ADVERTORIAL
Gubernur Jambi Tegaskan Panitia PPDB Harus Berintegritas dan Berkomitmen
Jambi – Al Haris menegaskan kepada Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus mempunyai integritas dan berkomitmen.
Hal ini dikatakan dalam Apel Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2024/2025, bertempat di SMA Negeri 13 Kota Jambi, Senin, 10 Juni 2024 pagi.
“Apel pagi ini bertujuan untuk menyatukan visi kita yaitu berkomitmen terhadap PPDB Tahun 2024-2025 ini. Kita memiliki niat kedepannya supaya seluruh peserta didik yang baru ini memiliki kemampuan yang berintegritas. Hal ini harus kita mulai dari awal penerimaan yang berkualitas dan PPDB ini saya minta tidak boleh menerima titipan siapapun,” ujar Gubernur Al Haris.
“Semua ini bisa berjalan dengan baik kalaulah bapak ibu Kepala Sekolah konsisten komitmen menjalankan aturan yang ada sehingga hal ini akan melahirkan peserta didik yang berkualitas dan berintegritas. Kemudian kita juga berusaha memenuhi aturan-aturan yang semakin hari kita terus perbaiki baik itu sistem ataupun model yang akan kita terapkan untuk perbaikan PPDB ini,” katanya.
Pada kesempatan tersebut Gubernur Al Haris juga menegaskan kepada Kepala Sekolah SMA/SMK se- Provinsi Jambi untuk melaporkan kepada dirinya apabila ada titipan siapapun.
“Kepala Sekolah enggak usah takut kalau ada titipan siapapun di Jambi ini segera laporkan ke saya akan saya tindaklanjuti. Bapak ibu Kepsek jangan takut sepanjang bapak ibu dalam aturan yang benar sesuai dengan juknis yang telah disepakati,” kata Gubernur Al Haris.
“Saya tau masih ada pihak-pihak yang bermain dalam PPDB tiap tahunnya, titip nama dia dapat duit. Persoalan ini setiap tahun kita minimalisir, bapak ibu jangan beri ruang, kalau sedikit saja ada ruang mereka mulai punya harapan. Bapak/ibu harus berkomitmen penuh dalam mengawal PPDB ini,” tuturnya.
Kemudian dalam amanat Pembina Apel Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2024/2025, Gubernur Al Haris berpesan untuk terus menanamkan akan pentingnya menjalankan tugas dengan penuh integritas dan kejujuran, pentingnya pengawasan yang ketat dan kontrol yang efektif dalam setiap tahapan proses penerimaan dan ingin menegaskan komitmen untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan integritas pendidikan di Provinsi Jambi.
“Mari kita bersama-sama menjadikan pelaksanaan penerimaan ini sebagai contoh terbaik dari nilai-nilai integritas dan keadilan yang wajib kita pegang teguh,” kata Gubernur Al Haris.
ADVERTORIAL
Sinyal Kuat Pilgub Jatim, Gus Fawait Tegaskan Kesetiaan Pengabdian untuk Rakyat Jember
DETAIL.ID, Jember – Wacana pengusungan Bupati Jember, Gus Fawait, menuju panggung Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) oleh sejumlah legislator daerah direspon dengan nada santai.
Usai menghadiri rapat paripurna di Kantor DPRD Jember pada Senin, 14 September 2026 siang, ia memilih menepi sejenak dari hingar bingar bursa kepemimpinan provinsi demi menuntaskan janji politiknya di tingkat lokal.
Meskipun menghargai aspirasi yang mengemuka, Gus Fawait menegaskan bahwa konsentrasi utamanya saat ini tidak bergeser dari agenda penanganan kemiskinan, pemulihan ekonomi, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar dan pendidikan di Jember.
“Semua doa baik tentu kami aminkan. Tetapi, soal pemilihan gubernur, izinkan saya fokus bekerja terlebih dahulu untuk mewujudkan program-program yang ada di Jember,” kata Gus Fawait.
Ia menekankan bahwa kalkulasi dan rekomendasi mengenai kontestasi Pilkada maupun Pilgub sepenuhnya merupakan ranah pengurus partai tingkat pusat di Jakarta, bukan kewenangannya sebagai pejabat daerah.
“Urusan Pilkada maupun Pilgub itu keputusan beliau-beliau yang ada di Jakarta. Tugas saya sekarang adalah bekerja dan mengentaskan kemiskinan di Jember,” ujarnya.
Sebagai seorang politisi yang bernaung di dalam struktur partai, ia menyatakan siap tunduk pada perintah dan skenario politik apa pun yang ditetapkan pimpinan pusat di masa mendatang.
“Sebagai kader, kami siap ditempatkan di mana saja, baik diminta melanjutkan di Jember, ditugaskan di tempat lain, ataupun tidak mencalonkan diri lagi,” tutur Gus Fawait. (*)
ADVERTORIAL
Gubernur Al Haris Hadiri Pembukaan MTQ Nasional 2026 di Semarang, Beri Dukungan Langsung untuk Kafilah Jambi
Semarang – Gubernur Jambi, Al Haris bersama Ketua TP PKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, menghadiri pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu, 13 September 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Al Haris tampak menyapa langsung para peserta MTQ Nasional 2026 asal Provinsi Jambi yang mengikuti pawai kafilah.
Sebanyak 54 peserta dari Provinsi Jambi ambil bagian dalam ajang MTQ Nasional 2026. Mereka terbagi dalam tujuh cabang perlombaan, yakni Tilawah, Tahfizh Al-Qur’an, Tafsir Al-Qur’an, Fahmil Qur’an, Syarhil Qur’an, Khatth Al-Qur’an, serta Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an.
Untuk meningkatkan motivasi para peserta, Al Haris menyiapkan bonus bagi kafilah Jambi yang berhasil meraih prestasi pada ajang tingkat nasional tersebut.
Tak tanggung-tanggung, besaran bonus akan dinaikkan pada tahun anggaran 2027. Juara pertama akan mendapatkan Rp100 juta, juara kedua Rp75 juta, juara ketiga Rp50 juta, dan juara keempat Rp30 juta.
Kebijakan tersebut merupakan peningkatan dari bonus yang saat ini telah dianggarkan dalam APBD 2026. Untuk tahun ini, juara pertama mendapatkan Rp50 juta, juara kedua Rp40 juta, dan juara ketiga Rp30 juta.
Sementara itu, Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA, mengatakan MTQ Nasional 2026 dapat menjadi momentum untuk memperkuat keterhubungan antara bacaan Al-Qur’an dengan tindakan, hafalan dengan pengamalan, serta pengetahuan dengan keteladanan.
“MTQ ini diharapkan mampu menjadi momentum untuk menyambungkan kembali baac dengan tindakan, hafalan dengan pengamalan, serta pengetahuan dengan tauladan,” kata Menteri Agama.
Menteri Agama menekankan, tantangan para peserta MTQ tidak berhenti pada kemampuan menjadi qari, hafizh, mufasir maupun kaligrafer.
Lebih dari itu, para peserta diharapkan mampu menjadi pribadi yang menghadirkan nilai-nilai Al-Qur’an di tengah kehidupan masyarakat.
“Tantangan terbesar peserta MTQ bukan hanya menjadi Qori, Hafizh, muafasir, dan kaligrafer. Tetapi juga menjadi pribadi yang menghadirkan al quran di tengah masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Menteri Agama juga menyampaikan adanya perubahan pola pelaksanaan agenda musabaqah Al-Qur’an secara nasional.
Kementerian Agama memutuskan pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) tidak lagi dilakukan setiap tahun.
“Kemenag memutuskan setiap tahun kita tidak lagi melakukan STQ, tetapi MTQ,” tuturnya. (*)
ADVERTORIAL
Pemkab Jember Perkuat Homecare hingga Pelosok
DETAIL.ID, Jember — Pemerintah Kabupaten Jember terus mengembangkan pola pelayanan yang mendekatkan pemerintah dengan masyarakat.
Program Homecare menjadi salah satu bentuk pelayanan langsung yang menyasar warga dengan kebutuhan khusus, termasuk mereka yang tinggal di wilayah dengan akses terbatas.
Pada Jumat, 11 September 2026 siang, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jember, Akhmad Helmi Luqman, bersama Camat dan Kepala Puskesmas Jelbuk turun langsung menyambangi sejumlah warga di Kecamatan Jelbuk.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan mendatangi sedikitnya empat hingga lima titik sasaran.
Warga yang menjadi sasaran layanan antara lain lansia, penyandang disabilitas mental, serta ibu hamil dengan kondisi risiko tinggi.
“Hari ini kami menyisir beberapa lokasi warga yang membutuhkan penanganan khusus, mulai lansia, warga dengan disabilitas mental, hingga ibu hamil risiko tinggi. Salah satunya adalah ibu yang sedang mengandung anak keempat. Harapannya, proses persalinannya nanti bisa berjalan lancar dan selamat,” ujar Helmi.
Menurut Helmi, kegiatan itu merupakan kunjungan tahap kedua di wilayah Jelbuk.
Setelah menyasar kawasan sekitar pusat kecamatan, pelayanan akan diperluas menuju kawasan yang lebih terpencil.
Pemkab Jember bersama Puskesmas dan masyarakat setempat juga menyiapkan langkah menghadapi persoalan akses.
Warga yang tinggal di lokasi yang tidak dapat dijangkau kendaraan roda empat dapat dievakuasi menggunakan tandu menuju jalan utama atau fasilitas kesehatan terdekat.
Skema tersebut disiapkan terutama apabila terjadi kondisi darurat maupun terdapat ibu hamil yang membutuhkan penanganan untuk proses persalinan.
Selain menyiapkan akses evakuasi, pemerintah daerah juga merencanakan rumah singgah sementara.
Rumah warga yang kosong akan dikoordinasikan bersama pemerintah kecamatan dan Dinas Sosial untuk dimanfaatkan bagi pasien maupun ibu hamil dari wilayah pelosok.
“Kami berkoordinasi dengan Pak Camat dan Dinas Sosial untuk memanfaatkan rumah warga yang kosong sebagai rumah singgah sementara. Langkah ini penting agar warga dari daerah jauh tidak perlu bolak-balik saat mendekati waktu persalinan,” kata Helmi.
Helmi juga mengapresiasi tenaga kesehatan serta jajaran Puskesmas Jelbuk yang terus terlibat dalam pelayanan lapangan.
Ia menilai keberlangsungan layanan membutuhkan kerja bersama hingga tingkat lingkungan.
“Penghargaan itu hanya simbol. Yang paling utama adalah hakikat pelayanan itu sendiri, bagaimana kita hadir melayani masyarakat dengan niat ibadah. Saya berharap semangat dan ritme kerja sama antara Puskesmas, Kecamatan, hingga elemen RT/RW ini terus dipertahankan secara konsisten,” tutur Helmi.
Kehadiran jajaran pemerintah di lapangan juga dilakukan dalam merespons persoalan yang mengganggu aktivitas masyarakat.
Ketika antrean kendaraan terjadi di sejumlah titik pengisian bahan bakar, Pemkab Jember mengerahkan berbagai unsur pemerintahan untuk melakukan pemantauan dan penanganan.
Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, mengatakan persoalan yang dihadapi masyarakat harus direspons dengan langkah yang terukur sekaligus kehadiran langsung pemerintah.
“Masalah ini bukan cuma soal ketersediaan BBM, tetapi bagaimana masyarakat bisa merasakan langsung kehadiran pemerintah saat mereka menghadapi kesulitan di lapangan,” ujar Gus Fawait.
Menurutnya, jajaran OPD, camat hingga petugas SPPG dilibatkan dalam penanganan di lapangan.
Kolaborasi tersebut diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui kondisi secara langsung sekaligus mempercepat langkah penyelesaian.
Jember memiliki wilayah yang luas dengan jumlah penduduk lebih dari 2,7 juta jiwa.
Kondisi tersebut membuat pelayanan publik membutuhkan koordinasi yang kuat dari tingkat kabupaten hingga wilayah paling dekat dengan masyarakat.
Pemkab Jember pun terus mendorong agar pelayanan tidak berhenti pada kebijakan administratif.
Melalui layanan yang mendatangi rumah warga dan keterlibatan langsung aparatur dalam menangani persoalan di lapangan, pemerintah daerah berupaya memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan meski berada di wilayah dengan tantangan akses maupun kondisi yang berbeda. (*)



