ADVERTORIAL
Perkuat Aksi Konvergensi Stunting, Bupati Anwar Sadat Pimpin Rapat Evaluasi
Tanjungjabung Barat – Bupati Tanjungjabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M. Ag., kembali menunjukkan komitmen nya dalam menangani masalah stunting di wilayahnya, yaitu dalam Rapat Fasilitasi dan Evaluasi Aksi Konvergensi Stunting Kabupaten Tanjungjabung Barat tahun 2024 yang digelar di Ruang Pola Utama Kantor Bupati pada Selasa, 3 September 2024.
Bupati Anwar Sadat memberikan arahan penting kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat. Ia menegaskan pentingnya peran aktif setiap OPD dalam pengisian Aksi Bangda sesuai dengan 8 Aksi Konvergensi yang telah ditetapkan.
“Saya meminta setiap OPD terkait untuk melengkapi penginputan sesuai tahapan agar kegiatan Aksi Konvergensi dapat terlapor dengan baik,” ujar Bupati
Pada tahap ini, Aksi Bina Bangda telah mencapai Aksi 7, yang fokus pada publikasi data stunting. Dinas Kesehatan sebagai leading sector akan mempublikasikan data capaian E-PPGBM pada bulan Agustus di setiap Kecamatan. Data ini akan dimanfaatkan oleh lintas sektor dalam pemberian bantuan kepada anak-anak yang mengalami stunting dan wasting.
Lebih lanjut, Bupati Anwar Sadat menekankan bahwa penanganan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan. “Penanganan stunting 30% dapat diselesaikan oleh bidang kesehatan melalui intervensi spesifik, sementara 70% lainnya membutuhkan intervensi sensitif dari berbagai bidang lain,” katanya.
Untuk itu, ia meminta OPD yang memiliki program terkait penanganan stunting agar meningkatkan koordinasi dan konvergensi kegiatan lintas sektor.
Bupati juga menyoroti pentingnya koordinasi menjelang pelaksanaan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).
“Dinas Kesehatan, Dinas P3AP2KB, dan Dinas PMD harus berkoordinasi dengan baik agar SSGI 2024 terlaksana dengan baik dan menghasilkan data yang sesuai harapan,” ucapnya.
Dalam rapat tersebut, Bupati juga menekankan pentingnya pelaporan rutin sesuai amanat Perpres 72. Ia meminta TPPS Kecamatan menyampaikan laporan kegiatan, data, dan inovasi sebelum tanggal 15 setiap bulannya. Laporan ini penting untuk mendukung TPPS Kabupaten dalam menjalankan fungsinya dengan efektif.
Selain itu, Bupati Anwar Sadat juga menegaskan pentingnya monitoring pelaksanaan Posyandu di setiap desa.
“Posyandu adalah deteksi dini dari penambahan kasus baru stunting. Jika ada balita yang tidak mengalami penambahan berat badan, harus segera diintervensi,” tuturnya.
Bupati menutup arahannya dengan memberikan motivasi kepada seluruh OPD dan camat. “Tetap semangat, jangan kendor dalam upaya menurunkan prevalensi stunting. Ini bukan hanya tentang mengatasi anak stunting, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan,” ujar Bupati.
Sebagai penutup, Bupati mengajak para Camat untuk melibatkan pihak lain sebagai donatur dalam penanganan stunting. Keterlibatan berbagai pihak sangat penting agar upaya percepatan penurunan stunting dapat tercapai dengan maksimal. (EPR/*)
Merangin
Bupati Merangin Buka Festival Jaranan Nusantara 2025
Merangin – Bupati Merangin, H M Syukur diwakili Staf Ahli Bupati bidang Keuangan, Pengembangan Perekonomian dan Pembangunan, Irsadi, bersama Ketua TP PKK Merangin, Hj Lavita Syukur membuka Festival Jaranan Nusantara (FJN) pada Sabtu, 6 Desember 2025.
Pembukaan FJN 2025 dalam rangka Meranti Festival tersebut, ditandai pemukulan Gong oleh Hj Lavita Syukur didampingi Irsadi, di Lapangan Merpati Desa Meranti, Kecamatan Renah Pamenang.
Tampak hadir, Camat Renah Pamenang Kusranto, para tokoh Keluarga Jawa Merangin dan ratusan warga yang antusias ingin menyaksikan FJN 2025 yang menjadi agenda rutin Desa Meranti setiap tahunnya tersebut.
“Pemerintah Kabupaten Merangin sangat mengapresiasi dan dukungan penuh atas terselenggaranya Festival Jaranan Nusantara 2025 yang diinisiasi oleh Pemerintah Desa Meranti dan Karang Taruna setempat tersebut,” ujar Bupati melalui Irsadi.
Dikatakan Irsadi, FJN sebagai upaya melestarikan budaya khas Kuda Lumping (Jaranan) yang merupakan warisan budaya Indonesia dan sekaligus sebagai wadah mengangkat potensi budaya serta ekonomi masyarakat Kabupaten Merangin.
Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat dan peserta dari berbagai Paguyuban Jaranan se-Indonesia, untuk menjadikan FJN 2025 sebagai momentum mempererat persatuan budaya, memperkuat identitas daerah.
Ketua TP PKK Merangin, Hj Lavita Syukur menambahkan, digelarnya FJN 2025 juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, melalui peningkatan aktivitas Usaha Makro Kecil Menengah (UMKM).
“Kami berharap agar FJN 2025 ini terus berlanjut secara berkesinambungan dan terus berkembang dari tahun ke tahunnya. Ini event besar yang dapat mengangkat peran Merangin khususnya Desa Meranti dalam melestarikan budaya nasional,” ujar Hj Lavita Syukur.
Sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah terhadap pelestarian seni dan budaya tradisional lanjut Ketua TP PKK Merangin, FJN telah mendapat rekomendasi resmi dari Kementerian Kebudayaan RI, dengan melibatkan banyak paguyuban jaranan dari berbagai daerah di Indonesia.
Acara pembukaan FJN 2025 tersebut, berlangsung meriah diikuti Paguyuban Jaranan dari berbagai kecamatan di Merangin dan kabupaten/kota di Provinsi Jambi serta dari provinsi lainnya.
ADVERTORIAL
Wabup Batanghari Bakhtiar Hadiri Acara Pisah Sambut Kakanwil Ditjen PAS Jambi
Jambi – Wakil Bupati Batanghari, H Bakhtiar menghadiri acara pisah sambut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kakanwil Ditjen PAS) Provinsi Jambi, yang digelar di Griya Mayang Rumah Dinas Wali Kota Jambi pada Jumat, 5 Desember 2025.
Wabup Bakhtiar hadir dalam acara ini sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan sinergi pemasyarakatan di wilayah Jambi. Turut hadir pula para kepala daerah se-Provinsi Jambi, jajaran Ditjen PAS, serta tamu undangan lainnya.
Acara pisah sambut menandai berakhirnya masa tugas Hidayat, A.Md. IP, S.H MM yang kini digantikan oleh Dr. TR Irwan Rahmat Gumilar, A.Md.IP, S.H, M.Si.
Wakil Gubernur Jambi, Drs H Abdullah Sani menyampaikan apresiasi mendalam kepada Hidayat atas kerja sama dan kontribusinya selama memimpin jajaran Pemasyarakatan di Provinsi Jambi.
“Selamat datang Bapak Irawan Rahmat Gumilar di Sepucuk Jambi Sembilan Lurah. Kepada Bapak Hidayat, selamat bertugas di tempat yang baru. Terima kasih atas kerja sama dan sinergisitas selama menjabat di Provinsi Jambi,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Hidayat menegaskan pisah sambut ini bukan sekadar perpisahan, melainkan proses penerusan estafet pengabdian dengan semangat baru menuju pelayanan pemasyarakatan yang semakin baik.
Sementara itu, Irwan Rahmat Gumilar memperkenalkan diri di hadapan tamu undangan dan menyampaikan komitmennya untuk membangun pemasyarakatan yang humanis dan kolaboratif.
Irwan menegaskan pentingnya dukungan dari Gubernur, Forkopimda, para bupati/wali kota, dan stakeholder lainnya demi mewujudkan pelayanan pemasyarakatan yang semakin optimal di Provinsi Jambi.
Melalui kehadiran para kepala daerah dalam acara tersebut, termasuk Wakil Bupati Batanghari H Bakhtiar, Pemerintah Provinsi Jambi menunjukkan komitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan Ditjen Pemasyarakatan dalam rangka peningkatan layanan pembinaan dan keamanan lembaga pemasyarakatan di seluruh kabupaten dan kota.
Acara ditutup dengan pemberian cenderamata dan sesi foto bersama sebagai simbol kebersamaan dan harapan baru untuk pemasyarakatan di Provinsi Jambi.
ADVERTORIAL
Perkuat Sinergi dan Kolaborasi, Bupati Fadhil Arief Tandatangani Kesepakatan Bersama Kejaksaan Negeri Batanghari
Batanghari – Pemerintah Kabupaten Batanghari resmi menandatangani kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Negeri Batanghari terkait dengan pencegahan dan penanganan permasalahan hukum bidang perdata dan tata usaha negara pada Rabu, 3 Desember 2025.
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief dan Kepala Kejaksaan Negeri Batanghari, Erik Meza Nusantara.
Kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Batanghari agar berjalan transparan, profesional, serta bebas dari persoalan hukum.
Melalui kerja sama ini, Kejaksaan Negeri Batanghari akan memberikan pendampingan hukum, bantuan hukum, hingga tindakan litigasi apabila dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun proyek pembangunan daerah.
Upaya tersebut diharapkan dapat meminimalisir potensi kekeliruan administrasi maupun sengketa hukum di kemudian hari.
“Kolaborasi ini sangat penting untuk menjamin seluruh proses pembangunan dan roda pemerintahan berjalan sesuai aturan. Dengan pendampingan kejaksaan, kita ingin memastikan kebermanfaatan bagi masyarakat sekaligus menghindari persoalan hukum,” ujar Bupati Fadhil Arief.
Acara penandatanganan tersebut turut dihadiri oleh Asisten III Setda Batanghari, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Muara Tembesi, para Kepala OPD, para camat, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

