DETAIL.ID, Jambi – DPRD Provinsi Jambi menggelar Rapat Paripurna pada pukul 14.00 WIB di Kantor DPRD Provinsi Jambi untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023. Salah satu fraksi yang memberikan pandangan umum adalah Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Maimaznah.
Maimaznah menyoroti sejumlah persoalan krusial yang terjadi di Provinsi Jambi, termasuk kerusakan jembatan akibat tongkang batu bara. “Kami melihat banyak jembatan yang rusak karena tertabrak tongkang batu bara, dan ini sangat merugikan masyarakat,” ujar Maimaznah. Ia menekankan pentingnya perencanaan dan pengawasan yang maksimal untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Selain itu, Maimaznah juga mengangkat isu konflik lahan yang kerap terjadi di Provinsi Jambi. Berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Provinsi Jambi masuk dalam 10 besar penyumbang konflik agraria di Indonesia. “Ada 24 konflik lahan yang sudah bertahun-tahun tidak kunjung selesai. Banyak masyarakat menjadi korban, bahkan ada yang ditahan dan meninggal dunia saat berhadapan dengan perusahaan,” katanya.
Fraksi Golkar mendesak pemerintah untuk hadir sebagai problem solver dalam penyelesaian konflik lahan. Maimaznah mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh hanya sibuk dengan rapat koordinasi dan seremonial, tetapi harus fokus pada substansi permasalahan. “Kita dipilih oleh rakyat dan harus berjuang untuk rakyat. Kebanyakan konflik terjadi karena sebagian besar lahan dikuasai oleh korporasi, sementara masyarakat kita menjadi buruh di negeri sendiri,” ujarnya.
Ketika ditanya DETAIL.ID mengenai jalur yang lebih baik untuk pengangkutan batu bara, Maimaznah menyarankan jalur sungai. “Lebih baik menggunakan jalur sungai karena tidak mengganggu aktivitas di jalur darat,” kata Maimaznah.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Burhanuddin Mahir. Peserta rapat semua berharap agar pandangan fraksi-fraksi ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam memperbaiki kinerja dan pelayanan kepada masyarakat Jambi.
Reporter: Jorgi Pasaribu
Discussion about this post