ADVERTORIAL
Wakil Gubernur Jambi Lepas CJH dan Berpesan Untuk Jaga Kesehatan dengan Persiapkan Fisik dan Bathin
Jambi – Wakil Gubernur (Wagub) Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I berpesan kepada Jemaah Calon Haji (JCH) supaya senantiasa menjaga kesehatan dengan mempersiapkan fisik yang baik dan juga bathin.
Para JCH bisa mengatur waktu untuk kegiatannya, agar energi serta stamina tidak terkuras, untuk menjaga kondisi kesehatan dan mental guna menjalankan rangkaian ibadah haji.
Pesan tersebut dikatakan oleh Wagub pada saat melepas Pemberangkatan 425 Jemaah Calon Haji (JCH) Provinsi Jambi dari Kabupaten Merangin 197 Jemaah, Tebo 173 Jemaah dan Kabupaten Bungo 47 Jemaah, ditambah Petugas KBHIU 4 orang, Petugas Kloter 4 orang, yang tergabung dalam Kloter 28 Provinsi Jambi Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi, bertempat di Asrama Haji Kota Baru Jambi, Minggu, 9 Juni 2024 malam.
Dalam sambutan dan arahannya Wagub Sani menuturkan ucapan puji syukur atas rezeki kepada jemaah calon haji sudah diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji.
“Kepada para jemaah calon haji Provinsi Jambi bersyukurlah atas rezeki yang didapatkan hari ini, karena hari ini telah diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji pada musim haji tahun ini, karena banyaknya peminat haji saat ini, hanya bapak ibu yang bisa diberi kesempatan berangkat ditahun ini. Semakin banyaknya masyarakat yang berangkat semoga Jambi semakin sejuk, aman, damai dan barokah,” ucap Wagub Sani.
Wagub Sani juga mendo’akan agar jemaah calon haji Provinsi Jambi diberikan kesehatan dan keselamatan dalam melaksanakan ibadah haji dalam keadaan sehat.
“Kami dari Pemerintah Daerah berdoa agar para jemaah calon haji selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dalam melaksanakan ibadah haji dan mendapatkan haji mabrur hendaknya, selain itu juga dapat ampunan dari Allah SWT, baik dosa disengaja maupun tidak disengaja,” ujar Wagub Sani.
Wagub Sani mengatakan seluruh JCH hendaknya sesampai ditanah suci, menjadi tamu Allah yang baik, ibadah dengan khusyuk, sabar dan tawakkal.
“Seluruh JCH hendaknya sesampai ditanah suci, menjadi tamu Allah yang baik, ibadah dengan khusyuk, sabar dan tawakkal, serta tuntunan dan bimbingan ketika manasik haji yang telah diberikan sebelumnya menjadi pedoman agar syarat rukun dan wajib haji berjalan lancar sesuai ketentuan syariat agama. Niatkan dalam hati betul-betul untuk ibadah, fokus, jangan memikirkan oleh-oleh,” kata Wagub Sani.
Dalam kesempatan tersebut Wagub Sani juga menyampaikan pesan kepada Jemaah calon haji Provinsi Jambi agar fokus dan khusyuk dalam melaksanakan ibadah haji.
“Saya juga berpesan kepada para jemaah agar tetap fokus untuk melaksanakan ibadah, lupakan perkerjaan di Jambi. Fokus dan khusyuklah dalam melaksanakan ibadah agar mendapatkan pahala dan insya Allah akan menjadi haji yang mabrur,” tutur Wagub Sani.
Selain itu, Wagub Sani juga menekankan kepada petugas pendamping haji dan petugas kesehatan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh Jemaah calon haji. Dengan begitu, harapannya seluruh jemaah calon haji baik pada saat berangkat maupun kembali ketanah air, kembali dalam keadaan selamat dan sehat.
“Semoga tetap sehat wal’afiat, tidak ada kekurangan apapun saat kembali ketanah air,” ujar Wagub Sani.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, H.Zoztafia menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jambi melalui Bapak Gubernur Jambi yang telah memfasilitasi dan membantu keberangkatan haji mulai dari Jambi Bandara Sultan Thaha Jambi ke Bandara Internasional Hang Nadim Batam, selain itu juga akomodasi lainnya.
“Kami ucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jambi melalui Bapak Gubernur Al Haris dan Bapak Wagub Abdulah Sani dan kabupaten kota, yang telah membantu pemberangkatan haji mulai dari kabupaten kota ke Provinsi Jambi dan Pemerintah Provinsi Jambi memfasilitasi keberangkatan haji mulai dari Jambi Bandara Sultan Thaha Jambi ke Bandara Internasional Hang Nadim Batam, juga akomodasi lainnya,” ujar Zoztafia.
Zoztafia juga mengatakan bahwa kondisi kesehatan para jemaah pada umumnya baik, meskipun ada jemaah yang menggunakan kursi roda.
“Kami berharap semua jemaah menjaga kesehatan dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan, agar dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar,” katanya.
“Pemberangkatan haji tahun ini sudah mulai berangsur baik, tidak ada hambatan dan halangan yang fatal, semua sudah kita laksanakan dengan baik, dibantu dari semua pihak, baik dari Pemerintah Provinsi Jambi, kabupaten kota, pihak Imigrasi, Bandara dan Satpol PP, TNI/Polri dan Kandep Depag kabupaten kota,” katanya.
ADVERTORIAL
Tandatangani Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Provinsi Aceh, Sekjen ATR/BPN: Perkuat Tata Kelola Pertanahan
DETAIL.ID, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melangsungkan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Provinsi Aceh dalam rangka Sinergi Bidang Agraria, Pertanahan, dan Tata Ruang pada Selasa, 12 Mei 2026 di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Penandatanganan yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan ini menjadi langkah awal penguatan tata kelola agraria dan pertanahan di Provinsi Aceh.
“MOU ini ruang lingkupnya cukup signifikan dalam konteks membangun (tata kelola) agraria dan pertanahan di Provinsi Aceh. Ini memang tugas kami di Kementerian ATR/BPN mulai dari tata kelola dan sertipikasi aset, kemudian tata ruang sekaligus pengendalian juga asistensi pencegahan dan penanganan sengketa. Ini penting untuk pembangunan agraria di Aceh,” ujar Dalu Agung Darmawan dalam sambutannya.
Sebelum penandatangan yang dilakukan oleh Sekjen ATR/BPN hari ini berlangsung, dokumen kerja sama tersebut sudah ditandatangani secara terpisah oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, di Banda Aceh. Penandatanganan MoU ini menjadikan Aceh sebagai provinsi pertama di Indonesia yang memiliki mekanisme koordinasi formal dalam pertukaran data dan informasi spasial secara terintegrasi dengan pemerintah pusat.
Dalu Agung Darmawan berharap, berbagai program strategis Kementerian ATR/BPN di Aceh dapat dipercepat melalui sinergi ini, termasuk salah satunya penguatan legalisasi aset dan penyelesaian persoalan pertanahan masyarakat.
“Nanti selanjutnya Pemerintah Provinsi Aceh dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh untuk menyiapkan kerja sama lanjutan. Nanti mohon ditindaklanjuti Pak Kepala Kanwil dan para Kepala Kantor Pertanahan,” ujar Sekjen ATR/BPN.
Dalam kesempatan ini, hadir sebagai wakil dari Pemerintah Provinsi Aceh, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh, Bob Mizwar. Ia mengapresiasi Kementerian ATR/BPN yang telah bersama-sama melakukan pembahasan secara maraton hingga tercapainya proses finalisasi rancangan MoU bidang agraria, pertanahan dan tata ruang dengan Provinsi Aceh ini.
“Melalui MoU ini kita harapkan upaya mempercepat proses legalitas lahan akan berdampak langsung pada kepastian usaha pekebun. Ini juga memberikan opsi penyelesaian sengketa agraria yang lebih terintegrasi dengan pusat, termasuk mendorong optimalisasi program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Aceh,” ujar Bob Mizwar.
Pada kegiatan ini, turut hadir Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh, Arinaldi serta sejumlah perwakilan dari Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN; Plh. Kepala Dinas Pertanahan Aceh, Nizwar; serta Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Azanuddin Kurnia. (*)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn
Situs: atrbpn.go.id
PPID: ppid.atrbpn.go.id
WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000
ADVERTORIAL
Bahas Transformasi Organisasi dan Tata Kerja, Kementerian ATR/BPN Rumuskan Cara Kerja Efektif Berbasis Kewilayahan
DETAIL.ID, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar diskusi bersama jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pertanahan (Kantah) se-Indonesia membahas penyusunan transformasi organisasi dan tata kerja (OTK) Kantah. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang /Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, ingin transformasi dilakukan dengan pendekatan berbasis wilayah.
“Bagaimana kemudian BPN dapat bekerja lebih efektif di tengah kompleksitas wilayah Indonesia yang sangat beragam, agar lebih menjaga upaya pelayanan publik yang maksimal,” ujar Wamen Ossy dalam rapat yang berlangsung secara daring pada Senin, 11 Mei 2026.
Saat ini, struktur organisasi di Kantah dibangun dengan pendekatan tematik atau lebih dikenal dengan pembagian seksi berdasarkan jenis fungsi dan layanan atau hal teknisnya. Mulai dari Seksi Survei dan Pemetaan, Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, serta Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.
Di tahap awal perumusan transformasi struktur organisasi ini, Wamen Ossy menekankan agar jajaran melakukan kajian matang dan mendalam agar mampu menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat yang lebih cepat, tepat, dan juga responsif. Ke depannya, diharapkan Kantah bisa lebih adaptif terhadap dinamika wilayah tanpa mengesampingkan aspek teknisnya.
“Persoalan di lapangan justru muncul dalam konteks wilayah tertentu, misal ada satu kawasan yang berkembang cepat karena ada investasi di sana, muncul kebutuhan akan sertipikasi, penataan ruang, potensi sengketa dan sebagainya. Saat ini, OTK kita menitikberatkan pada penguasaan fungsi/teknis, maka pendekatan wilayah mencoba memperkuat penguasaan lapangan dan dinamika wilayah kerja,” ucap Wamen Ossy.
Kepada para Kepala Kanwil BPN Provinsi, Kepala Kantah Kabupaten/Kota, serta seluruh jajaran yang mengikuti pertemuan daring ini, Wamen Ossy memaparkan sejumlah manfaat yang berpotensi diperoleh dengan diterapkannya OTK berbasis wilayah. Beberapa di antaranya memperkuat pemahaman kondisi lapangan, memperbaiki rentang kendali organisasi, meningkatkan deteksi dini persoalan pertanahan, serta mendukung integrasi layanan berbasis data digital dan spasial.
“Kita sedang menuju layanan pertanahan modern berbasis digital dan spasial. Ini tidak lagi kemudian dianggap sebagai penanganan secara sektoral, tapi harus menyeluruh, tidak lagi ini hanya urusan pengukuran, urusan pendaftaran, semua harus bisa memahami sehingga penguasaan wilayah menjadi penting,” tutur Wamen Ossy.
Terkait rencana perubahan OTK, Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyoroti pentingnya kejelasan pembagian tugas dan fungsi di Kementerian ATR/BPN hingga ke daerah di Kanwil dan Kantah, salah satunya berfokus pada spesialisasi kerja. Ia menegaskan, koordinasi antarfungsi dan rantai komando yang terstruktur juga menjadi kunci dalam mendukung transformasi pelayanan di lingkungan ATR/BPN.
“Struktur organisasi kita ini menentukan jalannya proses pelayanan publik kita kepada masyarakat. Harapan kita ingin memberi pelayanan yg terbaik, kualitas terjamin sekaligus pengembangan SDM kita untuk memenuhi ini,” ujar Sekjen ATR/BPN. (*)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn
Situs: atrbpn.go.id
PPID: ppid.atrbpn.go.id
WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000
ADVERTORIAL
Layanan Pertanahan Era Digital, Lebih Mudah Pantau Berkas Lewat Aplikasi Sentuh Tanahku
DETAIL.ID, Semarang – Proses pengecekan berkas pertanahan kini dapat dilakukan masyarakat melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat bisa memantau status permohonan tanpa perlu datang langsung ke Kantor Pertanahan hanya untuk memastikan tahapan berkas yang sedang diproses.
Endria (37), warga asal Kabupaten Semarang mengaku terbantu dengan fitur pemantauan berkas yang tersedia di aplikasi Sentuh Tanahku. Proses pengecekan jadi lebih praktis dan transparan karena informasi perkembangan layanan dapat diakses langsung melalui telepon genggamnya.
“Pemantauan perkembangan berkas atau sertipikat sekarang lebih mudah karena bisa dicek langsung lewat aplikasi Sentuh Tanahku. Jadi, saya bisa tahu posisi berkas sudah sampai mana,” ujar Endria usai mengambil Sertipikat Elektronik di Kantah Kabupaten Semarang.
Waktu pengurusan sertipikat jadi terasa lebih efisien dengan fitur yang tersedia dalam Sentuh Tanahku. Masyarakat tidak perlu berulang kali datang ke Kantah untuk menanyakan perkembangan permohonan. Bagi Endria, hal itu bukan hanya sangat bermanfaat, namun juga menghemat biaya dan tenaganya.
“Kemarin begitu saya cek di aplikasi, statusnya sudah di loket penyerahan. Baru setelah lihat info itu, hari ini saya langsung datang ke kantor untuk mengambil hasilnya,” kata Endria.
Setelah merasakan sendiri kegunaan Sentuh Tanahku, Endria pun mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan pertanahan digital yang telah disediakan Kementerian ATR/BPN.
“Sekarang semuanya lebih simple dan mudah dipantau. Jadi masyarakat tidak perlu ragu menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku maupun layanan pertanahan elektronik lainnya,” tuturnya. (*)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn
Situs: atrbpn.go.id
PPID: ppid.atrbpn.go.id
WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000



