DAERAH
Optimalisasi dan Kemitraan UMKM Jadi Perhatian Pemerintah
DETAIL.ID, Jakarta – Pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto bertekad untuk melakukan optimalisasi peran pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di seluruh Indonesia.
Selain itu, Pemerintah dan pihak-pihak lain yang terkait juga berupaya memperkuat kemitraan antara pelaku UMKM dengan para pelaku usaha besar.
Hal tersebut, seperti keterangan resmi yang diterima media pada Kamis, 12 Desember 2024, terungkap dalam diskusi kelompok terpumpun (DKT) yang digelar oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Jakarta.
DKT itu juga dilakukan sebagai upaya KPPU
untuk menginisiasi pertemuan koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan kemitraan UMKM guna pemerataan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif.
Pertemuan tersebut berhasil mengurai berbagai
persoalan dan strategi untuk mengoptimalkan kemitraan UMKM.
Salah satunya melalui sistem informasi yang mengintegrasikan data UMKM Indonesia, baik dari sisi legalitas, akses pasar, akses pembiayaan, dan sebagainya.
Hal ini dinilai dapat melengkapi tindakan pengawasan kemitraan yang didorong KPPU sejak beberapa tahun terakhir.
Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa dan Menteri UMKM, Maman Abdurrahman beserta seluruh anggota KPPU, guru besar ekonomi politik FEM-IPB
Lalu, ada Ketua Tim Indeks Kemitraan LPEM UI, Bappenas, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertanian, dan BKPM.
Dalam diskusi, Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa mengungkapkan, salah satu tantangan pengawasan adalah data yang belum harmonis antar lembaga.
KPPU telah menyusun suatu policy paper yang merekomendasikan adanya Instruksi Presiden RI agar pelaku usaha besar harus bermitra dengan pelaku UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
Lebih khusus, Ifan, panggilan akrab Ketua KPPU menggarisbawahi pasal 34 ayat 4 undang – undang (UU) nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang menyebut bahwa untuk memantau pelaksanaan kemitraan,Menteri dapat lembaga koordinasi kemitraan usaha nasional dan daerah.
“Amanah undang-undang ini belum dilaksanakan meski sudah 16 tahun. KPPU jika dipercaya, siap mengambil peran sebagai Lembaga koordinatif tersebut,” kata Ifan.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam kesempatan tersebut menyambut baik upaya solusi yang didorong KPPU, serta menjelaskan beberapa faktor penentu dalam pengawasan kemitraan.
“Ada tiga hal yang menjadi penentu dalam efektifitas pengawasan kemitraan, yakni arah kebijakan kemitraan, langkah dan strategi kemitraan, serta urgensi,” kata Menteri Maman.
“Jangan sampai upaya melindungi UMKM membuat adanya dikotomi atau jarak yang jauh antar pelaku usaha. Justru dibutuhkan konektifitas, sehingga terjadi rantai pasok usaha besar dengan UMKM,” tuturnya lebih lanjut.
Dalam konteks urgensi, Menteri Maman menjelaskan bahwa keterkaitan dengan rantai
global UMKM Indonesia hanya 4 persen.
Sementara negara tetangga di ASEAN, seperti Malaysia mencapai 46 persen, Thailand 29 persen, Filipina 21 persen, dan Vietnam 20 persen.
Ada beberapa penyebab, salah satunya terjadi diskonektifitas yang terjadi antara UMKM dengan usaha besar. Jadi secara prinsip, Pemerintah setuju untuk melakukan pengawasan.
“Namun yang perlu menjadi catatan jangan sampai upaya untuk pengawasan jusru untuk membuat jarak antara besar, menengah, kecil, dan mikro. Jadi konteks pengawasan harus didorong untuk membangun suatu ekosistem yang kuat,” ujarnya.
Terkait arah dan kebijakan kemitraan, Menteri Maman mengapresiasi pengawasan kemitraan oleh KPPU. Dijelaskan, upaya mendorong kemitraan UMKM telah dituangkan dalam Asta Cita, khususnya terkait amanat – amanat.
Seperti insentif, pola, perjanjian, peran pemerintah pusat dan daerah, dan tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagai pedoman perwujudan kemitraan UMKM.
Lebih lanjut, terkait langkah dan strategi kemitraan, Menteri Maman mendukung pendapat KPPU tentang perlunya pembenahan untuk persoalan data. Untuk itu perlu dipertajam jenis data apa yang perlu dikoordinasikan.
Dijelaskan bahwa pemerintah akan membuat suatu sentralisasi data yang dinamis untuk UMKM Indonesia melalui pemanfaatan sistem informasi, di mana pelaku bisa mengakses berbagai aspek, seperti legalitas, akses ke pembiayaan, akses pasar, pelatihan, dan sebagainya.
Menjawab ide KPPU terkait Lembaga koordinasi, Menteri Maman merespon bahwa inisiatif koordinasi dalam pengawasan kemitraan memiliki relevansi untuk meningkatkan sinergi dalam melakukan perlindungan dan membesarkan UMKM.
Agar lebih efektif, diusulkan proses di KPPU lebih kepada upaya pencegahan dan perbaikan.
“Tindakan KPPU selama ini mendorong upaya solusi,” ucap Menteri Maman memuji.
Reporter: Heno
DAERAH
Cerita MBG dari Kabupaten Tanjungjabung Timur, Jalan Rusak Jadi Salah Satu Kendala
DETAIL.ID, Jambi – Makan Bergizi Gratis (MBG) punya cerita berbeda di tiap daerah. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, misalnya, Satuan Pemenuhan dan Pelayanan Gizi (SPPG) di Jalan Lintas Jambi – Sabak RT 01, Desa Kota Baru, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dihadapkan dengan tantangan kondisi infrastruktur, di mana masih banyak ruas jalan yang rusak.
Meski begitu, SPPG yang bernaung di bawah Yayasan Nuansa Mitra Sejati itu tetap berjuang memproses hingga mendistribusikan MBG ke ribuan siswa penerima manfaat, juga penerima lainnya atau kategori 3B (Balita, Ibu Hamil, dan Menyusui).
Triyanto selaku pengelola menyampaikan bahwa SPPG yang lebih dikenal dengan sebutan SPPG Plabi tersebut baru beroperasi pada 19 Agustus lalu.

“Alhamdulillah, sejauh ini operasional lancar. Itu kita pertama running (operasi) itu 1.900 (porsi) kurang lebih. Alhamdulillah lancar. Sekarang kurang lebih 3.200 porsi,” ujar Triyanto pada Senin, 8 Desember 2025.
Menurut Triyanto, di awal berdiri SPPG Plabi langsung tancap gas melayani 20 sekolah. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga Pondok Pesantren di daerah Kecamatan Geragai, lokasi cakupan SPPG-nya.
“Kita lihat respons mereka positif terhadap SPPG Plabi di Geragai ini. Baik dari pelajar, orang tua, juga guru. Untuk sekolah-sekolah, program ini sangat membantu, apalagi pondok pesantren. Membantu sekali,” ujarnya.
Namun, Triyanto juga bercerita, SPPG-nya sempat terhenti lantaran terkendala masalah bahan baku. Ia menjelaskan, pernah seminggu terhenti pendistribusian makanan bergizi gratis.
“Sejumlah orang tua bertanya padanya, ada apa? Mengingat uang jajan anak-anak sudah dikurangi berharap pada pendistribusian MBG,” ujarnya.
Menurut Triyanto, awal ia memutuskan untuk berpartisipasi dalam program MBG tiada lain selain untuk amal jariyah. Program MBG pun bikin Triyanto sendiri senang sekaligus terharu.

“Saya pertama running itu ada siswa SMP yang cerita bahwa dia baru pertama kali makan melon. Bayangin, itu anak SMP. Dan saya pun, alhamdulillah, dengan adanya MBG ini banyak yang terbantu. Karena anak saya di ponpes juga. Jadi saya seperti ngasih makan anak sendiri,” katanya.
Dia pun selalu menekankan pada tim SPPG di SPPG-nya agar menyiapkan menu yang cocok dan bervariatif dengan kualitas gizi yang terjamin. Karena selain melayani para pelajar, dia juga menyuplai untuk kategori 3B, yang saat ini mencapai lebih kurang 500 porsi untuk Kecamatan Geragai.
Infrastruktur jalan serta jangkauan pun kini jadi salah satu persoalan yang dihadapi SPPG Plabi. Dari 50 sekolah penerima manfaat, ada jarak tempuh mencapai 20 kilometer dengan proses pengantaran sekitar 30 menit.
“Jadi itu, bedanya di kota sama desa. Yang dekat itu ada 20-30 menit. Jaraknya memang hanya 10 kilometer, tapi karena jalan itu rusak, proses mengantar MBG ke sekolah-sekolah jadi lebih lama,” katanya.
Dia pun berharap adanya pembenahan infrastruktur jalan demi mendukung percepatan distribusi program andalan Presiden Prabowo, yaitu program MBG.
Uncategorized
Universitas Jambi Salurkan Bantuan Kemanusiaan Bencana di Kabupaten Solok
DETAIL.ID, Solok – Pemerintah Kabupaten Solok kembali menerima dukungan dari berbagai pihak setelah bencana besar yang melanda wilayah tersebut.
Pada Senin, 8 Desember 2025, rombongan dari Universitas Jambi tiba di Posko Utama Pengendalian Bencana Kabupaten Solok, Koto Baru, Kecamatan Kubung, untuk menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan.
Rombongan dipimpin Wakil Rektor Universitas Jambi Bidang Kerja Sama, Dr. Revis Asra, S.Si., M.Si., serta perwakilan dari Indonesia Offroad Federation (IOF) Jambi dan PMI Jambi. Bantuan tersebut diterima oleh Wakil Bupati Solok, H. Candra.
Wakil Rektor Universitas Jambi, Revis Asra menyampaikan bahwa kehadiran mereka merupakan bentuk kepedulian lintas lembaga di Provinsi Jambi.
“Kami dari Universitas Jambi bekerja sama dengan PMI Provinsi Jambi, IOF Jambi, serta juga sivitas akademika Universitas Jambi. Alhamdulillah sudah sampai di Kabupaten Solok untuk menyerahkan bantuan bagi korban bencana,” ujar perwakilan Unja di lokasi.
Tak hanya menyalurkan sembako, tim juga membawa layanan kesehatan dan pendampingan trauma healing untuk warga yang terdampak bencana.
Ia menambahkan, pihaknya juga mendapat informasi dari para eksekutif Unja terkait adanya rencana beasiswa bagi mahasiswa terdampak bencana di Sumatera termasuk mahasiswa asal Solok bahkan juga bagi mahasiswa dari fakultas vokasi, yang sedang mengalami dampak bencana.
“Terima kasih, semoga bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat,” tuturnya.
Wakil Bupati Solok, Candra, mengapresiasi bantuan dan dukungan dari Provinsi Jambi yang dinilainya menjadi bukti solidaritas antardaerah dalam masa darurat.
Reporter: Diona
DAERAH
Ratusan Korban Meninggal, PMII Jambi Desak Presiden Tetapkan Status Bencana Nasional di Sumatera
DETAIL.ID, Jambi – Jumlah korban banjir bandang dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus bertambah. Data sementara menunjukkan ratusan orang meninggal dunia, ratusan lainnya luka-luka, serta ribuan rumah warga hancur dan hilang tersapu banjir. Namun hingga kini, status bencana belum dinaikkan menjadi status bencana nasional.
Menanggapi kondisi tersebut, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Jambi mendesak pemerintah pusat segera mengambil langkah strategis. Ketua PC PMII Kota Jambi, Basir menyatakan keprihatinannya terhadap lambannya respons pemerintah.
“PC PMII Kota Jambi sangat prihatin atas bencana banjir bandang dan longsor di Sumbar, Sumut, dan Aceh,” ujar Basir pada Senin, 8 Desember 2025.
Basir menyebut, setelah melakukan kajian internal, pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan terkait bencana yang terjadi hampir bersamaan di beberapa wilayah di Pulau Sumatera. Menurutnya, skala kerusakan dan jumlah korban menunjukkan bahwa bencana ini telah melampaui kemampuan penanganan pemerintah daerah.
“Bencana tersebut sudah melampaui kemampuan penanganan regional. Kami mengecam pimpinan pemerintahan yang justru menyampaikan pernyataan meremehkan bencana alam di Pulau Sumatera,” katanya.
Ia menegaskan, pemerintah seharusnya hadir memberikan penghiburan dan dukungan kepada masyarakat terdampak, bukan mengeluarkan pernyataan yang dinilai melukai hati publik.
PMII Kota Jambi juga menyoroti fenomena banjir bandang di sejumlah daerah seperti Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapsel, Mandailing Natal, dan Tapanuli Utara, yang membawa gelondongan kayu berukuran besar dengan potongan rapi.
“Tidak masuk akal jika kayu-kayu itu disebut sebagai pohon tumbang yang terbawa banjir,” ujar Basir. Ia menilai hal tersebut mengindikasikan dugaan kerusakan hutan yang sudah berlangsung lama.
Basir juga meminta Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni bertanggung jawab atas pernyataan yang dianggap meremehkan penderitaan masyarakat dan menuntut permintaan maaf secara terbuka.
PMII Jambi mendesak Presiden Republik Indonesia segera menetapkan bencana tersebut sebagai bencana nasional, sekaligus melakukan mobilisasi total bantuan dana, logistik, dan tenaga untuk penanganan korban.
“Kami meminta percepatan pencarian korban yang masih hilang, komando penanganan yang terpusat, serta keputusan politik yang berani demi kemanusiaan,” tuturnya.
Menurut Basir, langkah cepat dan tegas pemerintah merupakan panggilan moral untuk menyelamatkan warga terdampak di berbagai wilayah Sumatera.
Reporter: Juan Ambarita

