DETAIL.ID, ‎Jambi – Penyitaan puluhan kendaraan bermotor oleh tim Resmob Polda Jambi di kediaman Azar Pratama (AP) menuai protes dari pihak kuasa hukum. Mereka membantah seluruh kendaraan yang disita merupakan hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan menuding proses penggeledahan serta penyitaan tidak sesuai prosedur hukum.
‎
‎Kuasa hukum AP, Azhari menyebut pihaknya telah melakukan verifikasi terhadap proses penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan tim Jatanras dan Resmob Polda Jambi.
‎
‎Menurutnya, perkara yang menjadi dasar tindakan kepolisian tersebut bermula dari persoalan gadai kendaraan antara kliennya dengan seorang pria berinisial DK, bukan tindak pidana curanmor sebagaimana yang dipublikasikan.
‎
‎”Kami sudah verifikasi prosedur penggeledahan dan penyitaan oleh Jatanras dan Resmob Polda Jambi. Semua dilakukan tanpa prosedur. Tidak ada tersangka yang disebut sebanyak 11 orang, hanya satu orang berinisial DK dan itu pun bukan kejahatan, melainkan ingkar janji. Polda Jambi terlalu prematur melakukan publikasi,” ujar Azhari.
‎
‎Azhari juga mempersoalkan tidak adanya dokumen perizinan maupun administrasi penyitaan yang diperlihatkan petugas saat melakukan penggeledahan di kediaman kliennya.
‎
‎”Penggeledahan dan penyitaan oleh Polda Jambi tidak satu pun memenuhi syarat materiil. Kendaraan yang diangkut bukan hasil kejahatan. Secara formil pun tidak selembar surat yang ditunjukkan, utamanya izin pengadilan,” ujarnya.
‎
‎Dalam kronologi yang disampaikan kuasa hukum, Azar Pratama disebut menjalankan usaha penerimaan jaminan atau titipan kendaraan bermotor berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam uang dengan para pemilik kendaraan.
‎
‎Persoalan bermula ketika Dwiki menggadaikan 1 unit sepeda motor senilai Rp 5 juta kepada Azar. Keduanya disebut sepakat kendaraan tersebut dapat digadaikan kepada pihak ketiga apabila tidak ditebus dalam waktu dua bulan.
‎
‎Pada Jumat 30 Oktober 2026, Dwiki dilaporkan mengadukan Azar ke SPKT Polda Jambi atas dugaan pencurian kendaraan bermotor.
‎
‎Sekitar pukul 20.00 WIB, tim Resmob Polda Jambi yang dipimpin Aipda Dwi Sekti Ponco S mendatangi kediaman Azar. Dalam kegiatan tersebut, petugas disebut mengamankan 36 unit sepeda motor, 38 lembar STNK, dan satu unit mobil, serta membawa Azar ke Mapolda Jambi.
‎
‎Kuasa hukum menyebut penggeledahan dan penyitaan tersebut dilakukan tanpa memperlihatkan izin pengadilan, surat tugas, maupun berita acara penyitaan kepada pihaknya.
‎
‎Persoalan kemudian berlanjut ketika kuasa hukum mendatangi penyidik Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jambi, Iptu Henry pada 2 November 2026 untuk meminta dokumen perkara.
‎
‎Namun, menurut Azhari, penyidik menolak surat kuasa serta tidak memberikan salinan BAP dan surat perintah dengan alasan perkara telah dilimpahkan ke Polsek Jelutung. Kuasa hukum kemudian diarahkan berkoordinasi dengan Katim Resmob Polda Jambi, Aipda Dwi Sekti Ponco S.
‎
‎Saat mendatangi Polsek Jelutung, pihak kuasa hukum mengaku justru mendapat keterangan berbeda. Kanit Polsek Jelutung disebut menyatakan tidak ada laporan polisi maupun pelimpahan perkara atas nama Dwiki di wilayah tersebut.
‎
‎Atas sejumlah keberatan itu, kuasa hukum menilai terdapat dugaan pelanggaran prosedur dalam tindakan penggeledahan, penyitaan, hingga pemenuhan hak pendampingan hukum.
‎
‎Mereka merujuk ketentuan KUHAP terkait prosedur penggeledahan dan penyitaan, serta hak advokat untuk memperoleh akses terhadap dokumen perkara guna kepentingan pembelaan klien.
‎
‎Kuasa hukum juga menyatakan telah melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada Divisi Propam Mabes Polri. Laporan itu disebut telah ditindaklanjuti oleh Divisi Propam.
‎
‎Azhari meminta proses penanganan perkara dilakukan secara transparan dan profesional. Ia juga mempersoalkan publikasi kepolisian yang menurutnya telah membentuk opini bahwa kliennya merupakan pelaku curanmor sebelum persoalan hukum tersebut diuji secara menyeluruh.

Reporter: Juan Ambarita 

DETAIL.ID, Jakarta – Program Masyarakat Tanya (MasNya) ATR/BPN disediakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menyampaikan informasi secara interaktif kepada masyarakat melalui Live TikTok. Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Uunk Din Parunggi, mengungkapkan, hanya dalam waktu satu bulan sejak MasNya diluncurkan, program tersebut berhasil menjangkau ratusan ribu penonton.

“370.000 penonton dalam satu bulan ini menjadi hal positif bagi kami. Ini menunjukkan bahwa informasi yang dikemas melalui MasNya ATR/BPN memiliki jangkauan dan mendapatkan respons dari masyarakat. Ke depan, kami akan terus mengembangkan program ini agar informasi mengenai kebijakan, program, serta layanan pertanahan dapat tersampaikan dengan lebih luas dan mudah dipahami,” ujar Uunk Din Parunggi pada Selasa, 3 November 2026.

Berdasarkan rekapitulasi performa program dalam satu bulan, akun TikTok resmi Kementerian ATR/BPN pengikutnya bertambah 7.654 akun. Interaksi masyarakat terlihat aktif dari 44.911 komentar dan 1.264.800 tanda suka (likes) selama Live berlangsung.

Tingginya interaksi di Live MasNya ATR/BPN menjadi salah satu indikator bahwa penyampaian informasi melalui format konten media sosial dapat membuka ruang komunikasi yang lebih luas antara Kementerian ATR/BPN dan masyarakat. Melalui respons yang diberikan, masyarakat juga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam percakapan seputar informasi dan isu-isu pertanahan.

Uunk Din Parunggi mengatakan, pengembangan komunikasi publik melalui media sosial perlu diimbangi dengan konsistensi dalam menyajikan informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, media sosial tidak hanya menjadi sarana penyebaran informasi, namun juga bisa dimanfaatkan untuk mendekatkan pelayanan pertanahan kepada masyarakat.

“Yang terpenting bukan hanya seberapa banyak masyarakat yang menonton, tetapi juga bagaimana informasi yang kami sampaikan bisa memberikan pemahaman dan manfaat. Kami ingin MasNya ATR/BPN menjadi salah satu kanal komunikasi yang dapat membantu masyarakat mengenal lebih jauh program dan layanan ATR/BPN,” kata Uunk Din Parunggi.

MasNya ATR/BPN disiarkan secara langsung melalui akun TikTok resmi Kementerian ATR/BPN setiap Senin hingga Jumat pukul 09.00-11.00 WIB. Program yang dipandu oleh Muhammad Akbar dari Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN ini, dikemas dalam format dialog agar masyarakat bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung terkait layanan pertanahan sehingga masyarakat dapat memperoleh penjelasan mengenai berbagai layanan pertanahan, termasuk prosedur, waktu, biaya pengurusan sertipikat. (*)

DETAIL.ID, Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, mengikuti Serah Terima Jabatan serta Pisah Sambut Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN pada Senin, 2 November 2026, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Di momen ini, Wamen Ossy menitipkan pesan untuk memperkuat fungsi pengawasan internal kepada Irjen baru Wahyu Widada yang yang dilantik Kamis (29/10/2026) lalu menggantikan Pudji Prasetijanto Hadi.

“Ke depan, tugas Inspektorat Jenderal (Itjen) adalah bagaimana memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), tidak hanya dalam menemukan permasalahan, tetapi juga memberikan early warning kepada jajaran Kementerian ATR/BPN apabila terdapat indikasi hal-hal yang tidak baik. Dengan begitu, potensi permasalahan dapat diketahui dan ditangani lebih awal sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar,” ujar Wamen Ossy.

Wamen Ossy berharap, penguatan pengawasan internal juga diarahkan untuk mengawal pelaksanaan program strategis nasional Kementerian ATR/BPN. Program itu meliputi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Reforma Agraria, serta penanganan konflik pertanahan.

“Saya pikir (pengawasan) ini dilakukan baik yang sudah kita kerjakan maupun yang akan kita kerjakan karena pengawasan perlu dilakukan secara efektif dengan mengidentifikasi potensi persoalan sejak dini. Bagaimana kita bisa melihat persoalan tersebut secara menyeluruh, termasuk memahami kondisi yang dihadapi pegawai saat menjalankan tugas dan memastikan prosedur serta mekanisme tetap menjadi perhatian,” kata Wamen Ossy.

Di acara Pisah Sambut ini, secara khusus Wamen Ossy juga mengapresiasi Pudji Prasetijanto Hadi yang selama kurang lebih satu setengah tahun telah memberikan kontribusi dan mengemban tugas di Kementerian ATR/BPN, mulai dari mendedikasikan diri sebagai Sekretaris Jenderal maupun Irjen ATR/BPN. Selama Pudji Prasetijanto Hadi bertugas, Wamen Ossy menyoroti salah satu hal, yaitu konsistensi Inspektorat Jenderal dalam menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dengan tingkat penyelesaian yang dapat dipertahankan di atas 90%.

“Selain itu, dalam kurun waktu dua tahun, pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara mandiri di lingkungan Kementerian ATR/BPN oleh Pak Pudji. Capaian tersebut tentunya perlu dijaga dan dilanjutkan oleh Pak Wahyu karena dapat mendukung satuan kerja di tingkat pusat maupun daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” tutur Wamen Ossy.

Estafet kepemimpinan di lingkungan Itjen ATR/BPN tersebut ditandai dengan serah terima jabatan secara simbolis antara Pudji Prasetijanto Hadi kepada Wahyu Widada. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama serta pegawai Itjen ATR/BPN. (*)