Connect with us
Advertisement

DAERAH

Pro Kontra Silang Hangoluan di Titik Nol Habatahon, Campur Aduk Religi dan Identitas Batak

DETAIL.ID

Published

on

Titik Nil Habatahon. (ist)

DETAIL.ID, Medan – Proyek akulturasi budaya dan religi yakni pembangunan Silang Hangoluan (Salib Kehidupan) di lokasi Titik Nol Habatahon (Batak) di Huta Parik Sabungan, Desa Simarrihit Limbong, Sianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir, tak henti-hentinya menuai perbincangan.

Pro dan kontra bergulir dikalangan etnis Batak, yang terdiri dari beragam penganut agama, kepercayaan dan marga berbeda-beda. Selain masalah identitas budaya serta religi yang terkesan dipaksa campur aduk, proyek tersebut terkesan minim
kajian akademik serta musyawarah terbuka dalam penentuan titik nol peradaban suku Batak di daerah Limbong.

Namun ditengah peliknya ketidaksepahaman serta tak ada alasan yang dapat diterima akal sehat, Pemerintah Samosir bersama beberapa organisasi yang mengatasnamakan marga tetap tancap gas dalam proyek tersebut. Dan belakangan kian pelik dengan adanya pembangunan simbol salah satu agama.

Awal Maret lalu tepatnya pada 12 Maret 2025, Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk bersama Ketua Parsadaan Pomparan Limbong Mulana Indonesia (PPLMI), Mayjen (Purn) Bernhard Limbong sudah meletakkan batu pertama pembangunan salib suci ‘Silang Hangoluan’ di Titik Nol Habatahon.

Ceritanya, salib Silang Hangoluan bakal dibangun dengan tinggi keseluruhan 52 meter, sekaligus menjadi ikon salib tertinggi di dunia. Kalau berdasarkan klaim Benhard sebagaimana tersebar dalam berbagai media massa, pembangunan salib tersebut menelan biaya Rp 52 Milliar dan bersumber dari dana pribadinya.

“Menjadi suatu ikon salib tertinggi di dunia. Ini bukan mimpi, saya tidak pemberi harapan palsu, sebelum saya dipanggil Tuhan, saya akan berbuat sesuai dengan berkat yang diberi Tuhan,” kata Bernhard.

Namun Ketua PPLMI tersebut juga tak lupa menyinggung soal peran serta dari Pemkab Samosir. Ditengah efisiensi anggaran saat ini, Bernhard meminta Pemkab Samosir menjalin kerjasama agar dapat mencari PAD sehingga pembangunan dapat tetap berjalan.

Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk pun mengapresiasi pembangunan Salib Suci ‘Silang Hangoluan’. Menurut dia, Salib Suci yang berada di kawasan Titik Nol Habatahon itu bakal menjadi objek wisata religi baru yang berfokus pada spiritual. Seluruh masyarakat dihimbau mendukung pembangunan salib suci, karna diyakini bakal berdampak bagi perekonomian masyarakat.

“Saya tertegun dan sangat senang dalam acara ini. Masih ada putra daerah yang sangat peduli dengan daerah asalnya, mulai dari perencanaan sampai pembangunan. Saya yakin tempat ini akan menjadi salah satu ikon yang layak dikunjungi wisatawan dan menjadi suatu kebanggaan masyarakat Samosir,” ujar Ariston, saat itu.

Benhard dan Ariston bersepakat dan saling sanjung atas proyek gede tersebut. Banyak masyarakat juga menyambut baik, namun tak sedikit yang getol mengkritisi dan mempersoalkan proyek itu. Salah satunya tokoh masyarakat batak sekaligus Ketua Umum Ormas Horas Bangso Batak (HBB), Lamsiang Sitompul.

Ketua Umum HBB tersebut secara vokal menolak pembangunan Salib Suci di areal Titik Nol Habatahon. Lantaran dinilai masalah kesukuan (Batak) sudah ditarik-tarik kedalam spritual (Agama). Video penolakannya pun beredar luas di media sosial.

“Kalau titik nol peradaban orang batak, bikin aja Titik Nol Habatahon. Kalau titik nol ha-kristenon, bikin aja titik nol ha-kristenon. Harus kita pisahkan lah. Jangan paksa. Orang batak itu ada yang muslim, mungkin Hindu, Budha dan kepercayaan lain,” ujar Lamsiang, di media sosialnya, belum lama ini.

Ketua Umum HBB tersebut pun mengajak agar etnis Batak pada umumnya baik di dalam pemerintahan atau diluar agar lebih bijak dalam memahami konteks. Sebab Batak sebagai identitas suku adat istiadat dan budaya jauh lebih dulu eksis sebelum agama konvensional masuk ke dalam sendi kehidupan masyarakat Indonesia.

Disamping hal tersebut, pembangunan proyek yang berdiri atas nama kesukuan dan religi yang menelan dana miliaran rupiah tersebut juga tak luput dari sorotan atas segala ketertiban administrasi macam Amdal serta berbagai perizinan terkait lainnya hingga kejelasan sumber pendanaan.

Namun dengan segala gejolak pro kontra yang ditimbulkan, pembangunan tetap berlanjut. Tanpa adanya penjelasan lebih lanjut dari pemerintah setempat yang dapat memecah persoalan yang ada.

Reporter: Juan Ambarita 

Advertisement Advertisement

DAERAH

Lantik Dewan Pengawas RSUD Kol. Abundjani, Bupati M. Syukur: Jadilah Mata dan Telinga yang Objektif

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Bupati Merangin, M. Syukur, didampingi Wakil Bupati A. Khafidh, melantik empat anggota Dewan Pengawas (Dewas) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolonel Abundjani Bangko.

Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di aula RSUD setempat pada Jumat, 17 April 2026.

Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Bupati Merangin Nomor 93/DINKES/2026 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Merangin Nomor 259/RSD/2021 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas pada BLUD RSUD Kolonel Abundjani Bangko Periode 2021-2026.

Adapun jajaran Dewas yang baru dilantik yakni:

  1. Zulhifni (Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin) sebagai Ketua merangkap Anggota;
  2. Mashuri (Kepala BPKAD) sebagai Anggota;
  3. Zamroni, SKM sebagai Anggota;
  4. Ns. Yulianti, S.Kep sebagai Sekretaris bukan anggota.

Dalam sambutannya, Bupati M. Syukur menegaskan bahwa pelantikan ini bukanlah sekadar formalitas administratif.

Ia menegaskan bahwa keberadaan Dewan Pengawas merupakan instrumen vital dalam mewujudkan tata kelola rumah sakit yang baik atau Good Corporate Governance.

“Dewan Pengawas memiliki tanggung jawab besar untuk memantau, mengarahkan, dan mengevaluasi kinerja rumah sakit. Saya berharap saudara-saudara mampu menjadi jembatan yang efektif antara rumah sakit, pemerintah daerah, dan masyarakat sebagai penerima layanan,” ujar Bupati M. Syukur.

Bupati memberikan tiga pesan khusus kepada jajaran Dewas yang baru dilantik.

Pertama, ia meminta agar Dewas menjadi mata dan telinga pemerintah yang objektif dalam mendeteksi masalah lebih dini agar tidak menjadi kendala serius dalam pelayanan.

Kedua, Bupati mengingatkan agar Dewas membangun sinergi yang harmonis dengan direktur dan manajemen RSUD. Menurutnya, Dewas harus memposisikan diri sebagai mitra strategis, bukan sekadar mencari kesalahan.

Terakhir, Bupati mendorong fokus pada peningkatan kualitas layanan melalui inovasi, terutama dalam menghadapi era digitalisasi kesehatan saat ini.

Kepada manajemen RSUD Kolonel Abundjani, Bupati meminta agar memberikan dukungan penuh kepada Dewan Pengawas agar fungsi pengawasan dapat berjalan optimal.

“Segera pelajari regulasi yang ada, lakukan pengawasan secara objektif, dan berikan masukan-masukan strategis demi kemajuan rumah sakit kebanggaan kita ini,” tuturnya. (*)

Continue Reading

DAERAH

Pemerintah Kota Probolinggo Luncurkan SAPA BOS Guna Cegah Korupsi Dana Pendidikan

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Probolinggo – Pemerintah Kota Probolinggo meluncurkan Peningkatan Akuntabilitas Bantuan Operasional Sekolah (SAPA BOS) tahun 2026 untuk mencegah tindak pidana korupsi dan meminimalkan penyimpangan dana pendidikan.

Kegiatan SAPA BOS tersebut dihadiri Wali Kota Aminuddin bersama Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari, Kepala Kejaksaan Negeri Probolinggo Lilik Setiyawan, Kepala Disdikbud Siti Romlah, Kepala Inspektorat Puji Prastowo, serta ratusan pemangku kepentingan pendidikan di Ballroom Paseban Sena Kota Probolinggo pada Rabu, 15 April 2026.

“Kegiatan itu sebagai bentuk upaya memberikan kepastian hukum kepada sekolah, mencegah kesalahan administrasi, serta meminimalkan potensi penyimpangan dan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana BOS,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, Siti Romlah.

Menurutnya kegiatan itu menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola dana pendidikan yang transparan dan akuntabel dengan program SAPA BOS.

“Hal itu diwujudkan melalui berbagai kegiatan seperti klinik konsultasi BOS, bimbingan teknis pengelolaan dana yang langsung menyasar sekolah, hingga desk evaluasi untuk memantau penggunaan dana sejak tahap perencanaan hingga pelaporan,” tuturnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Probolinggo, Lilik Setiyawan mengapresiasi langkah pemkot dalam memperkuat tata kelola pendidikan dan kejaksaan memiliki peran penting dalam upaya preventif maupun penegakan hukum.

“Melalui program pengawasan dan pendampingan seperti Jaga, kami memastikan dana BOS digunakan sesuai aturan. Kami juga memberikan edukasi hukum agar pengelola tidak ragu dalam menjalankan tugasnya,” katanya.

Ia mengatakan melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), kejaksaan hadir sebagai jaksa pengacara negara untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta pelayanan hukum kepada instansi pemerintah.

“Kami siap mendampingi sekolah agar pengelolaan dana BOS berjalan tertib, transparan, dan terhindar dari risiko penyimpangan,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Probolinggo Aminuddin menekankan pentingnya pengelolaan dana BOS sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

“Dana BOS adalah fondasi penting dalam mendukung kegiatan belajar mengajar dan peningkatan mutu pendidikan. Karena itu, pengelolaannya harus tepat, jujur, dan sesuai regulasi,” ucapnya.

Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan sarana prasarana sekolah, termasuk fasilitas dasar seperti sanitasi yang masih perlu perhatian di sejumlah sekolah di Kota Probolinggo.

“Saya mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama meningkatkan kualitas sumber daya manusia demi menyongsong visi Indonesia Emas 2045,” tuturnya.

Melalui SAPA BOS, lanjut dia, pihaknya membangun komunikasi yang kuat antara sekolah, kejaksaan, dan inspektorat, sehingga harapannya, dana BOS benar-benar tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan.

Program SAPA BOS juga diharapkan menjadi momentum memperkuat integritas dan tata kelola pendidikan di Kota Probolinggo. Dengan sinergi seluruh pihak, dana BOS diharapkan mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas, sejalan dengan visi pembangunan daerah menuju Probolinggo Kota Bersolek.

Reporter: Tina

Continue Reading

DAERAH

Rehab SDN Petung III Pasrepan Rampung, Bupati Pasuruan Berterima Kasih pada Bank Jatim

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Pasuruan – Ruang kelas IV dan V UPT Satuan Pendidikan SDN Petung III Pasrepan yang sempat ambruk pada Mei 2025, kini sudah bisa digunakan lagi untuk kegiatan belajar mengajar.

Melalui Cooperate Social Responsilibilty (CSR) Bank Jatim, dua ruangan kelas tersebut akhirnya selesai diperbaiki dan secara resmi diserahkan Direktur Keuangan, Treasury & Global Services Bank Jatim, RM Wahyukusumo Wisnubroto kepada Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo pada Rabu, 15 April 2026.

Dalam sambutannya, Bupati Rusdi berterima kasih kepada Bank Jatim yang telah membantu pemerintah daerah dalam membantu urusan pendidikan. Salah satunya perbaikan kerusakan pada SDN Petung III.

“Terima kasih kepada Dirut dan jajaran Bank Jatim yang sudah merealisasikan permintaan kita untuk membantu pembangunan kembali gedung SDN Petung III yang roboh karena bencana pada tahun 2025 kemarin,” katanya.

Usai diresmikan, Mas Rusdi – sapaan akrab Bupati Pasuruan ini berharap para siswa-siswi dan guru di SDN Petung III dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan tenang dan aman.

“Anak-anak kita kembali bersekolah dengan aman, karena bangunannya sudah layak dan bagus,” ujarnya.

Lalu bagaimana dengan sekolah-sekolah lain yang mengalami kerusakan? Mas Rusdi menegaskan bahwa Pemkab Pasuruan terus melakukan mitigasi serta meng-update data lembaga-lembaga mana saja yang mengalami kerusakan dan butuh penanganan prioritas.

“Kita terus mitigasi, data kita terus update dan kumpulkan, mana sekolah yang rusak ringan, sedang dan berat. Kalau yang ringan bisa menggunakan dana BOS tapi tetap kita arahkan agar sesuai ketentuan yang berlaku,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Keuangan, Treasury & Global Services Bank Jatim, RM Wahyukusumo Wisnubroto mengaku Bank Jatim akan selalu men-support Pemkab Pasuruan melalui CSR. Apalagi CSR yang direalisasikan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

“Ini wujud kepedulian Bapak Bupati Mas Rusdi yang tersinergi dengan Bank Jatim. Kami jelas sangat mendukung dengan pendidikan, apalagi CSR-nya ini tepat sasarannya dan sangat dibutuhkan. Sekali lagi, Bank Jatim siap mengawal untuk memberikan value yang baik bagi publik,” ucapnya.

Ke depan, Bank Jatim sangat terbuka untuk mewujudkan CSR yang berdampak positif bagi urusan sentral di Pasuruan. “Kami sangat welcome dengan program dari Pemkab maupun Pemkot Pasuruan. Yang terpenting bervalue lebih,” ucapnya.

Reporter: Tina

Continue Reading
Advertisement Seedbacklink
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs