ADVERTORIAL
Gubernur Jambi Apresiasi Kontribusi Korpri yang Luar Biasa
Jambi – Gubernur Jambi, Al Haris, S.Sos.,menyatakan bahwa kontribusi Pengurus KORPRI dibawah naungan Ketua Dr. H. Sudirman, SH., MH memberikan kontribusi yang luar biasa.
Hal ini dituturkan Gubernur pada Pengukuhan Dewan Pengurus KORPRI dan Pengurus LKBH KORPRI Provinsi Jambi Masa Bakti 2024-2029, serta Penyerahan Bantuan Uang Duka kepada Anggota KORPRI, bertempat di Ballroom Yoesoef Singedekane Gedung Mahligai Bank 9 Jambi, Selasa, 11 Juni 2024.
Dalam kesempatan ini, Dr. H. Sudirman, SH., MH dilantik sebagai Ketua Umum Pengurus KORPRI Provinsi Jambi dan Plt. Kepala Biro Hukum M. Ali Zaini, SH sebagai Ketua LKBH KORPRI Provinsi Jambi.
“KORPRI ini luar biasa kontribusinya melalui program KORPRI yaitu memberikan kontribusi terhadap anggotanya baik berupa santunan seperti kemalangan meninggal dunia dan lain sebagainya. Dan juga saya berharap terhadap pengukuhan LKBH KORPRI bisa memberikan bantuan hukum kalau terjadi hal-hal dilapangan yang menyangkut tentang hukum. Tentu kedepan kita juga berharap bahwa KORPRI ini menjadi wadah yang profesional dalam menaungi para anggotanya,” ujar Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris memberikan ucapan selamat atas pengukuhan Pengurus KORPRI Provinsi Jambi dan pelantikan LKBH KORPRI Provinsi Jambi.
“Selamat saya sampaikan kepada Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Jambi dan Pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI Provinsi Jambi masa jabatan 2024-2029 yang dikukuhkan pada hari ini. Selamat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, untuk memajukan organisasi serta mensejahterakan anggota dan masyarakat. Keberhasilan sebuah organisasi tidak terlepas dari kinerja pengurus serta dukungan semua pihak terkait. Untuk itu, kepada semua, khususnya kepada para pengurus yang baru saja dikukuhkan, untuk senantiasa melakukan komunikasi dan koordinasi dalam menjalankan program kerja organsasi kedepannya,” kata Gubernur Al Haris.
“Besar harapan saya agar pengurus baru yang dikukuhkan dapat membawa organisasi KORPRI Provinsi Jambi ini tidak sekadar ada, tapi juga dirasakan manfaat keberadaannya oleh para anggota, menyusun program kerja yang dapat menggerakkan pembangunan ASN sebagai sumber daya manusia, memberdayakan ASN dan berupaya mendorong peningkatan kesejahteraan ASN yang tentu akan berdampak pada peningkatan tata kelola pemerintahan maupun kemajuan daerah,” kata Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris juga menuturkan bahwa KORPRI sebagai satu-satunya organisasi yang menghimpun seluruh ASN baik Pegawai Negeri SIPIL (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Saya berharap KORPRI terus meningkatkan program kerja dalam memberikan perlindungan kepada anggotanya. Organisasi ini harus terus maju dan berkembang, berupaya memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan anggota dan kemajuan daerah,” tutur Gubernur Al Haris.
Selain itu, Gubernur Al Haris juga mengapresiasi keberadaan LKBH KORPRI Provinsi Jambi sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi ASN. LKBH KORPRI tentu juga perlu bersinergi dengan unit kerja yang melaksanakan tugas fungsi bidang hukum, baik dalam perkara pidana, perdata, administrasi, maupun masalah keluarga.
“Saya berharap pengurus LKBH KORPRI Provinsi Jambi yang telah dikukuhkan dapat bekerja dengan optimal dalam rangka memberikan dan memperkuat perlindungan hukum yang maksimal bagi ASN, memastikan ASN mendapatkan perlindungan hukum yang mereka butuhkan,” ujar Gubernur Al Haris.
“Saya berpesan agar keluarga besar KORPRI Provinsi Jambi selalu tegak lurus mendukung berbagai kebijakan pemerintah dan tetap menjaga netralitas dalam PILKADA Serentak. ASN selaku anggota KORPRI memegang peranan sentral dalam menjalankan fungsi pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat bangsa. Saya berharap seluruh ASN Provinsi Jambi dapat meningkatkan profesionalisme, kapasitas, dan kapabilitasnnya sebagai kunci dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, yang bermuara pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dan daerah,” tutur Gubernur Al Haris.
Sebelumnya, Ketua IV Koordinator Bidang Kesejahteraan, Perumahan dan Usaha Dr. H. Marullah Matali, Le., M.Ag mengucapkan selamat atas pelantikan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jambi.
“Saya ingin mengucapkan selamat kepada Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jambi dan LKBH KORPRI Provinsi Jambi yang baru saja dikukuhkan, saya yakin semua inisiatif, semua terobosan-terobosan yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh KORPRI demi untuk menyejahterakan lingkup KORPRI di Provinsi Jambi,” ucapnya.
Dalam kegiatan ini Gubernur Al Haris juga menyerahkan Penerima Uang Duka bagi anggota KORPRI Provinsi Jambi sebesar 42 Juta Rupiah, diantaranya atas nama Junaidi Ibrahim, SP., Winhar, Sufriati, S.Pd., Hendriadi, ST., Yusdianto, Erfandes, S.Pt., Marintang Gurning, Zainudin, Emillya, S.Pd. dan I Wayan Suamba.
ADVERTORIAL
Menteri Nusron Ingin Target PTSL Tahun 2027 Ditambah untuk Perluas Kepastian Hukum bagi Masyarakat
DETAIL.ID, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menginginkan target program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2027 ditambah. Menurutnya, PTSL menjadi salah satu program strategis untuk memperluas kepastian hukum hak atas tanah masyarakat melalui pendaftaran tanah secara lengkap berbasis wilayah.
“Pertama, soal prioritas PTSL pada tahun 2027 supaya ditambah. Pada tahun ini dan juga tahun depan, prioritas kami tidak hanya PTSL, tetapi juga penambahan sertipikasi per sektor, yakni sektor perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” tutur Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Kerja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.
Menteri Nusron menjelaskan, PTSL ini menjadi program strategis karena dilaksanakan berbasis wilayah desa dengan tujuan mewujudkan pendaftaran tanah secara lengkap. Melalui program tersebut, seluruh bidang tanah dalam satu desa didaftarkan secara bersamaan, mulai dari rumah tinggal, lahan pertanian, perkebunan, tanah wakaf, tempat ibadah, hingga area pemakaman.
“Kalau PTSL berbasis wilayah desa, maka seluruh bidang tanah dalam satu desa didaftarkan secara bersamaan. Namun, bagi masyarakat yang belum terjangkau PTSL, khususnya di sektor perumahan, kami menyiapkan skema sertipikasi gratis. Ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program Tiga Juta Rumah agar MBR memperoleh kepastian hukum atas rumah yang mereka tempati,” ujar Menteri Nusron.
Selain melalui PTSL, Kementerian ATR/BPN menjalankan program sertipikasi rumah bagi MBR untuk menjangkau masyarakat yang belum terfasilitasi melalui program PTSL. Langkah ini juga menjadi bagian dari dukungan Kementerian ATR/BPN terhadap program Tiga Juta Rumah yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Untuk mendukung program tersebut, di tahun 2026 ini Kementerian ATR/BPN mendapat target menyertipikasi satu juta rumah bagi MBR. Dalam menjalankan program sertipikasi tanah ini, Menteri Nusron mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah daerah maupun Anggota DPR RI guna mengidentifikasi masyarakat yang memenuhi kriteria penerima. Rumah milik MBR yang belum bersertipikat, termasuk yang menerima program bedah rumah pada periode 2016-2025, dapat diusulkan untuk mengikuti program sertipikasi gratis tersebut.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, yang menjadi pimpinan rapat kerja kali ini pun menyampaikan dukungannya terhadap program Kementerian ATR/BPN, termasuk usulan penambahan target PTSL.
“Terkait usulan penambahan target PTSL yang terintegrasi, saya sependapat karena program ini memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan layak menjadi salah satu program prioritas pada Tahun Anggaran 2027,” katanya.
Adapun dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI ini, turut hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan. Hadir pula sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (*)
ADVERTORIAL
Gus Fawait Ajak Gus dan Ning Jember 2026 Jadi Motor Kebangkitan Ekonomi Daerah
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember mengajak para finalis dan pemenang Gus dan Ning Jember 2026 untuk berperan aktif mendukung pembangunan daerah.
Ajakan tersebut disampaikan Bupati Jember, Gus Fawait, saat memberikan apresiasi kepada seluruh peserta yang berhasil menembus jajaran lima besar.
Gus Fawait menyebut para finalis merupakan aset daerah yang memiliki prestasi luar biasa.
Menurutnya, pencapaian mereka tidak hanya diukur dari kemampuan akademis, tetapi juga dari penguasaan seni serta kepedulian dalam melestarikan budaya lokal.
Dalam arahannya, Gus Fawait juga memaparkan sejumlah capaian yang telah diraih Kabupaten Jember.
Pemerintah daerah, kata dia, terus menjalankan komitmen memberikan layanan kesehatan gratis, terutama bagi masyarakat kurang mampu.
Di sektor konektivitas, Bandara Jember yang kini melayani penerbangan langsung menuju Jakarta turut menjadi bagian dari upaya memperkuat akses transportasi dan mobilitas masyarakat.
Pada bidang ekonomi, Gus Fawait mengungkapkan capaian positif yang diraih Jember sepanjang 2025.
“Performa ekonomi Jember telah menjadi yang terbaik di wilayah Sekarkijang, ditandai dengan angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Gus Fawait.
Dia optimistis Jember akan berkembang menjadi kekuatan ekonomi baru di kawasan timur Pulau Jawa.
Visi tersebut diharapkan mendapat dukungan dari Gus dan Ning Jember 2026 melalui kontribusi nyata di berbagai bidang.
Menutup sambutannya, Gus Fawait menyampaikan pesan kepada kalangan mahasiswa agar tetap aktif menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab.
Pemerintah, menurutnya, membuka ruang bagi kritik, demonstrasi, maupun audiensi sebagai bagian dari demokrasi.
“Penyampaian pendapat tidak disertai tindakan yang mengarah pada caci maki, penghinaan, maupun pelecehan martabat karena bertentangan dengan nilai budaya masyarakat Jember,” tuturnya.
ADVERTORIAL
Bupati Jember Siapkan P4MI dan Perda PMI
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember memperkuat upaya perlindungan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui kerja sama dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dalam Gerakan Nasional Migran Aman yang digelar di Alun-Alun Jember, Minggu, 14 Juni 2026.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Jember Gus Fawait menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan pelayanan yang lebih mudah agar masyarakat tidak lagi harus mengurus berbagai kebutuhan pekerja migran ke luar daerah.
“Mereka harus ke Surabaya, Malang, dan Banyuwangi. Terlalu jauh, butuh waktu 3 sampai 4 jam. Mungkin itu juga yang membuat banyak yang berangkat pakai jalur non-prosedural,” ujar Gus Fawait.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Jember telah berkoordinasi dengan kementerian terkait dan menyiapkan lokasi apabila pembentukan Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) di Kabupaten Jember mendapat persetujuan.
Kemudahan juga diberikan pada layanan pemeriksaan kesehatan bagi calon pekerja migran.
Tiga Rumah Sakit Daerah di Jember kini disiapkan untuk melayani medical check-up sehingga masyarakat tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan di luar daerah.
“Insya Allah harganya, tiga rumah sakit ini adalah yang termurah se-Jawa Timur, tapi kualitasnya tetap terjaga,” kata Gus Fawait.
Selain pelayanan administrasi dan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Jember telah menguji coba program beasiswa bagi putra-putri PMI untuk melanjutkan pendidikan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
Pemerintah daerah juga berencana menambah kuota penerima beasiswa pada tahun ini.
Pemkab Jember turut menyatakan kesiapan menyediakan lahan apabila Kementerian P2MI membangun pusat pelatihan kerja di Jember.
Program tersebut akan disinergikan dengan lulusan SMK untuk mendukung peluang bekerja di luar negeri melalui program go global.
Di penghujung sambutannya, Gus Fawait menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat perlindungan pekerja migran melalui pembentukan Desa Migran di seluruh wilayah Jember yang didukung regulasi daerah.
“Kami berkomitmen untuk bagaimana membuat desa di seluruh Jember ini menjadi Desa Migran. Insya Allah tinggal Perda (Peraturan Daerah)-nya saja, kami berkomitmen untuk membuat Perda terkait masalah PMI,” tutur Gus Fawait.



