ADVERTORIAL
Pemerintah Kabupaten Batanghari Raih Predikat Kualitas Tertinggi Kepatuhan Pelayanan Publik Ombudsman RI Perwakilan Jambi
Jambi – Pemerintah Kabupaten Batanghari dianugerahi Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan predikat Kualitas Tertinggi dari Ombudsman RI Perwakilan Jambi.
Anugerah Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dari Ombudsman RI Perwakilan Jambi tersebut diterima oleh Asisten III Setda Batanghari, Asri Yonalsah di Kota Jambi pada Selasa, 3 Desember 2024.
Pelayanan merupakan poin penting untuk menentukan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Setiap pelayanan publik memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), mengatur kinerja dalam melayani masyarakat.
Pada kesempatan itu, Asisten III Setda Batanghari mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi atas evaluasi atau penilaian terhadap kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tersebut.
Sementara itu Gubernur Jambi, Al Haris pada kesempatan itu berharap bahwa sebagai penyelenggara negara, instansi pemerintah dalam wilayah Provinsi Jambi dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik nya, melakukan kerja sesuai dan memenuhi standar pelayanan, mendorong komitmen untuk meningkatkan kompetensi penyelenggara pelayanan publik demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, dalam wawancaranya dengan awak media Gubernur Al Haris menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas keaktifan Ombudsman Republik Indonesia dalam Penyerahan Hasil Program Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 dan melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan publik, sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kita mengapresiasi kerja dari Ombudsman yang telah konsisten menilai setiap kinerja dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintahan daerah, Kepolisian dan Pertanahan. Kenapa penilaian ini dilakukan, karena saat ini kita dihadapkan pada masyarakat yang membutuhkan pelayanan yang cepat tetapi bukan hanya cepat tapi juga berkualitas. Oleh karena itu kita berharap para pejabat daerah ketika menghadapi penilaian Ombudsman yang bukan hanya memberikan apresiasi kepada siapa yang hebat, tetapi juga koreksi bagi yang lemah juga,” ujar Gubernur Al Haris.
“Dan kita menyadari bahwa ada beberapa daerah yang masih belum begitu sempurna dan perlu kita evaluasi lagi agar kita ke depan bisa memberikan pelayanan terbaik bagi publik, kepada Masyarakat, karena itu adalah hak rakyat,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi, Saiful Roswandi mengatakan bahwa Penilaian atau Opini Pengawasan ini merupakan barometer kondisi pelayanan publik di Jambi yang tiap tahun diadakan. Namun praktiknya masih ada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang nilainya belum baik.
“Kami berharap hasil Penilaian dapat meningkat, apalagi sudah disosialisasikan seperti saat ini. Kami meminta komitmen Pimpinan setiap OPD dan terutama kepala daerah agar benar-benar serius memperhatikan fasilitas dan sumber daya manusia diaspek pelayanan. Selain itu juga memprioritaskan anggaran dibidang pelayanan. Jangan sampai ada fasilitas layanan yang tidak tersedia atau SDM yang tidak kompeten,” kata Saiful Roswandi.
Saiful juga menambahkan, fasilitas layanan, SDM yang kompeten dan anggaran yang cukup merupakan hal penting pada layanan publik. “Kami berharap pimpinan unit dan kepala daerah perhatikan kebutuhan tersebut, fasilitas yang harus diperhatikan adalah ruang tunggu dan juga toilet yang harus diperhatikan kenyamanan dan kebersihan nya,” katanya.
ADVERTORIAL
Kukuhkan Pengurus Baru, Pemkab Jember dan MUI Garap Sektor Sosial-Kesehatan
DETAIL.ID, Jember – Pengukuhan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jember periode 2026–2031 menjadi pijakan awal penguatan kerja sama antara ulama dan pemerintah daerah.
Berlangsung di Pendopo Wahyawibawagraha, Minggu, 23 Agustus 2026, sebanyak 23 pengurus resmi dilantik dengan KH. Abdul Haris, sebagai Ketua MUI Kabupaten Jember.
Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, mengungkapkan bahwa tata kelola daerah memerlukan integrasi antara program birokrasi dan peran sentral lembaga keagamaan.
Pendekatan kultural ulama dinilai sangat krusial, terutama dalam menembus persoalan penerimaan program kesehatan, edukasi imunisasi anak, hingga penanganan warga miskin ekstrem dan disabilitas melalui skema home care.
“Saya mohon bantuan kepada MUI. Ada di beberapa tempat yang tidak ikut imunisasi karena masih menganggap imunisasi itu haram. Walaupun MUI sudah mengeluarkan fatwa, mudah-mudahan bisa diperkuat dengan MUI Kabupaten Jember. Kolaborasi antara pemerintah dengan MUI ini perlu diperluas, salah satunya untuk menjawab persoalan imunisasi sebagai upaya menyiapkan generasi-generasi Indonesia yang berkualitas,” tutur Gus Fawait.
Di sisi lain, Ketua MUI Kabupaten Jember, KH. Abdul Haris, menegaskan komitmennya untuk memosisikan MUI sebagai mitra strategis yang tetap objektif dan kritis.
Pembagian peran antara pembangunan material oleh pemerintah dan pembinaan spiritual oleh ulama diharapkan mampu menciptakan keseimbangan dalam pembangunan daerah.
“Saya sangat setuju bahwa kolaborasi antara pemerintah dengan MUI ini perlu diperluas. Kita ingin bersama-sama memastikan pembangunan Jember tidak hanya menghasilkan kemajuan secara material, tetapi juga melahirkan masyarakat yang sehat, berpendidikan, berkarakter, dan memiliki masa depan yang lebih baik,” kata KH. Abdul Haris. (*)
ADVERTORIAL
Hadiri IISMEX 2026 di Jakarta, Fadhil Arief Tegaskan Dorong Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif terhadap Perkembangan Teknologi
Batanghari – Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief menghadiri Indonesia International Smart City Expo & Forum (IISMEX) 2026 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta pada Rabu, 12 Agustus 2026.
Ajang yang berlangsung pada 11-13 Agustus 2026 tersebut menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batanghari untuk memperluas wawasan dan membangun jejaring kemitraan dalam pengembangan smart city.
Partisipasi Pemkab Batanghari difokuskan pada pengembangan konsep kota cerdas, transformasi digital, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Batanghari.
Melalui forum internasional tersebut, Pemkab Batanghari menegaskan komitmennya mendorong tata kelola pemerintahan yang inovatif, efektif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Percepatan digitalisasi diharapkan dapat menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, dan transparan bagi masyarakat.
Selain itu, Pemkab Batanghari berkomitmen terus menghadirkan inovasi berbasis teknologi sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. (*)
ADVERTORIAL
Empat Pejabat Baru Resmi Dilantik, Rektor UNJA Tekankan Kolaborasi dan Akselerasi Kinerja
Mendalo – Rektor Universitas Jambi (UNJA), Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H., secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan tiga Wakil Dekan Fakultas Sains dan Teknologi (FST) serta Kepala Unit Penunjang Akademik (UPA) Bahasa periode 2026–2030, Kamis, 20 Agustus 2026. Acara pelantikan dan serah terima jabatan ini berlangsung di berlangsung di Lantai 2 Gedung UNIFAC.
Pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Rektor UNJA tertanggal 19 Agustus 2026. Adapun pejabat yang dilantik sebagai berikut:
- Dr. Madyawati Latief, S.P., M.Si. sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama.
- Dr. Dedy Setiawan, S.Kom., M.IT.sebagai Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum.
- Dr. Drs. Harmes, M.T. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
- Eddy Haryanto, S. Pd., M.Sc.Ed., MPP., Ph. D. sebagai Kepala UPA Bahasa UNJA
Dalam sambutannya, Rektor mengucapkan selamat kepada pejabat yang baru dilantik dan menyampaikan terima kasih atas pengabdian pejabat lama. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dalam menjalankan program kerja universitas dan fakultas.
“Saya meminta kepada Wakil Dekan FST supaya segera memfungsikan laboratorium, terutama bagi kebutuhan eksternal. Segera direncanakan anggarannya, diajukan, dan dilaksanakan. Kalau direncanakan tapi tidak diajukan, atau diajukan tapi tidak dilaksanakan, itu percuma,” tutur Rektor.
Rangkaian acara diisi dengan pembacaan keputusan Rektor, pembacaan Pakta Integritas oleh pejabat yang dilantik, hingga pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Rektor UNJA dengan didampingi rohaniwan. Prosesi ini disaksikan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum, Prof. Dr. Ir. Depison, M.P., serta Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Prof. Dr. Fauzi Syam, S.H., M.H.
Selain pelantikan pejabat baru, acara ini juga meresmikan serah terima jabatan dari pejabat lama, termasuk pemberian apresiasi kepada Ir. Bambang Hariyadi, M.Si., Ph.D. atas dedikasinya selama menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama FST periode sebelumnya.
Acara diakhiri dengan pembacaan doa, foto bersama, dan pemberian ucapan selamat dari para tamu undangan. (www.unja.ac.id)



