Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Wagub Sani Sampaikan Ucapan Terima Kasih Kepada Semua Pihak Guna Atasi Karhutla di Provinsi Jambi

Published

on

Jambi – Wakil Gubernur (Wagub) Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I, menyampaikan ucapan terimakasih dengan dipersiapkannya Provinsi Jambi sebagai wilayah percontohan dalam penanganan penanggulangan karhutla (kebakaran hutan dan lahan) di Indonesia.

Ucapan terimakasih tersebut disampaikan Wagub saat menghadiri Rapat Koordinasi Analisis Kebijakan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi, bertempat di Hotel BW Luxury, Kamis, 25 Juli 2024.

“Atas nama Gubernur saya ucapkan terima kasih atas kalaborasi dari semua pihak untuk mengatasi karhutla di Provinsi Jambi dalam melindungi masyarakat Provinsi Jambi,” ujar Wagub Sani.

Dalam pemaparannya Wagub Sani menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi pada tahun sebelumnya berhasil dalam pencegahan karhutla, untuk itu Pemerintah Pusat akan menjadikan Provinsi Jambi sebagai Kla Projek penanggulangan karhutla.

“Upaya pencegahan sekaligus pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla diwilayah Provinsi Jambi dinilai telah dilakukan secara komprehensif. Provinsi Jambi akan dijadikan proyek percontohan pengendalian kebakaran hutan dan lahan karena berhasil menekan luas kebakaran hutan dan lahan,” ujar Wagub Sani.

Wagub Sani mengatakan Provinsi Jambi ditutupi lebih dari 2 juta hektar atau 43% kawasan hutan (berdasarkan (Surat Keputusan Menteri LHK Nomor 6613 Tahun 2021 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan sampai dengan tahun 2020 Provinsi Jambi).

“Tutupan Lahan Gambut Provinsi Jambi seluas lebih dari 852 hektar, yang tersebar di 4 (empat) kabupaten, yaitu Kabupaten Tanjungjabung Barat, Kabupaten Tanjungjabung Timur, Kabupaten Muarojambi dan Kabupaten Sarolangun,” kata Wagub Sani.

“Sementara itu, sebagian besar wilayah di Provinsi Jambi sangat rawan akan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), ini kilas balik karhutla di Provinsi Jambi tahun 2023. Titik panas (hot spot) muncul sepanjang tahun dan tersebar merata di 11 kabupaten/kota sebanyak 4.157 titik, dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (885 titik) dan Kabupaten Batang Hari (863 titik),” tutur Wagub Sani.

“Sampai dengan 30 November 2023, tercatat 1.414,89 hektar hutan dan lahan terbakar pada tahun 2023. Kejadian karhutla terdapat pada 9 (sembilan) kabupaten/kota dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Sarolangun (202 kejadian),” kata Wagub Sani.

Dalam kesempatan tersebut Wagub Sani juga menghimbau agar seluruh elemen harus saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam penanganan karhutla.

“Saya imbau semuanya untuk tetap siaga dan waspada, kita lakukan upaya antisipasi sedini mungkin, sehingga tidak terjadi lagi karhutla di Provinsi Jambi,” kata Wagub Sani.

Wagub Sani menuturkan bahwa dalam penanggulangan karhutla 2023 lalu telah dilakukan berbagai kegiatan.

“Antara lain membuka 59 posko terpadu satgas karhutla di 6 (enam) kabupaten. Posko beroperasi selama 4 bulan Pendanaan dari APBD Provinsi Jambi dan Dunia Usaha Perusahaan perkebunan/kehutanan penganggung jawab posko. Kemudiaan Pelibatan multi stakeholders (BPBD, Manggala Agni, TNI, POLRI, Instansi terkait, dan Masyarakat),” tutur Wagub Sani.

Wagub Sani juga menambahkan, Pemerintah Provinsi Jambi telah mencanangkan berbagai program pencegahan kebakaran hutan, tiga diantaranya yaitu, Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan,

Pengelolaan Tahura (Taman Hutan Rakyat), serta Pembinaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana Alam, Dampak Lingkungan serta Percontohan Penerapan PLTB (Pembukaan Lahan Tanpa Bakar).

Sementara itu, Asisten Deputi 4/V Kamtibmas Kemenko Polhukam Brigjen TNI Desman Sujaya Tarigan dalam sambutannya saat membuka Rakor ini mengatakan bahwa keberhasilan Provinsi Jambi dalam menanggulangi karhutla menjadi perhatian Kemenko Polhukam dan akan dipersiapkan menjadi wilayah percontohan di Indonesia.

“Sistem koordinasi dan penanggulangan karhutla di Jambi sangat baik. Dengan menjadikan daerah ini percontohan, daerah lain akan belajar dan masalah karhutla di Indonesia dapat ditangani lebih baik,” katanya.

Dirinya juga mengatakan bahwa dalam kaitan penanggulangan karhutla ditekankan beberapa kewajiban daerah seperti menyusun peraturan daerah, mengoptimalkan peran BPBD sebagai koordinator dan penyiapan dana operasional.

Kegiatan ini juga dihadiri dalam Rapat Koordinasi Analisis Kebijakan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi ini diantaranya Danrem 042 Gapu Brigjen TNI Rachmad, S.I.P., Kapolda Jambi diwakili Kombes Edi. R Karo OPT Polda Jambi, Kepala BPBD Provinsi Jambi Bachyuni Deliansyah serta semua Lembaga pemerintah yang berkaitan dengan karhutla termasuk BRGM, BMKG, Kemendagri dan para tamu undangan lainnya.

Advertisement

ADVERTORIAL

Jember Cetak Sejarah, Jadi Satu-satunya Daerah di Jatim yang Layani Cetak E-KTP di Kecamatan

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember berpidato dalam peluncuran layanan cetak KTP di kecamatan. (Foto: DETAIL/Istimewa)

DETAIL.ID, Jember – Kabupaten Jember resmi mengukir prestasi sebagai satu-satunya daerah di Jawa Timur yang berhasil melakukan desentralisasi penuh otoritas pencetakan KTP Elektronik (E-KTP) hingga ke tingkat kecamatan.

Langkah strategis ini diluncurkan sebagai solusi konkret untuk mengatasi kendala geografis wilayah Jember yang luas, sekaligus memutus rantai birokrasi yang selama ini dinilai lamban dan menyulitkan masyarakat di pelosok.

Bupati Jember, Muhammad Fawait, menyatakan bahwa inovasi ini merupakan langkah nyata dalam menjaga martabat pelayanan publik.

Ia menegaskan bahwa hak administratif warga negara tidak boleh terhambat oleh jarak tempuh yang jauh menuju pusat kota.

“Selama ini, warga pelosok harus menempuh perjalanan berjam-jam dan mengeluarkan ongkos besar hanya untuk selembar KTP. Itu tidak boleh terjadi lagi. Kami membawa mesin cetak ke dekat rumah mereka. Jember harus menjadi pelopor bahwa pelayanan publik itu wajib cepat, gratis, dan tanpa sekat,” kata Fawait pada Kamis, 30 April 2026.

Implementasi program ini melibatkan koordinasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri, terutama terkait pengamanan data pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat serta manajemen distribusi logistik blanko.

Kebijakan ini diharapkan tidak hanya mempermudah warga, tetapi juga efektif dalam menghapus praktik percaloan dan mengurai penumpukan pemohon di kantor pusat Dispendukcapil.

Selain itu, akurasi data kependudukan yang selalu terbarukan melalui layanan tingkat kecamatan ini diproyeksikan akan mempercepat validasi serta penyaluran berbagai program bantuan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan.

Keberhasilan ini kini menempatkan Jember sebagai barometer baru dalam pelayanan administrasi kependudukan di Jawa Timur.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Jember, Bambang Saputra, memastikan bahwa seluruh infrastruktur digital dan operator di setiap kecamatan telah melalui proses uji coba yang ketat untuk menjamin keamanan data.

“Kami telah menempatkan operator terlatih dan perangkat keras mumpuni di setiap kantor kecamatan. Ini tantangan besar karena menyangkut transmisi data rahasia negara. Namun, dengan dukungan penuh Bupati, Jember berhasil memenuhi standar tersebut. Kini, warga cukup rekam di kecamatan, dan jika data bersih (tidak ganda), KTP bisa langsung dicetak dan dibawa pulang,” ucap Bambang.

Continue Reading

ADVERTORIAL

Gebrakan Gus Fawait Lindungi PMI: Jember Kini Punya Layanan Administrasi Mandiri dan Cek Kesehatan Termurah se-Jatim

DETAIL.ID

Published

on

Gus Fawait meninjau medical check up di RSD Balung, Senin (27/4/2026). (Foto: DETAIL/Dyah Kusuma)

DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember resmi memutus rantai birokrasi panjang bagi warganya yang ingin bekerja ke luar negeri.

Melalui instruksi langsung Bupati Gus Fawait, Jember kini menghadirkan Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) di Mall Pelayanan Publik serta layanan pemeriksaan kesehatan (medical check up) mandiri di rumah sakit daerah guna mencegah pemberangkatan pekerja secara non-prosedural.

Dalam peresmian klinik CPMI di RSD Balung pada Senin, 27 April 2026, Gus Fawait menyoroti bahwa selama ini warga Jember terpaksa mengambil risiko melalui jalur ilegal akibat jauhnya lokasi pengurusan dokumen.

Beliau menegaskan bahwa kehadiran layanan ini adalah jawaban atas absennya fasilitas negara di daerah penyumbang PMI terbesar.

“Jember sebagai salah satu daerah penyumbang PMI justru belum memiliki fasilitas tersebut,” ucapnya dengan nada tegas.

Kini, seluruh pengurusan administrasi bisa diselesaikan tanpa harus keluar kota menuju Malang atau Surabaya

Lebih dari sekadar memangkas jarak, Gus Fawait juga membuat kebijakan radikal dengan menekan biaya pemeriksaan kesehatan menjadi Rp450.000 dari tarif normal Rp750.000.

“Ini menjadi biaya atau harga paling murah yang kita lihat bahkan se-Jawa Timur,” kata Gus Fawait saat menjelaskan skema efisiensi biaya tersebut.

Melalui kemudahan akses dan tarif yang sangat terjangkau ini, Pemkab Jember optimis para calon pekerja akan lebih memilih jalur resmi yang menjamin keamanan mereka di luar negeri kelak.

Langkah ini dipandang sebagai bukti nyata kehadiran pemerintah daerah bagi rakyatnya.

“Ini bentuk keberpihakan kami kepada calon PMI dan kami berharap CPMI di Kabupaten Jember,” tutur Gus Fawait.

[post-view]

Continue Reading

ADVERTORIAL

Pemkab Jember Percepat Akses Layanan Publik, Siapkan Empat Titik MPP Mini

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember menyampaikan program MPP Mini dalam acara Pro Gus'e di RSD dr Soebandi, Kamis (23/4/2026) malam. (Foto: Istimewa)

DETAIL.ID, Jember — Pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan empat titik Mall Pelayanan Publik (MPP) Mini di sejumlah kecamatan untuk mempercepat akses layanan publik bagi masyarakat di wilayah dengan jarak tempuh jauh dari pusat kota.

Program ini digagas untuk menjawab kebutuhan warga yang selama ini harus menempuh perjalanan hingga satu sampai dua jam hanya untuk mengurus administrasi di pusat pemerintahan.

“Kita tahu bahwa jarak seperti di kecamatan Jombang dan tengah kota ini bisa waktu sejam sampai dua jam,” kata Bupati Jember, Muhammad Fawait.

Empat lokasi yang disiapkan sebagai MPP Mini meliputi:

  1. Kecamatan Jombang
  2. Kecamatan Tanggul
  3. Kecamatan Mayang
  4. Wilayah utara (dalam proses, direncanakan di sekitar Kalisat)

Pemkab Jember menempatkan fasilitas tersebut di titik yang mewakili wilayah barat selatan, barat utara, dan timur selatan, serta memperluas jangkauan ke wilayah utara.

Melalui MPP Mini atau Pemkab Jember Mini, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik tanpa harus datang ke Kota Jember.

Layanan yang disediakan meliputi perizinan, administrasi kependudukan, hingga layanan sosial.

“Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan akses pelayanan yang biasanya harus ke kota, hari ini bisa diurus di MPP Mini,” ujarnya.

Gus Fawait menyebut, pengembangan layanan di tingkat kecamatan terus dilakukan agar semakin lengkap dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.

“Kalau dulu mencetaknya di kecamatan, hari ini akan ditambahi lagi fungsi yang ada di MPP Mini,” katanya.

Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerataan layanan publik di Kabupaten Jember yang memiliki karakter wilayah beragam, mulai dari pegunungan, perkebunan, hingga kawasan pesisir.

“Masyarakat Jember tidak perlu mencari sampai ke Kota Jember, cukup ada di wilayah-wilayah yang sudah kita siapkan,” ucapnya.

Saat ini, Pemkab Jember masih mempercepat proses penyelesaian dan kesiapan operasional MPP Mini, termasuk di wilayah utara yang masih dalam tahap pengembangan.

Gus Fawait menyampaikan, peresmian fasilitas tersebut akan dilakukan secara bertahap setelah seluruh kesiapan terpenuhi.

“Saya akan mengajak kawan-kawan langsung ke Jombang, Tanggul, dan Mayang di kemudian hari,” ujarnya.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs