Jambi – Pemberian Participating Interest (PI) 10 % dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama/K3S (Petrochina International Jabung Ltd untuk WK Jabung) kepada BUMD Merupakan amanat dari PP No 35 Tahun 2004 tentang kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Pasal 34), dan Permen ESDM No 37 tahun 2016 tentang ketentuan Penawaran PI 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 2 menyatakan “Sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan di produksi yang berada di daratan dan/atau perairan lepas pantai sampai dengan 12 mil laut pada suatu wilayah kerja kontraktor wajib menawarkan PI 10% kepada BUMD” Artinya sebagaimana amanat peraturan Perundang undangan, Kontraktor Kontrak Kerja sama dalam hal ini Petrochina IJ Ltd diwajibkan untuk menawarkan besaran maksimal 10 % kepada Badan Usaha Milik daerah.

Mari kita pahami proses PI ini secara holistik. Holistik berarti melihat atau memahami sesuatu secara menyeluruh dan terintegrasi, bukan hanya bagian-bagiannya saja.

Gagasan sebagaimana amanat Peraturan dimaksud diatas untuk memberikan Penunjukan kepada Badan Usaha Milik Daerah adalah bertujuan memberikan dan meningkatkan peran serta daerah dan nasional dalam pengelolaan migas serta memberikan peluang bagi daerah yang memiliki sumber daya alam untuk memiliki kemandirian secara fiskal (Memperoleh Pendapatan Daerah).

Pertanyaannya mengapa peraturan tentang Penawaran PI 10 % ini terbit sudah sejak lama namun baru terealisasikan. Dapat dijelaskan disini bahwa proses penawaran PI 10 % oleh K3S kepada BUMD baru dapat dilakukan untuk wilayah kerja yang memperoleh persetujuan POD I ( Plan of development I) dan untuk Wilayah Kerja Alih Kelola/perpanjangan yang telah berlaku efektif Kontrak Kerja Samanya.

Dimana kita ketahui khusus Petrochina JI Ltd telah beroperasi di Jambi sejak 27 februari 1993 sd 26 februari 2023 selama 30 tahun sebagaimana diatur dalam PP 35 tahun 2004 Pasal 27 dan dapat diperpanjang selama 20 tahun sebagaimana Pasal 28 dengan demikian sebagaimana amanat peraturan, sejak 27 februari 2023 hingga 26 februari 2043 Petrochina memulai perpanjangan kontraknya dan baru bisa menawarkan PI 10% sehingga Untuk melaksanakan Amanat Peraturan yang mewajibkan menawarkan PI 10% kepada Pemerintah Daerah.

SKK MIGAS sebagaimana mekanisme penawaran PI 10% telah melayangkan surat no : SRT-0152/SKKIA0000/2023/S9 tertanggal 31 maret 2023 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi jambi dengan Perihal Penawaran Partisipasi Interest 10 % di Wilayah Kerja Jabung dan SEGERA ditindaklanjuti oleh PEMERINTAH PROVINSI JAMBI MELALUI SURAT GUBERNUR JAMBI NO: S540/978/SETDA.PRKM-3.1/IV/2023 TERTANGGAL 17 APRIL 2023 YANG DITUJUKAN KEPADA SKK MIGAS.

Tahapan proses inilah yang saat ini sedang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi Melalui BUMD (Jambi Indoguna Internasional) selaku penerima PI 10 % dan K3S (Petrochina International Jabung ltd.) dengan melakukan prosses tahapan ke 7 yakni persiapan melakukan uji tuntas (Due Diligence dan akses data) dari 13 tahapan yang harus dilewati.

Untuk kita ketahui dalam mengoperasikan wilayah kerja jabung petrochina memiliki 4 partner pemilik saham lainnya yakni PT.Pertamina Huku Energi Jabung, Petronas Carigali (Jabung)ltd, PT GPI Jabung Indonesia, PT.Raharja Energi Jabung.

Pemerintah Provinsi Jambi telah membentuk tim percepatan penerimaan PI 10% pada WK Migas di Provinsi Jambi melalui surat keputusan Gubernur Jambi no 918/KEP-GUB/SETDA.PRKM-3.1/2023.

Dimana Tim gugus tugas ini , Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab dengan memberikan pembinaan dan pendampingan kepada BUMD Penerima dalam tahapan proses Penerimaaan PI 10 %.

Pembenahan kelembagaan BUMD selaku Penerima PI 10 % juga menjadi konsentrasi pemerintah provinsi jambi agar kelembagaan BUMD ini nantinya dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai stakeholder dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan menciptakan peluang investasi yang lebih besar didalam memberikan pendapatan daerah.

Untuk kita ketahui potensi untuk mendapatkan PI 10% untuk wilayah kerja migas di provinsi jambi tidak hanya berasal dari wilayah kerja Jabung yang dikelola Petrochina melainkan terdapat 6 Wilayah Kerja (WK) lainnya seperti , Wk Lemang, Wk tungkal, Wk jambi south b, Wk jambi south betung, Wk kenanga, Wk Merangin dua (baru akan masuk dalam daftar skk migas).

Pemerintah Provinsi jambi memiliki komitmen yang kuat dalam memperjuangkan PI 10% dan bekerja sesuai porsi dan Tusinya untuk mendapatkan PI 10% mengingat penerimaan PI 10% melalui BUMD merupakan salah satu usaha untuk memperoleh kemandirian fiskal guna pembiayaan pembangunan yang lebih merata dan pemberian pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal.

Dukungan politik dari DPRD Provinsi Jambi dengan Membentuk Pansus menjadi penguat Pemerintah Daerah dalam memperjuangkan Penerimaan PI 10%

Dan dukungan seluruh anggota DPR RI dapil jambi terutama komisi XII yang membidangi migas menjadi Bargaining position dalam Pemerintah Provinsi Jambi mendapatkan PI 10 % secara maksimal.

Untuk itu sinergi dan kolaborasi dari seluruh stakeholder dan masyarakat sangat di perlukan agar kita bisa bersama sama mewujudkan jambi berdaya saing dan berkelanjutan yang kita cintai.

Muarojambi – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Budhi Hartono melakukan peninjauan lokasi rencana pembangunan Gedung Sekolah Rakyat pada Kamis, 24 April 2025. Peninjauan ini dilakukan untuk mempertimbangkan dua lokasi yang diusulkan oleh Pemkab Muaro Jambi, yaitu: Lokasi Pertama, Desa Bukit Baling, Sekernan, dengan luas lahan 7,5 hektar. Dan Lokasi Kedua Desa Tanjung Katung, Muaro Sebo, dengan luas lahan 8,2 hektar.

Sekda Budhi Hartono menjelaskan bahwa peninjauan lokasi ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah kabupaten Muaro Jambi dalam menghadirkan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari program Presiden RI menuju Indonesia Emas 2045. Sekolah Rakyat ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem untuk menempuh pendidikan secara gratis.

Dengan kehadiran Sekolah Rakyat ini, diharapkan dapat meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat dan memutus rantai kemiskinan. Budhi Hartono berharap pembangunan Sekolah Rakyat ini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Muarojambi dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi generasi muda untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Dalam kegiatan survei tersebut, Sekda Budhi Hartono didampingi oleh, Kepala Dinas PUPR Muaro Jambi dalam hal ini, Mengawasi aspek teknis pembangunan infrastruktur., Kepala Dinas Sosial Muaro Jambi, Mengawasi aspek sosial dan kemasyarakatan. Dan Dinas Terkait Mengawasi aspek lain yang terkait dengan pembangunan Sekolah Rakyat. Dengan peninjauan lokasi ini, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan dan memberikan fasilitas yang memadai bagi masyarakat. Diharapkan pembangunan Sekolah Rakyat ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Kabupaten Muaro Jambi.

Muarojambi – Bertempat di Desa Tunas Mudo kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Kabupaten Muarojambi mengikuti acara penananaman padi serentak untuk mencapai swasembada pangan nasional seluruh Indonesia yang dirancang serentak khusus Provinsi Jambi, Selasa, 22 April 2025.

Dasar Surat Telegram Danrem 042/Gapu ST/189/IV/2025 tanggal 18 April 2025 tentang perintah untuk Program Swasembada Pangan Nasional dan Pengawalan serta Pendampingan kegiatan Swasembada Pangan Nasional yang meliputi Luas Tambah Tanam (LTT) Padi, Optimasi Lahan (Oplah) dan Cetak Sawah Rakyat (CSR) TA 2025, Pertimbangan Komando dan Staf Kodim 0415/Jambi, kegiatan Penanaman Serentak bertempat di lokasi penanaman Serentak Kodim 0415/Jambi TA. 2025 yang akan dihadiri Danrem 042/Gapu, Gubernur Jambi beserta Forkopimda Provinsi Jambi, yang akan dilaksanakan pada: Hari : Selasa 22/04/25) Pukul : 08.00 WIB Tempat : Desa Tunas Mudo Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi.

Kegiatan yang dihadiri oleh Danrem 042/ Gapu Brigjen Heri Purwanto, ,Dandim 0415/Jambi , kolonel inf Yoga Cahya Prasetya Waka polda,Wakil Gubernur Jambi, Abdul Sani Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno , Wakil Bupati, Jun Mahir , dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Muarojambi, serta instansi terkait lainnya ini menjadi momentum penting dalam menunjukkan potensi pertanian Indonesia.

Dalam arahannya secara virtual, Gubernur Jambi Al Haris yang diwakil oleh wakil gubernur menyampaikan beberapa poin penting terkait kondisi pangan nasional dan kesejahteraan petani. Beliau menekankan bahwa hingga saat ini, kondisi di Indonesia masih terkendali dalam hal ketersediaan pangan, meskipun di beberapa negara lain harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan signifikan. “Sampai saat ini kondisi di Indonesia khususnya provinsi Jambi dapat terkendali, dengan hati yang bersih dan rasa tanggung jawab yang penuh kepada bangsa Indonesia kita mampu melayani dan membantu rakyat dalam waktu yang tidak lama meskipun di beberapa negara harga kebutuhan pangan menjulang tinggi,” ujar wagub Abdul Sani.

Lebih lanjut, Abdul Sani berharap agar harga pangan di Indonesia khususnya daerah Provinsi Jambi yang dilaksanakan 11 daerah kabupaten kota se provinsi Jambi dapat lebih terjangkau dibandingkan negara lain, sehingga masyarakat dapat merasakan kesejahteraan yang lebih baik. Beliau juga menegaskan betapa pentingnya peran petani dalam produksi pangan. “Saya berharap kebutuhan harga pangan di provinsi Jambi khususnya dapat lebih murah lagi dari pada negara lain agar rakyat merasakan kesejahteraan, petani merupakan produk pangan yang penting daripada para pejabat elit, tanpa pangan tidak ada negara dan tanpa pangan tidak ada NKRI,” tuturnya.

“Kesulitan petani adalah kesulitan kita bersama, maka dari itu kita harus dapat menyelesaikan kesulitan tersebut bersama-sama, setiap anggaran negara rakyat harus dapat merasakannya,” katanya.

Sementara itu Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno mengatakan, pangan tentunya merupakan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi setiap saat untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia, karena itu kebutuhan akan pangan bagi masyarakat mutlak harus dipenuhi oleh pemerintah. “Pertanian memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi daerah untuk mendukung pembangunan. Kami menetapkan misi panca cita Muaro Jambi yaitu Maju SDM, Maju Infrastruktur, Maju Ekonomi, Maju Tata Kelola Pemerintah dan Maju Pelestarian Lingkungan, ” Kata BBS.

BBS menjelaskan, pengembangan tanaman padi di Kabupaten Muaro Jambi sangat potensial. Di mana, luas sawah dilindungi saat ini seluas 5.735 hektar. “Potensi ini akan kami kembangkan dan kelola dengan baik untuk mendukung kinerja Astacita Republik Indonesia Bidang Ketahanan Pangan Nasional, maupun Provinsi Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi khususnya. Dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani serta mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, ” ujarnya.

Dikatakan BBS, dalam pembangunan pertanian sektor tanaman pangan dan Hortikultura di Kabupaten Muaro Jambi masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan antara lain, Infrastruktur Pertanian, Alat dan Mesin Pertanian, Pupuk dan Obat-obatan belum optimal dan fenomena alam. “Karena itu kami mengharapkan dukungan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jambi dalam pembangunan Pertanian sektor tanaman Pangan di Muaro Jambi, ” tuturnya.