Connect with us
Advertisement

DAERAH

Lihat! BPK Temukan Kelebihan Bayar Atas Honor Pejabat Pemkot Jambi, Segini Nilainya

DETAIL.ID

Published

on

Gedung kantor Wali Kota Jambi. (ist)

DETAIL.ID, Jambi – Sejumlah pejabat publik di lingkup Pemerintah Kota Jambi tampak belum sepenuhnya memedomani ketentuan perundang-undangan dalam mempergunakan anggaran dengan sebaik-baiknya.

Hal ini terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi Tahun Angaran 2023 yang telah diserahkan pada 4 Mei 2024.

Salah satunya yang menyita perhatian, BPK mengungkap bahwa terdapat kelebihan bayar atas belanja honorarium pejabat yang tidak memedomani Perpres Nomor 53 tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Dalam laporannya BPK RI Jambi menguraikan hasil pemeriksaan yang menunjukkan terdapat realisasi pembayaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada 13 SKPD yang melebihi jumlah yang ditetapkan sebesar Rp 418.470.000.

Di sini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Jambi mendominasi nilai kelebihan pembayaran mencapai Rp 136.458.000. Modusnya, dari ketentuan pembayaran honorarium yakni sebesar 2 x jumlah PPTK sesuai dengan Perpres Nomor 53. Terdapat pembayaran melebihi ketentuan pada 30 PPK SKPD.

Dimana BPK mencatat jumlah PPTK pada Dinas PUPR hanya 23. Sesuai dengan Perpres Nomor 53 harusnya yang dibayarkan cukup 46 PPK. Namun malah terdapat 76 PPK SKPD Ril yang dibayarkan oleh Pemkot Jambi selama tahun 2023.

Hal seperti ini juga terjadi pada 12 SKPD Pemkot Jambi lainnya, namun catatan BPK angkanya tak sebesar pada Dinas PUPR.

Selanjutnya terdapat hasil pemeriksaan yang menunjukkan adanya 6 SK TPK dan Sekretariat TPK yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai kegiatan antar SKPD, namun pelaksanaannya tidak mengikutsertakan instansi pemerintah di luar Pemkot Jambi.

Sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang ditetapkan SK Kepala Daerah. Atas hal tersebut ditemukan selisih pembayaran sebesar Rp 29.670.500 dari nilai honor yang dibayarkan sebesar Rp 108.902.500 dengan honor yang seharusnya Rp 79.232.000. Yang ini terjadi pada unit kerja BKPSDMD, BPKAD, DTKK UKM, Dinas Pendidikan, dan Dinas PUPR

Kemudian juga terdapat temuan pemeriksaan terkait penyusunan rencana pembangunan industri kota pada Disperindag yang ditetapkan hanya dengan SK dari SKPD terkait.

Honorarium TPK dibayarkan atas SK tersebut sebesar Rp 8.675.000 tanpa adanya SK lebih lanjut dari Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah. BPK pun menyatakan pembayaran honorarium tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 53 tahun 2023.

Pembayaran honorarium moderator pada 3 SKPD yang melebihi ketentuan sebesar Rp 7.797.500 dan honorarium penceramah yang berasal dari SKPD penyelenggara pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melebihi ketentuan sebesar Rp 2.550.000 juga tak luput dari sorotan BPK.

Dari 5 uraian permasalahan tersebut, BPK menilai bahwa terdapat kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp 467.163.000. Sejumlah Kepala SKPD dinilai tidak sepenuhnya memedomani Perpres Nomor 53 tahun 2023 dalam merealisasikan belanja honorarium. Dan PPTK masing-masing kegiatan dinilai tidak memedomani ketentuan pemberian honorarium.

“BPK merekomendasikan Wali Kota Jambi agar memproses pemulihan kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp 467.163.000 dan menyetorkan ke kas daerah,” tulis auditor BPK dalam LHP Pemkot Jambi

Selain itu para pejabat di lingkup Pemkot Jambi juga diminta agar memedomani ketentuan Perpres Nomor 53 tahun 2023 dalam merealisasikan pembayaran honorarium.

Lalu bagaimana tindak lanjut atas temuan pemeriksaan BPK, soal ini belum diperoleh keterangan lebih lanjut dari pihak Pemkot Jambi.

Reporter: Juan Ambarita

Advertisement Advertisement

DAERAH

Dukungan Nyata Pesantren Kauman untuk Madrasah yang Luluh Lantak di Saniang Baka Kabupaten Solok

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Kabupaten Solok — Rasa solidaritas dan kepedulian terhadap sesama ditunjukkan secara nyata oleh Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang bersama Kantor Layanan (KL) Lazismu Pesantren Kauman. Keduanya menyalurkan bantuan tanggap darurat kepada korban banjir bandang yang melanda Nagari Saniang Baka, Kabupaten Solok, pada 27 November 2025 lalu. Bencana tersebut menyebabkan kerusakan parah, khususnya pada fasilitas pendidikan di bawah naungan Muhammadiyah.

Bantuan yang disalurkan pada Kamis, 4 Desember 2025 ini bertujuan untuk meringankan beban keluarga besar MTs dan Pesantren Muhammadiyah Saniang Baka, yang salah satu gedung belajar dua lantainya mengalami kerusakan berat. Total bantuan terdiri dari 670 kg beras dan 1.650 butir telur itik, yang seluruhnya berasal dari sumbangan para donatur, alumni, santri, dan guru Pesantren Kauman.

Ketua KL Lazismu Pesantren Kauman, Ustadz Insan Adha Hasibuan, mengungkapkan komitmen Lazismu dalam merespons bencana.

“Dalam kurun waktu seminggu terakhir, penyaluran sudah total 1,2 ton beras ke korban bencana banjir bandang. Agenda kami selanjutnya adalah mencarikan jalan untuk menyalurkan bantuan ke Agam. Kami berharap semoga bantuan ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat dan kepada persyarikatan,” ujarnya.

Tim gabungan dari Pesantren Kauman dan KL Lazismu Pesantren Kauman memulai penyaluran dengan menyerahkan bantuan kepada keluarga besar MTs Muhammadiyah Saniang Baka. Tidak hanya bahan pokok, tim juga memberikan makanan siap santap untuk makan siang para guru sebagai bentuk perhatian dan penghargaan atas dedikasi mereka di tengah musibah.

Kepala MTs Muhammadiyah Saniang Baka, Ustadz Regi, menyampaikan gambaran dampak bencana yang sangat besar.

“Bencana ini menyebabkan kerusakan parah di salah satu gedung belajar utama kami, sehingga gedung tersebut tidak bisa digunakan lagi untuk sementara waktu,” katanya.

Beliau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yang diberikan dan berharap dukungan dari semua pihak dapat mempercepat pemulihan serta rehabilitasi fasilitas pendidikan.

Usai penyerahan bantuan, rombongan diajak melihat langsung kondisi bangunan yang rusak parah. Tinjauan difokuskan pada gedung belajar MTs yang hancur diterjang banjir bandang.

Menyaksikan kerusakan tersebut, Mudir Pesantren Kauman, Dr. Derliana, MA, memberikan sambutan sekaligus dukungan moril.

“Pesantren KAUMAN hadir untuk memberikan dukungan moril dan memberikan sedikit bantuan bahan makanan dengan harapan agar keluarga besar MTs Muhammadiyah Saniang Baka diberi kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi ujian ini,” tuturnya.

Ia menambahkan dengan penuh harap, “InsyaAllah bangunan yang rusak oleh banjir segera mendapatkan ganti oleh Allah dengan pengganti yang lebih baik.”

Kegiatan kemanusiaan ini kemudian berlanjut ke Pesantren Muhammadiyah Saniang Baka. Di lokasi kedua, Ustadz Yudi Harzi, Sekretaris Badan Pembina Pesantren setempat, menyambut dengan penuh syukur.

“Kami mengucapkan terima kasih karena dalam kondisi duka ini masih mendapat perhatian dan bantuan dari keluarga besar Pesantren Kauman. Kami berharap semoga ini bisa menjadi kekuatan dan semangat bagi Pesantren Muhammadiyah Saniang Baka,” tuturnya.

Kunjungan penuh makna ini ditutup dengan doa yang dibacakan oleh Syaikh Ibrahim, memohon keselamatan, ketabahan, dan pemulihan yang cepat bagi seluruh korban terdampak. Acara kemudian dilanjutkan dengan makan siang bersama para guru di Pesantren Muhammadiyah Saniang Baka, diakhiri dengan foto bersama sebagai penanda kuatnya ikatan ukhuwah dalam menghadapi ujian.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi bukti nyata gerakan tolong-menolong dalam Islam, tetapi juga menjadi langkah awal untuk membangkitkan semangat dan memulihkan kondisi pendidikan di wilayah terdampak bencana.

Reporter: Diona

Continue Reading

DAERAH

Dana Bencana Kurang, Gubernur Sumbar Minta Pemerintah Pusat Batalkan Pemotongan TKD 2026

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Sumatera Barat— Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar membatalkan pemotongan anggaran Transfer Ke Daerah (TKD) tahun 2026 untuk Sumbar yang mencapai lebih dari Rp2,6 triliun. Ia menegaskan, di tengah upaya penanggulangan dan pemulihan pascabencana hidrometeorologi, Sumbar sangat membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.

“Kita sudah menyurati Bapak Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan, agar efisiensi TKD untuk Sumbar dapat dikembalikan. Saat ini kita betul-betul membutuhkan dukungan itu untuk penanganan bencana,” ujar Gubernur Mahyeldi saat meninjau lokasi terdampak bencana di Silareh Aia, Palembayan, Kabupaten Agam, Kamis, 4 Desember 2025.

Gubernur Mahyeldi menjelaskan, pengembalian alokasi dana efisiensi tersebut akan menjadi penguat bagi daerah terdampak dalam upaya penanggulangan, rehabilitasi, dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana. Kerusakan yang terjadi, kata Mahyeldi, cukup berat dan tersebar di banyak daerah.

Pemprov Sumbar mencatat bencana hidromteorologi telah mengakibatkan banyak kerusakan di sejumlah daerah, yakni :

  • 1.018 rumah rusak berat,
  • 1.787 rumah rusak sedang,
  • 317 unit rumah hilang,
  • 94 jembatan rusak, serta
  • Sejumlah ruas jalan kabupaten, provinsi, hingga nasional ikut terdampak.

“Fasilitas umum dan rumah masyarakat banyak yang rusak parah. Saat ini, fokus kita adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, sambil terus membuka akses ke daerah terdampak, agar bantuan bisa sampai dengan cepat dan merata,” katanya.

Sedangkan untuk jangka panjangnya, Mahyeldi menyebut, Pemerintah Daerah akan memfokuskan perhatian pada pemulihan ekonomi masyarakat dan perbaikan menyeluruh terhadap infrastruktur yang terdampak.

“Tentu ini memerlukan anggaran yang sangat besar,” ucap Gubernur Mahyeldi.

Mahyeldi menyampaikan apresiasi atas dukungan yang telah diberikan berbagai pihak. Bantuan terus mengalir dari Pemerintah Pusat melalui kementerian, BUMN, komunitas perantau, lembaga sosial, hingga sejumlah pemerintah provinsi.

“Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wapres Gibran juga sudah datang langsung ke Sumbar. Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah pusat untuk bersama-sama membantu masyarakat kita,” ujar Gubernur Mahyeldi.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemotongan TKD untuk Sumbar tahun 2026 mencapai Rp2.628.893.437.000. Pemotongan ini mencakup 19 kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Sumbar.

Rinciannya sebagai berikut:

  1. Provinsi Sumbar: Rp533.696.764.000
  2. Kab. Limapuluh Kota: Rp124.641.054.000
  3. Kab. Agam: Rp166.044.192.000
  4. Kab. Kepulauan Mentawai: Rp108.969.699.000
  5. Kab. Padang Pariaman: Rp58.947.752.000
  6. Kab. Pasaman: Rp54.421.042.000
  7. Kab. Pesisir Selatan: Rp41.120.576.000
  8. Kab. Sijunjung: Rp57.476.193.000
  9. Kab. Solok: Rp144.833.128.000
  10. Kab. Tanah Datar: Rp127.405.106.000
  11. Kota Bukittinggi: Rp101.495.495.000
  12. Kota Padang Panjang: Rp78.913.718.000
  13. Kota Padang: Rp371.919.111.000
  14. Kota Payakumbuh: Rp116.884.868.000
  15. Kota Sawahlunto: Rp93.292.313.000
  16. Kota Solok: Rp108.828.013.000
  17. Kota Pariaman: Rp92.432.391.000
  18. Kab. Pasaman Barat: Rp128.370.026.000
  19. Kab. Dharmasraya: Rp37.972.833.000
  20. Kab. Solok Selatan: Rp81.229.163.000

Reporter: Diona

Continue Reading

DAERAH

Lapas Suliki Beri Bantuan Warga Kecamatan Gunuang Omeh yang Terkena Dampak Bencana

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Suliki – Lapas Kelas III Suliki menunjukkan kepedulian sosialnya dengan menyerahkan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana di Jorong Aia Angek, Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota pada Kamis, 4 Desember 2025. Bantuan ini merupakan wujud nyata komitmen lembaga pemasyarakatan dalam mendukung pemulihan kondisi warga pasca bencana yang melanda beberapa waktu lalu.

Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Kepala Lapas Kelas III Suliki, Farid Wajdi, yang hadir bersama pejabat struktural serta jajaran pegawai. Kehadiran ini tidak hanya membawa bantuan berupa kebutuhan pokok, tetapi juga semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap masyarakat yang sedang berjuang bangkit dari keterpurukan.

Kegiatan ini disambut hangat oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Tinggi yang turut didampingi oleh Wali Jorong Aia Angek. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan pihak Lapas Kelas III Suliki. Menurutnya, bantuan tersebut sangat berarti bagi masyarakat yang tengah berusaha memulihkan kehidupan sehari-hari.

Selain sebagai bentuk kepedulian, kegiatan ini merupakan salah satu perwujudan dari Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dan tentunya menjadi sebuah momentum untuk mempererat hubungan antara Lapas Kelas III Suliki dengan masyarakat sekitar. Kehadiran jajaran pegawai dalam penyerahan bantuan mencerminkan semangat gotong royong dan sinergi antar lembaga serta masyarakat dalam menghadapi tantangan bersama.

Diharapkan melalui bantuan sosial ini, kebutuhan warga dapat sedikit terbantu dan perekonomian masyarakat dapat kembali pulih. Lapas Kelas III Suliki berkomitmen untuk terus mendukung program-program sosial yang bermanfaat, sehingga keberadaan lembaga tidak hanya berfungsi sebagai institusi pemasyarakatan, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam membangun solidaritas dan kepedulian sosial.

Reporter: Diona

Continue Reading
Advertisement Advertisement
Advertisement ads

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs