PERISTIWA
Demo di Kejagung, Masyarakat Minta Pihak Terkait Dalam Kasus Dugaan Korupsi Fasilitas Parkir RSUD Raden Mattaher Diperiksa
DETAIL.ID, Jambi – Sampai saat ini dugaan korupsi pada Pembangunan Fasilitas Parkir di RSUD Raden Mattaher Jambi TA 2023 senilai Rp 1,59 miliar belum ada ujungnya. Proses hukum atas kasus tersebut seolah jalan ditempat meski sudah berkali-kali didesak masyarakat agar diusut tuntas APH.
Terbaru, sejumlah pemuda yang mengatasnamakan Aliansi Pergerakan Pemuda Intelektual Peduli (APIP) Jambi kembali menyuarakan masalah dugaan korupsi ini di Kejagung RI.
Koorlap Aksi Zuhri menyampaikan temuan lapangan, data serta investigasi mengarahkan dugaan bahwa proyek pembangunan fasilitas parkir senilai Rp 1,59 miliar itu hanya digarap dengan menggunakan setengah dari nominal anggaran yakni sekitar dari Rp 800 juta.
“Sisanya ke mana? Itu perlu didalami oleh oleh pihak Kejaksaan Agung dan BPK RI. Kami berharap kasus ini berproses mulai dari lidik, sidik, hingga adanya penetapan tersangka. Karena ini akan menjadi salah satu bukti bahwa kita semua serius dalam memberantas tindak pidana korupsi,” kata Zuhri pada Senin, 5 Agustus 2024.
Para pemuda APIP Jambi itu menilai pembangunan fasilitas parkir merupakan salah satu fasilitas pendukung bagi pelayanan kesehatan masyarakat provinsi jambi. Dan sudah semestinya untuk ditindak jika ada yang berani main-main dalam proyek tersebut.
Sejumlah pihak seperti Direktur RSUD Raden Mattaher Jambi dan Direktur CV Nawasena Abdi Persada selaku pelaksana proyek, serta unsur-unsur terkait pun didesak oleh APIP Jambi agar segera diperiksa oleh Kejagung.
Massa aksi juga meminta agar Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi dicopot karena diduga sebenarnya terdapat temuan dalam proyek tersebut namun tidak sesuai, bahkan tidak masuk ke dalam LHP, ketidakpatuhan terhadap UU.
Kemudian, BPK RI agar melakukan audit investigatif ulang terhadap proyek Pembangunan Fasilitas Parkir di RSUD Raden Mattaher Jambi TA 2023 senilai Rp 1,59 miliar itu.
Sementara itu kasus ini sebelumnya juga sudah dilaporkan oleh Forkom Ormas Provinsi Jambi pada Kejagung RI. Adean Teguh selaku Ketua Forkom Ormas Provinsi Jambi menyampaikan laporan pihaknya sudah teregister di Dir B JAM-Intelijen.
“Ini sudah berbulan-bulan kita kawal. Di Kejagung laporan kita sudah masuk tanggal 30 Juli 2024 dengan nomor Sipede 7759. Sedang ditangani, kita berharap kasus ini terus berproses hingga ada penetapan tersangka. Jangan ada yang main-main, ini salah satu komitmen kita terhadap pemberantasan korupsi,” katanya.
Reporter: Juan Ambarita
PERISTIWA
Pengembalian Bayi Diwarnai Polemik, Ibu Kandung Tolak Syarat dan Ngaku Diancam Dibunuh
DETAIL.ID, Jambi – Proses pengembalian bayi berinisial GVE (8 bulan) yang sebelumnya dibawa sekelompok masyarakat pedalaman dari Rumah Aman UPTD PPA Kabupaten Batanghari masih diwarnai polemik. Pemi (27) selaku ibu kandung bagi GVE menolak adanya syarat dalam penyerahan anaknya dan mengaku mendapat ancaman pembunuhan.
Melalui kuasa hukumnya, Prayogi Yulisti Pemi menyatakan hanya ingin bayinya diserahkan melalui pihak kepolisian tanpa harus dipertemukan dengan kelompok yang selama ini menguasai bayinya.
”Kami tidak bersedia apabila penyerahan bayi harus disertai pertemuan dengan kelompok tertentu. Pertimbangannya murni demi keamanan ibu korban karena sebelumnya sudah ada intimidasi hingga ancaman pembunuhan,” kata Prayogi, Senin kemarin, 27 Juli 2026.
Kasus ini bermula dari dugaan penjualan bayi oleh ayah kandung GVE yakni Tedi (27) senilai Rp 20 juta. Dalam perkembangannya, polisi berhasil mengamankan kembali bayi tersebut dan untuk sementara dititipkan di Rumah Aman UPTD PPA Batanghari.
Prayogi mengungkapkan, pihaknya mendapat informasi bahwa kelompok yang selama ini mengasuh GVE meminta tetap diberi kesempatan bertemu atau menjenguk bayi tersebut setelah dikembalikan kepada ibu kandungnya. Namun, permintaan itu ditolak karena dinilai tidak memiliki dasar hukum.
”Ibu kandung adalah pihak yang memiliki hak atas anak tersebut. Karena itu kami menolak segala bentuk syarat maupun negosiasi dalam proses pengembaliannya,” ujarnya.
Pihak keluarga juga meminta kepolisian menyerahkan bayi secara langsung tanpa melibatkan pihak lain demi menjamin keselamatan korban.
Sementara itu, Pemi mengaku masih trauma dan menolak berkomunikasi dengan kelompok yang menguasai anaknya karena pernah mendapat ancaman saat hendak bertemu bayinya.
”Saya hanya ingin anak saya kembali tanpa syarat apa pun. Saya masih takut karena pernah diancam akan dibunuh,” kata Pemi.
Pemi mengatakan sudah berpisah dengan bayinya sejak 7 Juli 2026. Selama itu ia belum pernah bertemu maupun mengetahui secara langsung kondisi anaknya.
Ia berharap aparat penegak hukum segera menyerahkan bayinya kepadanya serta menindak tegas seluruh pihak yang terlibat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Reporter: Juan Ambarita
PERISTIWA
Polda Jambi Dalami Kasus Meninggalnya Anggota Polres Tanjab Timur
DETAIL.ID, Jambi – Polda Jambi memberikan perhatian serius terhadap kasus meninggalnya seorang anggota Polri yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Tanjungjabung Timur. Saat ini, proses penyelidikan masih terus dilakukan untuk mengungkap secara terang fakta dan kronologis kejadian tersebut.
Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Erlan Munaji menyampaikan bahwa atas nama pimpinan, Polda Jambi turut menyampaikan bela sungkawa dan turut prihatin atas kejadian tersebut dan mendoakan almarhum serta keluarga yang ditinggalkan.
”Atas kejadian ini, sekali lagi atas nama pimpinan Polda Jambi turut belasungkawa sungkawa dan prihatin. Kami mendoakan semoga amal ibadah almarhum diterima di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan,” ujar Kombes Pol Erlan Munaji, Rabu, 22 Juli 2026.
Ia menjelaskan, perkara tersebut menjadi perhatian Polda Jambi dan saat ini proses penyelidikan terus berjalan. Dalam penanganannya, saat ini perkara akan di tangani oleh Ditreskrimum Polda Jambi dan berkolaborasi Polres Tanjungjabung Timur.
Erlan menegaskan bahwa Polda Jambi akan melakukan tindakan tegas apabila dalam proses penyelidikan nantinya ditemukan adanya keterkaitan maupun keterlibatan anggota Polri dalam perkara tersebut.
Namun, kata dia, kami mengimbau kepada seluruh pihak untuk bersama-sama menunggu proses penyelidikan yang saat ini sedang berjalan.
Lebih lanjut, Polda Jambi akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara tersebut secara berkala setelah proses penyelidikan memperoleh fakta-fakta dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan.
”Untuk perkembangan selanjutnya, Polda Jambi akan menyampaikan informasi terbaru terkait perkara ini. Sedangkan mengenai kronologis kejadian, nantinya akan disampaikan berdasarkan hasil penyelidikan serta keterangan dari para saksi yang telah diperiksa,” ujarnya.
Polda Jambi memastikan proses penyelidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku guna mengungkap secara jelas fakta-fakta di balik peristiwa tersebut.
Reporter: Juan Ambarita
PERISTIWA
Usai Final Piala Dunia, Fortuner Hilang Kendali Tabrak Motor di Telanaipura, Seorang Ibu Meninggal di Tempat
DETAIL.ID, Jambi – Kecelakaan lalu lintas terjadi usai laga Final Piala Dunia 2026. Sebuah mobil Toyota Fortuner bertabrakan dengan sepeda motor Honda Beat di Jalan Dr Siwabessy, tepatnya di dekat TPU Umum Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi pada Senin, 20 Juli 2026.
Peristiwa tersebut mengakibatkan seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia. Berdasarkan data kepolisian, kecelakaan bermula saat mobil Toyota Fortuner bernomor polisi B 2921 SJA yang dikemudikan Nanda Saputra (23) melaju dari arah Simpang Buluran menuju Masjid Abu Bakar bersama seorang penumpang, Aditya Riski Ramadani (20).
”Sesampainya di dekat TPU Umum Buluran, mobil diduga hilang kendali hingga masuk ke jalur berlawanan. Pada saat bersamaan, dari arah Masjid Abu Bakar menuju Simpang Buluran melaju sepeda motor Honda Beat BH 2410 YX,” kata Kasat Lantas Polresta Jambi, AKP Rio Siregar.
Tabrakan pun tak dapat dihindari. Akibat benturan tersebut, pengendara sepeda motor Maria Esti (51) mengalami luka berat dan meninggal dunia.
Kasat Lantas Polresta Jambi bilang berdasarkan pemeriksaan awal menunjukkan pengemudi mobil Toyota Fortuner belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) A. Sementara pengendara sepeda motor diketahui tidak memiliki SIM C.
Reporter: Juan Ambarita



