PEMKAB MA.JAMBI
Wabup Muarojambi Hadiri High Level Meeting TPID di Gedung Mahligai Bank 9 Jambi
Muarojambi – Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi Mahir menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jambi dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan dalam bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri 2025. High Level Meeting TPID tahun 2025 ini berlangsung di lantai ll Gedung Mahligai Bank 9 Jambi, Jum’at, 14 Maret 2025.
Gubernur Al Haris menjelaskan bahwa tujuan utama High Level Meeting TPID tahun 2025 ini untuk memastikan harga pangan stabil selama bulan Ramadhan dan jelang Idul Fitri. Dia meminta kepada seluruh tim Inflasi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi untuk memberikan harga terbaik, agar masyarakat bisa merasakan kesejahteraan. “Hari ini kami melaksanakan High Level Meeting TPID agar harga-harga selama Ramadhan dan Idul Fitri dalam kondisi yang stabil. Tim inflasi daerah harus mampu mengendalikan harga-harga terbaik di daerahnya masing-masing,” kata Al Haris.
Al Haris juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi akan menambah toko TPID di beberapa wilayah yang sangat sulit dijangkau oleh masyarakat. Adanya toko TPID yang mudah dijangkau, tentunya ini akan mempengaruhi harga pangan di sebuah daerah tersebut. “Harga yang stabil, mudah dijangkau, lancar distribusinya, dan tidak ada kelangkaan-kelangkaaan. Sehingga tidak menimbulkan kemahalan untuk masyarakat,” ujar Al Haris.
Kegiatan High Level Meeting TPID Provinsi Jambi tahun 2025 ini turut dihadiri Walikota Jambi, Bupati Merangin, Bupati Tanjung Jabung Timur, Walikota Sungai Penuh, Bupati Kerinci, Wakil Bupati Batanghari, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Kepala Bank Indonesia cabang Jambi, Kepala BPS Provinsi Jambi, Kepala BMKG Provinsi Jambi, Danrem 042/Garuda Putih, Asisten ll Setda Provinsi Jambi.
ADVERTORIAL
Bupati Muarojambi BBS Tegaskan Integritas Jadi Fondasi Pemerintahan di Hadapan KPK
Sengeti – Bupati Muarojambi. Bambang Bayu Suseno menegaskan bahwa integritas dan pencegahan korupsi harus menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Bambang Bayu Suseno, yang akrab disapa BBS, saat membuka Rapat Koordinasi Pemerintah Kabupaten Muarojambi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dan DPRD Kabupaten Muarojambi di Ruang BERBAKTI, Kantor Bupati Muarojambi, Kamis, 15 Oktober 2026.
Rapat koordinasi yang dimulai pukul 09.00 WIB itu membahas upaya perbaikan tata kelola pemerintahan, baik dari sisi internal maupun eksternal. Kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat langkah pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muarojambi.
BBS Ingatkan OPD Tidak Hanya Mengejar Serapan Anggaran
Di hadapan Tim Satuan Tugas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI yang dipimpin Kasatgas Uding Juharudin, jajaran pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD), BBS mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari tingginya serapan anggaran.
Menurutnya, penggunaan anggaran daerah harus benar-benar menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Setiap program dan kegiatan juga harus dilaksanakan sesuai ketentuan, dikelola secara transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Ukuran sesungguhnya dari keberhasilan pembangunan adalah manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, kepatuhan terhadap peraturan, transparansi pengelolaan keuangan, serta kemampuan pemerintah mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran,” ujar Bambang Bayu Suseno.
Ia menekankan, setiap OPD harus memastikan anggaran digunakan secara tepat sasaran dan tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian target administratif.
Integritas Harus Diterapkan dalam Pelayanan Publik
BBS juga mengingatkan bahwa integritas tidak boleh hanya menjadi slogan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nilai tersebut harus tercermin dalam seluruh tahapan kerja, mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan program, pengelolaan anggaran hingga pelayanan kepada masyarakat.
“Integritas harus diwujudkan dalam setiap proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, penggunaan anggaran, dan pemberian pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Karena itu, seluruh jajaran pemerintah daerah diminta menjadikan kepatuhan terhadap aturan, keterbukaan, dan tanggung jawab sebagai bagian penting dalam menjalankan tugas. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Rakor Bersama KPK Jadi Momentum Pembenahan
Bupati menyampaikan bahwa kehadiran tim KPK RI bukan sekadar agenda koordinasi formal. Pertemuan tersebut harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi berbagai aspek tata kelola pemerintahan sekaligus merumuskan langkah perbaikan yang konkret dan berkelanjutan.
BBS turut menyampaikan apresiasi atas pendampingan dan penguatan yang diberikan KPK RI kepada Pemerintah Kabupaten Muarojambi dalam upaya mencegah potensi tindak pidana korupsi.
Melalui koordinasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan semakin memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran, serta memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat.
Penegasan BBS menjadi pengingat bagi seluruh OPD bahwa akuntabilitas pemerintahan tidak hanya dilihat dari terserapnya anggaran, tetapi juga dari hasil pembangunan, kualitas pelayanan publik, dan manfaat yang diterima masyarakat. (*)
ADVERTORIAL
Bupati BBS Ingatkan OPD soal Integritas, Setiap Rupiah Anggaran Harus Bermanfaat
Sengeti – Bupati Muarojambi, Bambang Bayu Suseno menegaskan bahwa integritas dan pencegahan korupsi harus menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Ia mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran. Setiap rupiah yang bersumber dari uang rakyat harus dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Bambang dalam rapat koordinasi Pemerintah Kabupaten Muarojambi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan DPRD Kabupaten Muarojambi. Pertemuan tersebut membahas penguatan serta perbaikan tata kelola pemerintahan, baik dari sisi internal maupun eksternal.
Rapat dihadiri jajaran KPK, pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, kepala OPD, dan pejabat di lingkungan Pemkab Muarojambi. Dalam kesempatan itu, Bupati menekankan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari terlaksananya program atau besarnya anggaran yang terserap.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan harus dilihat dari manfaat yang diterima masyarakat, kepatuhan terhadap peraturan, transparansi pengelolaan keuangan, serta kemampuan pemerintah mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran.
“Integritas tidak boleh berhenti sebagai slogan, tetapi harus diwujudkan dalam setiap proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, penggunaan anggaran, dan pemberian pelayanan kepada masyarakat,” kata Bambang dalam pidatonya.
Bambang menyebut kehadiran tim Satuan Tugas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI yang dipimpin Kepala Satgas Udin Juharuddin harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi kelemahan tata kelola pemerintahan.
Ia mengapresiasi pendampingan dan penguatan yang diberikan KPK kepada Pemkab Muarojambi, terutama dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan mencegah tindak pidana korupsi.
Bupati meminta seluruh perangkat daerah menjadikan integritas, profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan sebagai prinsip yang harus diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari.
Praktik penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, gratifikasi yang bertentangan dengan ketentuan, suap, maupun tindakan yang merugikan keuangan daerah harus dicegah melalui pengawasan dan penerapan aturan secara konsisten.
Hasil SPI KPK Harus Ditindaklanjuti
Salah satu hal yang menjadi perhatian Bupati adalah tindak lanjut hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK. Ia mengingatkan agar hasil survei tersebut tidak hanya menjadi dokumen administratif untuk memenuhi kebutuhan pelaporan.
Hasil SPI perlu dimanfaatkan untuk mengenali titik rawan korupsi dan memperbaiki kelemahan tata kelola, baik di lingkungan internal pemerintahan maupun dalam pelayanan kepada masyarakat.
Bambang meminta setiap kepala OPD mempelajari hasil SPI sesuai kewenangannya, mengidentifikasi akar persoalan, menyusun langkah perbaikan, dan memastikan tindak lanjut dilakukan secara terukur.
Setiap rekomendasi, lanjutnya, harus memiliki penanggung jawab, target waktu penyelesaian, serta bukti tindak lanjut yang dapat diperiksa. Dengan demikian, pembenahan integritas dapat terlihat melalui perubahan perilaku aparatur, perbaikan sistem kerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. (*)
ADVERTORIAL
Pemkab Muarojambi Salurkan Kursi Roda dan Sembako untuk Lansia di Desa Muhajirin
Sengeti – Pemerintah Kabupaten Muarojambi menyalurkan bantuan sosial berupa kursi roda dan bahan pangan pokok kepada warga lanjut usia (lansia) yang membutuhkan.
Bantuan tersebut diserahkan kepada Ibu Mus, 75 tahun, warga Desa Muhajirin, Kecamatan Jambi Luar Kota, yang mengalami stroke.
Penyerahan bantuan dilakukan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Muarojambi, Ririn Novianti, yang merupakan istri Bupati Muarojambi Bambang Bayu Suseno.
Penyaluran bantuan ini merupakan salah satu bentuk perhatian terhadap warga lansia, terutama mereka yang memiliki keterbatasan mobilitas dan membutuhkan dukungan untuk menjalani aktivitas sehari-hari.
Bantuan Kursi Roda dan Kebutuhan Pokok
Bantuan yang diberikan meliputi satu kursi roda serta sejumlah bahan pangan pokok, di antaranya beras, telur, susu, dan gula.
Kursi roda diharapkan dapat membantu mobilitas penerima bantuan, sedangkan bahan pangan ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meringankan beban keluarga.
Ririn Novianti menyampaikan bahwa perhatian kepada lansia perlu diwujudkan melalui tindakan nyata yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dukungan tersebut, menurutnya, tidak hanya menyangkut pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga kesehatan, kenyamanan, dan kualitas hidup.
“Pemenuhan kebutuhan lansia harus menjadi perhatian bersama. Melalui bantuan ini, diharapkan mereka dapat memperoleh dukungan yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga aktivitas sehari-hari menjadi lebih terbantu,” ujar Ririn Novianti.
Penyaluran bantuan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendekatkan pelayanan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.
Keterlibatan TP-PKK Kabupaten Muarojambi dalam kegiatan ini menunjukkan dukungan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga, termasuk warga lanjut usia yang membutuhkan bantuan sosial.
Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat memerlukan kerja sama berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga unsur pemberdayaan keluarga dan masyarakat. Melalui koordinasi tersebut, bantuan diharapkan dapat menjangkau penerima manfaat sesuai kondisi dan kebutuhan di lapangan.
Pemerintah Kabupaten Muarojambi diharapkan terus memperkuat perhatian terhadap kelompok rentan agar dukungan sosial dapat membantu mewujudkan kehidupan yang lebih layak dan sejahtera bagi masyarakat. (*)



