DETAIL.ID, Solok – Pemerintah Daerah Kabupaten Solok melakukan monitoring ketersediaan bahan pokok dan gas elpiji di Pasar Talang, Kecamatan Gunung Talang pada Rabu, 19 Februari 2025.

Monitoring ini dilakukan 10 hari sebelum bulan puasa 1416 H guna memastikan stabilitas harga dan pasokan kebutuhan masyarakat.

Eva Nasri, yang turut serta dalam kegiatan ini, menyatakan bahwa harga bahan pokok di Pasar Talang dan Kabupaten Solok secara umum relatif stabil dan terkendali. Bahkan, beberapa komoditas seperti cabai merah dan bawang merah mengalami penurunan harga.

“Menjelang bulan puasa, insyaallah ketersediaan bahan pokok relatif stabil. Harga di Pasar Talang dan Kabupaten Solok juga masih dalam kondisi terkendali,” ujar Eva Nasri saat monitoring bersama Tim Inflasi Daerah dan Satgas Pangan Kabupaten Solok.

Kegiatan ini diikuti oleh Kabag Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Solok, Anthony Saliza, serta sejumlah perwakilan OPD terkait, seperti Dinas Kominfo, Bapelitbang, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perikanan Pangan, Dinas Perhubungan, serta Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Solok.

Eva Nasri berharap agar ketersediaan bahan pokok tetap terjaga selama bulan puasa dan hari raya nanti. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak panik apabila terjadi sedikit kenaikan harga.

“Jika nanti ada kenaikan harga yang signifikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok kemungkinan akan melakukan operasi pasar dan pasar murah guna menstabilkan harga dan mencukupi kebutuhan masyarakat,” tuturnya.

Reporter: Diona

DETAIL.ID, Jambi – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi pada bulan April mendatang akan melakukan pemilihan kepemimpinan untuk periode 2025-2029. Konstelasi pemilihan sudah mulai dilihat dari pemberitaan di berbagai media dengan narasi menjatuhkan Abdullah selaku Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi. Diketahui, Abdullah saat ini akan maju kembali pada periode selanjutnya.

Belakangan muncul narasi pemberitaan soal tuduhan bahwa Abdullah tidak becus mengelola organisasi hingga narasi tuduhan ia tidak transparan dalam pengelolaan keuangan organisasi.

Kepada media ini, Direktur Eksekutif WALHI Jambi, Abdullah, sangat menyayangkan terkait pemberitaan yang tersebar di berbagai media tentang penyampaian aspirasi dari internal WALHI Jambi. Narasi tuduhan itu sambung Abdullah, sama sekali tidak benar.

Tuduhan tersebut menurut dia, sudah masuk ranah ke WALHI Jambi. Sebab tuduhan tersebut berasal dari anggota lembaga WALHI Jambi itu sendiri. Dalam organisasi internal, WALHI Jambi memiliki mekanisme dalam menyampaikan pendapat, masukan, termasuk kritikan.

“Jika kritikan dan tuduhan itu bersumber dari internal WALHI Jambi, anggota lembaga seharusnya bisa menyampaikan dalam forum resmi seperti KDLH, RPDD ataupun forum-forum yang disepakati dalam internal WALHI Jambi, bukan malah menyebarkan ke media,” kata Abdullah pada Kamis, 20 Februari 2025.

Abdullah menjelaskan, semua program kerja WALHI Jambi selalu disampaikan kepada semua komponen, termasuk anggota lembaga WALHI Jambi dalam forum Konsultasi Daerah Lingkungan Hidup (KDLH) yang digelar setahun sekali.

Demikian pula dalam pengelolaan ataupun penggunaan keuangan organisasi setiap triwulan selalu dijabarkan dalam forum Rapat Pleno Dewan Daerah (RPDD), yang mana penggunaan keuangan organisasi tersebut telah melalui proses audit, baik dari internal Dewan Daerah dan audit eksternal yang dilakukan akuntan publik.

“Semua laporan kegiatan, penggunaan, dan pengelolaan keuangan organisasi sudah kami sampaikan dalam forum resmi, dan itu dihadiri seluruh komponen WALHI Jambi,” tutur Abdullah menjelaskan.

Reporter: Hary Irawan

DETAIL.ID, Merangin – Miris sekali nasib yang dialami warga RT 16 D Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir Selatan, yang tinggal tepat di depan pabrik PT SGN. Untuk penerangan rumah mereka selama ini mengandalkan mesin genset. Padahal posisi mereka tinggal beberapa meter dari lokasi pabrik yang memiliki penerangan lebih baik.

“Kami sudah pernah meminta kepada pihak perusahaan, agar kami bisa menikmati listrik, kalaupun tidak bisa 24 jam setidaknya saat malam hari sajalah kami bisa menikmati,” kata Edi Supardi, Ketua RT 16 D Desa Bungo Antoi pada Kamis, 20 Februari 2025.

Bahkan dirinya mewakili lingkungan RT, mau membayar perbulan agar bisa mendapatkan penerangan rumah mereka, tetapi selama ini tidak juga dipedulikan.

“Bahkan saya dan warga saya siap membayar setiap bulan demi bisa dapat penerangan lampu di rumah, tapi tidak ada jawaban dari perusahaan. Kami ini setiap hari tinggal di sini, apa mereka tidak kasihan kepada kami,” ujarnya lagi.

Edi juga membandingkan dengan manajemen PT SGN yang lama masih mau memperhatikan warga RT 16 D, bahkan sebelum pergantian manajemen PT SGN mau bantu penerangan, tetapi saat pergantian manajemen PT SGN, harapan untuk mendapatkan penerangan lampu jadi pupus.

“Dulu manajemen menerima usulan kami, sebab hanya puluhan rumah saja yang tinggal disini, tapi saat berganti manajemen usulan kami tidak pernah ditanggapi. Padahal dulu kami banyak diperhatikan bahkan bantuan rumah ibadah dan sembako untuk warga disini masih di berikan, sekarang tidak pernah,” kata Edi mengeluh.

Dan lagi-lagi KTU PT SGN, Afrizal Agus, saat dikonfirmasi mengatakan akan melaporkan permintaan warga RT 16 D kepada pihak manajemen.

“Kita akan laporkan dulu ke pihak manajemen, kalau sekarang saya tidak bisa berkomentar,” ujarnya.

Reporter: Daryanto