DETAIL.ID, Merangin – Bertempat di Ruang Pelayanan Informasi, Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin melaksanakan kegiatan Penandatanganan Kontrak Tenaga Pendukung Kegiatan Akses Reforma Agraria dan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tahun 2026.

Penandatanganan kontrak tersebut diwakili oleh Sulastina, S.Si.T., selaku Kepala Subbagian Tata Usaha, serta didampingi oleh Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan. Ashar, S.P. beserta jajaran, serta tenaga Pendukung Field Staff dan Konsultan Perorangan.

“Penandatangan ini merupakan bagian dari komitmen Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin dalam mendukung percepatan Reforma Agraria melalui penguatan akses masyarakat terhadap pemberdayaan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, serta optimalisasi pelaksanaan tugas Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di wilayah Kabupaten Merangin.” ucap Sulastina pada Selasa 12, Mei 2026.

Kepala Subbagian Tata Usaha mengatakan, dengan telah ditandatanganinya kontrak ini diharapkan Tenaga Pendukung bisa menunjukkan profesional dan integritasnya dalam pelaksanaan program Reforma Agraria Tahun 2026, sehingga dapat berjalan secara efektif, tertib administrasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Harapan kita mereka bisa menunjukkan profesional dan integritasnya, dalam pelaksanaan Reforma Agraria tahun 2026 ini,” tuturnya. (*)

——

𝐔𝐫𝐮𝐬 𝐒𝐞𝐧𝐝𝐢𝐫𝐢 Sertifikat A𝐧𝐝𝐚
𝐉𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐆𝐮𝐧𝐚𝐤𝐚𝐧 Calo!

——

Dukung Kami dalam mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Ayo follow, subscribe, like, share dan update informasi tentang Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin melalui akun media sosial kami :
🐦 Tw : @atrbpn_merangin
🔍 FB : @atrbpn.kabmerangin
📷 iG : @atrbpn.kabmerangin
🎵 TT : @atrbpn.kabmerangin
🎥 YT : @atrbpn.kabmerangin
🌐 Website :kab-merangin.atrbpn.go.id

——

@kanwilbpnjambii
@kementerian.atrbpn

#ATRBPNMajudanModern
#ATRBPNKiniLebihBaik
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#kanwiljambi
#kantahmerangin
#semangatmelayani
#senangmemudahkan
#zonaintegritas
#reformasibirokrasi
#perangimafiatanah
#meranginjuara

DETAIL.ID, Jember – Kabupaten Jember memulai Hardiknas 2026 dengan lonjakan prestasi dan pembenahan infrastruktur besar-besaran.

Tidak sekadar upacara rutin, Dinas Pendidikan Jember menggelar pameran karya siswa dan guru di Aula Griya Wiyata pada Senin, 11 Mei 2026.

Acara ini memamerkan potensi lokal dari berbagai klaster geografis, mulai dari hasil perkebunan hingga teknologi lingkungan yang dihasilkan oleh pelajar dari tingkat TK hingga SLB.

Kepala Dinas Pendidikan Jember, Arief Tjahyono, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan representasi dari kekayaan potensi daerah.

“Ini mewakili kondisi geografis dan potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Jember,” ujarnya.

Menurutnya, kualitas karya yang dipamerkan menjadi bukti nyata kemampuan generasi muda Jember.

“Kami ingin menunjukkan bahwa karya anak-anak Jember luar biasa dan tidak kalah dengan karya orang dewasa,” kata Arief.

Selain pameran kreativitas, momentum Hardiknas tahun ini juga membawa kabar signifikan mengenai perbaikan fasilitas pendidikan.

Arief memaparkan adanya revitalisasi sekolah di 124 titik dengan total anggaran hampir Rp90 miliar yang bersumber dari kementerian.

Hal ini disebut sebagai hasil lobi intensif Bupati Jember ke pemerintah pusat.

“Atas arahan Gus Bupati, peringatan Hardiknas tidak melulu seremonial. Kemarin ada talk show, sekarang ada gelar karya siswa dan guru,” ucapnya.

Peringatan ini juga dibalut dengan pesan kuat mengenai pendidikan karakter dan keberagaman, yang disimbolkan melalui penampilan tarian Tionghoa.

Arief menekankan pentingnya menjaga lingkungan sekolah yang harmonis di tengah masyarakat Jember yang majemuk.

“Jember ini multietnis dan multikultural. Tidak boleh ada intoleransi, bullying, maupun isu sara,” tuturnya dalam rangkaian acara yang terbuka bagi masyarakat umum hingga sore hari tersebut.

DETAIL.ID, Kendari – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjalin komitmen bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah daerah se-Sulawesi Tenggara (Sultra). Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, mengatakan komitmen tersebut guna meningkatkan kualitas layanan pertanahan dan tata ruang melalui sembilan program kerja sama.

“Komitmen ini tentu merupakan inisiasi dari Bapak Menteri, dan ini juga untuk peningkatan kualitas layanan pertanahan,” ujar Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN usai Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Bidang Pertanahan dan Aset BMD Wilayah Sultra yang berlangsung di Kantor Gubernur Sultra, Kamis, 7 Mei 2026.

Menurut Andi Tenri Abeng, seluruh pihak kini berupaya mewujudkan transformasi tersebut melalui sembilan program kerja sama yang telah disepakati bersama KPK dan pemerintah daerah.

“Ada tiga fokus dari KPK, itu semua kita coba urai dan selesaikan dengan 9 program,” kata Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN.

Adapun sembilan program kerja sama tersebut meliputi integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) Tanah dan Nomor Objek Pajak (NOP), integrasi layanan pertanahan dengan Mal Pelayanan Publik, percepatan pendaftaran tanah, percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dalam sistem Online Single Submission (OSS), sensus pertanahan berbasis geospasial, integrasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B/LP2B) dalam RTRW, optimalisasi peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), pengembangan dan pemanfaatan Zona Nilai Tanah (ZNT), serta konsolidasi tanah untuk pembangunan daerah.

Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edi Suryanto, menjelaskan bahwa fokus utama kegiatan tersebut mencakup tiga hal, yakni pelayanan publik bidang pertanahan, penyelesaian aset pemerintah daerah yang bermasalah, dan peningkatan pendapatan daerah.

Ia menyebut, persoalan aset pemerintah daerah yang belum terselesaikan di Sulawesi Tenggara masih cukup banyak dan perlu diurai secara bertahap melalui kolaborasi lintas lembaga. Selain itu, optimalisasi pengelolaan pertanahan juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Bagaimana supaya pemerintah daerah mendapatkan pendapatan asli daerah yang lebih baik daripada yang selama ini sudah diterima atau sudah didapatkan,” kata Edi Suryanto.

Melalui komitmen yang ditandatangani oleh seluruh Kepala Daerah se-Sultra dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sultra beserta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ini, diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas layanan pertanahan, memperbaiki tata kelola aset daerah, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Sultra. (LS/RS)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional

X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn
Situs: atrbpn.go.id
PPID: ppid.atrbpn.go.id
WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000