Connect with us
Advertisement

DAERAH

Ini Bocoran untuk Tahu Saham Blue Chips Alias Pemberi Banyak Cuan

Published

on

Ada sejumlah saham blue chips yang diketahui berpotensi memberikan cuan yang banyak kepada para investor saham. (ist)

DETAIL.ID, Medan – Mau tahu bagaimana cara dan mana saja saham blue chips yang berpotensi memberikan banyak cuma atau keuntungan bagi investor saham di bursa saham yang dikelola oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI)?

“Ada kelompok saham yang dijuluki saham-saham blue chips,” kata Kepala PT BEI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Pintor Nasution, kepada para wartawan di Medan secara daring, Senin, 22 Juli 2024.

Saham-saham tersebut, kata Pintor, masuk ke dalam daftar saham indeks LQ45. Indeks saham dibuat untuk mengukur pergerakan harga saham.

Sesuai namanya, Pintor mengatakan, ada 45 saham yang terdaftar di dalam indeks ini, yang terdiri atas saham-saham blue chips atau yang memiliki kapitalisasi pasar besar, dan dikenal sebagai perusahaan-perusahaan besar.

“Ciri-ciri lain dari saham blue chips adalah harga saham yang relatif mahal dan kenaikan harga saham yang juga stabil, tidak terlalu besar, karena perusahaannya sudah stabil,” ujar Pintor.

Ia menilai saham blue chips cocok untuk investor konservatif dan moderat. Tapi, Pintor bilang saham-saham blue chips punya kelemahan.

“Yaitu jika modal terbatas, investor belum tentu bisa membeli saham dalam jumlah banyak karena harga saham sudah mahal,” kata dia.

“Ciri lain dari perusahaan yang memiliki saham blue chips, yaitu sudah memiliki brand yang kuat dan berdiri lama serta secara keuangan perusahaan pun sudah mapan dan stabil,” ucap Pintor lebih lanjut.

Ia menambahkan, umumnya perusahaan blue chips membagikan dividen atau keuntungan perusahaan setiap tahun kepada investor. Jadi, walaupun volatilitas harga saham rendah, investor masih memiliki potensi keuntungan lain berupa dividen.

Lima saham blue chips yang masuk dalam perhitungan indeks saham LQ45 antara lain, Bank Central Asia Tbk (BBCA), Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI).

Lalu, Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM), Astra Internasional Indonesia Tbk (AASI), dan Bank Mandiri Tbk (BMRI).

“Indeks LQ45 juga terdiri dari saham-saham lain dari perusahaan besar yang sudah teruji kinerja keuangannya selama beberapa dekade,” kata dia

Namun, Pintor yakin investor agresif tentunya mengharapkan keuntungan yang jauh lebih tinggi dari kenaikan harga saham-saham blue chips.

Nah, untuk itu, Pintor mengungkapkan ada kelompok saham yang dikategorikan saham second layer, yaitu saham-saham dari perusahaan menengah atau perusahaan besar tetapi yang berdiri belum terlalu lama.

Saham-saham tersebut, beber Pintor, berasal dari perusahaan yang sedang bertumbuh diyakini memiliki potensi yang dapat berkembang besar di masa depan.

“Saham-saham second layer memiliki ciri-ciri kapitalisasi pasar yang nilainya menengah. Kapitalisasi pasar adalah perkalian antara harga saham dan jumlah saham yang tercatat di BEI,” ujarnya.

Lalu, ujarnya lagi, harga sahamnya tidak setinggi saham blue chips, dan volatilitas saham lebih cepat.

Pintor mengatakan, BEI memiliki indeks saham IDX SMC Composite yang berisi saham-saham dengan kapitalisasi pasar antara Rp 1 triliun sampai Rp 50 triliun.

“Lalu dibuat juga indeks saham di kelompok menengah yang likuid atau aktif diperdagangkan, dengan nama IDX SMC Liquid,” kata dia.

Investor yang tertarik berinvestasi di saham second layer yang memiliki potensi keuntungan lebih besar dengan potensi risiko lebih tinggi pula, bisa memilih saham-saham yang ada dalam daftar indeks IDX SMC.

“Mengapa ada potensi kerugian pada perusahaan menengah? Karena perusahaan yang sedang bertumbuh mungkin saja memiliki proyek-proyek atau tengah mengembangkan produk-produk yang masih dalam proses tender atau uji coba,” ujarnya.

“Jika ekspansi usaha yang direncanakan berjalan lancar sesuai proyeksi keuntungan, sudah pasti harga saham di masa depan ikut naik,” tutur Pintor menasehati.

Sebaliknya, ujarnya, jika ada proyek-proyek yang tidak sesuai perkiraan, dan produk yang mungkin tidak terlalu antusias diterima pasar, maka bisa membuat harga saham ikut turun.

Perusahaan menengah ini, meski sama-sama bisa menghasilkan laba, namun belum tentu membayar dividen.

Ini terjadi jika Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menyetujui penggunaan laba untuk ekspansi usaha atau kebutuhan pengembangan perusahaan lainnya.

Beberapa saham yang ada dalam daftar IDX SMC Composite Indeks antara lain, Semen Indonesia Tbk (SMGR), Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (IKNP).

“Selanjutnya, Mitra Adi Perkasa Tbk (MAPI), Bank Jago Tbk (JAGA), Jasa Marga Tbk (JSMR),” kata Pintor Nasution .

Nah, ia bilang Investor bisa mempelajari sektor usaha masing-masing perusahaan dan mencermati berbagai rencana corporate action, dan membaca history serta proyeksi kinerja keuangan masing-masing perusahaan tercatat.

“Pada akhirnya, keputusan investasi dan konsekuensinya ada di tangan para investor,” ujar Muhamad Pintor Nasution selaku Kepala PT BEI Perwakilan Provinsi Sumut.

Reporter: Heno

Advertisement

DAERAH

Kasus RT Cabul Masuk Tahap Dua, Jaksa Siapkan Tuntutan Maksimal

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Kejaksaan Negeri Merangin akhirnya menerima pelimpahan tahap dua berkas tersangka AS, Ketua RT cabul yang selama ini kasusnya menyita perhatian publik beberapa waktu lalu.

Tersangka Ketua RT cabul dibawa ke Kejaksaan bersama dengan barang bukti kejahatannya. Selain itu pada tahap dua yang dilakukan penyidik juga turut serta membawa korban ke Kejaksaan.

Kajari Merangin, Yusmanely melalui Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Merangin, Hakim mengatakan bahwa pihaknya sudah menerima pelimpahan kasus dari Polres Merangin.

“Hari ini kita sudah menerima tahap dua atas nama tersangka AS, dengan barang bukti kejahatannya. Selain itu penyidik juga menghadirkan korban,” ucap Hakim pada Senin, 20 Juli 2026.

Hakim juga mengatakan bahwa setelah tahap dua pihaknya akan menyiapkan tuntutan terhadap kasus pencabulan yang diserahkan Polres Merangin ke tahap persidangan.

“Untuk melengkapi berkas sampai ke persidangan, kita segera menyusun tuntutan, tentu dengan sejumlah barang bukti dan juga BAP yang diterima, kita akan tuntut tersangka dengan tuntutan yang maksimal, sebab korbannya masih anak-anak dan menyita perhatian publik,” katanya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, kasus pencabulan yang menimpa korban terjadi sejak korban masih duduk di kelas IV sekolah dasar.

Selama ini tersangka diketahui memiliki kelakuan bejad dan sangat keji, sebab pelaku melakukannya secara berulang kali, selain melakukan pelecehan terhadap korban di dapur rumahnya, pelaku juga sering mendatangi kamar korban saat korban tengah tertidur pulas, pelaku sering menggerayangi tubuh korban dan menciumi alat vital korban hingga pelaku puas.

Terpisah, Ahmad Robi, S.H., M.H, selaku pengacara negara yang mendampingi korban berharap jaksa penuntut umum bisa menegakkan keadilan seadil-adilnya bagi korban.

“Saya berharap jaksa bisa memberikan tuntutan yang maksimal dan hakim juga agar bisa memutuskan keadilan bagi korban yang masih anak-anak dan perbuatan tersangka sangat biadab sebab dilakukan sejak korban masih kelas 4 SD sampai kelas 6 SD dan kasus ini jadi perhatian publik,” ucapnya.

Reporter: Daryanto

Continue Reading

DAERAH

Tahun 2026 Kementerian ATR/BPN Kembali Peroleh Predikat WTP dari BPK RI

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Opini tersebut diserahkan oleh Anggota III BPK RI, Akhsanul Haq, kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, di Kantor BPK RI, Jakarta, Kamis, 16 Juli 2026.

“Alhamdulillah, Kementerian ATR/BPN kembali berhasil memperoleh opini WTP. Pimpinan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran, baik di Kementerian ATR/BPN Pusat, Kantor Wilayah, maupun Kantor Pertanahan yang telah bekerja keras sehingga capaian ini dapat kita raih,” ujar Dalu Agung Darmawan usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI.

Predikat WTP tahun ini menjadi opini WTP ke-14 secara berturut-turut yang diraih Kementerian ATR/BPN. Raihan tersebut berhasil dipertahankan setelah BPK RI memeriksa Laporan Keuangan Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2025.

“Opini WTP ini harus menjadi momentum bagi kita untuk segera menindaklanjuti seluruh temuan BPK yang masih perlu diselesaikan. Ini juga menjadi bagian dari evaluasi dalam mengelola keuangan dan pelaksanaan program di lingkungan Kementerian ATR/BPN,” kata Dalu Agung Darmawan.

Memasuki semester kedua Tahun Anggaran 2026, Dalu Agung Darmawan juga mengingatkan seluruh jajaran agar mempercepat pelaksanaan program dan penyerapan anggaran sesuai target yang telah ditetapkan. Ia optimistis seluruh target kinerja tahun ini dapat dicapai melalui penguatan koordinasi dan pelaksanaan program secara konsisten.

Pada kesempatan ini, turut menerima predikat yang sama, sejumlah Menteri dan Kepala Badan Kabinet Indonesia Bersatu. Hadir mendampingi Sekjen ATR/BPN, Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Kartika Sari. (*)

Continue Reading

DAERAH

Menteri Nusron Laporkan Realisasi Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 kepada Komisi II DPR RI

DETAIL.ID

Published

on

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melaporkan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2025 dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Rabu, 15 Juli 2026. Laporan disampaikan sebagai tindak lanjut dari pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 yang tengah diajukan oleh Kementerian Keuangan ke Badan Anggaran DPR RI.

“Realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2025 mencapai 95,73% atau sekitar Rp6.128.365.417.558 dari total pagu Rp6.401.913.357.000,” ujar Menteri Nusron di Gedung DPR RI, Jakarta.

Di hadapan Ketua, Wakil Ketua, beserta Anggota Komisi II DPR RI dan disimak oleh perwakilan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang turut mengikuti rapat, Menteri Nusron memaparkan rincian pengelolaan anggaran Kementerian ATR/BPN. Dalam perjalanan tahun anggaran 2025, Kementerian ATR/BPN memperoleh tambahan anggaran Rp490,2 miliar, hibah dalam negeri Rp12,79 miliar, serta hibah luar negeri Rp22,60 miliar.

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah di 2025, Kementerian ATR/BPN memperoleh relaksasi blokir anggaran dalam dua tahapan. Anggaran tersebut kemudian dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai dan mendukung pelaksanaan program prioritas nasional di bidang layanan pertanahan dan tata ruang.

“Tahap pertama Rp766,4 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai non-ASN yang beralih status jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tahap dua Rp666,9 miliar untuk belanja pegawai calon ASN, program prioritas nasional, layanan pertahanan dan ruang, sarana prasarana, dan dukungan manajemen PNBP,” ujar Menteri Nusron.

Setelah menerima laporan dari Menteri Nusron, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin sebagai pimpinan rapat meminta agar Kementerian ATR/BPN menguatkan pengelolaan keuangan negara. Ia ingin pengelolaannya berbasis kinerja yang berorientasi pada keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact) yang terukur.

“Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN menerapkan mekanisme check and balance guna mencegah terjadinya penyimpangan, temuan berulang, dan kerugian negara. Terutama pada program prioritas nasional maupun program yang berdampak langsung kepada masyarakat,” ujar Zulfikar Arse Sadikin.

Pada rapat tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN hadir dengan didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Jajaran Kementerian ATR/BPN di daerah juga ikut mengikuti jalannya rapat secara daring. (*)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs