DAERAH
Masalah Pengalihan Aset Pemda Batanghari Jadi Aset Pribadi, Bakal Didemo di Kejati Jambi
DETAIL.ID, Jambi – Persoalan aset Pemda Batanghari yang diduga dialihkan jadi aset pribadi mendapat sorotan tajam dari Perkumpulan Elang Nusantara. Mereka menilai keterlibatan salah satu oknum mantan Sekda Batanghari inisial HS dan diamnya sejumlah pihak terkait atas pengalihan aset tersebut adalah persoalan serius.
Risma Pasaribu dari Perkumpulan Elang Nusantara pun miris dengan dugaan pengalihan aset Pemda yang diduga dilakukan oleh HS, namun tak jelas tindak lanjutnya dari aparat penegak hukum hingga kini.
Padahal temuan pemeriksaan BPK sudah jelas, bahwa terdapat aset tetap berupa tanah dan bangunan milik Pemda Batanghari berdasarkan Kepbup Nomor 799 tahun 2012 yang diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama pihak lain.
“Dari sejumlah data yang kita peroleh ditambah dengan temuan atas arsip surat Pemkab, bahwa patut diduga saudara MS telah melakukan perbuatan melawan hukum. Kepbup Nomor 799 tahun 2012 sudah jelas, bahwa aset tanah dan bangunan yang terletak di Jl Prof Sri Sudewi itu aset Pemkab,” kata Risma.
Selain itu juga ditemukan data pendukung berupa surat permohonan izin penghunian dan pemakaian tanah dan bangunan aset punya Pemkab Batanghari pada 2 Oktober 2012 yang ditujukan oleh HS kepada Bupati Batanghari kala itu.
Yang mana atas objek tersebut malah terbit SHM pada 2019 yang ditandatangani dan terstempel oleh Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atas nama anak dari HS sendiri yakni MFA tanpa disertai asal hak yang jelas.
“Berangkat dari berbagai temuan, kami menduga, bahwa aset dan bangunan yang dipinjam HS dari Pemkab Batanghari pada Oktober 2012 telah dialihkan sedemikian rupa pada rentang waktu 2016 dan dihibahkan kepada anaknya (MFA) hingga jadi aset pribadi pada 2019,” ujarnya.
Koorlap Perkumpulan Elang Nusantara itupun meminta agar aparat penegak hukum mengusut kasus ini. Dia khawatir, apabila aset Pemda saja bisa ditukangi atau diambil alih jadi aset pribadi oleh pejabat atau mantan pejabat tanpa disertai dasar hukum yang jelas, bagaimana lagi dengan aset masyarakat kecil.
Menurutnya semua kalangan sama kedudukannya dihadapan hukum, oleh karena itu sudah semestinya aparat penegak hukum melakukan penegakan hukum terhadap tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh HS.
Dan MFA selaku Kepala Daerah saat ini, juga dinilai harus bertanggungjawab dan melakukan pengembalian aset Pemda sebagaimana salah satu aset temuan BPK RI pada LHP atas LKPD Pemkab Batanghari TA 2020 yang sudah jadi aset pribadinya.
“Ini sudah berlangsung lama tapi sampai sekarang kita tidak ada melihat kejelasan tindak lanjutnya. Kami menduga bahwa kasus ini sebenarnya sudah sama saja dengan kasus korupsi. Modusnya pengalihan aset Pemda jadi aset pribadi dengan modal relasi kuasa. Dalam waktu dekat kami akan gelar aksi di Kejati Jambi terkait masalah ini,” katanya.
Kata dia, kami menuntut dan mendesak Kejati Jambi agar mengusut tuntas dugaan korupsi bermodus pengalihan aset Pemda Batanghari;
- Panggil dan periksa oknum mantan Sekda Kabupaten Batanghari HS atas dugaan kongkalingkong pengalihan aset Pemda Batanghari.
- Panggil dan periksa Bupati Batanghari MFA yang patut diduga mendiamkan dan membiarkan persoalan ini berlarut-larut.
- Panggil dan periksa Sekda Batanghari, Kepala Bakeuda Batanghari serta sejumlah pejabat terkait lainnya yang patut diduga terlibat dalam masalah ini.
- Pulihkan aset Pemda Batanghari yang diduga telah dirampok lewat intervensi relasi kuasa.
“Apabila aset Pemda dapat dipermainkan atau diambil alih oleh orang dalam atau mantan orang dalam, namun APH hanya terdiam. Kami menilai bahwa kondisi kebangsaan kita memang sudah kelewat darurat.” katanya.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Padang – Dinas Pariwisata Kota Padang akan melakukan pembenahan dan penataan ulang terhadap Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera) Pantai Padang tepatnya di depan Masjid Al-Hakim. Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat meninjau kawasan Pujasera pada Sabtu, 22 Februari 2025, menyampaikan kondisi Pujasera saat ini kurang terawat.
“Bangunan dan sarana prasarana sudah banyak yang rusak sehingga perlu perbaikan segera. Kami akan melakukan penataan terhadap Pujasera ini, baik dari segi infrastruktur maupun fasilitasnya, karena ini merupakan Program Unggulan (Progul) Bapak Wali Kota Padang Fadly Amran, yaitu Padang Rancak,” ujarnya.
Maigus Nasir berharap, dengan tertatanya Pujasera, perekonomian pedagang dan masyarakat setempat dapat meningkat. Kemudian minat masyarakat untuk berkunjung ke Pantai Padang semakin bertambah.
“Sebelum memulai perbaikan ini, kami akan mengundang pedagang untuk menyamakan komitmen dan persepsi agar penataan berjalan sesuai harapan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, Yudi Indra Sani menyampaikan, perbaikan Pujasera Pantai Padang masuk dalam program 100 hari kerja Wali Kota Padang. Anggaran perbaikan bersumber dari dana APBD Kota Padang.
Yudi menyebutkan, perbaikan yang dilakukan mencakup penggantian tenda berjualan pedagang dengan kanopi berbahan baja ringan, perbaikan bangunan tempat berjualan, fasilitas toilet, serta penataan area medan nan bapaneh.
“Kami juga akan melakukan penataan terhadap titik-titik tempat berjualan bagi pedagang sehingga tidak ada yang menggunakan trotoar. Selain itu, bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang untuk merapikan pohon pelindung di kawasan Pujasera ini,” tutur Yudi.
Reporter: Diona
DETAIL.ID, Bandung – Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono menyebut bahwa kader PDIP yang menjadi kepala daerah di Jawa Barat menunda keberangkatan mengikuti retreat di Magelang, Jawa Tengah. Hal ini sejalan dengan instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Dia menyebut, di Jawa Barat terdapat empat kepala daerah asal PDIP yang menunda keberangkatan menuju retreat di Magelang. Mereka ialah Bupati Cirebon Imron, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, dan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono.
“Intinya surat itu sudah jelas, kepala daerah yang diundang kegiatan retret di Magelang untuk menunggu dulu instruksi ibu Ketua Umum selanjutnya dan mereka untuk standby dengan posisi telepon yang aktif,” kata Ono di Bandung pada Jumat, 21 Februari 2025.
Dia mengaku saat ini PDIP masih mengkaji aturan terkait retreat untuk kepala daerah di Magelang. Ono menegaskan, yang terpenting saat ini adalah para kepala daerah langsung bekerja membangun daerahnya masing-masing.
“PDI Perjuangan selalu berkomitmen bagaimana kepala daerahnya untuk bisa bekerja, yang paling utama adalah bagaimana menyelesaikan persoalan di wilayah masing-masing dan memberikan pengabdian maksimal ke rakyat,” tutur Ono.
Reporter: Yayat Hidayat
DETAIL.ID, Merangin – Bupati Merangin, H. M. Syukur bertemu dengan Gubernur Jambi H. Al Haris, saat mengikuti jalannya pelaksanaan kegiatan orientasi atau retreat Kepala Daerah pada hari pertama, Jumat, 21 Februari 2025.
“Alhamdulillah ini bersama Pak Gubernur Jambi, kami mengikuti kegiatan hari pertama retreat di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah,” ujar Bupati Merangin dibenarkan Gubernur Jambi, yang keduanya terlihat sangat bersemangat.
Pada hari pertama tersebut, baik H. M. Syukur maupun H. Al Haris bersama ratusan Kepala Daerah lainnya, mengikuti pengarahan dan ramah tamah sesuai dengan jadwal pelaksanaannya.
Sedangkan untuk kegiatan fisik seperti olahraga dan harus bangun sebelum subuh serta materi kepemimpinan, akan dilakukan pada hari kedua hingga hari terakhir pelaksanaan retreat.
Para Kepala Daerah juga akan mendapat berbagai materi lainnya, salah satunya adalah terkait program strategis Pemerintah Pusat, yang harus diselaraskan dengan visi-misi para Kepala dtaerah.
Melalui retreat tersebut, diharapkan nanti para kepala daerah saat berkonsolidasi dengan Pemerintah Pusat, supaya terjadi sinkronisasi dan selaras misinya dengan program Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Orientasi atau retreat Kepala Daerah tersebut jelas Bupati Merangin, sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia dan H. M. Syukur siap untuk melaksanakannya. “Masyarakat Merangin tunggu, seminggu lagi saya pulang ke Merangin,” kata Bupati.
Ketika mengikuti retreat itu, tampak Bupati Merangin H. M. Syukur dan Gubernur Jambi H. Al Haris bersama ratusan Kepala Daerah lainnya di Indonesia, mengenakan baju seragam army yang terlihat sangat gagah dan tegas. (*)
Dorong Wisata Kuliner Halal, Pemko Padang Benahi Pujasera Pantai Padang
Empat Kepala Daerah dari PDIP di Jabar Tunda Berangkat Retret
Taufik Zainal Abidin Mengikuti Retret Kepala Daerah di Magelang
M Syukur Bertemu Al Haris, Ikuti Retreat Hari Pertama
Sembilan Perusahaan Perkebunan di Provinsi Jambi Beroperasi di Kawasan Hutan
Jajaran Polres Bengkulu Selatan Gelar Aksi Bersih-bersih di Mako Polres
Sosialisasikan Protein Ikan, Regal Springs Indonesia dan Ditjen PDSPKP KKP Lakukan Ini
Pemkab Solok Monitoring Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok
Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja Resmi Dilantik oleh Presiden Prabowo
Direktur ED WALHI Jambi Sesalkan Tuduhan Fitnah Terhadap Dirinya
Dalam Selimut Konflik
Kasus Dugaan Korupsi Kredit Investasi dan Modal PT PAL di Bank BNI Senilai Rp 106 Miliar Masih Terus Bergulir
Ko Apek Disebut Hanya Menjalankan Perintah dari Haji Nanang, Begini Ceritanya
Nazli Tantang Adam Azis di Pengadilan
Forum Pemuda Batin IX Ilir Pertanyakan Dana CSR, Manajemen PT KDA Tak Bisa Ditemui
Temuan Kuatkan Dugaan RSP Rantau Rasau Tak Sesuai Spek, Beberapa Konsultan Diduga Digeser PT Belimbing Sriwijaya
Rugi Besar, Pihak PT MMJ Berharap Polda Jambi Serius Tangani Kasus Pendudukan Ilegal PKS PT PAL
Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bupati dan Wakil Bupati Asahan Terpilih Ikuti Gladi Kotor di Monas
UNJA Gelar Tes Urine Untuk Satpam Guna Tingkatkan Lingkungan Kampus yang Aman, Bersih, dan Bebas Narkoba