DAERAH
Sebanyak 9.051 PPPK di Kabupaten Bekasi Resmi Dilantik
DETAIL.ID, Cikarang Pusat – Sebanyak 9.051 tenaga honorer Pemerintah Kabupaten Bekasi resmi dilantik sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, di Plaza Pemda Bekasi, Cikarang Pusat, pada Selasa, 25 Maret 2025.
Pelantikan tersebut disaksikan langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para kepala perangkat daerah dan camat se-Kabupaten Bekasi.
Pelantikan ini dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020 yang mengatur bahwa setiap calon PPPK wajib mengangkat sumpah/janji jabatan sebelum resmi menduduki jabatan fungsional tertentu. Selain itu, acara ini juga sesuai dengan surat undangan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bekasi Nomor 800.1.2/1707/-BKPSDM/2025.
Dalam sambutannya, Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang menyampaikan apresiasi atas kerja sama berbagai pihak dalam proses pengangkatan PPPK ini. Ia juga menekankan pentingnya disiplin dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara.
“Syukur alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan pelantikan di Plaza Wibawa Mukti Pemda Bekasi. Saya apresiasi kerja sama Sekretaris Daerah, BKPSDM, OPD terkait, serta DPRD Kabupaten Bekasi. Ini bukan hanya hasil kebijakan pemerintah daerah, tetapi juga hasil gotong-royong semua pihak,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bupati Ade menegaskan bahwa pelantikan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat pelayanan birokrasi yang akurat, tepat sasaran, dan transparan bagi masyarakat Kabupaten Bekasi yang memiliki lebih dari 3,2 juta penduduk.
“Kabupaten Bekasi memiliki populasi yang besar, sehingga pelayanan birokrasi harus semakin akurat, efisien, dan transparan. Saya berharap PPPK yang baru dilantik dapat bekerja dengan penuh integritas serta menjunjung tinggi nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,” ucapnya.
Bupati juga berpesan kepada para PPPK agar menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati dan tetap menjaga semangat kerja, terutama dalam menghadapi bulan suci Ramadan.
Sekarang kalian bukan lagi tenaga honorer, tetapi sudah menjadi ASN-PPPK dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) yang diakui secara resmi. Ini merupakan amanah yang harus dijalankan dengan baik untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bekasi,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, menjelaskan bahwa dari total 9.051 PPPK yang dilantik, terdiri atas 421 tenaga kesehatan, 3.420 tenaga guru, dan 5.520 tenaga teknis. Para PPPK yang telah dilantik juga langsung menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan agar dapat segera menjalankan tugasnya di masing-masing perangkat daerah.
“Dengan status resmi sebagai ASN-PPPK, mereka mendapatkan kepastian hukum dan kesejahteraan yang lebih baik. Kami berharap mereka dapat bekerja optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujar Endin.
Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menata tenaga honorer sesuai dengan mekanisme seleksi PPPK, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dengan pelantikan ini, diharapkan para PPPK yang telah diangkat dapat menjalankan tugasnya dengan profesionalisme dan dedikasi tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Bekasi. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi yang transparan, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan publik, sejalan dengan semangat “Bangkit, Maju, Sejahtera” yang menjadi visi pembangunan daerah.
Reporter: Yayat Hidayat
DAERAH
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Memastikan Stabilitas Kebutuhan Pokok
DETAIL.ID, Pasuruan – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Muhamad Zaini menegaskan komitmennya untuk tetap mengawal aspirasi rakyat dan memastikan stabilitas kebutuhan pokok. Hal ini disampaikan dalam program podcast “Jawara” (Jagongan Wakil Rakyat)
Dalam dialog tersebut, Muhammad Zaini memaparkan beberapa poin strategis terkait kesiapan pemerintah daerah dan legislatif di bulan puasa tentang Jaminan Stok dan Stabilitas Harga Pangan di wilayah Pasuruan.
Menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait kenaikan harga sembako, Zaini menjelaskan bahwa DPRD telah berkoordinasi intensif dengan Pemerintah Daerah. Monitoring telah dilakukan di sejumlah pasar besar seperti Pasar Ngempit, Pasar Prigen, dan Pasar Sukorejo.
“Kami pastikan ketersediaan pangan tersedia dan harganya stabil. Jangan sampai saat warga hendak berbuka puasa, bahan pokok justru sulit didapat,” kata Zaini pada Senin, 23 Februari 2026.
Kami selaku wakil ketua DPRD kabupaten Pasuruan membuka Pelayanan Publik Tetap Maksimal meskipun terdapat penyesuaian jam kerja selama Ramadan, Zaini menjamin kualitas pelayanan di kantor DPRD tidak akan menurun. Secara personal, pimpinan dan anggota dewan tetap membuka kanal pengaduan selama 24 jam, baik melalui media sosial maupun pertemuan langsung.
Ia juga membagikan kabar baik mengenai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2025 yang mencapai angka 88,82% (kategori sangat baik). Bahkan, poin untuk penanganan pengaduan masyarakat mencapai 99,01%, yang menunjukkan responsivitas DPRD terhadap keluhan warga.
“Seluruh anggota dewan akan turun ke dapil masing-masing untuk menyerap aspirasi sekaligus bersilaturahmi. Ada juga kegiatan Safari Ramadan seperti bagi-bagi takjil, khataman Alquran, hingga tarawih keliling,” ujarnya. (Tina)
DAERAH
Dishub Kabupaten Pasuruan Buka Progam Mudik Gratis
DETAIL.ID, Pasuruan – Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Perhubungan membuka pendaftaran progam mudik gratis di tahun ini agar berlebaran ke kampung halaman dengan keluarga masing-masing.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, Digdo Sutjahjo mengatakan, pihaknya menyediakan bus dengan rute berbeda yang berencana untuk bertujuan bermudik yang bisa dipilih oleh masyarakat.
Dinas Perhubungan juga menyediakan 6 rute agar berlebaran bersama keluarga dengan bus mudik gratis yang telah disediakan ini tak hanya disediakan bagi warga Kabupaten Pasuruan saja. “Namun juga untuk pendatang yang bekerja di wilayah Pasuruan serta tinggal di wilayah Pasuruan yang ditunjukkan dengan surat keterangan domisili,” kata Digdo Sutjahjo pada Senin, 23 Februari 2026.
Dinas Perhubungan mengeluarkan 6 unit bus yang disiapkan dalam program mudik gratis dengan kapasitas 240 kursi bus-bus tersebut akan mengantar para pemudik dengan 6 rute bertujuan. Di antaranya Jalur A untuk Madiun – Maospati – Ngawi – Solo. Sedangkan Jalur B untuk bertujuan Nganjuk, Madiun – Ponorogo – Pacitan. Jalur C tujuan Kediri-Tulungagung- Trenggalek. Kemudian Jalur D untuk Lamongan-Babat-Tuban.
Selanjutnya untuk Jalur E tujuan Situbondo- Banyuwangi dan Jalur F tujuan Lumajang-Jember. “Sedangkan untuk pendaftaran sudah kami buka sejak tanggal 20 Februari sampai 17 Maret 2026,” ucapnya
Digdo Sutjahjo menjelaskan untuk mekanisme pendaftaran, setiap calon pemudik dapat mendaftar melalui tautan resmi https://forms.gle/adaDweJaohdKGAc27 atau memindai kode QR pada poster resmi di akun media sosial Dinas Perhubungan Pasuruan.
Selanjutnya, untuk syarat administrasinya calon pemudik wajib melampirkan data KTP dan Kartu Keluarga untuk verifikasi anggota keluarga. Sedangkan bagi warga ber-KTP luar daerah yang tinggal di Pasuruan wajib melampirkan surat keterangan dari RT/RW atau tempat kerja.
“Bagi yang calon pemudik yang berminat, kami sarankan segera mendaftar sebelum habis. Karena pendaftaran akan ditutup sewaktu-waktu jika kuota terpenuhi,” ujarnya.
Lebih lanjut Digdo menjelaskan bahwa seluruh peserta mudik gratis dijadwalkan berangkat secara serentak pada 18 Maret 2026 dengan titik di halaman Kantor Satpol PP, Komplek Perkantoran Raci, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.
Untuk informasi tambahan, sebelum pemberangkatan pihak Dinas Perhubungan memeriksa barang bawaan. Peserta mudik dilarang membawa hewan peliharaan, senjata tajam, narkoba, miras, hingga makanan berbau menyengat (seperti durian).
“Terkait larangan barang bawaan itu, guna memastikan penumpang dapat mudik secara aman dan nyaman,” katanya. (Tina)
DAERAH
SIARAN PERS / PERNYATAAN RESMI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
SIARAN PERS / PERNYATAAN RESMI
JAMBI, 22 FEBRUARI 2026
Dengan ini Bank Jambi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan layanan nasabah Bank Jambi.
Kami menyampaikan bahwa pada saat ini, sistem layanan perbankan Bank Jambi sedang mengalami gangguan yang berdampak kepada nasabah.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, bank jambi sedang melakukan pemulihan sistem dan layanan pada kanal atm dan mobile banking agar dapat segera beroperasi sebagaimana mestinya.
Kami menghimbau nasabah dan masyarakat untuk tetap tenang dan selalu menjaga kerahasiaan data pribadi (termasuk username, kata sandi, pin, kode otp, dan mengganti kata sandi secara berkala) serta tidak membagikannya kepada siapa pun.
Sebagai bentuk tanggung jawab, Bank Jambi berkomitmen memastikan hak dan kepentingan nasabah tetap terlindungi sesuai ketentuan yang berlaku.
Bank Jambi akan memberikan informasi lanjutan secara berkala setelah verifikasi internal dan koordinasi dengan pihak terkait.
Bagi nasabah yang dirugikan, dapat langsung menyampaikan laporan kepada layanan Customer Service Bank Jambi di kantor layanan Bank Jambi terdekat mulai hari Senin, tanggal 23 Februari 2026 sesuai waktu operasional layanan bank.
Bank Jambi menyampaikan terima kasih atas kepercayaan nasabah dan masyarakat.
Kami terus bekerja maksimal untuk menjaga keamanan layanan dan kenyamanan bertransaksi, serta akan menyampaikan pembaruan resmi kepada publik dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan informasi yang akurat.
Untuk bantuan dan informasi lebih lanjut, nasabah dapat menghubungi kanal resmi Bank Jambi di call center: 1500-665 atau Customer Service di seluruh kantor layanan
Bank Jambi.
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI


