Connect with us
Advertisement

DAERAH

Seharusnya Truk Batu Bara Dilarang Parkir di Jalan Nasional

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Polemik parkir kendaraan truk batu bara yang terjadi di Dusun Bangko, Kecamatan Bangko banyak menimbulkan masalah. Pasalnya dari surat edaran Bupati Merangin yang ditandatangani oleh Pj Bupati Merangin Mukti Said nomor 552.2/46/DISHUB/2024 tidak membenarkan atau melarang kendaraan truk batu bara parkir di jalan nasional.

Kendaraan truk batu bara sebelum pukul 06.00 WIB- pukul 20.00 WIB dilarang melintas dan wajib parkir di terminal truk Dusun Mudo.

Faktanya, kendaraan truk batu bara malah terlihat jelas terparkir di sepanjang Jalan Lintas Sumatera yang berada di Kelurahan Dusun Bangko. Tentu saja dan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan pribadi.

Menurut Plt Kadishub Merangin, M. Yunus pihaknya sudah melakukan rapat internal untuk menertibkan kendaraan truk batu bara yang parkir di jalan nasional.

“Tadi sudah saya rapatkan staf saya terkait truk batu bara yang parkir di jalan nasional. Setahu saya hasil rapat dengan orang provinsi, untuk kendaraan truk batu bara tidak boleh parkir di jalan nasional,” kata M Yunus pada Jumat, 3 Mei 2024.

Untuk sementara penarikan TPR truk batu bara disetop dulu. Dan kendaraan truk batu bara yang melintas sebelum jamnya harus masuk terminal.

“Saya sudah perintahkan setop dulu penarikan TPR, dan semua kendaraan truk batu bara yang melintas sebelum jamnya wajib parkir masuk ke terminal truk di Susun Mudo,” ucapnya.

Sementara itu saat ditanya soal semrawutnya parkir truk batu bara di jalan lintas Sumatra tepatnya di Dusun Bangko, M. Yunus mengaku tidak mengetahuinya.

“Saya tidak tahu makanya saya rapatkan dan tanya anak buah saya kenapa bisa terjadi, alasan mereka lokasi terminal truk tidak memungkinkan untuk parkir kendaraan truk batu bara, masalah ini akan saya laporkan ke Pj Bupati dan DPRD Merangin,” ujarnya.

Terkait dengan dugaan adanya karcis parkir yang diberikan kepada sopir truk batu bara. Ditegaskan Kadishub bahwa pihaknya tidak pernah memberikan karcis parkir untuk kendaraan truk batu bara yang di dusun Bangko, tetapi dirinya tidak menampik jika bisa saja ada oknum Dishub yang melakukan.

“Soal karcis tidak ada yang kami berikan di Dusun Bangko tapi bisa saja ada oknum Dishub yang melakukan. Saat ini karcis parkir truk batu bara sudah saya minta diserahkan ke kantor tidak diberikan lagi,” tuturnya.

Terpisah Pj Bupati Merangin, Mukti Said saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp akan meminta penjelasan dari Kadishub.

“Terima kasih infonya, Ndo. Saya akan panggil Kadishub,” kata Pj Bupati Merangin.

Reporter: Daryanto

Advertisement

DAERAH

Danramil 426-02/Menggala Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Krakatau 2026 di Polres Tulang Bawang

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Tulang Bawang – Dalam rangka meningkatkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas, Komando Distrik Militer (Kodim) 0426/Tulang Bawang melalui Danramil 426-02/Menggala, Kapten Inf Hasin menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Krakatau Tahun 2026 yang berlangsung di Lapangan Mapolres Tulang Bawang, Jalan Lintas Timur Sumatera Km 13, Kelurahan Lebuh Dalam, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Senin, 26 Oktober 2026.

Apel yang dimulai pukul 08.00 WIB tersebut dipimpin oleh Wakapolres Tulang Bawang Kompol Dede Suheri, S.Kom., selaku inspektur upacara. Kegiatan diikuti sekitar 150 peserta dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya. Apel ini mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Wujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman, dan Berkeselamatan”.

Dalam amanatnya, Wakapolres Tulang Bawang menyampaikan bahwa Operasi Patuh Krakatau 2026 dilaksanakan secara serentak di seluruh jajaran Polda Lampung mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026. Operasi tersebut mengedepankan pendekatan edukatif, persuasif, dan humanis, yang didukung dengan penegakan hukum lalu lintas secara elektronik serta pemberian teguran simpatik kepada para pelanggar.

Lebih lanjut, operasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan raya, khususnya yang berpotensi menimbulkan korban jiwa. Adapun sasaran utama operasi meliputi penggunaan helm berstandar SNI, kelengkapan surat-surat kendaraan berupa SIM dan STNK, larangan melawan arus, penggunaan knalpot sesuai ketentuan, serta larangan menggunakan ponsel saat berkendara.

Kehadiran Danramil 426-02/Menggala Kapten Inf Hasin dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya Polri dalam menciptakan keamanan, ketertiban, dan keselamatan berlalu lintas. Sinergitas antara TNI-Polri dan pemerintah daerah diharapkan semakin kuat dalam mendukung pelaksanaan operasi serta meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berkendara.

“Seluruh rangkaian Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Krakatau Tahun 2026 selesai pada pukul 09.00 WIB. Kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar sebagai bentuk kesiapan personel serta sarana pendukung dalam menyukseskan pelaksanaan operasi di wilayah Kabupaten Tulang Bawang,” tuturnya.

Continue Reading

DAERAH

Bupati Tubaba Pimpin Upacara Hari Sumpah Pemuda ke-98, Tekankan Patriotisme, Kegigihan, dan Empati

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Tulang Bawang Barat —Bupati Tulang Bawang Barat (Tubaba), Ir. Novriwan Jaya, S.P., bertindak sebagai pembina upacara pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026 yang berlangsung khidmat di Lapangan Upacara Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Rabu, 28 Oktober 2026.

Upacara tersebut dihadiri Wakil Bupati Tubaba Nadirsyah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, Ketua Tim Penggerak PKK, jajaran Dharma Wanita Persatuan, pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tubaba, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.

Peringatan tahun ini mengusung tema “Patriotik, Gigih, Berempati, Pemuda untuk Indonesia”. Tema tersebut menekankan pentingnya membangun generasi muda yang memiliki semangat kebangsaan, ketangguhan dalam menghadapi tantangan, serta kepedulian terhadap sesama.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Novriwan Jaya membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Sambutan itu mengingatkan kembali pentingnya semangat persatuan yang diwariskan melalui Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 sebagai landasan dalam menjaga keutuhan bangsa dan menghadapi berbagai tantangan zaman.

Dalam sambutan tersebut ditegaskan bahwa kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, perkembangan teknologi, maupun kekayaan sumber daya, tetapi juga oleh kualitas manusia yang berkarakter, mencintai tanah air, pantang menyerah, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Tiga nilai utama yang menjadi penekanan dalam peringatan tahun ini adalah patriotisme, kegigihan, dan empati. Patriotisme diwujudkan melalui kecintaan terhadap tanah air yang tercermin dalam pengabdian dan tindakan nyata. Kegigihan ditunjukkan melalui semangat untuk terus berjuang, menghadapi kesulitan, serta bangkit dari kegagalan. Sementara itu, empati tercermin dalam kepedulian terhadap kondisi dan kesulitan yang dihadapi orang lain.

Ketiga nilai tersebut menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya mampu mengembangkan potensi dan meraih prestasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial serta kesediaan untuk berkontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Sambutan tersebut juga mengajak generasi muda untuk berani bermimpi, bekerja keras, dan terus mengembangkan kemampuan diri tanpa kehilangan kepedulian terhadap sesama. Keberhasilan pribadi diharapkan dapat berjalan seiring dengan semangat pengabdian dan kontribusi nyata bagi kepentingan bersama.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 menjadi momentum untuk memperkuat kembali persatuan di tengah keberagaman serta mendorong generasi muda mengambil peran aktif dalam pembangunan. Semangat Sumpah Pemuda diharapkan tidak sekadar menjadi peringatan seremonial, tetapi juga diwujudkan melalui sikap, karya, dan tindakan yang memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya.

Melalui momentum ini, nilai patriotisme, kegigihan, dan empati diharapkan semakin tertanam dalam diri generasi muda sebagai bekal menghadapi tantangan masa depan sekaligus berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berdaya saing, dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan.

Continue Reading

DAERAH

Dalam Dua Tahun Terakhir, Kementerian ATR/BPN Jangkau 16 Masyarakat Hukum Adat dan Daftarkan 68 Bidang Tanah Ulayat

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jakarta – Dengan pendaftaran dan pengadministrasian tanah ulayat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berusaha memberikan kepastian hukum atas tanah milik masyarakat hukum adat. Dalam dua tahun perjalanan Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN mencatat telah memberikan Hak Pengelolaan (HPL) terhadap 68 bidang tanah ulayat milik 16 kesatuan masyarakat hukum adat, yang luasnya mencapai 86,94 hektare.

“Capaian ini menunjukkan bahwa upaya memberikan kepastian hukum atas tanah ulayat perlu terus diperkuat melalui penatausahaan dan pendaftaran tanah. Dalam pelaksanaannya, Kementerian ATR/BPN tetap memperhatikan keberadaan masyarakat hukum adat serta hak-hak yang melekat pada tanah ulayat,” ujar Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Bernadus Wijanarko, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2026.

Dengan tambahan pendaftaran tanah ulayat tersebut, terhitung sejak 2023 hingga Oktober 2026 ini Kementerian ATR/BPN berhasil mendaftarkan 110 bidang tanah ulayat seluas 1.059 hektare yang dikelola oleh 31 masyarakat hukum adat.

Di awal tahun 2026, Kementerian ATR/BPN menargetkan pendaftaran 25 bidang tanah ulayat. Dari data per Oktober 2026, sudah terealisasi pendaftaran 48 bidang tanah ulayat, yang artinya melampaui target hingga 192%. Sementara itu, untuk target pengadministrasian tanah ulayat sebanyak 50 bidang terealisasi sebanyak 86 bidang, atau mencapai 172% dari target.

Dari sisi persebaran wilayah, pendaftaran tanah ulayat telah menjangkau 20 provinsi di Indonesia. Cakupan tersebut menunjukkan pelaksanaan penatausahaan dan pendaftaran tanah ulayat di berbagai daerah dengan tetap memperhatikan keberadaan serta hak-hak masyarakat hukum adat.

“Ke depan, Kementerian ATR/BPN terus mendorong penatausahaan dan pendaftaran tanah ulayat melalui koordinasi dengan pemerintah daerah serta pihak terkait. Kami berharap upaya ini dapat memperluas cakupan pendaftaran tanah ulayat sekaligus memperkuat kepastian hukum dengan tetap menghormati hak masyarakat hukum adat,” tutur Bernadus Wijanarko. (*)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs