DAERAH
PDI Perjuangan Jambi Harapkan Bacagub Jambi Bersih dari Narkoba
DETAIL.ID, Jambi – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Provinsi Jambi dengan tegas akan melakukan tes narkoba bagi siapa bakal calon gubernur (Bacagub) yang diusung pada Pilkada serentak 2024 mendatang.
Ketegasan partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut guna Jambi Bersih dari Narkoba (Jambi Bersinar) disampaikan langsung oleh Ketua DPD I PDI Perjuangan Jambi, Edi Purwanto.
Disampaikan Edi, partainya akan berkomitmen dalam memberantas narkoba dengan salah satunya melalui tes urine bagi Bacagub Jambi yang akan diusung PDI Perjuangan.
“PDI Perjuangan dari dulu telah melakukan sejumlah tes kesehatan bagi siapa calon kepala daerah yang akan diusung. Khususnya test urine untuk Bacagub Jambi,” ungkap Edi Purwanto kepada media pada Kamis, 18 Juli 2024.
“Kami pastikan siapa Bacagub Jambi yang kita usung bersih dari narkoba,” tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Forum Masyarakat Peduli Pilkada (FMP2J) Syaiful Bakri mengatakan, poin kandidat harus bebas narkoba, adalah hal paling penting untuk diperhatikan partai-partai.
Alasannya, selain sebagai bentuk upaya memberantas narkoba, tes itu juga berguna bagi partai untuk memastikan calonnya bisa terdaftar atau tidak di Komisi Pemilihan Umum (KPU) nanti.
“Jangan sampai setelah mengeluarkan dukungan, pas tes narkoba oleh KPU, calon yang didukung itu ternyata penyalahguna narkoba. Kan ini jadi kerugian sangat besar bagi partai tersebut,” kata Bang Ipul -sapaan akrab Syaiful Bakri- kepada media.
Ditambahkannya, karena ini masih cukup waktu, partai partai bisa mempersiapkan tes narkoba yang lebih canggih dari sekadar tes urine.
“Misalnya tes narkoba di rambut, atau di darah, atau cara canggih lainnya. Sehingga, kandidat itu tak bisa ‘mengakali’ tim yang nge-tes. Selain itu, tesnya juga dilakukan di Jakarta,” katanya.
Sebab, sambungnya, upaya memberantas narkoba tak hanya dilakukan oleh pihak berwajib. Ini tanggung jawab semua pihak, termasuk partai partai.
“Yang belum menentukan sikap itu kan tinggal empat partai. Yakni; NasDem, Golkar, PDI Perjuangan dan Gerindra. Nah, ini yang harus waspada. Takutnya, nanti rekom dikeluarkan, tahu tahu pas tes kesehatan di KPU malah batal demi hukum karena kandidat penyalahguna narkoba. Ini fatal akibatnya bagi partai, tekenyah (sia sia, red) kata orang kita,” ucapnya.
Saat ini, kata Syaiful, yang sudah tes urine dan dinyatakan bebas dari narkoba itu ya, Al Haris. Berarti partai yang mengusung dan mendukung Haris-Sani sudah aman.
Selain itu, partai partai tersebut, disarankan juga lakukan tracking kandidat yang bakal mendaftar.
“Kan gampang ngelacak masa lalunya, pernah jadi penyalahguna narkoba atau tidak. Kalaupun sekarang dia bersih dari narkoba tapi dulu penyalahguna, ini juga harus diwaspadai. Karena penyalahguna itu sering balik penyakitnya,” ujarnya.
Sumber: pemayung.id
DAERAH
Kasus RT Cabul Masuk Tahap Dua, Jaksa Siapkan Tuntutan Maksimal
DETAIL.ID, Merangin – Kejaksaan Negeri Merangin akhirnya menerima pelimpahan tahap dua berkas tersangka AS, Ketua RT cabul yang selama ini kasusnya menyita perhatian publik beberapa waktu lalu.
Tersangka Ketua RT cabul dibawa ke Kejaksaan bersama dengan barang bukti kejahatannya. Selain itu pada tahap dua yang dilakukan penyidik juga turut serta membawa korban ke Kejaksaan.
Kajari Merangin, Yusmanely melalui Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Merangin, Hakim mengatakan bahwa pihaknya sudah menerima pelimpahan kasus dari Polres Merangin.
“Hari ini kita sudah menerima tahap dua atas nama tersangka AS, dengan barang bukti kejahatannya. Selain itu penyidik juga menghadirkan korban,” ucap Hakim pada Senin, 20 Juli 2026.
Hakim juga mengatakan bahwa setelah tahap dua pihaknya akan menyiapkan tuntutan terhadap kasus pencabulan yang diserahkan Polres Merangin ke tahap persidangan.
“Untuk melengkapi berkas sampai ke persidangan, kita segera menyusun tuntutan, tentu dengan sejumlah barang bukti dan juga BAP yang diterima, kita akan tuntut tersangka dengan tuntutan yang maksimal, sebab korbannya masih anak-anak dan menyita perhatian publik,” katanya.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, kasus pencabulan yang menimpa korban terjadi sejak korban masih duduk di kelas IV sekolah dasar.
Selama ini tersangka diketahui memiliki kelakuan bejad dan sangat keji, sebab pelaku melakukannya secara berulang kali, selain melakukan pelecehan terhadap korban di dapur rumahnya, pelaku juga sering mendatangi kamar korban saat korban tengah tertidur pulas, pelaku sering menggerayangi tubuh korban dan menciumi alat vital korban hingga pelaku puas.
Terpisah, Ahmad Robi, S.H., M.H, selaku pengacara negara yang mendampingi korban berharap jaksa penuntut umum bisa menegakkan keadilan seadil-adilnya bagi korban.
“Saya berharap jaksa bisa memberikan tuntutan yang maksimal dan hakim juga agar bisa memutuskan keadilan bagi korban yang masih anak-anak dan perbuatan tersangka sangat biadab sebab dilakukan sejak korban masih kelas 4 SD sampai kelas 6 SD dan kasus ini jadi perhatian publik,” ucapnya.
Reporter: Daryanto
DAERAH
Lantik 78 Pejabat Struktural, Wamen Ossy: Rotasi dan Promosi Jabatan Bentuk Birokrat yang Adaptif
DETAIL.ID, Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, melantik 78 pegawai dalam Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Struktural, di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat, 17 Juli 2026. Pelantikan ini merupakan bagian dari reformasi sumber daya manusia (SDM) yang dijalankan melalui tiga pendekatan utama, yaitu tour of duty atau rotasi jabatan, tour of area atau rotasi wilayah penugasan, dan tour of time atau pembatasan masa jabatan.
“Rotasi dan promosi jabatan secara berkala tidak hanya menjamin profesionalisme berbasis sistem, tetapi juga menjadi sarana pengembangan kompetensi dan karier ASN. Hal ini penting untuk membentuk profil birokrat yang adaptif, kaya pengalaman lapangan, dan mampu melihat persoalan publik dari sudut pandang yang lebih holistik,” ujar Wamen Ossy.
Kepada ke-78 pejabat terlantik yang terdiri atas 8 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 70 Pejabat Administrator, Wamen Ossy mengingatkan soal tantangan yang dihadapi birokrasi saat ini. Menurutnya, birokrasi kini semakin dinamis sehingga seluruh pejabat dituntut untuk terus beradaptasi dan menghadirkan kinerja terbaik.
“Perubahan yang berlangsung cepat tidak dapat direspons dengan cara kerja yang biasa, melainkan membutuhkan semangat baru, kompetensi yang terus berkembang, serta kemampuan mengambil keputusan secara profesional,” kata Wamen Ossy.
Sebagai pejabat publik, jajaran Kementerian ATR/BPN diminta untuk menjaga integritas dalam menjalankan amanah jabatan. Integritas, dedikasi, dan kejujuran perlu menjadi fondasi utama dalam setiap proses pengambilan keputusan setiap aparatur sipil negara (ASN).
“Pergunakan kompetensi, semangat, profesionalisme, dan energi baru yang Saudara miliki untuk membawa organisasi ini melangkah lebih jauh serta memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan masyarakat,” ucap Wamen ATR/Waka BPN.
Dalam kesempatan ini, mewakili pejabat terlantik lainnya untuk membacakan pakta integritas, yaitu Muhamad Irdian selaku Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat. Prosesi pelantikan dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan. Bertindak sebagai saksi, Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Awaluddin serta Kepala Biro Hukum, Ahmad Suhaimi. Turut hadir, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (*)
DAERAH
Tahun 2026 Kementerian ATR/BPN Kembali Peroleh Predikat WTP dari BPK RI
DETAIL.ID, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Opini tersebut diserahkan oleh Anggota III BPK RI, Akhsanul Haq, kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, di Kantor BPK RI, Jakarta, Kamis, 16 Juli 2026.
“Alhamdulillah, Kementerian ATR/BPN kembali berhasil memperoleh opini WTP. Pimpinan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran, baik di Kementerian ATR/BPN Pusat, Kantor Wilayah, maupun Kantor Pertanahan yang telah bekerja keras sehingga capaian ini dapat kita raih,” ujar Dalu Agung Darmawan usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI.
Predikat WTP tahun ini menjadi opini WTP ke-14 secara berturut-turut yang diraih Kementerian ATR/BPN. Raihan tersebut berhasil dipertahankan setelah BPK RI memeriksa Laporan Keuangan Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2025.
“Opini WTP ini harus menjadi momentum bagi kita untuk segera menindaklanjuti seluruh temuan BPK yang masih perlu diselesaikan. Ini juga menjadi bagian dari evaluasi dalam mengelola keuangan dan pelaksanaan program di lingkungan Kementerian ATR/BPN,” kata Dalu Agung Darmawan.
Memasuki semester kedua Tahun Anggaran 2026, Dalu Agung Darmawan juga mengingatkan seluruh jajaran agar mempercepat pelaksanaan program dan penyerapan anggaran sesuai target yang telah ditetapkan. Ia optimistis seluruh target kinerja tahun ini dapat dicapai melalui penguatan koordinasi dan pelaksanaan program secara konsisten.
Pada kesempatan ini, turut menerima predikat yang sama, sejumlah Menteri dan Kepala Badan Kabinet Indonesia Bersatu. Hadir mendampingi Sekjen ATR/BPN, Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Kartika Sari. (*)



