsi Jambi pada Desember 2025,” ujar Slamet pada Senin, 23 Februari 2026.
Momentum ini sejalan dengan arahan Gubernur Jambi, Al Haris yang menegaskan, penurunan stunting memerlukan kolaborasi lintas sektor, tidak hanya kesehatan tetapi juga pendidikan, ekonomi, sosial, pertanian, hingga infrastruktur. Dunia usaha dinilai memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
Melalui program Astra Sehat, PT SAL membina 35 posyandu di wilayah ring 1 operasional dan enam posyandu khusus komunitas Suku Anak Dalam (SAD). Program ini mencakup pemberian makanan tambahan, pelatihan kader, dukungan fasilitas kesehatan, layanan pengobatan, hingga rujukan pasien.
Bersama puskesmas setempat, perusahaan juga mengoperasikan layanan kesehatan keliling yang menjangkau 241 kepala keluarga serta menyediakan ambulans khusus bagi masyarakat SAD, sehingga akses layanan kesehatan dasar dapat menjangkau kelompok rentan di wilayah terpencil.
Di sektor pendidikan, hingga tahun 2025, PT SAL membina 13 sekolah di Merangin dan Kabupaten Sarolangun dengan total 412 siswa dan 16 tenaga pendidik. Perusahaan juga menyediakan Wisma Madu Rimbo sebagai fasilitas tempat tinggal bagi pelajar SAD dari jenjang SD hingga SMA.
Di wilayah ring 1, pembinaan mencakup 18 sekolah serta bantuan honor bagi 31 guru dari enam sekolah. Sementara di lingkungan internal, pengelolaan dua TK dan empat TPA mendukung pendidikan anak karyawan dengan total 70 siswa.
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan melalui pendekatan berbasis potensi lokal. Perusahaan menggelar kegiatan Suluh Rimbo bersama komunitas SAD di Desa Bukit Suban serta wilayah Kecamatan Tabir Selatan sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan.

Suku Anak Dalam saat belajar di alam. (ist)
PT SAL juga mengembangkan budi daya serai wangi bersama kelompok tani yang melibatkan masyarakat SAD dan warga desa setempat, lengkap dengan pendampingan teknis hingga pemanfaatan hasil panen. Di sektor perikanan, perusahaan mendorong budidaya ikan air tawar untuk memperkuat ketersediaan pangan sekaligus menambah sumber pendapatan masyarakat.
Pemberdayaan perempuan turut dilakukan melalui dukungan kepada dua Kelompok Wanita Tani di Desa Muara Delang dan Desa Sungai Sahut melalui peningkatan kapasitas kelompok dan pendampingan usaha produktif. Selain itu, perusahaan membina kelompok kerajinan komunitas SAD seperti Selambai, Bepayung, dan Grip yang memanfaatkan hasil hutan bukan kayu secara lestari.
Di bidang pertanian pangan, pembinaan budidaya padi dilakukan bersama Kelompok Tarib di wilayah ring 1 sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan desa.
Kontribusi perusahaan juga menyasar sektor lingkungan. Sepanjang tahun 2025, PT SAL menyalurkan 600 bibit pohon jengkol yang ditanam komunitas SAD di kawasan penyangga Taman Nasional Bukit Duabelas. Program ini diharapkan memberi manfaat ekonomi jangka panjang sekaligus menjaga kelestarian hutan.
Sebagai bentuk perlindungan sosial, perusahaan rutin menyalurkan bantuan Jaminan Hidup (JADUP) kepada 331 kepala keluarga komunitas SAD di wilayah ring 1 dalam bentuk paket sembako bulanan. Bantuan sosial juga diberikan kepada penyandang disabilitas di Merangin.
Program Pemberdayaan Pemanfaatan Maggot
Memasuki tahun 2026, program pemberdayaan terus berlanjut. Pada Januari lalu, perusahaan menyerahkan 5.000 bibit ikan lele kepada Kelompok Kerja Destana Desa Bukit Suban di Kecamatan Air Hitam untuk dikelola sebagai usaha perikanan produktif.
Program ini dirancang sebagai tahap awal pengembangan ekonomi desa berbasis budidaya terintegrasi. Sebelumnya, pendampingan serupa telah dilakukan kepada kelompok tani di Desa Muara Delang melalui sistem terpadu budi daya lele, ayam Kampung Unggul Balitbangtan (KUB), dan maggot Black Soldier Fly (BSF) sebagai pakan alternatif.
Pemanfaatan maggot dari limbah organik terbukti mampu menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan produktivitas. Sistem ini juga membuka peluang pendapatan tambahan bagi masyarakat melalui pengelolaan sampah organik, produksi pakan, hingga hasil ternak.
Slamet menegaskan bahwa rangkaian program tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan menjadikan kontribusi dunia usaha sebagai elemen integral pembangunan daerah.
“Perusahaan berharap kolaborasi yang telah berjalan baik antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dapat terus diperkuat demi mewujudkan pembangunan Jambi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak nyata,” ujarnya.
Melalui pendekatan terintegrasi yang mencakup kesehatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan, dan sosial, PT SAL menempatkan pemberdayaan masyarakat khususnya komunitas Suku Anak Dalam sebagai fondasi utama pembangunan berkelanjutan di wilayah operasionalnya.
Reporter: Daryanto
PERISTIWA
Empat Poin Penting yang Dibawa Bupati H M Syukur Setelah Bertemu Menteri Maruarar Sirait
DETAIL.ID, Jakarta – Ada empat poin penting yang diboyong Bupati H M Syukur ke Merangin, setelah bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait di Ruang Rapat Lantai 21 Wisma Mandiri Kebon Sirih Menteng Jakarta pada Senin, 23 Februari 2026.
Keempat poin tersebut, pertama Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga, dengan menggandeng PNM Mekaar, agar rumah yang direnovasi juga menjadi tempat usaha yang produktif.
Kedua, Penataan Kawasan Kumuh, berkomitmen mengubah kawasan kumuh menjadi pemukiman sehat. Ketiga, BSPS (Bedah Rumah): Memastikan semua kabupaten/kota di Jambi mendapatkan jatah program rumah swadaya.
“Sedangkan poin keempat, kita akan menyederhanakan subsidi rumah, dengan mempermudah akses KPR Tapak dan Rusun bagi masyarakat Kabupaten Merangin yang berpenghasilan rendah,” ujar Bupati.
Empat poin kebijakan tersebut jelas bupati, akan segera direalisasikan di Kabupaten Merangin, sehingga tidak ada lagi masyarakat Bumi Tali Undang Tambang Teliti yang kesulitan dalam mencicil rumah.
Terpisah, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, akan melakukan terobosan besar, untuk menuntaskan permasalahan perumahan masyarakat tersebut, termasuk masyarakat Kabupaten Merangin.
“Saya sudah membuat proposal untuk mengurangi bunga menjadi 5% bagi 16 juta nasabah, terutama untuk ibu-ibu yang berusaha di rumah,” ujar Menteri Ara — panggilan akrab Maruarar Sirait.
Untuk memastikan kebijakan atau program tersebut berjalan sesuai rencana, Menteri PKP usai Lebaran Idul Fitri 1447 H, berencana berkunjung ke Provinsi Jambi, bertemu sejumlah perwakilan masyarakat Jambi, termasuk Merangin. (*)


