Connect with us

DAERAH

Tindaklanjuti MoU, KPPU Kanwil I Gandeng BPKP untuk Lakukan Ini di Sumut

DETAIL.ID

Published

on

KPPU Kanwil I Sumbagut dan BPKP Sumut siap berkolaborasi dalam proses pengawasan tender di Sumut. (ist)

DETAIL.ID, Medan – Pihak Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) telah digandeng dan diajak oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU Kantor Wilayah (Kanwil) I Sumatera bagian Utara (Sumbagut).

“Khususnya dalam mengawasi dan mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat khususnya mengenai tender di Sumut,” kata Kepala KPPU Kanwil I Sumbagut, Ridho Pamungkas, kepada para wartawan di Medan pada Rabu, 22 Januari 2025.

Kata Ridho, ajakan tersebut sebagai tindak lanjut dari nota kesepemahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara KPPU Pusat dengan BPKP Pusat beberapa waktu yang lalu

MoU tersebut, lanjut Ridho Pamungkas, menjadi landasan kerjasama kelembagaan untuk pelaksanaan pengawasan dan peningkatan efektivitas tata kelola di bidang persaingan usaha.

Di samping itu, ujar Ridho Pamungkas, MoU juga dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) di berbagai instansi pemerintah.

“Baik proses tender di tingkat pemerintah kabupaten (Pemkab) dan pemerintah kota (Pemko) maupun pemerintah provinsi (Pemprov), serta di lingkungan perusahaan-perusahaan yang ada di lingkungan badan usaha milik negara (BUMN),” kata Ridho Pamungkas.

Ridho bilang, proses kerjasama tersebut telah mereka tindaklanjuti dengan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke BPKP Sumut beberapa waktu yang lalu

“Saya memimpin langsung kunjungan rombongan KPPU Kanwil I ke BPKP Sumut. Saat itu saya didampingi oleh Pak Hardianto selaku Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Hukum, serta Staf Humas Dewi Konny Sibarani,” ujar Ridho Pamungkas.

Kala itu mereka diterima langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Sumut, Farid Firman, didampingi Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negara (AN) Irwansyah, Koordinator Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat (IPP) Ata Sumarta, dan Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi, Deddy Yudistira.

Kata Ridho, untuk tingkat wilayah diharapkan ada sinergi dengan BPKP yang akan dapat mengakselerasi efektifitas penegakan hukum di KPPU sekaligus dalam menciptakan persaingan yang sehat di bidang keuangan dan pembangunan.

”Berdasarkan temuan-temuan KPPU dalam menangani persekongkolan tender, tujuan dari persekongkolan adalah untuk meningkatkan keuntungan,” ujarnya.

“Karena tidak adanya persaingan dan membagi keuntungan tersebut, yang biasanya juga diikuti dengan mark up harga atau kualitas pekerjaan yang rendah” ucap Ridho.

Secara terpisah Farid Firman menyatakan BPKP Sumut siap bersinergi dan bekerjasama dengan KPPU dalam mengawasi dan mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat khususnya mengenai tender di Sumut.

BPKP, kata Farid Firman, menyatakan mekanisme pertukaran data dan informasi yang diperlukan untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi kedua belah pihak dapat dilakukan setelah didapatkan indikasi persaingan usaha tidak sehat.

“Saya berharap kolaborasi ini akan membawa manfaat yang besar bagi semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa perbaikan iklim usaha di daerah dan membawa manfaat bagi masyarakat” tutur Farid Firman.

Reporter: Heno

DAERAH

Dorong Wisata Kuliner Halal, Pemko Padang Benahi Pujasera Pantai Padang

DETAIL.ID

Published

on

Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir (tengah) meninjau kondisi Pujasera di Pantai Padang pada Sabtu, 22 Februari 2025. (DETAIL/Diona)

DETAIL.ID, Padang – Dinas Pariwisata Kota Padang akan melakukan pembenahan dan penataan ulang terhadap Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera) Pantai Padang tepatnya di depan Masjid Al-Hakim. Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat meninjau kawasan Pujasera pada Sabtu, 22 Februari 2025, menyampaikan kondisi Pujasera saat ini kurang terawat.

“Bangunan dan sarana prasarana sudah banyak yang rusak sehingga perlu perbaikan segera. Kami akan melakukan penataan terhadap Pujasera ini, baik dari segi infrastruktur maupun fasilitasnya, karena ini merupakan Program Unggulan (Progul) Bapak Wali Kota Padang Fadly Amran, yaitu Padang Rancak,” ujarnya.

Maigus Nasir berharap, dengan tertatanya Pujasera, perekonomian pedagang dan masyarakat setempat dapat meningkat. Kemudian minat masyarakat untuk berkunjung ke Pantai Padang semakin bertambah.

“Sebelum memulai perbaikan ini, kami akan mengundang pedagang untuk menyamakan komitmen dan persepsi agar penataan berjalan sesuai harapan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, Yudi Indra Sani menyampaikan, perbaikan Pujasera Pantai Padang masuk dalam program 100 hari kerja Wali Kota Padang. Anggaran perbaikan bersumber dari dana APBD Kota Padang.

Yudi menyebutkan, perbaikan yang dilakukan mencakup penggantian tenda berjualan pedagang dengan kanopi berbahan baja ringan, perbaikan bangunan tempat berjualan, fasilitas toilet, serta penataan area medan nan bapaneh.

“Kami juga akan melakukan penataan terhadap titik-titik tempat berjualan bagi pedagang sehingga tidak ada yang menggunakan trotoar. Selain itu, bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang untuk merapikan pohon pelindung di kawasan Pujasera ini,” tutur Yudi.

Reporter: Diona

Continue Reading

DAERAH

Empat Kepala Daerah dari PDIP di Jabar Tunda Berangkat Retret

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Bandung – Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono menyebut bahwa kader PDIP yang menjadi kepala daerah di Jawa Barat menunda keberangkatan mengikuti retreat di Magelang, Jawa Tengah. Hal ini sejalan dengan instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Dia menyebut, di Jawa Barat terdapat empat kepala daerah asal PDIP yang menunda keberangkatan menuju retreat di Magelang. Mereka ialah Bupati Cirebon Imron, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, dan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono.

“Intinya surat itu sudah jelas, kepala daerah yang diundang kegiatan retret di Magelang untuk menunggu dulu instruksi ibu Ketua Umum selanjutnya dan mereka untuk standby dengan posisi telepon yang aktif,” kata Ono di Bandung pada Jumat, 21 Februari 2025.

Dia mengaku saat ini PDIP masih mengkaji aturan terkait retreat untuk kepala daerah di Magelang. Ono menegaskan, yang terpenting saat ini adalah para kepala daerah langsung bekerja membangun daerahnya masing-masing.

“PDI Perjuangan selalu berkomitmen bagaimana kepala daerahnya untuk bisa bekerja, yang paling utama adalah bagaimana menyelesaikan persoalan di wilayah masing-masing dan memberikan pengabdian maksimal ke rakyat,” tutur Ono.

Reporter: Yayat Hidayat

Continue Reading

DAERAH

M Syukur Bertemu Al Haris, Ikuti Retreat Hari Pertama

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Bupati Merangin, H. M. Syukur bertemu dengan Gubernur Jambi H. Al Haris, saat mengikuti jalannya pelaksanaan kegiatan orientasi atau retreat Kepala Daerah pada hari pertama, Jumat, 21 Februari 2025.

“Alhamdulillah ini bersama Pak Gubernur Jambi, kami mengikuti kegiatan hari pertama retreat di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah,” ujar Bupati Merangin dibenarkan Gubernur Jambi, yang keduanya terlihat sangat bersemangat.

Pada hari pertama tersebut, baik H. M. Syukur maupun H. Al Haris bersama ratusan Kepala Daerah lainnya, mengikuti pengarahan dan ramah tamah sesuai dengan jadwal pelaksanaannya.

Sedangkan untuk kegiatan fisik seperti olahraga dan harus bangun sebelum subuh serta materi kepemimpinan, akan dilakukan pada hari kedua hingga hari terakhir pelaksanaan retreat.

Para Kepala Daerah juga akan mendapat berbagai materi lainnya, salah satunya adalah terkait program strategis Pemerintah Pusat, yang harus diselaraskan dengan visi-misi para Kepala dtaerah.

Melalui retreat tersebut, diharapkan nanti para kepala daerah saat berkonsolidasi dengan Pemerintah Pusat, supaya terjadi sinkronisasi dan selaras misinya dengan program Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Orientasi atau retreat Kepala Daerah tersebut jelas Bupati Merangin, sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia dan H. M. Syukur siap untuk melaksanakannya. “Masyarakat Merangin tunggu, seminggu lagi saya pulang ke Merangin,” kata Bupati.

Ketika mengikuti retreat itu, tampak Bupati Merangin H. M. Syukur dan Gubernur Jambi H. Al Haris bersama ratusan Kepala Daerah lainnya di Indonesia, mengenakan baju seragam army yang terlihat sangat gagah dan tegas. (*)

Continue Reading
Advertisement