Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Laksanakan Zoom Meeting Terkait Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025

Published

on

DETAIL.ID, Asahan – Pemerintah Kabupaten Asahan mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dan penandatangan nota kesepahaman kerja sama dalam pengawasan penyelenggaraan perizinan di daerah, yang dilaksanakan secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian dan Lembaga terkait, serta seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia yang bertempat di Ruang Aula Mawar Kantor Bupati Asahan, Selasa, 4 Februari 2025.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Asahan, Ir. Oktoni Eryanto, M.M.A. , Dandim 0208/AS diwakili Kasdim 0208/AS Mayor Inf Abdul Haris Pane, Kepala Kajari Asahan Bapak Basril G, SH.,MH, Kapolres Asahan yang juga diwakili oleh AKP Komang Sri Ayu, OPD terkait dan tamu undangan lainnya.

Terlihat Penandatangan Nota Kesepahaman kerja sama dalam pengawasan penyelenggaraan perizinan di Daerah dilakukan oleh Mendagri, Kepala Jaksa Agung RI, Kapolri, Ketua KPK dan Kabappisus.

Dalam sambutannya Menteri Dalam Negeri, Jendral Polisi (Purn) Tito Karnavian menyampaikan kegiatan zoom meeting ini merupakan kegiatan untuk Penandatangan Nota Kesepahaman kerja sama dalam pengawasan penyelenggaraan perizinan di Daerah guna memastikan kepastian hukum pelaku usaha dan pemerintah dengan kolaborasi untuk perizinan, lebih berkeadilan dan lebih transparan sehingga dapat meningkatkan investasi masuk ke dalam negeri.

Kemudian Nota kesepahaman ini sebagai bentuk segala perizinan khususnya dengan bekerjasama dengan bidang intelijen guna untuk pengawasan dan penindakan apabila ada temuan dalam proses perizinan di Daerah.

Sementara Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan mendukung penuh Program Asta Cita Presiden Republik Indonesia guna mendorong ekonomi dan pembangunan negara Indonesia dengan menghindari krisis ekonomi dan krisis energi di Negara Republik Indonesia dengan mengontrol Indeks Inflasi.

Kemudian dikesempatan tersebut Ketua KPK RI Bapak Setyo Budiyanto mengatakan masih ditemukan dalam pelayanan perijinan yang belum baku sehingga masih terjadinya nepotisme dan korupsi sehingga diperlukan pengawasan yang melekat.

Ditempat yang sama, Kabappisus Bapak Haris menyampaikan Badan pengawasan pengendalian investigasi khusus yang menggunakan Anggaran APBN dan mengatasi permasalahan yang akan timbul dalam penggunaan anggaran APBN. Untuk itu pelaksanaan investigasi bekerja sama dengan aparat penegak hukum TNI-Polri kejaksaan untuk memperbaiki, akurasi, percepatan, mempermudah dalam perijinan dengan perkembangan digital untuk terkontrol proses perijinan.

Diakhir, Wakil Mentri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto menyampaikan, untuk proses perizinan di Daerah diharapkan dapat mempermudah guna menarik sebanyak-banyak investor untuk pembangunan nasional sehingga dapat menekan indeks inflasi atau mempertahankan indeks inflasi di daerah.

“Ada beberapa hal yang dapat menekan angka indeks inflasi dengan memperdayakan hasil produksi panen para petani untuk menghindari ekspor memenuhi kebutuhan bahan pokok makanan atau sembako,” tutur beliau.

Reporter: Fitriyani Harahap

Advertisement Advertisement

ADVERTORIAL

IPM Jember Tembus 71,57, Kemiskinan Turun ke Level Terendah 10 Tahun

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember, Muhammad. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, menyampaikan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jember yang mencapai 71,57, Jumat, 3 April 2026.

Angka tersebut naik 3,42 persen dibandingkan tahun 2024 yang berada di posisi 69,20, seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat di berbagai sektor.

Selain itu, Kabupaten Jember juga mencatat penurunan angka kemiskinan menjadi 8,67 persen atau sekitar 216.760 jiwa, yang menjadi capaian terendah dalam sepuluh tahun terakhir dan berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur sebesar 9,50 persen.

“Alhamdulillah, ikhtiar kita bersama membuahkan hasil nyata. Fokus kami jelas, mengurangi beban pengeluaran warga sekaligus menggenjot pendapatan per kapita melalui 43 kegiatan lintas sektor yang menyasar hampir dua juta individu,” ujar Gus Fawait.

Kenaikan IPM didorong oleh peningkatan daya beli masyarakat sebesar 4,18 persen, didukung penguatan sektor UMKM dan perluasan lapangan kerja di daerah.

“Kita tidak hanya membangun fisik, tapi membangun manusianya. Dimensi pengetahuan juga kita genjot melalui Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang pertumbuhannya melompat dari 0,31 persen menjadi 1,53 persen tahun ini,” katanya.

Pada sektor kesehatan, penurunan stunting tercatat dari 30,4 persen pada 2024 menjadi 20,1 persen pada 2025, dengan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 99,46 persen.

“Kesehatan adalah fondasi. Dengan penurunan angka kematian ibu dan bayi (AKI/AKB) yang signifikan serta UHC yang hampir 100 persen, kami ingin memastikan tidak ada warga Jember yang takut berobat karena kendala biaya,” tutur Gus Fawait.

Continue Reading

ADVERTORIAL

Investasi Jember Melonjak 70 Persen di Tengah Inflasi 3,84 Persen

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember, Muhammad Fawait. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Kabupaten Jember mencatatkan performa ekonomi yang solid sepanjang tahun 2025 dengan lonjakan investasi yang signifikan di tengah tekanan inflasi yang tetap terkendali.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2026 menunjukkan inflasi tahunan Jember berada di angka 3,84 persen.

Meski sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,48 persen dan Jawa Timur 3,79 persen, kondisi tersebut masih dalam kategori stabil.

Bupati Jember Muhammad Fawait atau Gus Fawait menegaskan bahwa pengendalian inflasi terus diperkuat melalui strategi 4K yang dijalankan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif.

“Kami terus bergerak cepat di lapangan melalui operasi pasar rutin dan penguatan sinergi lintas instansi. Langkah ini penting untuk menjaga ketersediaan stok BBM, LPG, serta bahan pangan agar tetap terjangkau bagi masyarakat,” ujar Gus Fawait, Kamis, 2 April 2026.

Tekanan inflasi terjadi pada sejumlah komponen pengeluaran, terutama perawatan pribadi yang mengalami kenaikan hingga 13,66 persen.

Namun demikian, kondisi tersebut tertahan oleh deflasi pada sektor teknologi informasi dan jasa keuangan sebesar 2,56 persen.

Di sisi lain, realisasi investasi Jember pada 2025 menunjukkan lonjakan tajam.

Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, nilai investasi mencapai Rp2,57 triliun atau meningkat 70,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1,51 triliun.

Capaian tersebut bahkan melampaui target RPJMD 2025–2029 yang ditetapkan sebesar Rp1,85 triliun.

Investasi tersebut berasal dari 457 unit usaha, dengan sektor properti dan kawasan industri menjadi kontributor utama, disusul industri makanan, kimia dan farmasi, mineral non-logam, serta perdagangan dan reparasi.

“Investasi adalah urat nadi pembangunan. Dengan masuknya modal sebesar Rp 2,57 triliun dari 457 unit usaha, kita berhasil menyerap hampir 10 ribu tenaga kerja baru. Fokus kami adalah memastikan investasi ini berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Continue Reading

ADVERTORIAL

UHC Jadi Andalan, Pemkab Jember Fokus Turunkan AKI/AKB dan Stunting

DETAIL.ID

Published

on

Ketua TP-PKK Jember foto bersama ibu hamil. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember terus mengoptimalkan program Universal Health Coverage (UHC) sebagai langkah nyata dalam menekan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (AKI/AKB) serta stunting yang masih menjadi pekerjaan rumah di tahun 2026.

Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, menegaskan bahwa layanan kesehatan yang merata menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah.

Ia menyebut, UHC menjadi solusi untuk mengurangi kesenjangan akses kesehatan, terutama bagi masyarakat kurang mampu.

Gus Fawait mengingatkan agar data kesehatan tidak dibaca secara parsial.

Menurutnya, perbandingan data harus dilakukan secara menyeluruh dalam satu tahun anggaran agar menghasilkan kesimpulan yang tepat.

“Membandingkan angka tidak bisa hanya per tiga bulan dengan data setahun penuh. Namun, kami pastikan bahwa UHC adalah instrumen utama untuk menurunkan AKI dan AKB. Salah satu faktor ketimpangan saat pertumbuhan ekonomi naik adalah akses kesehatan. Dengan UHC, kita meminimalisir hambatan bagi warga tidak mampu untuk mendapatkan layanan medis berkualitas,” kata Gus Fawait.

Sebagai langkah percepatan, Pemkab Jember menyiapkan program pemeriksaan kesehatan intensif bagi ibu hamil di seluruh wilayah.

Pemerintah menargetkan seluruh ibu hamil sudah menjalani pemeriksaan USG pada akhir April 2026.

“Kita punya target, akhir April ini seluruh ibu hamil di Jember harus sudah di-USG. Ini adalah deteksi dini untuk memastikan kesehatan janin dan ibu, sehingga risiko saat persalinan bisa kita minimalisir sejak awal,” tuturnya.

Continue Reading
Advertisement Seedbacklink
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs