DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,35 persen pada Triwulan I 2026 dan menjadi yang tertinggi di kawasan Sekar Kijang.

Capaian tersebut juga melampaui pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,96 persen dan nasional yang berada di angka 5,61 persen.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi Jember lebih tinggi dibandingkan Banyuwangi yang mencapai 6,14 persen, Lumajang 5,89 persen, Situbondo 5,50 persen, serta Bondowoso 5,42 persen.

Kepala BPS Kabupaten Jember, Peni Dwi Wahyu Winarsih, menjelaskan penguatan ekonomi daerah didukung sejumlah lapangan usaha utama yang terus tumbuh sepanjang awal tahun.

“Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi penyumbang terbesar dengan andil 1,51 persen, diikuti industri pengolahan sebesar 1,45 persen, perdagangan sebesar 0,89 persen, serta informasi dan komunikasi sebesar 0,72 persen,” kata Peni Dwi Wahyu Winarsih.

Selain sektor pertanian, industri pengolahan dan konstruksi juga memberikan dorongan besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Produksi industri makanan dan minuman meningkat sekitar 7 persen, sedangkan pembangunan Sarana Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang jumlahnya mendekati 200 unit ikut menggerakkan aktivitas konstruksi di berbagai wilayah.

Di sektor jasa, peningkatan aktivitas rekreasi masyarakat dan tingginya minat perjalanan wisata keagamaan seperti umrah ikut mendongkrak pertumbuhan jasa perusahaan.

Penyediaan akomodasi makan dan minum juga berkembang seiring meningkatnya kebutuhan konsumsi untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Pertumbuhan ekonomi Jember yang lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur maupun nasional terutama ditopang oleh sektor pertanian dan industri pengolahan yang tumbuh lebih cepat serta memiliki kontribusi dominan dalam struktur perekonomian daerah,” ujar Peni.

Ia juga mengingatkan bahwa dominasi sektor pertanian membuat perekonomian Jember cukup dipengaruhi kondisi cuaca.

Karena itu, dukungan sektor-sektor lain diperlukan agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga secara berkelanjutan hingga akhir tahun.

DETAIL.ID, Jember – Kabupaten Jember tercatat sebagai penghasil beras terbesar di kawasan Tapal Kuda Jawa Timur berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Senin, 2 Mei 2026.

Berdasarkan data tersebut, Kabupaten Jember menghasilkan 446.097 ton beras pada periode Januari–Juli 2026.

Jumlah itu menempatkan Jember di posisi ketiga tingkat Jawa Timur setelah Kabupaten Lamongan dengan produksi 508.126 ton beras dan Kabupaten Bojonegoro sebanyak 507.947 ton beras.

Capaian tersebut memperkuat peran Jember sebagai salah satu lumbung pangan utama di Jawa Timur.

Pada data komoditas padi, Jember juga menempati peringkat ketiga di Jawa Timur dari sisi luas panen.

Bupati Jember, Muhammad Fawait, mengapresiasi capaian sektor pertanian yang terus menunjukkan tren positif.

“Tingginya produksi padi di Jember terlihat dari besarnya serapan gabah yang dilakukan Perum Bulog,” katanya.

Gus Fawait juga memberikan apresiasi kepada Bulog Jember beserta seluruh jajaran, termasuk dukungan TNI dan Polri, yang terlibat dalam proses serapan gabah hingga mencatatkan capaian tertinggi di Jawa Timur.

Pemerintah Kabupaten Jember saat ini terus menjalankan berbagai program untuk memperkuat sektor pertanian.

Program optimalisasi lahan (Oplah), perbaikan jaringan irigasi, pompanisasi, hingga pengelolaan lahan pertanian produktif terus digencarkan guna meningkatkan hasil panen petani.

Selain itu, Pemkab Jember memperketat pengawasan distribusi pupuk subsidi agar tepat sasaran.

Langkah tersebut dilakukan seiring meningkatnya alokasi pupuk subsidi dari pemerintah pusat untuk mendukung kebutuhan petani.

Di sisi lain, luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Jember pada 2025 bertambah 373,59 hektare dibandingkan tahun sebelumnya.

Penambahan luas lahan tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung penguatan sektor pertanian daerah.

Pemkab Jember juga bersinergi dengan pemerintah pusat melalui penyaluran bantuan sektor pertanian senilai Rp312 miliar.

Bantuan tersebut meliputi alat dan mesin pertanian modern, benih, bibit, serta pembangunan infrastruktur pertanian guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.

DETAIL.ID, Jakarta – Transparansi proses, kejelasan informasi, serta kemudahan akses layanan menjadi hal yang makin dirasakan masyarakat saat mengurus urusan pertanahan di Kantor Pertanahan (Kantah). Pengalaman tersebut membentuk kesan baru bagi masyarakat yang tadinya ragu untuk mengurus secara mandiri karena belum memahami tahapan proses layanan pertanahan dengan pasti.

“Menurut saya perkembangannya sangat luar biasa. Meskipun saya bolak-balik, tapi transparan dan jelas. Menurut saya sudah sangat luar biasa,” ujar Sutrisno (61), pensiunan BUMN yang tengah mengurus peningkatan hak atas tanahnya dari Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Hak Milik (HM) di Kantah Kota Bogor.

Sutrisno memilih mengurus sendiri proses peningkatan hak atas tanahnya tanpa menggunakan jasa notaris. Keputusan itu diambil setelah dirinya mengetahui proses pengurusan di Kantah bisa dilakukan langsung oleh pemohon dengan biaya yang lebih terjangkau.

“Pertama saya mau nyoba lewat notaris. Memang harganya mahal. Saya mau merubah HGB ke HM. Itu diminta puluhan juta lewat notaris. Terus nanya ke sini, bisa tidak tanpa lewat notaris, ternyata bisa,” kata Sutrisno.

Proses pengurusan yang dijalani Sutrisno saat ini dilakukan secara bertahap, mulai dari pengukuran ulang hingga nantinya masuk ke tahap pelepasan hak dan penerbitan sertipikat hak milik. Meski sempat beberapa kali kembali untuk melengkapi persyaratan administrasi, ia menilai seluruh proses dijelaskan secara terbuka oleh petugas.

“Ini saya sudah ke sini dua kali. Yang pertama belum ada batas kanan-kiri untuk memenuhi persyaratannya, kekurangan saya untuk teliti. Lalu balik lagi, kurang bawa saksi. Hari ini sudah komplit untuk minta surat permohonan pengukuran ulang,” ujar Sutrisno.

Pengalaman tersebut berbeda jauh dibandingkan ketika Sutrisno mengurus sertipikat sekitar 15 tahun lalu. Ia merasa kala itu proses layanan pertanahan masih terkesan rumit dan tidak transparan.

Bahkan, Sutrisno pernah mengalami kendala saat menggunakan bantuan pihak lain untuk mengurus sertipikat tanahnya. Urusannya tak kunjung selesai selama satu tahun. Pengalaman itulah yang membuat dirinya ragu untuk mengurus sendiri sebelum akhirnya mencoba datang langsung ke Kantah. Ke depan, ia berharap kualitas layanan pertanahan terus meningkat, termasuk dengan penerapan Sertipikat Elektronik yang menurutnya semakin memudahkan masyarakat dalam mengamankan aset tanah. (*)