DETAIL.ID, Jember – Anggota Satuan Tugas Infrastruktur dan Tata Ruang (Satgas ITR) Jember, Widodo Julianto, menerima aduan warga Perumahan Muktisari Tahap III, Lingkungan Keranjingan, Kecamatan Sumbersari, di Aula Prajamukti Pemkab Jember, Rabu, 25 Februari 2026.

Aduan tersebut berkaitan dengan banjir tahunan yang diduga terkait pelanggaran tata ruang di kawasan perumahan tersebut.

Widodo menyampaikan Satgas ITR telah turun ke lapangan sebelum audiensi digelar.

Tim melakukan identifikasi dan monitoring untuk memetakan penyebab banjir yang berulang.

“Kejadian banjir tersebut disebabkan beberapa hal, termasuk adanya pelanggaran terkait sempadan badan sungai di wilayah tersebut,” kata Widodo.

Ia menyebut persoalan tersebut berkaitan dengan legalitas lahan dan sertifikasi perumahan.

Satgas ITR menyiapkan koordinasi lintas instansi untuk menindaklanjuti temuan awal tersebut.

“Karena menyangkut sertifikat tanah di perumahan, kami akan memfasilitasi koordinasi dengan BPN untuk mencari jalan keluar secara teknis maupun administratif,” ucapnya.

Di tempat yang sama, perwakilan warga Muktisari Tahap III, Tedy, memaparkan banjir telah berulang sejak 2014 dan terus terjadi dalam beberapa tahun berikutnya.

Ia menyebut banjir besar terjadi pada 2015, kemudian kembali pada 2017, dan terakhir pada Desember 2024.

“Yang paling besar itu di tahun 2015. Terbaru, Desember 2024 kemarin kami kembali terdampak,” kata Tedy setelah beraudiensi.

Ia menyampaikan warga melapor ke Satgas ITR karena tidak menemukan kesepakatan dengan pihak pengembang.

“Karena tidak menemukan titik temu dan developer terkesan tidak menghiraukan, akhirnya kami melapor. Kami ingin ada solusi nyata agar tidak ada lagi kekhawatiran setiap kali hujan deras mengguyur, terutama saat warga sedang bekerja di luar kota,” ujarnya.

Selain menyampaikan secara lisan, warga yang tergabung dalam Asosiasi Warga Perumahan Muktisari Tahap III Dampak Bantaran Sungai Kabupaten Jember menyerahkan pernyataan tertulis berisi daftar persoalan yang mereka alami, sebagai berikut:

1. Beberapa rumah di sepadan sungai dan rawan banjir.
2. Keanehan luas sertifikat, Unit seharusnya 72 m² (12×6), tapi sertifikat 84 m². Ada kelebihan 2×6 m → diduga tanah sepadan sungai tersertifikat tahun 2013.
3. Banjir berulang setiap hujan deras air sungai meluap ke rumah warga.
4. Tidak ada jalan utama, Akses menumpang perumahan Muktisari lama rawan konflik sosial.
5. Fasum & fasos tidak disediakan developer Tidak ada tempat ibadah dan fasilitas sosial.
6. Drainase terbengkalai, Tidak dirawat dan memperparah banjir.
7. Tidak ada lahan pemakaman, Warga swadaya patungan beli tanah pemakaman.
8. Jalan lingkungan swadaya warga, Developer tidak bertanggung jawab, warga urunan sendiri.
9. PJU swadaya warga, Penerangan jalan dibuat mandiri oleh warga.
10. Tidak ada TPS sampah, Pengelolaan sampah jadi masalah lingkungan.
11. Komunikasi dengan developer dibatasi, Tidak ada ruang dialog penyelesaian masalah.
12. PSU belum diserahkan ke Penda, akibatnya perumahan tidak bisa ditangani pemerintah.
13. Sampai dengan saat ini PBB banyak yang belum keluar.

Dalam surat tersebut, warga juga menyampaikan tuntutan kepada Bupati Kabupaten Jember melalui Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang sebagai berikut:

1. Melakukan audit menyeluruh terhadap legalitas perizinan perumahan, termasuk kesesuaian site plan, tata ruang, dan penerbitan sertifikat tahun 2013 yang diduga mencakup tanah sempadan sungai.
2. Melakukan verifikasi dan pengukuran ulang atas luas tanah dan sertifikat warga yang terdapat selisih (72 m² menjadi 84 m²), serta menindaklanjuti apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan sempadan sungai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melakukan normalisasi sungai dan penanganan banjir, termasuk pembangunan atau penguatan tanggul, perbaikan drainase lingkungan, serta sistem pengendalian air terpadu untuk mencegah banjir berulang.
4. Memfasilitasi penyediaan akses jalan utama yang sah dan permanen, guna menghindari konflik sosial akibat penggunaan akses perumahan lain.
5. Memerintahkan developer untuk memenuhi kewajiban penyediaan fasum dan fasos, termasuk tempat ibadah, ruang terbuka, TPS sampah, penerangan jalan umum (PJU), serta fasilitas sosial lainnya sesuai ketentuan perumahan dan permukiman.
6. Mendesak developer segera menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) kepada Pemerintah Kabupaten Jember, agar penanganan infrastruktur dapat dilakukan oleh pemerintah daerah.
7. Memediasi pertemuan resmi antara warga dan pihak developer, difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Jember, guna membuka ruang dialog dan penyelesaian secara transparan dan berkeadilan.
8. Menetapkan langkah hukum dan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran tata ruang, kelalaian kewajiban developer, atau potensi kerugian masyarakat.
9. Membantu penyelesaian administrasi perpajakan (PBB) yang hingga saat ini belum terbit bagi sebagian warga, agar terdapat kepastian hukum atas objek pajak.
10. Menyusun rencana penanganan jangka pendek, menengah, dan panjang yang melibatkan perwakilan warga secara aktif dalam proses pengawasan dan pelaksanaan.

Warga menyatakan tuntutan tersebut diajukan demi perlindungan hak, keselamatan, serta kepastian hukum atas tempat tinggal mereka dan kini menunggu tindak lanjut dari Satgas ITR serta Pemerintah Kabupaten Jember.

Reporter: Dyah Kusuma

Jambi – Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I membuka secara resmi Bazar Ramadhan yang diselenggarakan oleh Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Jambi, yang bertempat di Gedung Wanita BKOW Provinsi Jambi, pada Selasa, 24 Februari 2026. Acara ini turut dihadiri oleh perwakilan unsur Forkopimda, Ketua DWP Provinsi Jambi, Iin Kurniasih Sudirman, Kepala Perangkat Daerah terkait Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, para pengurus dan anggota BKOW Provinsi Jambi, para tokoh wanita, pemuka masyarakat dan panitia pelaksana serta undangan lainnya.

Dalam sambutan dan arahannya Wagub Sani menyampaikan, Bazar Ramadhan yang diselenggarakan oleh BKOW Provinsi Jambi yang akan berlangsung selama kurang lebih 5 hari kedepan ini merupakan sebuah ruang kolaborasi apik, ruang pemberdayaan, dan ruang kepedulian.

“Ramadhan selalu membawa peningkatan kebutuhan masyarakat, terutama bahan pokok dan kebutuhan konsumsi keluarga. Kehadiran bazar seperti ini memberikan solusi nyata yakni menghadirkan produk dengan harga terjangkau, sekaligus membuka peluang usaha bagi para pelaku UMKM, khususnya Perempuan,” ujar Wagub Sani.

Wagub Sani juga mengapresiasi peran BKOW Provinsi Jambi yang terus aktif menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam pemberdayaan perempuan dan penguatan keluarga. Menurutnya, organisasi wanita bukan hanya pelengkap pembangunan, tetapi mitra utama dalam membangun sumber daya manusia yang tangguh, berakhlak, dan produktif.

“Kita menyadari bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam ketahanan ekonomi keluarga. Banyak usaha rumahan tumbuh dari dapur, dari ruang kecil di rumah, tetapi mampu menopang pendidikan anak, membantu ekonomi keluarga, bahkan membuka lapangan kerja di lingkungan sekitar. Inilah wajah ekonomi kerakyatan yang sesungguhnya. Melalui Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW), organisasi-organisasi wanita di Provinsi Jambi menunjukkan bahwa kolaborasi mampu memperkuat daya saing. Saya berharap kegiatan ini tidak berhenti pada transaksi harian, tetapi menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas produk, memperbaiki kemasan, memperluas jaringan pemasaran, termasuk memanfaatkan platform digital agar UMKM kita naik kelas, dan mampu menembus pasar yang lebih luas,” ucapnya.

Wagub Sani menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi juga senantiasa memberikan atensi terhadap pelaku UMKM dan Industri Rumah Tangga sebagai bagian dari penggerak ekonomi di Provinsi Jambi.

“Dengan salah satu program unggulan dalam Program Jaringan Majukan Jambi (Pro-Jambi), pada pilar Pro-Jambi Tangguh, Pemerintah Provinsi Jambi memberikan Bantuan modal kerja UMKM/Industri Rumah tangga/Start Up Milenial. Dibutuhkan dukungan semua pihak termasuk BKOW Provinsi Jambi agar program tersebut dapat terlaksana dan menyasar UMKM dan Industri Rumah Tangga yang di Provinsi Jambi. Selain aspek ekonomi, Ramadhan adalah bulan solidaritas. Bazar kali ini diharapkan dapat menjadi pengingat bahwa keberhasilan bukan hanya diukur dari omzet, tetapi dari seberapa besar manfaat yang kita hadirkan bagi sesama. Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai gerakan bersama untuk memperkuat kepedulian sosial, membantu masyarakat yang membutuhkan, serta menumbuhkan semangat gotong royong,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jambi Drs. H. Kemas Muhammad Fuad, M.Si mengimbau kepada masyarakat untuk tetap bijak dalam mengkonsumsi. “Artinya kita jangan menimbun, jangan terlalu banyak kita beli, sesuai dengan kebutuhan kita saja,” katanya.

“Dan Alhamdulillah kita melihat daya beli masyarakat dan kemudian ketersediaan bahan pokok, juga terkait dengan harga masih relatif stabil. Kemudian pada hari ini kita hadir dalam kegiatan bazar, kita ikut berpartisipasi selama tiga hari ini kita memberikan pasar murah melalui subsidi harga dari pemerintah kepada masyarakat, seperti beras, minyak goreng, mudah-mudahan kegiatan ini dapat membantu bagi masyarakat yang membutuhkan yang berhak menerima,” ujarnya.

Dijelaskannya juga bahwa pemerintah tidak hanya mengadakan kegiatan di Kota Jambi saja tetapi juga di sebelas kabupaten/kota. ”Kita melaksanakan kegiatan bazar dan pasar murah bekerjasama dengan berbagai organisasi untuk memberikan subsidi dari Pemerintah Provinsi, dari program pak Gubernur dan Wagub, dan program ini dilaksanakan pasti ada pertimbangan dimana strategi dari pimpinan bahwasanya ini harus kita lakukan untuk memberikan bantuan bagi masyarakat tidak mampu dan dilaksanakan, sudah terjadwal, dan mudah-mudahan harapan kami pelaksanaan ini dapat membantu dan sampai kepada masyarakat,” tuturnya.

Jakarta – Gubernur Jambi Al Haris mendorong seluruh Bupati dan Wali Kota di Provinsi Jambi untuk mengambil langkah konkret dalam meningkatkan daya saing daerah masing-masing.

Hal itu disampaikan Gubernur Al Haris usai diraihnya prestasi Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2025 dari Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo, Jakarta tersebut turut dihadiri Kepala BRIN Prof. Arif Satria, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya.

Dalam rilis tersebut, skor IDSD Provinsi Jambi meningkat dari 3,38 menjadi 3,46.

Menurut Gubernur Al Haris, capaian ini merupakan hasil kerja bersama, namun tetap memerlukan penguatan di berbagai sektor agar mampu bersaing lebih baik di tingkat nasional.

“Kita mendorong agar bupati dan wali kota melakukan langkah-langkah strategis agar daya saing di daerahnya dapat meningkat,” katanya tegas.

Ia menambahkan, beberapa indikator yang menunjukkan performa baik antara lain sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, pasar, dan tenaga kerja yang mencatat nilai relatif tinggi.

Menurut Gubernur Al Haris, sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci dalam menjaga tren peningkatan ini.

Dengan strategi yang tepat, ia optimistis Jambi dapat terus memperbaiki peringkat serta memperkuat posisi sebagai daerah yang produktif dan berdaya saing tinggi.