Connect with us
Advertisement

DAERAH

Pemerintah Pusat Raup Cuan Sebesar Rp 21,36 Triliun dari Sumut, namun ….

Published

on

Paparan kinerja APBN di Sumut sampai akhir Juli 2024. (ist)

DETAIL.ID, Medan – Pemerintah pusat berhasil meraup cuan atau keuntungan sebesar Rp 21,36 triliun dari proses kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) sampai akhir Juli 2024.

“Kinerja ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, baik di tingkat nasional maupun global,” ucap Arridel Mindra, selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sumut.

Hal itu ia katakan kepada para wartawan pada agenda konferensi pers APBD Regional Sumut di Kantor Kemenkeu Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro nomor 30 A, Medan pada Selasa pagi, 20 Agustus 2024.

Saat itu Arridel Mindra yang merupakan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumut I (DJP Sumut I) ini didampingi oleh sejumlah pejabat di Kemenkeu Perwakilan Sumut

Yaitu Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumut, Syaiful, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumut, Parjiya.

Kemudian, ada juga Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sumut, Dodok Dwi Handoko dan Darmawan selaku Kepala Kanwil DJP Sumut II.

Arridel Mindra mengatakan, pendapatan sebesar Rp 21,36 triliun itu setara dengan 47,51 persen dari target tahunan.

Namun bila dibandingkan secara tahunan atau year on year (yoy), Arridel Mindra mengakui kalau pendapatan APBN kali ini menurun sebesar 9,08 persen.

“Meskipun turun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, tetapi pendapatan negara tetap menjadi sumber utama dalam mendukung berbagai program dan kebijakan pemerintah di wilayah ini,” kata Arridel Mindra.

Dikatakannya, belanja negara di Sumut juga menunjukkan perkembangan positif dengan realisasi mencapai Rp 37,01 triliun, atau sekitar 52,65 persen dari pagu yang ditetapkan.

Kata dia, realisasi belanja ini mengalami pertumbuhan sebesar 9,57 persen dibandingkan tahun lalu, yang menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pihaknya mencatat terjadi defisit APBN sebesar Rp 15,65 triliun atau 61,78 persen dari pagu, namun masih berada dalam batas yang dapat dikelola dengan baik.

Pertumbuhan ekonomi yang stabil itu, jelasnya, tercermin dari angka pertumbuhan ekonomi sebesar 4,95 persen secara tahunan (yoy) pada triwulan II 2024.

“Pertumbuhan ini didukung oleh konsumsi rumah tangga yang kuat serta peningkatan investasi, terutama di sektor-sektor utama seperti perdagangan, industri pengolahan, dan pertanian,” uhar Arridel Mindra.

Reporter: Heno

Advertisement

DAERAH

Danramil 426-02/Menggala Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Krakatau 2026 di Polres Tulang Bawang

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Tulang Bawang – Dalam rangka meningkatkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas, Komando Distrik Militer (Kodim) 0426/Tulang Bawang melalui Danramil 426-02/Menggala, Kapten Inf Hasin menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Krakatau Tahun 2026 yang berlangsung di Lapangan Mapolres Tulang Bawang, Jalan Lintas Timur Sumatera Km 13, Kelurahan Lebuh Dalam, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Senin, 26 Oktober 2026.

Apel yang dimulai pukul 08.00 WIB tersebut dipimpin oleh Wakapolres Tulang Bawang Kompol Dede Suheri, S.Kom., selaku inspektur upacara. Kegiatan diikuti sekitar 150 peserta dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya. Apel ini mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Wujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman, dan Berkeselamatan”.

Dalam amanatnya, Wakapolres Tulang Bawang menyampaikan bahwa Operasi Patuh Krakatau 2026 dilaksanakan secara serentak di seluruh jajaran Polda Lampung mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026. Operasi tersebut mengedepankan pendekatan edukatif, persuasif, dan humanis, yang didukung dengan penegakan hukum lalu lintas secara elektronik serta pemberian teguran simpatik kepada para pelanggar.

Lebih lanjut, operasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan raya, khususnya yang berpotensi menimbulkan korban jiwa. Adapun sasaran utama operasi meliputi penggunaan helm berstandar SNI, kelengkapan surat-surat kendaraan berupa SIM dan STNK, larangan melawan arus, penggunaan knalpot sesuai ketentuan, serta larangan menggunakan ponsel saat berkendara.

Kehadiran Danramil 426-02/Menggala Kapten Inf Hasin dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya Polri dalam menciptakan keamanan, ketertiban, dan keselamatan berlalu lintas. Sinergitas antara TNI-Polri dan pemerintah daerah diharapkan semakin kuat dalam mendukung pelaksanaan operasi serta meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berkendara.

“Seluruh rangkaian Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Krakatau Tahun 2026 selesai pada pukul 09.00 WIB. Kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar sebagai bentuk kesiapan personel serta sarana pendukung dalam menyukseskan pelaksanaan operasi di wilayah Kabupaten Tulang Bawang,” tuturnya.

Continue Reading

DAERAH

Bupati Tubaba Pimpin Upacara Hari Sumpah Pemuda ke-98, Tekankan Patriotisme, Kegigihan, dan Empati

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Tulang Bawang Barat —Bupati Tulang Bawang Barat (Tubaba), Ir. Novriwan Jaya, S.P., bertindak sebagai pembina upacara pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026 yang berlangsung khidmat di Lapangan Upacara Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Rabu, 28 Oktober 2026.

Upacara tersebut dihadiri Wakil Bupati Tubaba Nadirsyah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, Ketua Tim Penggerak PKK, jajaran Dharma Wanita Persatuan, pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tubaba, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.

Peringatan tahun ini mengusung tema “Patriotik, Gigih, Berempati, Pemuda untuk Indonesia”. Tema tersebut menekankan pentingnya membangun generasi muda yang memiliki semangat kebangsaan, ketangguhan dalam menghadapi tantangan, serta kepedulian terhadap sesama.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Novriwan Jaya membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Sambutan itu mengingatkan kembali pentingnya semangat persatuan yang diwariskan melalui Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 sebagai landasan dalam menjaga keutuhan bangsa dan menghadapi berbagai tantangan zaman.

Dalam sambutan tersebut ditegaskan bahwa kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, perkembangan teknologi, maupun kekayaan sumber daya, tetapi juga oleh kualitas manusia yang berkarakter, mencintai tanah air, pantang menyerah, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Tiga nilai utama yang menjadi penekanan dalam peringatan tahun ini adalah patriotisme, kegigihan, dan empati. Patriotisme diwujudkan melalui kecintaan terhadap tanah air yang tercermin dalam pengabdian dan tindakan nyata. Kegigihan ditunjukkan melalui semangat untuk terus berjuang, menghadapi kesulitan, serta bangkit dari kegagalan. Sementara itu, empati tercermin dalam kepedulian terhadap kondisi dan kesulitan yang dihadapi orang lain.

Ketiga nilai tersebut menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya mampu mengembangkan potensi dan meraih prestasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial serta kesediaan untuk berkontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Sambutan tersebut juga mengajak generasi muda untuk berani bermimpi, bekerja keras, dan terus mengembangkan kemampuan diri tanpa kehilangan kepedulian terhadap sesama. Keberhasilan pribadi diharapkan dapat berjalan seiring dengan semangat pengabdian dan kontribusi nyata bagi kepentingan bersama.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 menjadi momentum untuk memperkuat kembali persatuan di tengah keberagaman serta mendorong generasi muda mengambil peran aktif dalam pembangunan. Semangat Sumpah Pemuda diharapkan tidak sekadar menjadi peringatan seremonial, tetapi juga diwujudkan melalui sikap, karya, dan tindakan yang memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya.

Melalui momentum ini, nilai patriotisme, kegigihan, dan empati diharapkan semakin tertanam dalam diri generasi muda sebagai bekal menghadapi tantangan masa depan sekaligus berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berdaya saing, dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan.

Continue Reading

DAERAH

Dalam Dua Tahun Terakhir, Kementerian ATR/BPN Jangkau 16 Masyarakat Hukum Adat dan Daftarkan 68 Bidang Tanah Ulayat

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jakarta – Dengan pendaftaran dan pengadministrasian tanah ulayat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berusaha memberikan kepastian hukum atas tanah milik masyarakat hukum adat. Dalam dua tahun perjalanan Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN mencatat telah memberikan Hak Pengelolaan (HPL) terhadap 68 bidang tanah ulayat milik 16 kesatuan masyarakat hukum adat, yang luasnya mencapai 86,94 hektare.

“Capaian ini menunjukkan bahwa upaya memberikan kepastian hukum atas tanah ulayat perlu terus diperkuat melalui penatausahaan dan pendaftaran tanah. Dalam pelaksanaannya, Kementerian ATR/BPN tetap memperhatikan keberadaan masyarakat hukum adat serta hak-hak yang melekat pada tanah ulayat,” ujar Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Bernadus Wijanarko, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2026.

Dengan tambahan pendaftaran tanah ulayat tersebut, terhitung sejak 2023 hingga Oktober 2026 ini Kementerian ATR/BPN berhasil mendaftarkan 110 bidang tanah ulayat seluas 1.059 hektare yang dikelola oleh 31 masyarakat hukum adat.

Di awal tahun 2026, Kementerian ATR/BPN menargetkan pendaftaran 25 bidang tanah ulayat. Dari data per Oktober 2026, sudah terealisasi pendaftaran 48 bidang tanah ulayat, yang artinya melampaui target hingga 192%. Sementara itu, untuk target pengadministrasian tanah ulayat sebanyak 50 bidang terealisasi sebanyak 86 bidang, atau mencapai 172% dari target.

Dari sisi persebaran wilayah, pendaftaran tanah ulayat telah menjangkau 20 provinsi di Indonesia. Cakupan tersebut menunjukkan pelaksanaan penatausahaan dan pendaftaran tanah ulayat di berbagai daerah dengan tetap memperhatikan keberadaan serta hak-hak masyarakat hukum adat.

“Ke depan, Kementerian ATR/BPN terus mendorong penatausahaan dan pendaftaran tanah ulayat melalui koordinasi dengan pemerintah daerah serta pihak terkait. Kami berharap upaya ini dapat memperluas cakupan pendaftaran tanah ulayat sekaligus memperkuat kepastian hukum dengan tetap menghormati hak masyarakat hukum adat,” tutur Bernadus Wijanarko. (*)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs