DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, menyerahkan Nota Pengantar untuk enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis dalam Rapat Paripurna yang digelar di Kantor DPRD Jember pada Sabtu, 20 Juni 2026 malam.

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah demi mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Saat memaparkan nota pengantar tersebut, Gus Fawait menyampaikan bahwa seluruh draf regulasi yang diserahkan malam itu dirancang sebagai landasan hukum yang kuat dalam mengejar target pembangunan.

“Melalui jalinan kasih dan sinergi, kita bersama-sama menyongsong Jember Baru yang jauh lebih sejahtera sekaligus maju,” tutur Gus Fawait di hadapan para anggota legislatif.

Agenda utama yang menjadi perhatian besar dalam paripurna tersebut adalah Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Di hadapan forum, Bupati memaparkan capaian indikator makro ekonomi Jember yang tumbuh impresif, di mana pertumbuhan ekonomi daerah melesat di angka 5,47 persen, berada di atas rata-rata pertumbuhan Jawa Timur yang tercatat 5,33 persen dan nasional di angka 5,11 persen.

Sejalan dengan pertumbuhan tersebut, angka kemiskinan di Kabupaten Jember juga berhasil ditekan hingga menyentuh angka 8,67 persen, yang merupakan rekor terendah dalam sepuluh tahun terakhir.

Sektor keuangan daerah pun mencatatkan performa positif dengan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 36,78 persen hingga mencapai Rp1,058 triliun, serta keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI.

“Meskipun ada efisiensi pada dana transfer pusat, komitmen kami untuk rakyat tidak goyah. Hak PPPK Paruh Waktu tetap terpenuhi, TPP ASN aman, dan jaminan kesehatan melalui UHC tetap berjalan optimal,” kata Gus Fawait meyakinkan.

Selain fokus pada pertanggungjawaban anggaran, lima Raperda lainnya yang ikut diserahkan mencakup transformasi tata kelola daerah dan tata kota.

Salah satunya berfokus pada pembaruan sistem penarikan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi guna menangkap peluang di sektor ekonomi kreatif dan digitalisasi.

Regulasi lain yang turut diusulkan adalah mengenai pengelolaan jaringan utilitas terpadu.

Perda ini nantinya akan mengontrol dan menata pemasangan kabel, jaringan listrik, hingga pipa bawah tanah agar wajah perkotaan Jember menjadi lebih rapi, estetis, dan menjamin keselamatan publik.

Menutup penyampaiannya, Gus Fawait memberikan apresiasi terhadap DPRD Jember yang juga sedang mematangkan enam Raperda inisiatif non-rutin, seperti aturan penanggulangan bencana, tata kelola aset, dan penguatan ketahanan keluarga.

Sinergi pembahasan ini ditargetkan rampung bersama Panitia Khusus (Pansus) sebelum akhir tahun 2026.

“Kami sangat mengharapkan sumbangsih pemikiran, kritik konstruktif, serta sinergi yang kuat dari seluruh anggota dewan agar aturan-aturan hukum ini bisa segera diimplementasikan demi kemaslahatan seluruh warga Jember,” ucapnya.

DETAIL.ID, Yogyakarta – Keinginan untuk kembali dan berkontribusi membangun daerah asal menjadi motivasi kuat bagi sejumlah generasi muda Papua dalam menentukan pilihan pendidikan tinggi. Berangkat dari harapan tersebut, mereka memilih menimba ilmu di Politeknik Agraria STPN, perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), guna membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan di bidang pertanahan serta tata ruang.

Salah satunya Alfando Almendo, Taruna Tingkat II asal Manokwari, Papua Barat. Ia menilai Papua masih membutuhkan banyak sumber daya manusia yang memahami persoalan agraria untuk mendukung pembangunan daerah di masa depan.

“Yang saya pikirkan ketika memutuskan berkuliah di Politeknik Agraria STPN sederhana saja, nantinya saya ingin terlibat membangun daerah saya. Papua masih membutuhkan banyak pembangunan dan tentu membutuhkan sumber daya manusia yang memahami bidang pertanahan dan tata ruang,” ujar Alfando Almendo.

Menurut Alfando, berbagai persoalan pertanahan yang masih ditemui di Papua menjadi alasan dirinya tertarik mendalami ilmu agraria. Ia berharap pengetahuan yang diperoleh selama pendidikan dapat menjadi bekal untuk berkontribusi dalam penyelesaian berbagai persoalan tersebut ketika kembali ke daerah asal.

Selain bidang keilmuan yang spesifik dan relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah, Alfando juga mengaku mendapatkan banyak pengalaman melalui sistem pendidikan berasrama yang diterapkan di Politeknik Agraria STPN. Baginya, lingkungan pendidikan tersebut turut membentuk karakter, kedisiplinan, dan kemampuan kepemimpinan.

“Di sini kami tidak hanya belajar akademik, tetapi juga belajar disiplin, kepemimpinan, dan hidup bersama dengan teman-teman dari seluruh Indonesia. Ini menjadi modal penting untuk bisa bersinergi dengan teman-teman dari banyak daerah untuk membangun Papua,” ucapnya.

Semangat serupa dimiliki Rafael Korwa, Taruna Tingkat II asal Merauke, Papua Selatan. Ketertarikannya terhadap peta sejak kecil membawanya mengenal dunia survei dan pertanahan. Namun, selama menjalani pendidikan, ia menyadari bahwa bidang tersebut memiliki peran yang jauh lebih luas dalam kehidupan masyarakat.

“Dari kecil saya memang suka melihat peta. Setelah mengetahui dan mempelajari bidang pertanahan, saya jadi tahu bahwa ilmu ini sangat penting untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di masyarakat, termasuk masalah sengketa tanah yang sering terjadi di lingkungan saya,” kata Rafael Korwa.

Menurut Rafael, masih banyak masyarakat yang belum memahami hak atas tanah maupun aspek hukum pertanahan. Kondisi tersebut membuat kebutuhan akan generasi muda yang memiliki kompetensi di bidang agraria menjadi semakin penting, khususnya di wilayah dengan karakteristik pertanahan yang kompleks seperti Papua.

“Harapannya setelah lulus nanti saya bisa kembali dan membagikan ilmu yang saya dapatkan kepada masyarakat. Dengan begitu masyarakat bisa lebih memahami hak-haknya dan tidak mudah dirugikan dalam urusan pertanahan,” tuturnya.

Bagi Alfando dan Rafael, pendidikan di Politeknik Agraria STPN bukan sekadar sarana untuk meraih gelar, tetapi juga jalan untuk mempersiapkan diri menjadi bagian dari pembangunan daerah asal. Keduanya berharap ilmu yang diperoleh dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang lebih baik.

Kisah mereka menunjukkan bahwa kebutuhan akan sumber daya manusia yang memahami bidang agraria tidak hanya hadir di pusat-pusat pembangunan, tetapi juga di daerah yang masih menghadapi berbagai tantangan pertanahan dan tata ruang. Karena itu, kesempatan untuk mempelajari bidang ini terbuka bagi generasi muda yang ingin mengambil peran dalam pembangunan daerah melalui jalur pendidikan.

Bagi lulusan SMA/sederajat yang tertarik mendalami bidang pertanahan dan tata ruang, pendaftaran Taruna/Taruni Politeknik Agraria STPN masih dibuka hingga 18 Juni 2026. Informasi mengenai persyaratan, tahapan seleksi, dan tata cara pendaftaran dapat diakses melalui situs resmi Politeknik Agraria STPN. (*)

DETAIL.ID, Bondowoso – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso terus memperkuat peran pesantren sebagai pilar pembangunan daerah.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong pembiayaan pesantren berbasis komunitas melalui pengelolaan ZISWAF produktif guna menciptakan kemandirian ekonomi pesantren yang berkelanjutan.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, saat membuka Seminar Sinergi Membangun Ekosistem ZISWAF Produktif Pesantren yang Mandiri dan Berkelanjutan di Pendopo Kabupaten Bondowoso, Sabtu, 20 Juni 2026.

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember.

Dalam sambutannya, Bupati Hamid menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia Jember yang selama ini konsisten membangun sinergi bersama pemerintah daerah dalam penguatan ekonomi syariah dan pemberdayaan pesantren.

Ia menyampaikan penghargaan tinggi kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember atas sinergi dan kolaborasi yang terus dibangun bersama Pemkab Bondowoso dalam mendorong penguatan ekonomi syariah dan pemberdayaan pesantren.

Menurut Bupati, pesantren merupakan institusi strategis yang memiliki kontribusi besar dalam perjalanan bangsa.

“Tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan keagamaan, pesantren juga menjadi pusat pembentukan karakter, dakwah, pemberdayaan masyarakat, hingga benteng moral dan sosial,” ujar Bupati Hamid.

Lebih lanjut Bupati Hamid mengungkapkan, pesantren telah menjadi bagian dari denyut kehidupan masyarakat.

Berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya tumbuh serta berkembang di lingkungan pesantren sehingga masa depan pesantren tidak dapat dipisahkan dari masa depan pembangunan daerah.

Bupati Hamid juga mengakui pesantren saat ini menghadapi berbagai tantangan baru.

“Mulai dari kebutuhan peningkatan mutu pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana, penguatan kompetensi santri, hingga tuntutan digitalisasi tata kelola yang semakin tidak terelakkan.” tuturmya.

Selain itu, perubahan ekonomi global dan dinamika sosial juga menuntut pesantren mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas serta nilai-nilai keislamannya.

Karena itu, kata Bupati, diperlukan sistem pembiayaan yang kuat agar pesantren dapat terus berkembang.

Karena, pembiayaan bukan sekadar persoalan uang, melainkan instrumen strategis untuk membangun masa depan pesantren.

“Pesantren membutuhkan sistem pembiayaan yang berkelanjutan dan mandiri,” katanya.

Hamid menjelaskan selama ini sebagian besar pesantren masih mengandalkan iuran santri, donasi masyarakat, dan bantuan pemerintah.

Model tersebut dinilai tetap penting, namun belum cukup untuk menciptakan kemandirian ekonomi pesantren secara jangka panjang.

Oleh karenanya, Pemkab Bondowoso mendorong lahirnya paradigma baru berupa pembiayaan pesantren berbasis komunitas.

Konsep tersebut menempatkan masyarakat sebagai bagian utama dalam pembangunan ekonomi pesantren karena pada hakikatnya pesantren tumbuh dari masyarakat, berkembang bersama masyarakat, dan memberikan manfaat kembali kepada masyarakat

Menurut Hamid, keterlibatan berbagai pihak mulai dari alumni, jamaah, pelaku usaha, pemerintah, perbankan syariah, lembaga zakat, akademisi, hingga komunitas sosial akan memperkuat fondasi ekonomi pesantren.

Dalam kesempatan itu, Hamid juga menyoroti pentingnya pengelolaan ZISWAF produktif sebagai instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar untuk mendorong pembangunan ekonomi umat.

“Tantangan kita hari ini bukan hanya bagaimana menghimpun ZISWAF, tetapi bagaimana mengelolanya secara produktif. Kita harus menggeser orientasi dari pola konsumtif menuju pola produktif,” katanya.

Selain ZISWAF, Hamid menilai alumni pesantren merupakan aset besar yang masih belum dimanfaatkan secara optimal.

Alumni yang tersebar di berbagai daerah dan profesi dapat menjadi sumber dukungan finansial, jejaring usaha, transfer pengetahuan, hingga akses kemitraan strategis bagi pesantren.

Tidak hanya itu, pesantren juga didorong untuk mengembangkan unit-unit usaha produktif di berbagai sektor seperti pertanian, peternakan, perdagangan, industri kreatif, ekonomi digital, hingga pengembangan produk halal.

“Pesantren perlu didorong menjadi pusat kewirausahaan sosial yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat,” ucapnya.

Reporter: Rehan