Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Pj Bupati Merangin: Kapolres Bergelar Hulu Bakang Selingkung Negeri

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Kapolres Merangin, AKBP Roni Syahendra dianugerahi gelar adat Hulu Balang Selingkung Negeri oleh Lembaga Adat Melayu Jambi Desa Nalo Gedang Kecamatan Nalo Tantan pada Sabtu, 1 Februari 2025.

Pemberian gelar adat itu, berlangsung pada acara Tasyakuran dan Silaturahmi tokoh masyarakat Nalo Tantan bersama Kapolres Merangin dan Ny Helga Roni balik ke dusun, di Lapangan SMP Negeri 25 Merangin Simpang Empat Desa Nalo Gedang.

Dijelaskan Pj Bupati Merangin, Jangcik Mohza,menurut adat dahulu purbakalo lamo syarak nan lazim pasko nan kawi, adat yang tepegang tepakai, disebut titian treh batanggo batu, lantak yang dak guyah, cemin yang dak kabur yang tepahat di tiang panjang yang talukis di bendul jati, diasak layu dianggo mati.

“Sesungguhnya alam barajo, rantau yang bajenang, luak yang bapanghulu, negri babatin, kampung batuo, rumah batangganai, tanggo bamamak, lek bajunjung kerjo bapangkal, setiap unsur tersebut ada pemimpinnya,” ujar Pj Bupati.

Di dalam masyarakat ada Bumi Tali Undang Tambang Teliti lanjut Jangcik Mohza, para pemimpin atau orang-orang tuo disebut Ninik Mamak, yang berperan sebagai Kayu Gedang Dalam Negri, rimbun tempat beteduh gedang tempat bersandar, pergi tempat batanyo, balik tempat babarito.

“Pendek kata menciptakan suasana rukun dalam kurun kampung, melalui tunjuk ajar, arah ajum, tegur sapo, kusut mengusai, kuruh menjernih, silang mematut, dengan filsafah jalan barambah yang diturut, baju bajahit yang dipakai,” ucap Pj Bupati.

Tampak hadir pada acara itu, unsur Forkopimda Merangin, para pejabat di jajaran Pemkab Merangin, pejabat di jajaran Polres Merangin, Ketua TP PKK Merangin Suflini Jangcik, Ketua Bhayangkari Polres Merangin Helga Roni dan Juniarti Nilwan.

Hadir juga Wakil Ketua DPRD Merangin Herman Efendi dan Ahmad Fahmi serta para anggota, Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Merangin Azrai Husein, Ketua Lembaga Adat Melayu Desa Nalo Gedang Nurtanio dan tokoh masyarakat lainnya.

Kapolres Merangin AKBP Roni Syahendra mengucapkan terimakasih atas sambutan luar biasa dan gelar adat yang diberikan. Menurut putra Desa Nalo Gedang itu, ada dua hal terberat yang tersandang dipundaknya.

“Pertama tugas negara sebagai penjamin keamanan dan ketertiban Kabupaten Merangin dan kedua Pemberian Gelar Adat sebagai tempat bergantung dan tempat bertanya,” ujar Kapolres.

Ditegaskan AKBP Roni Syahendra, Polres Merangin tidak mampu bekerja sendiri mengemban tugas berat itu, tanpa dukungan Forkopimda dan semua lapisan masyarakat Kabupaten Merangin, untuk itu Kapolres minta dukungan seluruh masyarakat.

Pada kesempatan itu, Kapolres Merangin bersama Pj Bupati Merangin Jangcik Mohza, memberikan bantuan bibit jagung siap tanam kepada perwakilan petani dan penyebaran 3000 bibit ikan nila ke kolam warga. (*)

Advertisement Advertisement

ADVERTORIAL

Pemkab Jember Buka Pendaftaran Pemasangan Listrik Gratis Bagi Warga Kurang Mampu

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember, Muhammad Fawait. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember membuka pendaftaran program pemasangan listrik gratis bagi warga kurang mampu mulai awal Maret 2026.

Pendaftaran bisa melalui nomor narahubung Wadul Gus’e 0811-3031-1188 dan tautan https://s.id/DaftarListrikGratisJember⁠.

Program ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam membantu warga kurang mampu untuk memperoleh pemasangan listrik tanpa biaya.

Pemkab Jember mengarahkan masyarakat yang memenuhi kriteria segera menghubungi nomor yang telah disediakan atau mengisi formulir secara daring melalui tautan resmi tersebut agar proses pengajuan bisa segera diproses.

Untuk mengikuti program ini, warga wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut:

  1. Fotokopi KTP Pemohon
  2. Surat Kartu Keluarga (KK)
  3. Surat Keterangan Tidak Mampu/Terdaftar DTKS
  4. Mengisi Formulir Pendaftaran

Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, memastikan program ini tidak memungut biaya dalam bentuk apa pun.

Ia memastikan pemasangan listrik dilakukan secara gratis bagi warga yang lolos verifikasi.

“Gratis! Daftarnya ke nomor ini (0811-3031-1188). Semua karena cinta,” kata Gus Fawait dari tanah suci Mekkah, Selasa, 3 Maret 2026.

Terkait waktu realisasi, Gus Fawait menyampaikan pemasangan listrik gratis menyesuaikan jumlah pendaftar dan proses lanjutan yang berjalan.

“Mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan (pemasangan listrik gratis, red). Nanti kalau jumlahnya banyak bisa multiyears (tahun jamak, red),” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan program ini berjalan berkat dukungan dua anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Bambang Haryadi dan Kawendra Lukistian, yang bekerja sama dengan pemerintah daerah serta kementerian terkait untuk warga Jember.

Pemkab Jember memproses setiap pendaftar yang masuk melalui nomor telepon maupun tautan resmi sesuai prosedur.

Program ini membuka akses bagi warga kurang mampu di Jember untuk memperoleh sambungan listrik gratis melalui kolaborasi pemerintah daerah dan pihak terkait.

Reporter: Dyah Kusuma

Continue Reading

ADVERTORIAL

Dari Mekkah, Gus Fawait Tegaskan Standar Layanan SPPG Jember

DETAIL.ID

Published

on

Rapat Koordinasi SPPG Jember, Senin (2/3/2026). (Foto: DETAIL/Dyah Kusuma)

DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait, memberi arahan kepada Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Jember melalui Zoom dari Tanah Suci Mekkah, dalam rapat koordinasi yang digelar Satgas di Pendapa Wahyawibawagraha pada Senin malam, 2 Maret 2026.

Perwakilan masing-masing SPPG hadir langsung di pendapa untuk mengikuti rapat tersebut.

Gus Fawait mengikuti jalannya koordinasi meski sedang menjalani ibadah umrah.

Dalam arahannya, ia menyampaikan hasil evaluasi Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap pelaksanaan program di Jember.

Ia menyebut BGN menjatuhkan sanksi kepada dapur yang tidak memenuhi standar pelayanan.

“Bagi dapur yang tidak memenuhi standar pelayanan, maka akan ada sanksi tegas dari BGN,” katanya saat memberikan arahan via zoom, Senin, 2 Maret 2026.

Gus Fawait juga mengungkapkan adanya tiga dapur di Jember yang terkena sanksi suspend akibat ketidaksesuaian menu selama Ramadan.

“Kemarin saya dapat kabar, ada 3 dapur yang di suspend oleh BGN, karena dinilai memberikan menu yang tidak sesuai selama Ramadan ini,” ujarnya.

Ia menyatakan Pemerintah Kabupaten Jember mendukung langkah BGN dalam menjaga mutu layanan program gizi.

“Saya sebagai kepala daerah tentu mendukung keputusan dari BGN,” ucapnya.

Gus Fawait meminta seluruh pengelola SPPG fokus memperbaiki layanan agar tidak ada lagi dapur yang menerima sanksi.

“Saya berharap tidak ada lagi dapur yang di suspend oleh BGN. Ayo berikan pelayanan yang terbaik bagi anak-anak kita,” katanya.

Ia juga menyampaikan rencana pemberian penghargaan pada akhir tahun bagi SPPG dengan kinerja terbaik.

“Nanti kita akan berikan awarding di akhir tahun, bagi SPPG di Jember yang memberikan pelayanan terbaik,” tuturnya.

Reporter: Dyah Kusuma

Continue Reading

ADVERTORIAL

Pemkab Jember Dorong Pj Kades Patemon Terbitkan Perkades APBDes demi Pulihkan Layanan Desa

DETAIL.ID

Published

on

Kepala DPMD Jember, Adi Wijaya. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jember, Adi Wijaya, menyarankan Penjabat (Pj) Kepala Desa Patemon segera menyusun Peraturan Kepala Desa (Perkades) tentang APBDes di Desa Patemon.

Hal tersebut sebagai langkah mengatasi kelumpuhan layanan pemerintahan akibat mandeknya pembahasan Perdes APBDes bersama BPD.

Langkah ini menjadi solusi darurat agar operasional pemerintahan desa, termasuk pembayaran gaji perangkat desa, tetap berjalan meski belum ada persetujuan bersama terkait Perdes APBDes.

Adi Wijaya merujuk pada ketentuan dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 dan Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur penggunaan Perkades dalam kondisi tertentu.

“Dalam hal Perdes APBDes belum ada proses pembahasan atau persetujuan bersama, maka teman-teman bisa menggunakan Perkades APBDes untuk mencairkan belanja operasionalnya. Jadi, gaji dan lain sebagainya itu bisa dibayarkan,” ujar Adi Wijaya, Senin, 2 Maret 2026.

Menurut Adi, opsi Perkades APBDes menjadi langkah jangka pendek paling realistis guna memastikan kebutuhan dasar organisasi pemerintahan desa tetap berjalan demi pelayanan kepada masyarakat.

DPMD Jember juga melakukan koordinasi gabungan bersama unsur Forkopimda serta melibatkan Muspika Pakusari untuk mengawal proses tersebut.

Selain itu, DPMD siap menurunkan sumber daya manusia guna memberikan bimbingan teknis apabila dibutuhkan oleh pihak desa maupun kecamatan.

“DPMD siap untuk memfasilitasi. Jika memang masih membutuhkan panduan, kami akan turunkan sumber daya kami maupun bisa langsung berkonsultasi di kantor kami,” kata Adi Wijaya.

Reporter: Dyah Kusuma

Continue Reading
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs