ADVERTORIAL
Pemerintah Provinsi Jambi Berkomitmen Implementasikan Konsep REDD+ di Provinsi Jambi
Jambi – Provinsi Jambi memiliki tipe ekosistem yang paling lengkap di pulau sumatera bahkan Indonesia, mulai dari ekosistem pegunungan, hutan dataran rendah hingga ekosistem pesisir dan laut. Ketiga tipe ekosistem tersebut tersebar kedalam empat taman nasional yaitu, Taman Nasional Kerinci Sebelat, Taman Nasional Bukit Dua Belas, Taman Nasional Bukit Tigapuluh dan Taman Nasional Berbak Sembilang.
Selain itu pula, Jambi juga memiliki hutan lindung, Taman Hutan Rakyat (Tahura) dan Hutan Adat yang tersebar di penjuru wilayah Provinsi Jambi yang memiliki fungsi ekologi yang sangat penting. Aset lingkungan dan kebanggan ini haruslah kita jaga, pelihara dan pertahankan ekosistemnya serta dipulihkan dari kondisi kerusakan.
Guna menjaga ekosistem yang dimiliki serta dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkelanjutan maka Pemerintah Provinsi Jambi telah berupaya dan berkomitmen mengimplementasikan konsep REDD+ di Provinsi Jambi. Hal ini diwujudkan dengan mengintegrasikan road map pertumbuhan ekonomi hijau tahun 2019- 2045 dengan dokumen perencanaan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.
Gubernur Jambi, Al Haris melalui Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, saat Ini Provinsi Jambi sedang menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi tahun 2025-2045 yang tetap konsisten mengintegrasikan isu perubahan iklim kedalam penyusunan dokumen perencanaan tersebut sehingga implementasi REDD+ Provinsi Jambi dapat dijalankan dengan baik.
“Dengan adanya komitmen kami dalam mewujudkan ekonomi hijau Jambi melalui implementasi REDD+ besar harapan akan memberikan kontribusi positif bagi pencapain target pertumbuhan ekonomi hijau, pertumbuhan pembangunan yang inklusif dan merata, terciptanya ekosistem yang sehat sehingga target pengurangan emisi gas rumah kaca dapat tercapai dan mampu mengatasi dampak perubahan iklim,” kata Sudirman saat Kick Off Meeting RBP REDD+Green Climate Fund Output 2 Provinsi Jambi, Senin, 25 November 2024.
Adapun sumber pembiayaan Provinsi Jambi dalam mengimplementasikan aksi REDD+ di Provinsi Jambi dijelaskan Sekda, tidak hanya bersumber dari APBD Provinsi Jambi namun bersumber juga dari APBN, Penerusan Hibah Pre-Investment BioCF-ISFL (Metode On Granting), melalui dukungan mitra pembangunan lainnya seperti pihak swasta, NGO dan perguruan tinggi.
“Saya ucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada Provinsi Jambi oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI, Kementerian Kehutanan RI, BPDLH Kemenkeu RI serta dunia internasional sehingga Provinsi Jambi dapat memperoleh sumber pembiaayan lainnnya dalam mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca Provinsi Jambi, salah satunya melalui Program BioCF-ISFL Provinsi Jambi dan Program Green Climate Fund (GCF) Output 2 Provinsi Jambi,” ucapnya.
Kita ketahui bersama melalui Implementasi Program BioCF-ISFL Fase Pre Investment yang dimulai pada tahun 2022 sampai dengan Agustus 2024 total nilai reimbursement yang telah ditransfer oleh DJPK Kemenkeu RI ke RKUD Provinsi Jambi sebesar Rp 52,75 miliar. Diwaktu yang bersaaman pula saat ini sedang dilakukan verifikasi kembali oleh DJPK untuk reimbursement semester II tahun 2024 dengan pengajuan reimbursement sebesar Rp 8,9 miliar sehingga program ini juga merupakan salah satu sumber pendapatan bagi Pemerintah Provinsi Jambi.
“Walaupun diwaktu yang bersamaan kami juga akan mengimplementasikan program GCF Output 2 Provinsi Jambi, guna memastikan tidak terjadi tumpang tindih lokasi kegiatan dan guna memastikan pemerataan manfaat bagi seluruh masyarakat Provinsi Jambi maka lokasi pelaksanaan program RBP GCF Output 2 Provinsi Jambi dipisahkan dari lokasi pelaksanaan program BioCF-ISFL,” katanya.
“Jika Program BioCF-ISFL dilaksanakan di 4 taman nasional dan KPHP Merangin, KPHP Bungo, KPHP Sarolangun Hilir dan KPHP Tanjung Jabung Barat, maka lokasi pelaksanaan Program RBP GCF Output 2 Provinsi Jambi di laksanakan di 8 KPHP yaitu KPHP Kerinci, KPHP Sarolangun Hulu, KPHP Tebo Barat, KPHP Tebo Timur, KPHP Batanghari, KPHP Muaro Jambi dan KPHP Tanjung Jabung Timur serta UPTD Tahura,” tuturnya.
Sekedar informasi kegiatan Kick Off Meeting RBP REDD+Green Climate Fund Output 2 Provinsi Jambi turut dihadiri perwakilan dari Pemprov Kepulauan Riau, Pemprov Sumatera Barat, Pemprov Kalimantan Tengah dan perwakilan seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
ADVERTORIAL
Pemkab Jember Percepat Akses Layanan Publik, Siapkan Empat Titik MPP Mini
DETAIL.ID, Jember — Pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan empat titik Mall Pelayanan Publik (MPP) Mini di sejumlah kecamatan untuk mempercepat akses layanan publik bagi masyarakat di wilayah dengan jarak tempuh jauh dari pusat kota.
Program ini digagas untuk menjawab kebutuhan warga yang selama ini harus menempuh perjalanan hingga satu sampai dua jam hanya untuk mengurus administrasi di pusat pemerintahan.
“Kita tahu bahwa jarak seperti di kecamatan Jombang dan tengah kota ini bisa waktu sejam sampai dua jam,” kata Bupati Jember, Muhammad Fawait.
Empat lokasi yang disiapkan sebagai MPP Mini meliputi:
- Kecamatan Jombang
- Kecamatan Tanggul
- Kecamatan Mayang
- Wilayah utara (dalam proses, direncanakan di sekitar Kalisat)
Pemkab Jember menempatkan fasilitas tersebut di titik yang mewakili wilayah barat selatan, barat utara, dan timur selatan, serta memperluas jangkauan ke wilayah utara.
Melalui MPP Mini atau Pemkab Jember Mini, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik tanpa harus datang ke Kota Jember.
Layanan yang disediakan meliputi perizinan, administrasi kependudukan, hingga layanan sosial.
“Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan akses pelayanan yang biasanya harus ke kota, hari ini bisa diurus di MPP Mini,” ujarnya.
Gus Fawait menyebut, pengembangan layanan di tingkat kecamatan terus dilakukan agar semakin lengkap dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Kalau dulu mencetaknya di kecamatan, hari ini akan ditambahi lagi fungsi yang ada di MPP Mini,” katanya.
Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerataan layanan publik di Kabupaten Jember yang memiliki karakter wilayah beragam, mulai dari pegunungan, perkebunan, hingga kawasan pesisir.
“Masyarakat Jember tidak perlu mencari sampai ke Kota Jember, cukup ada di wilayah-wilayah yang sudah kita siapkan,” ucapnya.
Saat ini, Pemkab Jember masih mempercepat proses penyelesaian dan kesiapan operasional MPP Mini, termasuk di wilayah utara yang masih dalam tahap pengembangan.
Gus Fawait menyampaikan, peresmian fasilitas tersebut akan dilakukan secara bertahap setelah seluruh kesiapan terpenuhi.
“Saya akan mengajak kawan-kawan langsung ke Jombang, Tanggul, dan Mayang di kemudian hari,” ujarnya.
ADVERTORIAL
Gus Fawait Raih Penghargaan Tokoh Pengentasan Kemiskinan dari Beritajatim
DETAIL.ID, Jember – Momentum peringatan HUT ke-20 Beritajatim.com menjadi catatan manis bagi Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Bertempat di Grand City Surabaya, pada Selasa, 21 April 2026, Bupati Jember Gus Fawait menerima penghargaan sebagai Tokoh Pengentasan Kemiskinan Berbasis Akselerasi Pembangunan.
Penghargaan ini menjadi bukti nyata atas keberhasilan validasi data dan aksi nyata di lapangan yang dilakukan jajaran pemerintah daerah untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut.
Gus Fawait memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para ASN yang telah bersinergi lintas sektor hingga mengantarkannya pada puncak kesuksesan ini.
“Saya persembahkan award ini kepada seluruh jajaran Pemerintahan Kabupaten Jember, para ASN yang hari ini turun ke bawah untuk bahu-membahu. Tidak melihat asal mereka, apakah guru, nakes, atau yang lain, semua bersatu untuk memastikan data kemiskinan ekstrem di Jember benar-benar valid,” katanya.
Gus Fawait menekankan bahwa intervensi pembangunan tidak akan berjalan efektif tanpa pondasi data yang akurat.
Ia percaya bahwa dengan menekan angka kemiskinan, maka masalah sosial turunan lainnya akan ikut terurai.
“Kita tahu bahwa kemiskinan ini mengakibatkan banyak masalah lain, mulai dari angka stunting, angka kematian ibu dan bayi, hingga tindak kriminalitas. Ujung dari semua masalah itu adalah faktor kemiskinan,” tuturnya.
ADVERTORIAL
ASN Berjuang Verval Data Kemiskinan Hingga Terjatuh, Pj Sekda Jember Beri Apresiasi!
DETAIL.ID, Jember – ASN Satpol PP Kabupaten Jember, Siti Nurus Syamsiyah, jatuh saat menjalankan verifikasi faktual (verval) data kemiskinan di Kecamatan Sumberjambe, Senin, 20 April 2026.
Peristiwa itu terjadi saat Siti menuju lokasi tugas pada malam hari menggunakan sepeda motor roda tiga yang telah dimodifikasi.
Kondisi medan yang terjal dan minim pencahayaan membuat kendaraan yang dikendarainya kehilangan tenaga saat menanjak.
“Kan sudah magrib jadi saya enggak paham medan, terus ketinggiannya itu sekitar 45 derajat kemiringannya. Nah, saya sudah mau nanjak gitu sepedanya kan roda tiga,” katanya saat ditemui di ruang IGD RS dr. Soebandi.
Ia menguraikan, kurangnya ancang-ancang membuat kendaraan tidak mampu menanjak dan justru mundur tak terkendali meski sudah direm.
“Mungkin kecepatan dari bawah itu kurang karena saya tidak tahu medannya. Akhirnya mundur, saya rem tetap enggak bisa. Sepedanya miring ke kiri terus jatuh,” ujarnya.
Siti menjalankan tugas tersebut setelah mendapat izin dari atasan usai apel pagi.
Ia menyatakan kesiapan mendukung program pemerintah daerah dalam penuntasan data kemiskinan, dengan catatan aspek keselamatan petugas menjadi perhatian.
“Harapannya kalau perempuan jangan jauh-jauh (lokasi tugasnya), yang dekat-dekat saja. Kalau laki-laki mungkin beda lagi cara kerjanya,” ucapnya.
Pj. Sekda Jember, Akhmad Helmi Luqman, merespons insiden itu dengan menyampaikan apresiasi kepada ASN yang terlibat dalam proses verval di lapangan.
“Saya apresiasi dan ucapkan terima kasih kepada semua ASN yang sudah melaksanakan verifikasi data dengan penuh sukacita dan duka di lapangan. Ini menunjukkan semangat bahwa ASN terpanggil peduli terhadap warga miskin di Jember,” tuturnya.
Pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan verval berjalan lebih aman dan efisien.
Helmi meminta OPD mengatur pembagian tugas jika ada ASN yang memiliki keterbatasan fisik atau usia.
“Kami sampaikan kepada OPD-OPD, misalkan keberatan karena sakit atau sudah sepuh, nanti verval bisa diwakilkan kepada rekan kerjanya yang lain. Masa sih temannya enggak bisa bantu? Yang penting datanya dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia juga menyebut penyesuaian lokasi tugas akan kembali dikaji agar lebih dekat dengan domisili petugas.
“Nanti kita evaluasi untuk didekatkan dengan posisi rumahnya. Sebetulnya sudah dilakukan, cuma karena terlalu banyak warga miskin di pinggiran, akhirnya mau tidak mau kita melibatkan rekan-rekan ASN,” tuturnya.


