ADVERTORIAL
Al Haris Sampaikan Rasa Optimisme Dalam Pembangunan Provinsi Jambi Ditengah Keterbatasan Anggaran
Jambi – Gubernur Jambi Al Haris meyampaikan rasa optimisnya untuk dapat terus membangun Provinsi Jambi ditengah tantangan dan minimnya APBD Provinsi Jambi.
Pernyataan ini disampaikannya pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan agenda HUT Provinsi Jambi ke-68, bertempat di Ruang Utama Gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin, 6 Januari 2024.
Paripurna HUT ke-68 ini dibuka oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi Hafizh Fattah yang didampingi Wakil Ketua Ivan Wirata dan Faizal Riza, dan dihadiri semua anggota DPRD Provinsi Jambi 2024-2029.
HUT Provinsi Jambi tahun ini mengambil Tema “Jambi Mantap Menuju Indonesia Emas”.
Turut hadir pula pada HUT Provinsi Jambi ke-68 tahun 2025 ini Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di Kabinet Merah Putih Yandri Susanto dan Jaksa Agung ST. Burhanuddin.
Tampak hadir pula anggota DPR dan DPD RI daerah pemilihan Jambi H. Hasan Basri Agus (HBA), Syarif Fasha, Cek Endra (CE), Elpisina, Edi Purwanto, Rocky Chandra, H. A. Bakrie, Elviana, Abu Bakar Jamalia dan Sum Indra.
Selain itu juga hadir sejumlah Kepala Daerah Provinsi tetangga, para pimpinan Forkopimda dan Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jambi serta para tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya Gubernur Al Haris memberikan apresiasi terhadap sinergitas dari seluruh stakeholder untuk langkah bersama dalam membangun Provinsi Jambi.
Gubernur Al Haris pun menyatakan bahwa dirinya tetap optimis dan berkomitmen untuk membangun Provinsi Jambi.
“Tahun ini saya dan Bapak Wakil Gubernur Jambi Bapak Haji Abdullah Sani telah menjabat sampai akhir masa periode kami yaitu akhir 2024 dan saat ini sudah masuk 2025, saya bersama Pak Haji Abdullah Sani tentu mencoba memberikan yang terbaik mempersembahkan yang terbaik dalam rangka untuk mengawal pembangunan Provinsi Jambi selama masa-masa kami menjabat dari tanggal 7 Juli 2021 sampai hari ini. Oleh karena itu kami sampaikan terima kasih yang tak terhingga atas segala dukungan bantuan dan upaya dari semua kita Bupati/Wali Kota, DPR dan DPD RI juga DPRD Provinsi Jambi yang telah luar biasa bersama-sama menguatkan kita, semua ikhtiar kita, untuk membangun Jambi yang kita cintai ini,” ujar Gubernur Al Haris.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur Al Haris mengungkapkan bahwa dirinya selama melaksanakan pemerintahan bersama Wakil Gubernur Jambi ada banyak hambatannya dan ujian.
“Saya ingat pesan pak Jokowi ketika kami mulai dilantik dulu kalau Pejabat itu bekerja rutinitas saja maka tidak ada yang bisa kita bangun. Maka kami mulai bertekad dengan Dewan dan teman-teman Dewan kala itu kita mulai membuat rencana pembangunan multi years di Provinsi Jambi ada jalan Suak Kandis yang kita bangun 60 km dan saya tinjau kemarin luar biasa jalannya bagus dan kalau dulu ke Makam Orang Kayo Hitam berjam-jam sekarang 2,5 jam sudah sampai sana, itu nanti jangka panjang mengarah ke Ujung Jabung,” ujarnya.
“Artinya pemerintah daerah ingin menunjukkan dengan pemerintah pusat bahwa kita sudah siap kalau Ujung Jabung dibangun, kita sudah membangun jalannya dan Pak Edi Purwanto nanti membangun jembatan Sungai Rambut. Artinya yang kita bangun sudah pas, arahnya sudah pas,” tuturnya.
“Kedua, kita juga bangun jalan Batang Asai, Batang Asai ini daerah yang di Jambi masih terisolir, kita semua juga tahu tiap tahun ada dana APBD kita selalu ada untuk menangani Batang Asai tetapi tidak selesai, kita bangun Rp30 Milyar, Rp20 Milyar nanti longsor habis lagi, maka kita bikin juga multi years untuk Batang Asai,” ujarnya lagi.
“Alhamdulillah saya tinjau juga, kemarin orang Batang Asai bisa dua jam dari ibukota Kecamatan sampai ke Sarolangun, dulu lima jam, dan apa dampak yang muncul dari jarak tempuh yang jauh ini yaitu BBM mahal disitu, kemudian juga bahan pokok juga ikut mahal, karena bawanya jauh, sekarang sudah hampir sama dengan harga-harga yang ada di kota. Artinya, dampaknya luar biasa kita nekad membangun itu,” katanya lagi.
Selain itu, Gubernur Al Haris mengatakan tentang Pembangunan Islamic Centre yang belum dimiliki oleh Provinsi Jambi. Diharapkan dengan pembagunan Islamic Centre dapat dijadikan tempat mendidik anak-anak dan fokus sebagai pusat kajian dan pendidikan dan yang diharapkan disana akan terbangun nilai-nilai pendidikan sosial, budaya.
“Saat ini juga sedang dibangun Stadion walaupun komponennya belum selesai tapi kita targetkan tahun 2025 ini bisa lengkap. Termasuk juga jalan di Senyerang yang dulu sering jadi masalah Tanjab Barat. Artinya, meski kita punya dana APBD yang minim tapi kita mesti berani membangun ditengah-tengah minimnya APBD. Kami tahu kala itu apa yang kita lakukan itu kita banyak dikritik di media sosial bahwa kita nekad membangun,” ujarnya.
“PR kita kedepan yaitu yang belum jalan-jalan provinsi yang sedang dalam tahap kita bangun, kita dorong juga untuk Jalan Padang Lamo dan kita dorong untuk menjadi jalam nasional, sekarang kita fokus lagi flyover karena saat ini padat penduduknya dan macet,” tuturnya.
Gubernur Al Haris juga menjelaskan, program Dumisake yang banyak dikritik tetapi angka menunjukkan bahwa ternyata dari program ini telah memberi dampak luar biasa bagi masyarakat.
“Dari apa yang kita intervensi ke masyarakat itu bantuan-bantuan misalnya itu berdampak luar biasa hari ini dimana kita lihat kemiskinan Jambi turun drastis sekarang ini untuk 10 tahun terakhir, kemudian juga pengangguran juga turun drastis, stunting juga kita jauh turun, kita nomor dua se-Indonesia, IPM kita juga meningkat tajam dan ini adalah dampak yang muncul. Dan saya berharap kedepan bisa bersama-sama fokus apa yang kita kerjakan,” jelasnya lagi.
Orang nomor satu di Provinsi Jambi tersebut juga menyampaikan tentang jalan tol Jambi-Palembang dimana arus lalu lintas Jambi-Palembang terbuka lebar dan semua lancar.
“Dengan adanya tol ini kita juga punya tantangan kedepan, kita mesti punya hal yang khusus yang spesifik, apakah itu kuliner, budaya, wisata, apa yang bisa menarik nantinya sehingga orang tertarik masuk ke Jambi bukan orang Jambi yang malah bawa uang keluar. Artinya, kedepan yang mesti kita pikirkan nanti kalau Jogyakarta itu menjual budaya, kita juga harus membuat Jambi menarik, orang berlomba masuk ke Jambi,” pungkasnya.
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di Kabinet Merah Putih Yandri Susanto menyampaikan bahwa Jambi juga harus Swasembada pangan.
“Dana desa di Jambi ini besar, tahun 2025 ini ada 1,1 Triliun Rupiah, dan ini sudah saya tanda tangani permendes sekurang-kurangnya 20% untuk Swasembada pangan, artinya ada 200 Milyar lebih dana desa itu untuk Swasembada pangan, mohon para bupati, para anggota DPRD yang terhormat ,Pak Gubernur, para anggota DPR RI yang terhormat anggota DPRD yang terhormat, kita mari bersama-sama untuk menyelesaikan soal keamanan pangan, ujungnya adalah untuk makanan yang bergizi yang hari ini mulai diluncurkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Maka saya berharap Jambi bisa menjadi Swasembada pangan percontohan tingkat nasional,” ungkap Yandri.
Jaksa Agung ST. Burhanuddin menyatakan bahwa pada tanggal 6 Januari 1957 merupakan hari yang bersejarah yang penting, tonggak menandai berdirinya Provinsi Jambi 68 tahun dan bukanlah masa yang singkat dalam menjalankan dan mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik.
Selain itu tentu tercatat bagi betapa banyaknya sumbang pikiran tenaga dan kerja keras para pendahulu yang telah mengorbankan waktu dan usahanya untuk memberikan dedikasi dan mewujudkan seperti dirasakan saat ini.
”Untuk itu, marilah kita dukung dan wujud estafet pembangunan demi mendapat perwujudan tema yang diusung pada Hari Ulang Tahun Provinsi Jambi ke-68 yang Mantap, Maju, Aman, Nyaman, Tangguh, Amanah dan profesional agar penduduk Jambi menjadi Provinsi Jambi maju dan melaju dan mantap,” ujarnya.
ADVERTORIAL
Pemkab Jember Siapkan Langkah Strategis Tata Penataan Pasar Tanjung
DETAIL.ID, Jember — Pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan sejumlah langkah konkret guna membenahi Pasar Tanjung sebagai pusat perekonomian rakyat.
Kebijakan ini dirumuskan usai Bupati Jember, Gus Fawait, menemui ratusan pedagang yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Pasar Tanjung serta elemen mahasiswa di Pendopo Wahyawibawagraha, Selasa, 22 September 2026.
Massa aksi yang semula berada di luar gedung diarahkan masuk ke aula pendopo untuk menggelar dialog terbuka secara lesehan.
Dalam forum tersebut, perwakilan pedagang menyampaikan keluhan terkait kondisi penataan lapak di area bawah yang dinilai semrawut hingga berdampak pada kelangsungan usaha pedagang lama.
Bupati Jember menyatakan pembenahan dan pengembalian fungsi pasar tradisional menjadi agenda prioritas pemerintah daerah.
Langkah ini diambil usai dirinya meninjau langsung kondisi lapangan setelah menerima masukan dari para mahasiswa.
“Pasar tradisional adalah benteng ekonomi warga dan tempat wong cilik mengadu nasib. Apa yang menjadi harapan para pedagang dan mahasiswa, itu pula yang menjadi komitmen kami di Pemkab Jember,” kata Gus Fawait.
Dari dialog terbuka tersebut, Pemkab Jember menawarkan solusi yang disepakati bersama oleh seluruh peserta forum.
Rencana aksi tersebut mencakup uji coba rekayasa lalu lintas di Jalan Samanhudi, pembentukan Satgas Gabungan Penataan Pasar, serta pengaturan jadwal waktu berjualan bagi para pedagang.
Skema hasil kesepakatan ini dijadwalkan mulai berlaku pada Rabu, 23 September 2026, dengan membuka peluang evaluasi jika dalam pelaksanaannya masih membutuhkan penyesuaian.
Pertemuan ini sekaligus merealisasikan kesanggupan pemkab kepada pedagang sepekan sebelumnya untuk merumuskan pembenahan jangka panjang.
“Saya bangga dengan pemikiran kritis teman-teman mahasiswa. Semua gagasannya, mulai dari rekayasa lalu lintas, Satgas, sampai penataan trotoar kami akomodasi. Mari kawal bersama prosesnya di lapangan,” ujar Gus Fawait.
Selain di Pasar Tanjung, program penataan dan penyerapan aspirasi pedagang secara bertahap juga akan diterapkan pada pasar-pasar tradisional lain yang tersebar di wilayah Jember. (*)
ADVERTORIAL
Gus Fawait Tegaskan Tidak Ada PHK Nakes di Jember
DETAIL.ID, Jember — Bupati Jember Gus Fawait menegaskan Pemerintah Kabupaten Jember tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau merumahkan tenaga kesehatan (nakes), meskipun terdapat surplus tenaga medis di berbagai puskesmas.
Penegasan ini disampaikan di sela penyerahan bantuan armada kendaraan operasional dari PT Semen Imasco Asiatic di Kantor Kecamatan Puger, Senin, 21 September 2026 malam.
Penyerahan armada melalui program CSR tersebut dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan gowes jajaran Pemkab Jember rute Yosowilangun – JLS – Puger, pembagian bantuan sosial, serta bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis.
Bantuan armada operasional ini disiagakan untuk mengoptimalkan jangkauan program layanan kesehatan Homecare bagi masyarakat kurang mampu.
Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, memberikan apresiasi langsung atas keterlibatan sektor swasta dalam memperkuat infrastruktur pelayanan medis di daerah.
“Kolaborasi ini memperkuat kesiapan armada puskesmas dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan langsung di rumah,” ujar Gus Fawait.
Mengenai penataan sumber daya manusia di sektor kesehatan, Pemkab Jember memanfaatkan program Homecare dan gerakan penataan nakes untuk menyerap tenaga medis yang ada.
Kebijakan ini juga disiapkan sebagai jembatan penataan formasi aparatur negara.
“Langkah ini sekaligus menjadi skema penataan formasi agar para nakes dapat diakomodasi dalam pengangkatan PPPK hingga PNS secara bertahap. Selain itu, kebijakan penyesuaian hari kerja dari enam hari menjadi lima hari kerja juga telah diberlakukan untuk menjaga kesejahteraan para nakes,” kata Gus Fawait.
Selain meluruskan isu nakes, Gus Fawait merincikan batas fungsi operasional antara layanan Homecare dengan ambulans penanganan darurat agar pelayanan berjalan tepat sasaran.
“Homecare bertujuan menghadirkan layanan medis berkala dan penanganan dokter bagi warga kurang mampu yang mengidap penyakit kronis atau berjangka panjang,” ucap Gus Fawait.
Sementara fungsi ambulans desa atau rumah sakit ditujukan khusus untuk penanganan kasus gawat darurat yang memerlukan tindakan cepat di fasilitas kesehatan.
“Dengan bertambahnya dukungan armada operasional ini, diharapkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Jember dapat semakin meningkat dan merata,” tutur Gus Fawait. (*)
ADVERTORIAL
Puskesmas Kencong Tegaskan Program Homecare Jember Bukan Sekadar Formalitas Foto
DETAIL.ID, Jember – Tudingan yang menyebut program kesehatan Homecare di Kabupaten Jember hanya bersifat formalitas dan sebatas dokumentasi foto dibantah oleh pihak tenaga medis.
Kepala Puskesmas Kencong, Untung Pujianto, mengungkapkan bahwa anggapan miring di media sosial tersebut muncul karena masyarakat hanya melihat separuh dari prosedur pelayanan yang sebenarnya.
“Pemeriksaan awal di rumah pasien bukanlah akhir dari pelayanan, melainkan langkah awal untuk mendeteksi kondisi kesehatan warga dan menentukan tindakan medis berikutnya,” kata Untung.
Ia menjelaskan, program yang digulirkan Pemkab Jember sejak Juli 2026 ini berfokus membantu warga yang memiliki keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan.
Kunjungan rutin setiap bulan difokuskan pada 25 ribu keluarga rentan, meliputi warga miskin ekstrem, lansia sebatang kara, penyandang disabilitas, ibu hamil berisiko tinggi, penderita penyakit kronis, hingga balita terindikasi stunting.
Di lokasi, petugas medis melakukan pemeriksaan mulai dari cek fisik, perawatan luka, pemantauan kehamilan, hingga pemindaian USG portabel.
Prosedur dilanjutkan dengan tindakan medis terukur.
Jika masalah kesehatan dapat diatasi di tingkat puskesmas, tim medis memberikan pengobatan langsung di tempat.
Namun, bagi pasien yang membutuhkan penanganan intensif, petugas langsung menerbitkan rujukan ke rumah sakit.
Masyarakat luar sasaran yang membutuhkan layanan juga dapat melapor melalui saluran Wadul Gus’e atau puskesmas setempat untuk melalui tahap verifikasi.
Secara hukum, operasional Homecare berpayung pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta diperkuat Permenkes Nomor 6 Tahun 2024 dan Permenkes Nomor 19 Tahun 2024.
Petugas memastikan bahwa kendala fisik, jarak, dan sosial tidak menjadi penghalang warga dalam memperoleh hak layanan medis.
“Keberhasilan program ini tidak diukur dari seberapa banyak foto yang diunggah ke media sosial atau jumlah rumah yang dikunjungi, melainkan dari terdatanya kondisi pasien, teridentifikasinya kebutuhan medis, serta tersedianya tindak lanjut atau rujukan yang tepat,” ujar Untung. (*)



