ADVERTORIAL
Pj Bupati dan Dewan Merangin Temui Nakes Sampaikan Aspirasi
DETAIL.ID, Merangin – Pj Bupati Merangin, Jangcik Mohza bersama Ketua DPRD Merangin, M Rivaldi, Wakil Ketua Dewan Herman Effendi dan Ahmad Fahmi, menemui para Tenaga Kesehatan (Nakes) yang menyampaikan aspirasi di Gedung DPRD Merangin pada Senin, 20 Januari 2025.
Hadir juga bersama Pj Bupati, Kepala BPKSDM Merangin Ferdi Firdaus, Kepala BPKAD Merangin Mashuri dan utusan dari Polres Merangin. Para Nakes itu minta Pemkab Merangin mengangkat mereka menjadi PPPK pada 2025.
“Kami sangat memahami atas aspirasi yang disampaikan ini dan semua itu tentunya tidak hanya menjadi jeritan bagi kami, tapi juga membuat kami menangis,” ujar Pj Bupati dibenarkan Kepala BPKSDM Merangin, Ferdi Firdaus.
Pemkab Merangin lanjut Pj Bupati sangat-sangat berkeinginan mengangkat semua Nakes ini menjadi PPPK dan itu tentunya wajib diangkat, karena telah lama mengabdi, bahkan ada yang sampai puluhan tahun.
Tapi lanjut Jangcik Mohza, tentunya juga ada proses dalam pengangkatan PPPK tersebut yang harus dilalui sesuai aturan Pemerintah yang berlaku dan juga harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dalam penggajiannya.
“Nanti kami di jajaran Pemerintah bersama DPRD Merangin, akan mencari solusi kebijakan yang tentunya tidak mengecewakan para Nakes sekalian. Oke ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Terimakasih,” tutur Pj Bupati.
Ada sebanyak delapan poin aspirasi yang dibacakan Ketua Aksi Misrayadi, pegawai Puskesmas Lembah Masurai tersebut. Pertama Nakes meminta kepada Pemkab Merangin untuk memprioritaskan masa kerja honorer R3 Nakes yang puluhan tahun mengabdi diangkat PPPK pada 2025 tanpa melalui tes.
Aspirasi kedua, menolak mekanisme paruh waktu bagi honorer R3 Nakes yang telah mengikuti seleksi PPPK di tahap pertama. Ketiga, minta Pemkab Merangin memprioritaskan masa kerja honorer R3 Nakes yang puluhan tahun mengabdi diangkat PPPK tahun 2025 tanpa tes.
Sedangkan aspirasi keempat, minta kepada Pemerintah semua honorer R3 Nakes tahap I tahun 2024 diangkat PPPK penuh waktu tanpa tes di tahun 2025. Kelima, berdasarkan amanat UUD No 20 tahun 2023 honorer yang bekerja diatas lima tahun diprioritaskan diangkat PPPK penuh waktu tahun 2025.
Selanjutnya aspirasi keenam, minta kepada Pemkab Merangin mengajukan formasi tambahan ke KemenPANRB untuk menyelesaikan honorer Nakes R3 di tahun 2025. Ketujuh, menolak adanya PPPK tahap II sebelum selesai tahap I menjadi penuh waktu.
Terakhir, para Nakes yang berseragam putih-putih dari sejumlah satuan kerja tersebut, menolak adanya pengrekrutan CPNS di Kabupaten Merangin sebelum PPPK tahap I selesai. (*)
ADVERTORIAL
Gebrakan Gus Fawait Lindungi PMI: Jember Kini Punya Layanan Administrasi Mandiri dan Cek Kesehatan Termurah se-Jatim
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember resmi memutus rantai birokrasi panjang bagi warganya yang ingin bekerja ke luar negeri.
Melalui instruksi langsung Bupati Gus Fawait, Jember kini menghadirkan Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) di Mall Pelayanan Publik serta layanan pemeriksaan kesehatan (medical check up) mandiri di rumah sakit daerah guna mencegah pemberangkatan pekerja secara non-prosedural.
Dalam peresmian klinik CPMI di RSD Balung pada Senin, 27 April 2026, Gus Fawait menyoroti bahwa selama ini warga Jember terpaksa mengambil risiko melalui jalur ilegal akibat jauhnya lokasi pengurusan dokumen.
Beliau menegaskan bahwa kehadiran layanan ini adalah jawaban atas absennya fasilitas negara di daerah penyumbang PMI terbesar.
“Jember sebagai salah satu daerah penyumbang PMI justru belum memiliki fasilitas tersebut,” ucapnya dengan nada tegas.
Kini, seluruh pengurusan administrasi bisa diselesaikan tanpa harus keluar kota menuju Malang atau Surabaya
Lebih dari sekadar memangkas jarak, Gus Fawait juga membuat kebijakan radikal dengan menekan biaya pemeriksaan kesehatan menjadi Rp450.000 dari tarif normal Rp750.000.
“Ini menjadi biaya atau harga paling murah yang kita lihat bahkan se-Jawa Timur,” kata Gus Fawait saat menjelaskan skema efisiensi biaya tersebut.
Melalui kemudahan akses dan tarif yang sangat terjangkau ini, Pemkab Jember optimis para calon pekerja akan lebih memilih jalur resmi yang menjamin keamanan mereka di luar negeri kelak.
Langkah ini dipandang sebagai bukti nyata kehadiran pemerintah daerah bagi rakyatnya.
“Ini bentuk keberpihakan kami kepada calon PMI dan kami berharap CPMI di Kabupaten Jember,” tutur Gus Fawait.
[post-view]
ADVERTORIAL
Pemkab Jember Percepat Akses Layanan Publik, Siapkan Empat Titik MPP Mini
DETAIL.ID, Jember — Pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan empat titik Mall Pelayanan Publik (MPP) Mini di sejumlah kecamatan untuk mempercepat akses layanan publik bagi masyarakat di wilayah dengan jarak tempuh jauh dari pusat kota.
Program ini digagas untuk menjawab kebutuhan warga yang selama ini harus menempuh perjalanan hingga satu sampai dua jam hanya untuk mengurus administrasi di pusat pemerintahan.
“Kita tahu bahwa jarak seperti di kecamatan Jombang dan tengah kota ini bisa waktu sejam sampai dua jam,” kata Bupati Jember, Muhammad Fawait.
Empat lokasi yang disiapkan sebagai MPP Mini meliputi:
- Kecamatan Jombang
- Kecamatan Tanggul
- Kecamatan Mayang
- Wilayah utara (dalam proses, direncanakan di sekitar Kalisat)
Pemkab Jember menempatkan fasilitas tersebut di titik yang mewakili wilayah barat selatan, barat utara, dan timur selatan, serta memperluas jangkauan ke wilayah utara.
Melalui MPP Mini atau Pemkab Jember Mini, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik tanpa harus datang ke Kota Jember.
Layanan yang disediakan meliputi perizinan, administrasi kependudukan, hingga layanan sosial.
“Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan akses pelayanan yang biasanya harus ke kota, hari ini bisa diurus di MPP Mini,” ujarnya.
Gus Fawait menyebut, pengembangan layanan di tingkat kecamatan terus dilakukan agar semakin lengkap dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Kalau dulu mencetaknya di kecamatan, hari ini akan ditambahi lagi fungsi yang ada di MPP Mini,” katanya.
Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerataan layanan publik di Kabupaten Jember yang memiliki karakter wilayah beragam, mulai dari pegunungan, perkebunan, hingga kawasan pesisir.
“Masyarakat Jember tidak perlu mencari sampai ke Kota Jember, cukup ada di wilayah-wilayah yang sudah kita siapkan,” ucapnya.
Saat ini, Pemkab Jember masih mempercepat proses penyelesaian dan kesiapan operasional MPP Mini, termasuk di wilayah utara yang masih dalam tahap pengembangan.
Gus Fawait menyampaikan, peresmian fasilitas tersebut akan dilakukan secara bertahap setelah seluruh kesiapan terpenuhi.
“Saya akan mengajak kawan-kawan langsung ke Jombang, Tanggul, dan Mayang di kemudian hari,” ujarnya.
ADVERTORIAL
Gus Fawait Raih Penghargaan Tokoh Pengentasan Kemiskinan dari Beritajatim
DETAIL.ID, Jember – Momentum peringatan HUT ke-20 Beritajatim.com menjadi catatan manis bagi Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Bertempat di Grand City Surabaya, pada Selasa, 21 April 2026, Bupati Jember Gus Fawait menerima penghargaan sebagai Tokoh Pengentasan Kemiskinan Berbasis Akselerasi Pembangunan.
Penghargaan ini menjadi bukti nyata atas keberhasilan validasi data dan aksi nyata di lapangan yang dilakukan jajaran pemerintah daerah untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut.
Gus Fawait memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para ASN yang telah bersinergi lintas sektor hingga mengantarkannya pada puncak kesuksesan ini.
“Saya persembahkan award ini kepada seluruh jajaran Pemerintahan Kabupaten Jember, para ASN yang hari ini turun ke bawah untuk bahu-membahu. Tidak melihat asal mereka, apakah guru, nakes, atau yang lain, semua bersatu untuk memastikan data kemiskinan ekstrem di Jember benar-benar valid,” katanya.
Gus Fawait menekankan bahwa intervensi pembangunan tidak akan berjalan efektif tanpa pondasi data yang akurat.
Ia percaya bahwa dengan menekan angka kemiskinan, maka masalah sosial turunan lainnya akan ikut terurai.
“Kita tahu bahwa kemiskinan ini mengakibatkan banyak masalah lain, mulai dari angka stunting, angka kematian ibu dan bayi, hingga tindak kriminalitas. Ujung dari semua masalah itu adalah faktor kemiskinan,” tuturnya.


