Connect with us
Advertisement

DAERAH

Dugaan Bocornya Rahasia Perusahaan Berujung ke KPPU

DETAIL.ID

Published

on

Sidang Majelis KPPU terkait kebocoran informasi rahasia perusahaan. (ist)

DETAIL.ID, Jakarta – Dugaan bocornya rahasia perusahaan ternyata bisa berujung menjadi sebuah pelaporan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Bahkan kini, seperti keterangan resmi KPPU yang diterima media, urusan dapur perusahaan tersebut sudah mulai disidangkan oleh KPPU pada Selasa, 23 Juli 2024.

Disebutkan, sidang majelis KPPU menggelar pemeriksaan pendahuluan atas perkara nomor 08/KPPU-L/2024 tentang dugaan pelanggaran pasal 23 Undang-Undang (UU) nomor 5 Tahun 1999.

Khususnya yang terkait dengan persekongkolan untuk mendapatkan rahasia perusahaan PT Chiyoda Kogyo Indonesia. Persidangan berlangsung di Kantor Pusat KPPU.

Sidang tersebut dipimpin anggota KPPU Eugenia Mardanugraha sebagai Ketua Majelis Komisi, didampingi anggota KPPU Mohammad Reza dan Hilman Pujana sebagai anggota Majelis Komisi.

Agenda persidangan adalah mendengarkan pemaparan laporan dugaan pelanggaran (LDP) oleh investigator KPPU. Perkara ini melibatkan tiga terlapor yaitu PT Maruka Indonesia (terlapor I), Hiroo Yoshida (terlapor II), dan PT Unique Solutions Indonesia (terlapor III).

Ketiganya diwakili dan dihadiri oleh Kuasa Hukum yang sama di ruang sidang KPPU pada sidang perdana tersebut.

Perkara diawali adanya laporan tentang dugaan pelanggaran ketentuan pasal 23 terkait persekongkolan dalam memperoleh rahasia perusahaan milik PT Chiyoda Kogyo
Indonesia yang dilakukan oleh ketiga terlapor.

Terlapor II merupakan mantan karyawan PT
Chiyoda Kogyo Indonesia yang setelah berhenti dari perusahaan tersebut, lalu bekerja dan
menjabat sebagai Direksi dalam perusahaan Terlapor III.

Dalam paparan LDP, investigator menjelaskan bahwa terlapor I yang merupakan perusahaan trader, sebelumnya bekerja sama dengan PT Chiyoda Kogyo Indonesia untuk membuat mesin yang dipesan oleh klien terlapor I.

Saat itu, terlapor II merupakan Direktur Teknik di PT Chiyoda Kogyo Indonesia. Pada 23 Juni 2020, diketahui terlapor I mendirikan perusahaan (terlapor III), dan menunjuk terlapor II menjadi Presiden Direktur.

Dengan adanya dugaan persekongkolan antara terlapor I dan II yang membentuk perusahaan terlapor III, pekerjaan pesanan mesin industri yang dikerjakan oleh PT Chiyoda Kogyo Indonesia berpindah dikerjakan oleh terlapor III.

Pekerjaan pesanan mesin industri tersebut dikerjakan oleh pegawai-pegawai PT Chiyoda Kogyo Indonesia yang diduga telah dihasut terlapor II untuk pindah bersamanya ke perusahaan terlapor III.

Akibatnya, keuangan PT Chiyoda Kogyo Indonesia terdampak. Investigator KPPU menemukan penurunan revenue Divisi Special Purpose Machine secara signifikan sebesar Rp 112 miliar pada tahun 2019, yakni dari Rp 112 miliar pada Desember 2019 menjadi Rp 40 miliar pada Desember 2020.

Akibat persekongkolan tersebut, PT Chiyoda Kogyo Indonesia diduga menderita kerugian
sebesar Rp 63 miliar.

Dalam LDP, investigator juga memaparkan berbagai temuan yang mengarah kepada dugaan pelanggaran pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 1999.

Setelah mendengarkan paparan LDP dari Investigator KPPU, Majelis Komisi akan
melanjutkan persidangan berikutnya dengan agenda pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian alat bukti berupa surat dan atau dokumen pendukung) dalam LDP pada sidang
selanjutnya di Kantor KPPU Jakarta.

Jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan ini adalah 30 hari kerja sejak 22 Juli dan berakhir pada tanggal 30 Agustus 2024.

Reporter: Heno

Advertisement Advertisement

DAERAH

Cerita MBG dari Kabupaten Tanjungjabung Timur, Jalan Rusak Jadi Salah Satu Kendala

DETAIL.ID

Published

on

Siswa/i SMPN 5 Tanjab Timur mencicip MBG. (ist)

DETAIL.ID, Jambi – Makan Bergizi Gratis (MBG) punya cerita berbeda di tiap daerah. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, misalnya, Satuan Pemenuhan dan Pelayanan Gizi (SPPG) di Jalan Lintas Jambi – Sabak RT 01, Desa Kota Baru, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dihadapkan dengan tantangan kondisi infrastruktur, di mana masih banyak ruas jalan yang rusak.

Meski begitu, SPPG yang bernaung di bawah Yayasan Nuansa Mitra Sejati itu tetap berjuang memproses hingga mendistribusikan MBG ke ribuan siswa penerima manfaat, juga penerima lainnya atau kategori 3B (Balita, Ibu Hamil, dan Menyusui).

Triyanto selaku pengelola menyampaikan bahwa SPPG yang lebih dikenal dengan sebutan SPPG Plabi tersebut baru beroperasi pada 19 Agustus lalu.

“Alhamdulillah, sejauh ini operasional lancar. Itu kita pertama running (operasi) itu 1.900 (porsi) kurang lebih. Alhamdulillah lancar. Sekarang kurang lebih 3.200 porsi,” ujar Triyanto pada Senin, 8 Desember 2025.

Menurut Triyanto, di awal berdiri SPPG Plabi langsung tancap gas melayani 20 sekolah. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga Pondok Pesantren di daerah Kecamatan Geragai, lokasi cakupan SPPG-nya.

“Kita lihat respons mereka positif terhadap SPPG Plabi di Geragai ini. Baik dari pelajar, orang tua, juga guru. Untuk sekolah-sekolah, program ini sangat membantu, apalagi pondok pesantren. Membantu sekali,” ujarnya.

Namun, Triyanto juga bercerita, SPPG-nya sempat terhenti lantaran terkendala masalah bahan baku. Ia menjelaskan, pernah seminggu terhenti pendistribusian makanan bergizi gratis.

“Sejumlah orang tua bertanya padanya, ada apa? Mengingat uang jajan anak-anak sudah dikurangi berharap pada pendistribusian MBG,” ujarnya.

Menurut Triyanto, awal ia memutuskan untuk berpartisipasi dalam program MBG tiada lain selain untuk amal jariyah. Program MBG pun bikin Triyanto sendiri senang sekaligus terharu.

“Saya pertama running itu ada siswa SMP yang cerita bahwa dia baru pertama kali makan melon. Bayangin, itu anak SMP. Dan saya pun, alhamdulillah, dengan adanya MBG ini banyak yang terbantu. Karena anak saya di ponpes juga. Jadi saya seperti ngasih makan anak sendiri,” katanya.

Dia pun selalu menekankan pada tim SPPG di SPPG-nya agar menyiapkan menu yang cocok dan bervariatif dengan kualitas gizi yang terjamin. Karena selain melayani para pelajar, dia juga menyuplai untuk kategori 3B, yang saat ini mencapai lebih kurang 500 porsi untuk Kecamatan Geragai.

Infrastruktur jalan serta jangkauan pun kini jadi salah satu persoalan yang dihadapi SPPG Plabi. Dari 50 sekolah penerima manfaat, ada jarak tempuh mencapai 20 kilometer dengan proses pengantaran sekitar 30 menit.

“Jadi itu, bedanya di kota sama desa. Yang dekat itu ada 20-30 menit. Jaraknya memang hanya 10 kilometer, tapi karena jalan itu rusak, proses mengantar MBG ke sekolah-sekolah jadi lebih lama,” katanya.

Dia pun berharap adanya pembenahan infrastruktur jalan demi mendukung percepatan distribusi program andalan Presiden Prabowo, yaitu program MBG.

Continue Reading

Uncategorized

Universitas Jambi Salurkan Bantuan Kemanusiaan Bencana di Kabupaten Solok

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Solok – Pemerintah Kabupaten Solok kembali menerima dukungan dari berbagai pihak setelah bencana besar yang melanda wilayah tersebut.

Pada Senin, 8 Desember 2025, rombongan dari Universitas Jambi tiba di Posko Utama Pengendalian Bencana Kabupaten Solok, Koto Baru, Kecamatan Kubung, untuk menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan.

Rombongan dipimpin Wakil Rektor Universitas Jambi Bidang Kerja Sama, Dr. Revis Asra, S.Si., M.Si., serta perwakilan dari Indonesia Offroad Federation (IOF) Jambi dan PMI Jambi. Bantuan tersebut diterima oleh Wakil Bupati Solok, H. Candra.

Wakil Rektor Universitas Jambi, Revis Asra menyampaikan bahwa kehadiran mereka merupakan bentuk kepedulian lintas lembaga di Provinsi Jambi.

“Kami dari Universitas Jambi bekerja sama dengan PMI Provinsi Jambi, IOF Jambi, serta juga sivitas akademika Universitas Jambi. Alhamdulillah sudah sampai di Kabupaten Solok untuk menyerahkan bantuan bagi korban bencana,” ujar perwakilan Unja di lokasi.

Tak hanya menyalurkan sembako, tim juga membawa layanan kesehatan dan pendampingan trauma healing untuk warga yang terdampak bencana.

Ia menambahkan, pihaknya juga mendapat informasi dari para eksekutif Unja terkait adanya rencana beasiswa bagi mahasiswa terdampak bencana di Sumatera termasuk mahasiswa asal Solok bahkan juga bagi mahasiswa dari fakultas vokasi, yang sedang mengalami dampak bencana.

“Terima kasih, semoga bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat,” tuturnya.

Wakil Bupati Solok, Candra, mengapresiasi bantuan dan dukungan dari Provinsi Jambi yang dinilainya menjadi bukti solidaritas antardaerah dalam masa darurat.

Reporter: Diona

Continue Reading

DAERAH

Ratusan Korban Meninggal, PMII Jambi Desak Presiden Tetapkan Status Bencana Nasional di Sumatera

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Jumlah korban banjir bandang dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus bertambah. Data sementara menunjukkan ratusan orang meninggal dunia, ratusan lainnya luka-luka, serta ribuan rumah warga hancur dan hilang tersapu banjir. Namun hingga kini, status bencana belum dinaikkan menjadi status bencana nasional.

Menanggapi kondisi tersebut, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Jambi mendesak pemerintah pusat segera mengambil langkah strategis. Ketua PC PMII Kota Jambi, Basir menyatakan keprihatinannya terhadap lambannya respons pemerintah.

“PC PMII Kota Jambi sangat prihatin atas bencana banjir bandang dan longsor di Sumbar, Sumut, dan Aceh,” ujar Basir pada Senin, 8 Desember 2025.

Basir menyebut, setelah melakukan kajian internal, pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan terkait bencana yang terjadi hampir bersamaan di beberapa wilayah di Pulau Sumatera. Menurutnya, skala kerusakan dan jumlah korban menunjukkan bahwa bencana ini telah melampaui kemampuan penanganan pemerintah daerah.

“Bencana tersebut sudah melampaui kemampuan penanganan regional. Kami mengecam pimpinan pemerintahan yang justru menyampaikan pernyataan meremehkan bencana alam di Pulau Sumatera,” katanya.

Ia menegaskan, pemerintah seharusnya hadir memberikan penghiburan dan dukungan kepada masyarakat terdampak, bukan mengeluarkan pernyataan yang dinilai melukai hati publik.

PMII Kota Jambi juga menyoroti fenomena banjir bandang di sejumlah daerah seperti Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapsel, Mandailing Natal, dan Tapanuli Utara, yang membawa gelondongan kayu berukuran besar dengan potongan rapi.

“Tidak masuk akal jika kayu-kayu itu disebut sebagai pohon tumbang yang terbawa banjir,” ujar Basir. Ia menilai hal tersebut mengindikasikan dugaan kerusakan hutan yang sudah berlangsung lama.

Basir juga meminta Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni bertanggung jawab atas pernyataan yang dianggap meremehkan penderitaan masyarakat dan menuntut permintaan maaf secara terbuka.

PMII Jambi mendesak Presiden Republik Indonesia segera menetapkan bencana tersebut sebagai bencana nasional, sekaligus melakukan mobilisasi total bantuan dana, logistik, dan tenaga untuk penanganan korban.

“Kami meminta percepatan pencarian korban yang masih hilang, komando penanganan yang terpusat, serta keputusan politik yang berani demi kemanusiaan,” tuturnya.

Menurut Basir, langkah cepat dan tegas pemerintah merupakan panggilan moral untuk menyelamatkan warga terdampak di berbagai wilayah Sumatera.

Reporter: Juan Ambarita 

Continue Reading
Advertisement Advertisement
Advertisement ads

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs