PERISTIWA
Masjid Amaliyah PKDP dan Sejumlah Rumah Warga di Belakang JBC Kebanjiran, Fikri Riza Minta Izin JBC Dicabut
DETAIL.ID, Jambi – Puluhan rumah warga dan Masjid Amaliyah PKDP di Kota Jambi terendam banjir setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut pada Minggu pagi, 30 Maret 2025. Ketinggian air mencapai 50 cm dan diduga banjir berkaitan dengan pembangunan Jambi Business Center (JBC), yang tidak jauh dari kawasan permukiman warga.
Banjir terjadi di kawasan RT 10, Kelurahan Simpang IV Sipin, Telanaipura, Kota Jambi. Fikri Riza, Pengurus Masjid Amaliyah PKDP, menjelaskan bahwa air mulai naik sekitar pukul 06.00 WIB saat hujan deras. Ketinggian air rata-rata 50 cm, merendam rumah-rumah warga dan masjid.
Fikri menyebutkan bahwa sejak adanya pembangunan JBC, kawasan mereka sering terendam banjir setiap kali hujan deras mengguyur.
“Padahal masjid kami sudah direnovasi dan dinaikkan satu meter, namun banjir kali ini tetap masuk. Rumah-rumah warga juga terendam, diperkirakan ada puluhan rumah yang terdampak,” kata Fikri.
Menurut Fikri, lahan tempat pembangunan JBC sebelumnya adalah kawasan resapan air yang dilalui anak sungai besar. Sebelum adanya pembangunan JBC, kawasan ini tidak pernah mengalami banjir. Namun, sejak pembangunan JBC kawasan sekitar mulai terendam banjir.
“Kami tidak ingin menyalahkan JBC, tetapi sejak bangunan itu berdiri, permukiman kami yang ada di belakangnya sering terendam. Kolam retensi yang seharusnya dibangun juga tidak ada, yang membuat banjir semakin sering terjadi,” ujar Fikri.
Banjir yang masih menggenangi kawasan tersebut membuat pengurus masjid bingung mengenai pelaksanaan salat Idul Fitri 1446 Hijriah. Banjir juga merendam seluruh fasilitas di dalam masjid, seperti karpet dan alat-alat ibadah, yang tidak bisa digunakan untuk salat.
“Masjid kami terendam, bagaimana dengan rumah warga yang sudah bersiap-siap menyambut Lebaran, namun kini rumah mereka juga terendam banjir?” katanya.
Fikri berharap Gubernur Jambi Al Haris dapat segera mengambil langkah evaluasi terhadap pembangunan JBC. Ia juga meminta Wali Kota Jambi Maulana untuk bertindak tegas dalam menangani dampak negatif yang ditimbulkan oleh bangunan tersebut.
“Kami berharap Pemkot segera mengevaluasi Amdal JBC yang sudah diterbitkan, dan jika memungkinkan segera mencabut izin Amdal tersebut. Pembangunan ini telah merusak lingkungan dan membuat banyak warga terdampak banjir,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa masalah banjir ini sudah disampaikan kepada Gubernur Jambi dan Wali Kota Jambi.
Namun, hingga kini belum ada ketegasan dari pemerintah daerah terhadap bangunan JBC. Pihak JBC seakan tidak mengikuti aturan izin Amdal, terutama terkait kolam retensi yang seharusnya dibangun. JBC pun seolah yang tidak memperhatikan kondisi lingkungan sekitar atas pembangunannya.
“Lahan yang digunakan untuk pembangunan Mall JBC adalah daerah resapan air, dan diduga anak sungai yang ada di kawasan tersebut kini sudah hilang. Kami berharap Gubernur dan Wali Kota Jambi meninjau kembali Amdal yang dimiliki oleh Mall JBC dan segera mencabutnya, serta memperbaiki kondisi lingkungan yang telah rusak,” ucapnya.
Warga sekitar juga berharap agar pemerintah daerah segera bertindak untuk mencegah terjadinya banjir yang terus-menerus menghantui kawasan permukiman mereka, terutama dengan adanya pembangunan JBC yang berisiko semakin memperburuk kondisi lingkungan.
Reporter: Juan Ambarita
PERISTIWA
Diduga Jadi Beking PETI, Puluhan Kelompok Suku Anak Dalam Datangi Polres Merangin
DETAIL.ID, Merangin – Diduga menjadi beking aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI di wilayah Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangun, puluhan Suku Anak Dalam mendatangi Polres Merangin pada Rabu, 28 Oktober 2026. Kedatangan mereka meminta agar dua pekerja yang diamankan polisi untuk dibebaskan.
Sekitar pukul 13.00 WIB unit Reskrim Polres Merangin mendatangi lokasi PETI di Desa Sungai Ulak. Ada pekerja yang melakukan aktivitas PETI. Keduanya kemudian diamankan dan dibawa ke Polres Merangin untuk dimintai keterangan.
Namun sekitar pukul 14.30 WIB, kelompok Suku Anak Dalam dari Kelompok Temenggung Jang mendatangi Polres Merangin dan menanyakan dua orang yang diamankan. Kemudian dilakukan mediasi serta penjelasan terkait proses hukum kedua orang yang diamankan. Polisi juga melibatkan Dinas Sosial Kabupaten Merangin. Hingga pukul 15.00 WIB mediasi belum menemukan kesepakatan. Kelompok Jang lantas membubarkan diri.
Tidak puas dengan penjelasan polisi dan Dinas Sosial, sekitar pukul 16.45 WIB, puluhan Suku Anak Dalam yang dipimpin temenggung Jang kembali mendatangi Polres Merangin dengan jumlah yang lebih banyak dengan membawa senjata tajam dan senjata api rakitan. Puluhan orang tersebut langsung merangsek ke dalam Polres Merangin dan sempat melakukan penodongan kepada polisi.
Aksi tegas dilakukan polisi dengan melakukan pengendalian sehingga kelompok Jang berhasil dikeluarkan dari Polres Merangin, dan situasi bisa dikendalikan.
Terpisah Kapolres Merangin AKBP Kiki Firmansyah mengatakan, pihaknya masih terus melakukan penyelidikan terkait dua pekerja PETI. Selain itu akan terus mendalami apa keterlibatan kelompok Temenggung Jang terkait aktivitas PETI di Desa Sungai Ulak.
“Kami minta mereka menghormati proses hukum yang berjalan. Kita juga akan mendalami sejauh mana keterlibatan Kelompok Temenggung Jang dengan aktivitas PETI di Desa Sungai Ulak,” kata Kapolres.
Sementara itu, pihaknya juga akan melihat sejauh mana keterlibatan mereka dengan aktivitas PETI di sana.
“Kita juga akan kejar siapa pemilik mesin PETI dan ada hubungan apa dengan Kelompok Temenggung Jang, siapa pun warga negara harus tunduk pada hukum dan tidak ada perbedaan dalam penegakan hukum,” ujarnya.
Reporter: Daryanto
PERISTIWA
Jalan Rusak Imbas Proyek Sekolah Rakyat, Warga Mayang Jambi Pasang Poster Protes
DETAIL.ID, Jambi – Warga RT 42, Kelurahan Mayang, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, mengeluhkan kondisi jalan lingkungan yang rusak dan tak kunjung diperbaiki. Kerusakan akibat aktivitas kendaraan berat selama pengerjaan proyek Sekolah Rakyat itu dikhawatirkan membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Sebagai bentuk protes, warga memasang poster tuntutan perbaikan jalan pada Minggu, 25 Oktober 2026. Mereka mendesak pemerintah dan pihak terkait segera mengambil tindakan sebelum kerusakan tersebut menimbulkan korban jiwa.
”Jalan ini merupakan akses utama warga untuk beraktivitas sehari-hari. Kami meminta pihak kontraktor dan pemerintah segera memperbaikinya. Jangan sampai menunggu ada korban jiwa baru jalan ini diperbaiki,” ujar salah seorang warga.
Warga menilai kerusakan jalan terjadi akibat mobilisasi alat berat dan kendaraan pengangkut material selama pengerjaan proyek Sekolah Rakyat. Beban kendaraan yang melampaui kemampuan jalan disebut menjadi salah satu penyebab kerusakan.
Saat proyek masih berlangsung, pihak kontraktor disebut sempat menangani bagian jalan yang rusak dengan menyiramkan sisa adukan semen dari truk molen. Namun, upaya tersebut dinilai hanya bersifat sementara.
Jalan kembali mengalami kerusakan setelah dilalui kendaraan berbeban berat. Kondisi tersebut membuat warga khawatir, terutama karena jalan itu digunakan setiap hari oleh masyarakat setempat.
Adapun pengerjaan proyek Sekolah Rakyat yang berlangsung sejak akhir 2025 lalu hingga September 2026. Meski proyek telah rampung, warga mengeluhkan belum adanya perbaikan jalan yang diduga terdampak aktivitas proyek tersebut.
Warga pun mendesak Pemerintah Kota Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi, serta pihak kontraktor agar segera menindaklanjuti keluhan tersebut.
Reporter: Juan Ambarita
PERISTIWA
Union Busting Mencuat di PT BSS, KSBSI Segera Laporkan ke Polda Jambi
DETAIL.ID, Jambi – Para pekerja/buruh di PT Batanghari Sawit Sejahtera (BSS) yang terletak di Desa Lubuk Raman, Maro Sebo, Kabupaten Muarojambi tak terima dengan tindakan sewenang-wenang dari pihak manajemen perusahaan yang diduga mengintimidasi para pekerja.
Sikap perusahaan pun bikin para buruh Geram, hingga puluhan buruh yang tergabung dalam Federasi Hukatan KSBSI menggelar aksi mogok kerja pada Selasa 13 Oktober 2026.
Koorwil KSBSI Provinsi Jambi, Roida Pane, mengatakan bahwa peristiwa tersebut bermula dari adanya perundingan antara manajemen perusahaan dengan pekerja yang merupakan pengurus komisariat Hukatan KSBSI di PT BSS pada 5 Oktober lalu, terkait dengan briefing pagi.
”Jadi dalam perundingan itu, manager mereka emosi dengan menggebrak meja. Kawan kita pengurus yang disana, juga terpancing emosi, digebrak juga meja kan. Manajer ini marah, kupecat kau, katanya. Bubarlah perundingan itu,” ujar Roida Pane, Selasa 13 Oktober 2026.
Pasca perundingan yang berujung buntu itu bubar, para pekerja yang mengikuti rapat kemudian kembali bekerja. Namun sore harinya, tanpa pikir panjang manajer PT BSS, Frengki Siregar mengeluarkan surat PHK yang ditujukan kepada Ketua Komisariat Hukatan di PT BSS, yakni Awaludin.
”Kalau di surat PHK itu dengan alasan mendesak, mereka (manajemen BSS) mengklaim (pekerja) melakukan intimidasi. Padahal mereka yang mengintimidasi,” kata Roida.
Imbas PHK yang dilakukan oleh manajemen perusahaan pada Ketua Komisariat Hukatan, para pekerja yang lain pun kemudian melakukan aksi mogok kerja pada shift malam.
Persoalan ini kemudian ditindaklannuti dengan upaya mediasi dari KSBSI Provinsi Jambi lewat surat yang ditujukan kepada manajemen BSS, Disnaker Muarojambi, hingga pihak kepolisian.
Namun pihak BSS dikabarkan tidak mau menerima surat dari organisasi buruh tersebut. Para pekerja pun menggelar aksi mogok kerja pada Senin 13 Oktober 2026. Sembari berunjuk rasa di depan gerbang PKS PT BSS.
”Orang dinas kemudian mengupayakan perundingan, tapi sampai sore tadi perusahaan tetap tidak mau untuk dilakukan perundingan,” katanya.
Koorwil KSBSI Provinsi Jambi itu pun menilai bahwa PT BSS samasekali tidak menghargai keberadaan serikat pekerja, bahkan PT BSS dinilai telah melakukan union busting atau pemberangusan serikat pekerja).
”Rabu lusa, kita akan laporkan ini Polda Jambi. Besok kita laporkan ke pengawas ketenagakerjaan,” katanya.
Reporter: Juan Ambarita



