Connect with us
Advertisement

PERISTIWA

Al Haris Gubernur Jambi Resmi Serahkan Aset Kampus Pondok Meja ke Unja

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Setelah melalui proses yang cukup panjang dan lama, akhir kampus pondok meja resmi menjadi aset Universitas Jambi (Unja). Bangunan eks RSBI ini diserahkan langsung Gubernur Jambi Al Haris kepada Rektor Unja Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H.

Penandatanganan serah terima hibah lahan dan bangunan Eks RSBI kampus Pondok Meja antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Universitas Jambi ini berlangsung di Balairung Unja Mendalo, Selasa, 17 September 2024. Selain disaksikan petinggi Universitas Jambi, juga disaksikan mahasiswa kampus oranye.

Rektor Unja Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H. mengatakan proses penyerahan kampus Pondok Meja itu sudah berlangsung sejak lama, sudah beberapa kali pergantian Gubernur dan empat rektor Universitas Jambi.

“Alhamdulillah sekarang Gubernurnya Doktor Al Haris baru terealisasi serah terima kepada Universitas Jambi. Ini dari perjuangan yang luar biasa sudah empat rektor, Alhamdulillah saya sampai di ujungnya bisa serah terima melalui Bapak Gubernur Doktor Al Haris,” kata Rektor.

“Terima kasih tak terhingga, mudah-mudahan apa yang diserahkan ini akan menjadi berkah untuk universitas Jambi, berkah untuk Provinsi Jambi. Ini akan membuat adik-adik kita kuliah di Pondok Meja menjadi tenang, kemudian kita bisa melakukan renovasi, kita bisa melakukan rehab di sana, karena selama ini tidak bisa kita membangun tidak bisa kita melakukan pemeliharaan,” ujar Dr. Helmi.

“Dengan diserahkan ini maka Insya Allah mulai tahun depan kampus ini akan kita perbaiki fasilitasnya, kita perbaiki kita tambah sehingga adik-adik semua yang kuliah di sana dari mulai prodi kesehatan masyarakat kemudian teknik akan lebih nyaman kuliah,” ujarnya.

Sementara itu Gubernur Jambi Al Haris mengatakan aset gedung eks RSBI itu sudah ia tinjau sejak akhir 2021 lalu, karena lokasinya bersebelahan dengan SPN maka dirinya meminta BPN untuk kembali mengukurnya.

“Karena memang prosesnya tidak mudah, ternyata di situ lokasinya terhimpit dengan SPN aset kita, maka kita minta BPN menghitung ulang, Alhamdulillah akhirnya sudah selesai dan hari ini kita serahkan ke Universitas Jambi,” kata Al Haris.

Al Haris pada kesempatan itu, Pemerintah Provinsi Jambi dengan program beasiswa Dumisake cukup banyak membantu biaya kuliah mahasiswa S1 dan S3 Universitas Jambi.

“Untuk Unja ini ditotalkan Rp 2,5 miliar, itu untuk membantu biaya kuliah mahasiswa tidak mampu dan mahasiswa berprestasi. Ini sebagai bentuk kehadiran pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia kita,” ucap Al Haris. (*)

Advertisement Advertisement

PERISTIWA

Remisi Natal, Satu WBP di Jambi Langsung Bebas

DETAIL.ID

Published

on

Jambi — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Jambi memberikan Remisi Khusus Natal Tahun 2025 kepada 105 warga binaan pemasyarakatan (WBP) beragama Nasrani di wilayah Jambi.

Dari jumlah tersebut, satu orang WBP langsung bebas setelah menerima remisi.
Pemberian remisi dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Raya Natal pada 25 Desember 2025 dan diberikan kepada WBP yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Kanwil Ditjenpas Jambi, Irwan Rahmat Gumilar, mengatakan bahwa remisi merupakan hak bersyarat bagi warga binaan yang beragama Nasrani dan rutin diberikan setiap perayaan Natal.

“Ini adalah hak bersyarat yang kami berikan kepada warga binaan Nasrani pada setiap perayaan Natal,” ujar Irwan,  Kamis 25 Desember 2025.

Ia menjelaskan, dari 105 WBP penerima remisi, sebanyak 104 orang memperoleh Remisi Khusus I (RK I) berupa pengurangan sebagian masa pidana sehingga masih harus menjalani sisa hukuman.

Sementara satu orang lainnya memperoleh Remisi Khusus II (RK II) dan langsung bebas setelah remisi diberikan.
Menurut Irwan, pemberian remisi merupakan bentuk komitmen negara dalam menjunjung prinsip keadilan, kemanusiaan, dan pembinaan di lingkungan pemasyarakatan.

“Remisi diberikan secara selektif, objektif, dan akuntabel, setelah warga binaan memenuhi persyaratan administratif dan substantif serta aktif mengikuti program pembinaan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa remisi tidak hanya dimaknai sebagai pengurangan masa pidana, tetapi juga sebagai penghargaan atas perubahan perilaku dan kesungguhan warga binaan dalam menjalani proses pembinaan.

Melalui pemberian Remisi Khusus Natal 2025 ini, Kanwil Ditjenpas Jambi berharap warga binaan dapat memperkuat nilai keimanan, menyadari kesalahan serta siap kembali dan berperan positif di tengah masyarakat.

Kanwil Ditjenpas Jambi, lanjut Irwan, terus berkomitmen menghadirkan sistem pemasyarakatan yang profesional, humanis, dan berdampak bagi masyarakat sesuai dengan semangat reformasi pemasyarakatan. (*)

Continue Reading

PERISTIWA

Arus Lalu Lintas Jelang Natal di Jambi Kondusif, Polisi Waspadai Bencana Hidrometeorologi

DETAIL.ID

Published

on

Jambi – Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jambi mencatat kondisi arus lalu lintas di wilayah Provinsi Jambi menjelang perayaan malam Natal, 25 Desember 2025 masih terpantau kondusif. Hingga saat ini, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang signifikan.

Hal tersebut disampaikan Dirlantas Polda Jambi, Kombes Pol Adi Benny Cahyono pada Rabu sore 24 Desember 2025. Ia mengatakan situasi lalu lintas secara umum masih berjalan normal dan terkendali.

Meski demikian, pihak kepolisian tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. Beberapa wilayah di Provinsi Jambi dilaporkan telah mengalami bencana alam, seperti tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Kerinci.

“Untuk mengantisipasi dampak bencana, Ditlantas Polda Jambi telah berkoordinasi dengan BPJN serta Dinas PUPR guna menempatkan alat berat di sejumlah titik rawan bencana,” ujar Kombes Pol Adi Benny.

Selain pengamanan jalur lalu lintas, Ditlantas Polda Jambi juga telah menyiagakan pos pelayanan di sejumlah gereja yang menggelar ibadah Natal. Penempatan pos tersebut dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang melaksanakan ibadah.

“Dalam pengamanan ini, kami juga melibatkan sejumlah stakeholder terkait untuk mendukung kelancaran dan keamanan perayaan Natal,” ujarnya.

Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading

PERISTIWA

Syaiful Kipli dan Ali Abdullah Pimpin KSPSI AGN Provinsi Jambi, AGN Tekankan Dewan Pengupahan Perjuangkan Kenaikan UMP 2026

DETAIL.ID

Published

on

Jambi – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN, DPD Provinsi Jambi kembali dipimpin oleh Syaiful Kipli dan Ali Abdulah. Keduanya terpilih secara aklamasi dalam forum Konferda DPD KSPSI Provinsi Jambi yang digelar di Grand Hotel, Minggu 21 Desember 2025.

Ketua DPD KSPSI AGN Provinsi Jambi, Syaiful Kipli menyampaikan rasa terimakasih atas amanah dari para anggota untuk kembali memimpin KSPSI Jambi. Menurutnya, kedepan KSPSI AGN Jambi akan fokus pada pendampingan hak-hak buruh secara masif di seluruh DPC Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi.

“Terimakasih, pada Konferda ini telah terjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita. Terimakasih juga pada Presiden KSPSI AGN, pak Andi Gandi Nena Wea yang telah jauh-jauh dari Jakarta ke Jambi untuk memantau Konferda kita sekaligus melantik pengurus baru periode 2025-2030,” ujar Syaiful Kipli, Minggu 21 Desember 2025.

Di depan para anggota, Syaiful Kipli kembali menekankan bahwa kedepan pihaknya bakal berfokus pada konsolidasi internal dan eksternal untuk mengembangkan organisasi demi pemenuhan hak-hak kaum pekerja.

Konferda DPD KSPSI AGN Provinsi Jambi juga turut dihadiri oleh DPD KSPSI AGN Provinsi Sumatera Barat. Presiden KSPSI AGN, Andi Gani Nena Wea, pun langsung melantik secara resmi ke-2 pengurusan KSPSI tingkat Provinsi tersebut.

“Kami berharap organisasi KSPSI bisa profesional, modern dan juga mandiri. Ini harus diikuti oleh teman-teman pengurus daerah,” ujar Andi Gani.

Diainggung soal sikap terkait UMP tahun 2026, Presiden KSPSI tersebut menekankan agar seluruh Dewan Pengupahan mulai dari tingkat nasional hingga ke daerah memaksimalkan perjuangan bagi kenaikan UMP dengan kisaran 6,5 persen hingga 8 persen.

“KSPSI mengintruksikan agar seluruh Dewan Pengupahan di tingkat daerah, nasional untuk maksimal memperjuangkan persentase yang tinggi, atau paling tidak sama dengan tahun 2025,” ujarnya.

Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading
Advertisement Advertisement
Advertisement ads

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs