Connect with us
Advertisement

PERKARA

Ada Keterlibatan Oknum, Laporan Pendudukan Paksa PKS PT PAL/MMJ Mandek, Polisi Diminta Transparan

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Sampai saat ini laporan kasus pendudukan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Prosympac Agro Lestari (PAL) oleh pihak yang mengaku-ngaku bernama PT Mitra Perkasa Jaya Abadi (MPJA) seakan tak ada progres.

Laporan pengelola PT PAL yakni PT Mayang Mangurai Jambi (MMJ) di Polda Jambi sebagaimana teregister pada 28 Januari 2025, belum juga diperoleh penjelasan lebih lanjut dari pihak Polda Jambi.

Atas laporan pengelolaan PKS PT PAL yang didiga kuat tanpa legal standing yang jelas oleh PT MPJA. Dan mengakibatkan kerugian besar bagi PT MMJ. Pihak Polda Jambi seolah enggan untuk mengungkap perkembangan kasus ini.

Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Prianto, dikonfirmasi lewat WhatsApp belum merespons hingga berita ini terbit. Jajarannya Kasubbid Penmas Polda Jambi, Kompol M Amin Nasution hanya merespons singkat.

“Akan kita cek ke krimum, Bang, tentang proses penanganannya,” kata Amin, lewat pesan WhatsApp pada Senin 3 Februari 2025.

Respons yang sama juga ditunjukkan oleh jajaran Humas Polda lainnya, yakni Paur Penum Bid Humas Polda Jambi Ipda Maulana. “Masih kita tanya. Belum direspons,” katanya.

Di samping itu, terkait adanya keterlibatan oknum Polisi AKP Robin Singarimbun, Bambang Sembiring, Yudha Prasetyo Surbakti dan Wahyu Rohmad Nugroho, Sagala, dan Sianturi beserta beberapa orang tak bertanggung jawab lainnya yang mengawali pendudukan PKS PT PAL yang sekaligus menegakkan bendera PT MPJA sebagai pengelola baru tanpa legalitas yang jelas tersebut.

Kabid Propam Polda Jambi Kombes Pol ADG Sinaga, dikonfirmasi belum juga merespons.

Padahal hal ini merupakan peroalan serius yang menuntut transparansi aparat penegak hukum. Sebab menurut Mill Manager PT MMJ, Jennis Fonsianus Hutajulu. Pendudukan PT PAL/MMJ oleh PT MPJA sudah bikin PT MMJ rugi besar. Hitung saja dari produksi stok CPO 49 ton lebih, kernel 57 ton, TBS 84 ton. Ditaksir kerugian mencapai Rp 1,5 miliar.

Pihak MMJ pun berharap betul, Polda Jambi dapat menyelesaikan persoalan ini dengan sebenar-benarnya dengan penuh transparansi.

Sabarman Saragih, Pengacara PT MMJ kala itu juga menilai bahwa kedatangan oknum polisi ke lokasi PKS PT PAL/MMJ serta memuluskan jalan PT MPJA untuk menguasai PT PAL jelas tidak punya hak atau legalitas.

“Apa dasar hukumnya? Yang berhak itu masih PT MMJ berdasarkan PPBJ, PKPU dan lain-lain. Apalagi ada satu oknum Perwira Polisi yang masih aktif. Kita minta Polda Jambi untuk mengusut tuntas ini dan siapa dalangnya,” katanya.

Anehnya pihak PT MPJA sampai ini belum menjelaskan legal standingnya. Padahal sebelumnya mereka berjanji akan mempublikasikannya pada pekan lalu.

Wahyu Rohmat Nugroho PT MPJA mengaku baru dalam minggu ini akan mempublikasikan legal standingnya. “Dalam pekan ini akan diumumkan oleh bagian legal perusahaan yang mau rilis,” katanya pada Senin, 3 Februari 2025.

Advertisement

PERKARA

Korupsi KUR BSI Tebo, 8 Saksi Akui Serahkan Data untuk Pinjaman Rp200 Juta

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, ‎Jambi – Delapan orang saksi mengakui menyerahkan data pribadi mereka kepada terdakwa Hendri Agusrian Putra untuk digunakan mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Rimbo Bujang 1, Kabupaten Tebo.
‎
‎Dari pengajuan tersebut, masing-masing pinjaman disebut mencapai rata-rata Rp 200 juta. Namun, para saksi mengaku hanya menerima uang sebesar Rp 3 juta sebagai imbalan atau fee setelah kredit dicairkan.
‎
‎Fakta itu terungkap dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi penyaluran KUR BSI di Pengadilan Negeri Jambi, Selasa, 17 November 2026. Persidangan dengan terdakwa Hendri Agusrian Putra tersebut beragendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
‎
‎Jaksa Penuntut Umum, Maulana, mengatakan delapan saksi yang diperiksa merupakan anak buah terdakwa. Mereka disebut mengetahui bahwa data pribadi yang diserahkan akan digunakan untuk mengajukan pinjaman KUR di BSI.
‎
‎”Mereka tahu dan dengan kesadaran penuh menyerahkan data mereka kepada terdakwa untuk digunakan sebagai pinjaman di BSI,” kata Maulana.
‎
‎Menurut Maulana, setiap saksi memperoleh uang Rp3 juta setelah pinjaman dicairkan. Sementara nilai kredit yang diajukan rata-rata mencapai Rp200 juta per orang.
‎
‎”Uang yang cair itu rata-rata Rp 200 juta dan mereka mendapatkan fee Rp 3 juta,” ujarnya.
‎
‎Dalam persidangan, para saksi juga mengaku sempat mempertanyakan risiko penggunaan identitas pribadi mereka kepada terdakwa. Salah satu kekhawatiran yang muncul berkaitan dengan dampak pinjaman tersebut terhadap riwayat kredit atau BI Checking.
‎
‎Keterangan delapan saksi ini menjadi bagian penting dalam mengungkap mekanisme pengajuan KUR yang diduga bermasalah. Terlebih, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan manipulasi dokumen persyaratan kredit di BSI KCP Rimbo Bujang 1 pada 2021.
‎
‎Dalam perkara ini, terdapat 26 pengajuan KUR yang diduga direkayasa dengan memanipulasi dokumen persyaratan agar memenuhi ketentuan pencairan kredit.
‎
‎Akibat dugaan penyimpangan tersebut, negara disebut mengalami kerugian mencapai Rp 4,8 miliar. Jaksa juga telah mengajukan 111 barang bukti dalam persidangan.
‎
‎Kasus ini terjadi di Kantor BSI KCP Rimbo Bujang 1, Jalan Pahlawan, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo.
‎
‎Persidangan terhadap Hendri merupakan bagian dari pengusutan perkara dugaan korupsi penyaluran KUR yang sebelumnya juga telah menyeret pihak lain hingga dijatuhi vonis.
‎
‎JPU masih mendalami peran terdakwa, termasuk proses pengumpulan identitas, pengajuan dokumen, hingga pencairan dana kredit. Seluruh keterangan saksi dan barang bukti nantinya akan menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara.

Reporter: Juan Ambarita 

Continue Reading

PERKARA

Helen Lolos dari Tambahan Penjara di Kasus TPPU, Rp 1 Miliar dan 6 Tanah Disita

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Helen Dian Krisnawati, yang dikenal sebagai ratu narkoba Jambi, kembali dinyatakan bersalah dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil bisnis narkotika.
‎
‎Dalam amar putusan yang dibacakan dalam sidang pada Selasa kemarin, 10 November 2026, majelis hakim tidak menjatubkan pidana penjara terhadap Helen. Hal ini lantaran terdakwa sebelumnya telah divonis penjara seumur hidup dalam perkara tindak pidana narkotika.
‎
‎”Memutuskan hukuman penjara nol,” ujar hakim saat membacakan amar putusan.
‎
‎Meski tidak dijatuhi tambahan hukuman penjara, majelis hakim memerintahkan sejumlah aset Helen dirampas untuk negara.
‎
‎Aset tersebut meliputi 6 bidang tanah, dengan rincian 5 bidang tercatat atas nama Helen dan satu bidang lainnya atas nama Efendi, yang merupakan anak Helen. Selain itu, uang sebesar Rp 1 miliar juga diputuskan dirampas untuk negara.

‎Sementara itu, 9 bidang tanah lainnya diputuskan dikembalikan kepada pemiliknya. Majelis hakim juga memerintahkan pengembalian 3 dari 7 rekening yang sebelumnya berkaitan dengan perkara TPPU tersebut.
‎
‎Total uang dalam tujuh rekening itu mencapai sekitar Rp 1.8 miliar. Selain itu duit sebesar Rp 830 juta juga diputuskan dikembalikan kepada pemiliknya.
‎
‎Kuasa hukum Helen, Joni Iswandi mengatakan tidak dijatuhkannya pidana penjara dalam perkara TPPU tersebut karena kliennya telah lebih dahulu divonis penjara seumur hidup dalam perkara narkotika.
‎
‎”Untuk kasus TPA sudah divonis seumur hidup, maka pada kasus TPPU ini sudah tidak divonis lagi,” ujarnya pada Rabu, 11 November 2026.
‎
‎Joni membenarkan adanya 6 bidang tanah dan uang Rp 1 miliar yang dirampas untuk negara. Sedangkan uang Rp 830 juta dikembalikan kepada pemiliknya.
‎
‎Terkait langkah hukum selanjutnya, pihak Helen mengaku masih mempertimbangkan kemungkinan mengajukan banding.
‎
‎”Kami masih pikir-pikir untuk langkah hukum selanjutnya. Kalau jaksa banding maka kita kemungkinan juga akan banding,” katanya.
‎
‎Sebelumnya Helen telah divonis penjara seumur hidup dalam perkara narkotika pada 1 Agustus 2025. Ia dinyatakan terbukti mengendalikan peredaran narkotika golongan I jenis sabu dan ekstasi secara terorganisir.
‎
‎Putusan tersebut kini telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) setelah upaya kasasi ditolak. Sementara dalam perkara TPPU, Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya menuntut Helen dengan pidana penjara selama 20 tahun.

Reporter: Juan Ambarita 

Continue Reading

PERKARA

Korupsi Subsidi PDAM Tirta Pengabuan: Dua Terdakwa Dituntut 4,5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp2,28 Miliar

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, ‎Jambi – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut 2 terdakwa kasus dugaan korupsi dana subsidi Perumda Tirta Pengabuan, Kabupaten Tanjungjabung Barat dengan pidana penjara masing-masing 4 tahun 6 bulan. Keduanya juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp2.28 miliar, Senin, 11 November 2026.
‎
‎Dua terdakwa tersebut yakni Ustayadi Berlian, selaku Direktur PDAM Tirta Pengabuan dan Syamsudi yang menjabat Kepala Bagian Keuangan.
‎
‎Selain pidana penjara, keduanya juga dituntut membayar denda masing-masing Rp100 juta subsider 60 hari kurungan.
‎
‎”Jika uang pengganti tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun 3 bulan,” ujar JPU saat membacakan tuntutan terhadap Ustayadi pada Senin, 11 November 2026.
‎
‎Tuntutan serupa juga dijatuhkan kepada Syamsudi. JPU menuntut terdakwa membayar uang pengganti Rp 2.28 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan akan diganti pidana penjara selama 2 tahun 3 bulan.
‎
‎Sementara itu, terdakwa Marjulis selaku Direktur perusahaan penyedia bahan kimia dituntut pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp 50 juta subsider 50 hari kurungan.
‎
‎Marjulis juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 441 juta. Nilai tersebut disebut jaksa berasal dari kemahalan harga pengadaan bahan kimia.
‎
‎”Uang pengganti ini dari kemahalan harga bahan kimia yang diterima,” ujar JPU Reki usai persidangan.
‎
‎Menanggapi tuntutan tersebut, Amy Setia selaku kuasa hukum Marjulis mengaku kecewa. Ia menilai tuntutan JPU tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.
‎
‎Menurutnya, kliennya tidak menyebabkan kerugian negara maupun memperoleh keuntungan untuk kepentingan pribadi.
‎
‎”Malahan PDAM masih ada utang sama klien kami,” ujarnya.
‎
‎Pihaknya memastikan akan menyampaikan seluruh keberatan dan pembelaan dalam agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi yang dijadwalkan pekan depan.
‎
‎”Akan kami sampaikan semua keberatan dan pembelaan kami pada sidang pledoi mendatang,” katanya.
‎
‎Dalam perkara ini, berdasarkan surat dakwaan, Perumda Tirta Pengabuan menerima dana subsidi dari Pemerintah Kabupaten Tanjungjabung Barat yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2019-2021 dengan total Rp 18.079.712.512. ‎Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung biaya operasional produksi air minum.

‎Namun, dalam pelaksanaannya, penggunaan dana subsidi diduga tidak sesuai dengan peruntukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Jaksa menemukan adanya pengalihan anggaran untuk kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan biaya operasional produksi air minum.
‎
‎Selain itu, pengadaan bahan kimia berupa tawas, soda ash, dan kaporit diduga tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan.
‎
‎Pengadaan disebut dilakukan melalui penunjukan langsung kepada satu penyedia tanpa pembandingan harga, negosiasi, maupun penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Kondisi tersebut diduga mengakibatkan terjadinya kemahalan harga.
‎
‎Dalam dakwaan, Ustayadi disebut memperoleh keuntungan untuk diri sendiri sekitar Rp127 juta. Sementara Syamsudi disebut memperoleh sekitar Rp48 juta dan Marjulis sekitar Rp441 juta.
‎
‎Akibat perbuatan para terdakwa, negara disebut mengalami kerugian keuangan sebesar Rp5,019 miliar. Pekan depan sidang bakal lanjut dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pledoi) dari para terdakwa.

Reporter: Juan Ambarita 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs